Berita

PONTIANAK – Sebanyak 60 orang relawan duta sanitasi dikukuhkan untuk membantu edukasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Kota Pontianak. Sebagian besar mereka merupakan kader PKK, kader posyandu, dan masyarakat yang memang bergerak di akar rumput.

Duta Sanitasi Kota Pontianak Yanieta Arbiastutie menyebut relawan duta sanitasi memiliki peran penting dalam membantu edukasi masyarakat terkait pembangunan SPALDT. Mereka diharapkan mampu membantu masyarakat memahami manfaat sanitasi yang baik, termasuk cara memanfaatkan dan memelihara fasilitas sanitasi tersebut.

“Kader-kader PKK, kader posyandu, dan masyarakat menjadi relawan duta sanitasi karena kami mempunyai amanah baru untuk mengedukasi masyarakat,” ujarnya usai Kick-off Pembangunan SPALD-T Kota Pontianak di Hotel Ibis, Rabu (19/8/2026).

Ketua TP PKK Kota Pontianak ini menyebut, pembangunan SPALD-T tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur pipa dan instalasi pengolahan air limbah, tetapi juga membutuhkan perubahan perilaku dan pola pikir masyarakat. Karena itu, edukasi harus dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat siap menerima, menggunakan, dan menjaga sistem sanitasi yang dibangun.

“Kita ingin mengubah perilaku dan pola pikir masyarakat, sehingga masyarakat tahu bagaimana sanitasi yang baik, serta bisa memanfaatkan dan memelihara sanitasi tersebut,” katanya.

Yanieta menjelaskan, PKK memiliki jaringan yang luas hingga tingkat paling bawah. Dengan kekuatan jaringan tersebut, kader PKK dinilai strategis untuk membantu menyampaikan pesan-pesan sanitasi kepada keluarga dan warga di lingkungan masing-masing.

“PKK ini memiliki jaringan sampai akar rumput. Karena itu, kader-kader yang dilantik menjadi relawan duta sanitasi diharapkan bisa menjadi teman dan sahabat bagi duta sanitasi dalam mengedukasi masyarakat,” jelasnya.

Ia berharap kehadiran relawan duta sanitasi dapat memperkuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat diharapkan mendukung pembangunan SPALD-T, tidak salah memahami proses pekerjaan di lapangan, serta ikut menjaga kebersihan lingkungan.

Yanieta menambahkan, sanitasi yang baik akan berdampak pada kesehatan keluarga, kualitas lingkungan permukiman, dan kenyamanan hidup masyarakat. Karena itu, peran relawan tidak hanya sebatas menyampaikan informasi, tetapi juga mengajak warga membangun kebiasaan hidup bersih dan sehat.

“Harapannya relawan duta sanitasi ini bisa menjadi bagian dari gerakan bersama untuk mewujudkan lingkungan yang lebih sehat dan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik,” pungkasnya. (prokopim)

Pembangunan SPALD-T Masuk Tahap Konstruksi

PONTIANAK – Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Kota Pontianak mulai memasuki tahap pekerjaan konstruksi. Proyek ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas sanitasi, kesehatan lingkungan permukiman, dan kualitas hidup masyarakat Kota Pontianak.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, pembangunan jaringan utama SPALD-T akan membentang dari kawasan Nipah Kuning Dalam hingga Martapura. Pekerjaan konstruksi dilakukan dengan metode galian terbuka maupun jacking. Sistem ini diperlukan karena jaringan pipa yang ditanam memiliki kedalaman cukup besar, terutama pada pipa primer.

“Nanti kita akan menanam pipa primer dengan kedalaman antara 6 sampai 12 meter. Kemudian disambungkan dengan pipa sekunder dan tersier yang langsung terhubung ke rumah maupun bangunan,” jelasnya usai Kick-off Pembangunan SPALD-T Kota Pontianak di Hotel Ibis, Rabu (19/8/2026).

Menurutnya, jaringan SPALD-T akan mengalirkan air limbah domestik dari kloset, floor drain, kegiatan mencuci, dan sumber air limbah rumah tangga lainnya. Air limbah tersebut akan masuk ke jaringan pipa secara gravitasi, kemudian disedot dan diolah agar tidak langsung mencemari lingkungan.

“Air limbah rumah tangga disedot dan diolah menjadi air yang lebih bersih,” katanya.

Edi menyebut, target pengolahan air limbah domestik mencapai 24 ribu meter kubik per hari. Sementara sambungan rumah, kantor, maupun tempat usaha ditargetkan dapat menjangkau lebih dari 15 ribu sambungan. Meski demikian, Edi mengakui pelaksanaan konstruksi memiliki sejumlah tantangan. Kondisi tanah Pontianak yang lembek dan bergambut, muka air tanah, serta keterbatasan ruang di jalur utama menjadi faktor yang harus diperhatikan secara teknis.

Selain itu, kawasan yang dilalui proyek merupakan jalur penting distribusi angkutan berat dari dan menuju pelabuhan. Terdapat pula kawasan perkantoran, pendidikan, pasar, dan permukiman sehingga potensi gangguan lalu lintas dan dampak sosial perlu dikelola dengan baik.

“Ini tantangan dalam pelaksanaan, sehingga bisa menyebabkan permasalahan di lapangan seperti kemacetan dan masalah sosial lainnya,” katanya.

Edi memastikan pekerjaan jaringan dilakukan di badan jalan atau ruang milik jalan, sehingga tidak menimbulkan persoalan pembebasan lahan. Namun, akan ada dampak dari pembangunan tersebut. Misalnya lalu lintas lebih lambat, dan alat dan material di sekitar jalan. Akan tetapi pemda sudah menetapkan rencana mitigasi atas sejumlah proyeksi masalah di lapangan. 

“Untuk pengelolaannya nanti oleh Perumda Tirta Khatulistiwa, dengan direktur khusus yang menangani sanitasi,” ungkapnya.

Ia menambahkan, pembangunan SPALD-T dilakukan bertahap hingga tahun 2030. Total kebutuhan anggaran yang disampaikan Kementerian PU mencapai sekitar Rp1,7 triliun dan akan dibagi ke dalam beberapa tahap pelaksanaan per segmen. Pembangunan SPALD-T diharap dapat memberi dampak besar terhadap perbaikan sanitasi kota. Dengan pengelolaan air limbah yang lebih baik, lingkungan permukiman diharapkan menjadi lebih sehat, bersih, dan nyaman bagi masyarakat.

Plt Direktur Sanitasi Kementerian Pekerjaan Umum Sandhi Eko Bramono menjelaskan sanitasi dan air bersih PDAM memiliki hubungan yang sangat erat. Jika air limbah domestik dikelola dengan baik, maka kualitas air baku dapat lebih terlindungi dan sistem penyediaan air minum menjadi lebih aman.

Sandhi menyebut, sistem serupa telah diterapkan di sejumlah daerah di Indonesia. Di antaranya Jakarta, Banda Aceh, Jambi, Pekanbaru, Balikpapan, Denpasar, hingga Yogyakarta yang memiliki sistem penyaluran air limbah sejak lama.

Untuk Pontianak, Sandhi mengakui terdapat tantangan teknis karena kondisi geografis dan karakter tanah yang berbeda. Sistem pipa air limbah umumnya tidak bertekanan dan mengandalkan gravitasi, sehingga akurasi konstruksi menjadi sangat penting.

“Keakuratan konstruksi ini menjadi penting karena pipa air limbah tidak bertekanan, rata-rata mengalir gravitasi. Kepresisian pada waktu konstruksi, termasuk kemiringan pipa, menjadi penting,” jelasnya.

Ia menambahkan, kualitas air hasil olahan atau efluen harus memenuhi baku mutu yang ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup. Di Pontianak, pengolahan akan dilakukan di dua instalasi pengolahan air limbah domestik, yakni di Nipah Kuning dan Martapura.

“Pengolahan limbah akan membunuh mikroorganisme patogen, sehingga tidak lagi menjadi sumber pencemar biologis, baru kemudian dilepas ke sungai,” pungkasnya.

Proyek SPALDT akan berlangsung di sejumlah ruas jalan, namun pelaksanaannya di lapangan, menyesuaikan tahapan dan jadwal pekerjaan. Adapun ruas jalan yang masuk rencana pekerjaan, sebagai berikut:

1. Jl. Komyos Sudarso

2. Jl. Pelabuhan Rakyat

3. Jl. Sapta Marga

4. Jl. Komyos Sudarso

5. Jl. Atot Achmad

6. Jl. Karet

7. Gg. Alpokat Permai

8. Komp. Yuka

9. Komp. Yuka

10. Jl. DR. Setia Budi

11. Jl. Ketapang

12. Jl. Hijas

13. Jl. Mahakam

14. Jl. Tanjungpura

15. Jl. Siam

16. Jl. Jendral Urip

17. Jl. Kenari

18. Jl. Rajawali

19. Jl. Wolter Monginsidi

20. Jl. Nusa Indah I

21. Jl. Nusa Indah III

22. Jl. Ir. Juanda 

Sementara itu, untuk pemerintah turut menyediakan kontak layanan keluhan dan pengaduan melalui surel cisp03kotapontianak@gmail.com dan telepon selama jam kerja lewat 0821-877-9464. (prokopim)

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak meraih dua penghargaan bidang hukum dari Kementerian Hukum melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat. Penghargaan tersebut diterima dalam rangkaian Upacara Hari Pengayoman, Rabu (19/8/2026).

Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah mengatakan, dua penghargaan itu diberikan atas kinerja Pemkot Pontianak dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum atau JDIH, serta capaian Indeks Reformasi Hukum.

“Pemerintah Kota Pontianak memperoleh penghargaan dua kategori, yaitu kinerja dalam pengelolaan JDIH dan penilaian Indeks Reformasi Hukum,” ujarnya.

Amirullah menjelaskan, pada kategori pengelolaan JDIH, Kota Pontianak meraih predikat istimewa. Capaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dokumen dan informasi hukum daerah di Kota Pontianak berjalan semakin baik, tertata, dan dapat diakses sebagai bagian dari pelayanan publik. Sementara pada penilaian Indeks Reformasi Hukum, Pontianak juga memperoleh predikat istimewa. Penghargaan tersebut menjadi bukti bahwa pelaksanaan reformasi hukum di lingkungan Pemkot Pontianak dinilai positif oleh pemerintah pusat.

“Ini bukti kerja Pemerintah Kota Pontianak dalam pengelolaan bidang hukum, khususnya pengelolaan JDIH dan reformasi hukum, yang dinilai oleh pemerintah pusat melalui Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Barat,” katanya.

Ia menyebut, Kota Pontianak memperoleh nilai terbaik untuk tingkat daerah di Kalimantan Barat. Capaian tersebut menjadi dorongan bagi Pemkot Pontianak untuk terus memperkuat tata kelola regulasi dan keterbukaan informasi hukum.

Amirullah menambahkan, penghargaan ini bukan hasil kerja satu pihak saja, melainkan wujud kolaborasi seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan sektor hukum di Kota Pontianak.

“Ini merupakan wujud kerja sama semua pihak dan stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan sektor hukum di Kota Pontianak,” ujarnya.

Ia berharap, capaian tersebut tidak hanya menjadi penghargaan administratif, tetapi juga berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan pengelolaan hukum yang baik, masyarakat diharapkan semakin mudah memperoleh informasi hukum, memahami aturan, dan mendapatkan kepastian dalam pelayanan publik.

“Yang terpenting, penghargaan ini menjadi motivasi agar pelayanan hukum dan informasi hukum di Kota Pontianak semakin baik, terbuka, dan bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK – Perpustakaan Kota Pontianak terus mendorong peningkatan literasi masyarakat melalui layanan perpustakaan yang tidak hanya berfokus pada aktivitas membaca, tetapi juga pengembangan keterampilan dan peningkatan kesejahteraan. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Disperpusip) Kota Pontianak, Sri Sujiarti, saat Kunjungan Pers ke Perpustakaan Kota Pontianak, Selasa (18/8/2026).

Sri menjelaskan, perpustakaan menerapkan konsep inklusi sosial. Artinya, perpustakaan tidak hanya menjadi tempat membaca, tetapi juga ruang bagi masyarakat untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dapat mendukung peningkatan penghasilan maupun kesejahteraan.

"Jadi, perpustakaan ini bukan hanya sekadar tempat membaca, tetapi masyarakat juga bisa mendapatkan keterampilan melalui pelatihan yang diberikan pustakawan maupun narasumber dari luar," katanya.

Ia menambahkan bahwa saat ini, rata-rata kunjungan ke Perpustakaan Kota Pontianak mencapai sekitar 200 orang per hari. Pengunjung berasal dari berbagai kalangan, mulai dari pelajar, guru, hingga masyarakat umum. Menurutnya, peningkatan jumlah pengunjung diharapkan turut berdampak terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kota Pontianak. Saat ini, nilai IPLM Kota Pontianak berada di angka 34,85 dan menempati peringkat kedua di Kalimantan Barat.

"Semakin banyak pengunjung perpustakaan, kita berharap nilai literasi masyarakat semakin meningkat. Kalau literasinya semakin baik, maka kota itu akan semakin maju," ujarnya.

Selain layanan tatap muka, Sri mengatakan bahwa masyarakat dapat mengakses koleksi secara daring melalui aplikasi PerpusKite, termasuk koleksi buku elektronik. Masyarakat juga dapat melakukan pemesanan buku secara daring sebelum datang untuk mengambil atau meminjam koleksi.

Sri menambahkan, selain gedung perpustakaan, Disperpusip Kota Pontianak juga memiliki lima rumah baca yang tersebar di sejumlah lokasi, yakni Taman Catur, Taman Akcaya, Taman Digulis, Taman Alun dan di Kecamatan Pontianak Timur.

"Intinya, semakin banyak pengunjung akan semakin baik. Kami berharap masyarakat bisa memanfaatkan berbagai fasilitas dan layanan yang tersedia di perpustakaan," tuturnya.

Selain itu, Perpustakaan Kota Pontianak juga menyediakan layanan bagi penyandang disabilitas, termasuk koleksi buku Braille dan fasilitas pendampingan. Layanan Pojok Braille ini juga tersedia di Rumah Baca Taman Akcaya untuk memberikan akses bahan bacaan bagi masyarakat dengan hambatan penglihatan.

“Dengan beragam layanan tersebut, Disperpusip Kota Pontianak berharap perpustakaan dapat menjadi ruang belajar bersama yang mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta budaya literasi masyarakat,” tutupnya. (kominfo)