,
menampilkan: hasil
ASN Harus Jadi Teladan Gerakan Lingkungan Bersih dan Asri
PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengajak ASN menjadi teladan gerakan lingkungan bersih dan asri. Seluruh jajaran Pemerintah Kota Pontianak mesti menjadikan kebersihan dan kerapian lingkungan sebagai budaya kerja sehari-hari.
Edi mengatakan, Gerakan Indonesia Asri sejalan dengan upaya Pemkot Pontianak dalam membangun kota yang bersih, ramah, aman, sehat, indah, dan tertata. Menurutnya, kegiatan gotong royong selama ini sudah rutin dilakukan, namun gerakan serentak ini menjadi pengingat agar kebiasaan menjaga lingkungan terus diperkuat.
“Dengan kegiatan Indonesia Asri ini, kita berharap Kota Pontianak semakin bersinar, bersih, ramah, aman, sehat, indah, dan tertata,” ujarnya dalam rangkaian penyelenggaraan Aksi Satpol PP dan Satlinmas Mewujudkan Indonesia ASRI yang dipusatkan di Taman Alun Kapuas Pontianak, Jumat (10/7/2026).
Ia menekankan, gerakan kebersihan perlu dimulai dari lingkungan pemerintah. Menurutnya, kantor-kantor perangkat daerah harus menjadi contoh dalam menciptakan lingkungan kerja yang rapi, bersih, nyaman, dan asri. Ia mengingatkan, masih ada beberapa lingkungan kerja yang perlu ditata lebih baik, mulai dari pengelolaan barang bekas, kerapian ruangan, hingga kebersihan halaman kantor. Ia berharap hal tersebut menjadi perhatian bersama agar semangat Indonesia Asri benar-benar terlihat dalam keseharian aparatur.
“Lingkungan kerja yang rapi dan bersih akan menjadi contoh baik bagi masyarakat. Kalau kita ingin mengajak warga menjaga kebersihan kota, tentu kita juga harus memulainya dari lingkungan kita sendiri,” katanya.
Menurut Edi, menjaga kebersihan kota tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Gerakan lingkungan akan berhasil apabila didukung semua pihak, mulai dari pemerintah, dunia usaha, pemangku kepentingan, RT/RW, hingga masyarakat.
Ia menyebut Pontianak sebagai ibu kota provinsi selalu menjadi tujuan banyak orang, terutama saat akhir pekan dan masa libur. Pengunjung datang dari berbagai daerah di Kalimantan Barat maupun luar provinsi. Karena itu, wajah kota harus dijaga agar tetap bersih dan nyaman.
“Kalau lingkungan kita bersih dan tertata, orang yang datang juga akan ikut menghargai dan menjaga kebersihan. Lingkungan yang baik akan membentuk kebiasaan yang baik pula,” jelasnya.
Edi meminta perangkat daerah, kecamatan, kelurahan, hingga RT/RW menjadi garda terdepan dalam menggerakkan budaya bersih. Ia juga mendorong setiap lingkungan untuk kreatif memanfaatkan sarana yang tersedia dalam menjaga kebersihan. Pemkot Pontianak setiap tahun telah menyiapkan dukungan untuk sarana kebersihan, seperti sapu, cangkul, arit, gerobak, arko, tosa, hingga tempat sampah. Dukungan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh perangkat wilayah dan masyarakat.
“Kita menyiapkan setiap tahun anggaran untuk alat-alat kebersihan. Tinggal bagaimana ini dimanfaatkan dengan baik dan didukung kreativitas di lingkungan masing-masing,” ujarnya.
Selain lingkungan kantor, Edi juga mendorong sekolah-sekolah di bawah Dinas Pendidikan untuk mulai membiasakan pengelolaan sampah sejak dari sumbernya. Sampah tidak harus seluruhnya dibuang ke TPA, tetapi dapat dipilah antara plastik, kertas, dan sampah organik.
“Sampah dari lingkungan kantor dan sekolah sebaiknya sudah mulai terpilah. Ada botol plastik, kertas, dan sampah organik. Tidak semuanya harus langsung dibuang ke TPA,” katanya.
Ia berharap Gerakan Indonesia Asri menjadi momentum memperkuat budaya bersih di Pontianak. Bagi Edi, kota yang bersih, hijau, dan tertata bukan hanya enak dipandang, tetapi juga dapat membangun semangat warga untuk beraktivitas serta membuat tamu merasa nyaman datang ke Pontianak.
“Mudah-mudahan kegiatan ini tidak hanya seremoni, tetapi menjadi momentum memberi semangat bagi Kota Pontianak. Kalau kota kita tertata, bersih, hijau, dan rapi, warga semangat beraktivitas, tamu juga senang datang ke Pontianak,” pungkasnya. (prokopim)
Bahasan Sebut Kolaborasi Pemda - Dunia Usaha Kunci Percepatan Pembangunan
Gubernur Kalbar Minta CSR Juga Sasar Infrastruktur Dasar
JAKARTA – Pemerintah Kota Pontianak menegaskan komitmennya memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha dalam mendukung percepatan pembangunan daerah melalui Forum Tanggung jawab Sosial dan Bina Lingkungan Perusahaan/Corporate Social Responsibility (TSBLP/CSR) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar).
Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengatakan, sinergi antara pemerintah daerah dan sektor swasta menjadi salah satu kunci dalam mempercepat pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Menurutnya, program CSR yang dirancang secara terarah dan selaras dengan kebutuhan pembangunan akan memberikan manfaat yang lebih optimal.
"Forum ini menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha. Melalui penyelarasan program CSR dengan prioritas pembangunan, kita berharap kontribusi perusahaan dapat semakin tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujarnya usai menghadiri Forum TSBLP/CSR Provinsi Kalbar yang digelar di Ballroom Hotel Borobudur Jakarta, Kamis (9/7/2026) malam.
Forum TSBLP/CSR yang digelar Pemerintah Provinsi Kalbar melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) ini bertujuan menyelaraskan program CSR perusahaan dengan program prioritas pembangunan di Kalbar Tahun 2027.
Ia menambahkan, Pemerintah Kota Pontianak membuka ruang seluas-luasnya bagi perusahaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, lingkungan, pemberdayaan ekonomi masyarakat hingga pembangunan infrastruktur sosial.
Bahasan berharap komitmen yang dibangun dalam forum tersebut tidak hanya berhenti pada penandatanganan dokumen, tetapi diwujudkan dalam program-program nyata yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.
Gubernur Kalbar Ria Norsan mendorong perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kalbar agar mengarahkan program TSBLP atau CSR untuk mendukung pembangunan infrastruktur serta berbagai program prioritas pemerintah daerah. Ia menjelaskan, program-program tersebut telah diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah, meliputi pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas jalan, pembangunan akses jalan yang mendukung mobilitas masyarakat dan investasi, hingga sektor pendidikan, kesehatan serta penguatan ekonomi kerakyatan.
"Program-program tersebut juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah kabupaten dan kota serta potensi dukungan dari masing-masing perusahaan," sebutnya.
Gubernur menegaskan, ke depan pelaksanaan TSBLP atau CSR tidak hanya berfokus pada kegiatan sosial kemasyarakatan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan infrastruktur dasar yang dibutuhkan masyarakat.
Ia menyebutkan, pembangunan jalan desa, jembatan, irigasi pertanian, penyediaan akses air bersih, hingga fasilitas publik lainnya menjadi sektor yang perlu mendapatkan perhatian melalui program CSR perusahaan. Apalagi infrastruktur merupakan tulang punggung perekonomian sekaligus akses masyarakat terhadap berbagai layanan dasar.
“Karena itu, kami mengarahkan agar setiap perusahaan, khususnya yang bergerak di sektor ekstraktif dan berbasis sumber daya alam, mengalokasikan sebagian program CSR untuk pembangunan infrastruktur yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya," tegasnya.
Pada Forum TSBLP/CSR ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan dan penyerahan komitmen perusahaan kepada Gubernur Kalbar sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah tahun 2027. (prokopim)
Pontianak Tuan Rumah Dua Turnamen Bulutangkis Internasional
PONTIANAK – Kota Pontianak bersiap menjadi tuan rumah dua turnamen bulutangkis internasional, yakni Polytron Indonesia International Challenge 2026 dan Polytron Indonesia Masters Super 100 2026. Dua kejuaraan yang masuk kalender resmi Badminton Asia dan Badminton World Federation itu akan digelar di GOR Terpadu A. Yani Pontianak.
Polytron Indonesia International Challenge 2026 dijadwalkan berlangsung pada 25 hingga 30 Agustus 2026. Sementara Polytron Indonesia Masters Super 100 2026 akan digelar pada 1 hingga 6 September 2026.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyambut baik rencana penyelenggaraan tersebut. Ia menegaskan Pemerintah Kota Pontianak siap mendukung semaksimal mungkin. Terlebih turnamen ini sejalan dengan konsep sport tourism yang terus didorong Pemkot Pontianak.
Menurutnya, Pontianak sudah terbiasa menjadi tuan rumah berbagai event olahraga baik nasional hingga internasional. Yang terbaru, AVC Men's Volleyball Champions League 2026 sukses diselenggarakan di GOR Terpadu Ahmad Yani Pontianak Mei 2026 lalu.
“Dengan menjadi tuan rumah tentu menjadi branding Pontianak. Dengan ini, kita berharap bisa terus menggelorakan bulutangkis di Kalbar,” katanya ketika menerima audiensi Pengurus Pusat (PP) Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) ke Kantor Wali Kota Pontianak, Kamis (9/7/2026).
Ia menambahkan, kehadiran atlet dari berbagai negara menjadi kesempatan bagi atlet lokal untuk belajar langsung. Atlet muda Pontianak dan Kalimantan Barat dapat melihat standar pertandingan, mental bertanding, serta atmosfer kompetisi internasional dari dekat.
“Ini kesempatan bagi atlet lokal untuk belajar langsung dan menjadikannya motivasi untuk meningkatkan prestasi. Saya harap dari KONI dan PBSI Pontianak bisa ambil kesempatan ini untuk coaching clinic atlet kita,” ungkapnya.
Edi berharap dua turnamen ini berjalan lancar dan memberi manfaat bagi olahraga, ekonomi, pariwisata, serta promosi daerah. Ia juga memastikan Pemkot Pontianak akan terus berkoordinasi dengan PBSI dan pihak terkait untuk mematangkan persiapan.
“Pontianak siap menyambut. Semoga kegiatan ini sukses dan membawa manfaat besar bagi olahraga, ekonomi, dan promosi daerah,” katanya.
Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal PP PBSI Wino Sumarno mengatakan Pontianak dipilih karena dinilai strategis, memiliki akses yang mudah, serta kualitas GOR yang baik. Turnamen ini diperkirakan diikuti atlet dari 15 negara.
“Pontianak dipilih karena pas dan strategis. Aksesnya mudah dan kualitas GOR juga baik,” ujarnya.
Wino menyebut, pada penyelenggaraan tahun sebelumnya jumlah peserta mencapai sekitar 260 atlet, belum termasuk ofisial dan keluarga. Untuk tahun ini, informasi sementara atlet dari Taipei, Amerika Serikat, dan Perancis juga akan hadir.
Kejuaraan ini penting bagi para atlet karena dapat menambah poin peringkat internasional sekaligus memperebutkan hadiah. Dengan kapasitas GOR sekitar 4.000 penonton, Wino berharap masyarakat dapat memenuhi arena pertandingan. Kehadiran pecinta bulutangkis dinilai penting untuk menciptakan atmosfer pertandingan sekaligus menggelorakan semangat bulutangkis di Pontianak dan Kalimantan Barat.
“Kami berharap stadion selalu penuh, dan masyarakat hadir untuk menggelorakan bulutangkis di Pontianak dan Kalbar,” katanya.
Selain promosi olahraga, penyelenggaraan turnamen internasional ini juga diharapkan memberi dampak ekonomi bagi masyarakat. Pemkot Pontianak dan panitia akan melibatkan UMKM agar kegiatan tersebut turut menggerakkan sektor kuliner, perhotelan, transportasi, dan jasa pendukung lainnya. (prokopim)
Perluas Akses KUR bagi Masyarakat
PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono meminta perbankan memperluas akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Apalagi dari 10 program kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Pontianak tahun 2025, hanya program KUR yang belum capai target.
"Perluasan akses pembiayaan produktif menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya ketika memberikan arahan dalam Rapat Pleno TPKAD Kota Pontianak Tahun 2026 di Aula Sultan Syarif Abdurrahman Kantor Wali Kota Pontianak, Rabu (8/7/2026).
Edi mengatakan, peran perbankan sangat strategis dalam mendukung target pembangunan nasional, terutama yang berkaitan dengan sektor keuangan dan inklusi keuangan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045.
“Oleh sebab itu, perbankan harus ikut berkontribusi melalui perluasan akses pembiayaan, termasuk KUR,” ujarnya.
Menurutnya, KUR merupakan instrumen penting untuk memperkuat sektor riil, terutama bagi UMKM yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses terhadap pembiayaan formal. Karena itu, ia mendorong bank penyalur KUR untuk lebih proaktif menjangkau masyarakat yang layak namun belum terlayani. Apalagi dengan adanya Roadmap TPAKD Kota Pontianak 2026–2030, peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah semakin penting dalam mendorong perluasan akses keuangan di daerah.
“Kita perlu memastikan bahwa program-program TPAKD benar-benar hadir menjawab kebutuhan masyarakat, termasuk dalam membuka akses KUR bagi pelaku usaha yang membutuhkan,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Barat Rochma Hidayati menyampaikan, dari 10 program kerja TPAKD Kota Pontianak tahun 2025, sebanyak sembilan program telah terealisasi sesuai target bahkan melebihi 100 persen. Namun, masih terdapat satu program yang realisasinya belum mencapai target.
Rochma menjelaskan, program yang belum mencapai target tersebut adalah akselerasi penyaluran KUR. Dari target 5.500 debitur, realisasinya baru mencapai sekitar 4.800 debitur. Artinya, masih terdapat kekurangan sekitar 700 debitur yang perlu dikejar melalui penguatan koordinasi pada tahun 2026.
“Jadi masih kurang sekitar 700 debitur,” jelasnya.
Menurut Rochma, capaian tersebut perlu dievaluasi bersama, terutama karena berkaitan dengan sektor perbankan yang berada dalam pengawasan OJK. Ia mengajak pemerintah daerah, perbankan, dan pemangku kepentingan terkait untuk membahas kendala yang menyebabkan target belum tercapai.
“Karena ini terkait dengan perbankan, tentunya kami siap mendukung. Mari kita rapatkan dan diskusikan apa masalahnya, sehingga di tahun 2026 bisa kita perbaiki,” katanya. (prokopim)