Berita

Wawako Didapuk Jadi Keynote Speaker Simposium Kepemudaan HMI

PONTIANAK – Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menekankan pentingnya peran strategis pemuda dalam mengawal implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) agar berjalan sesuai prinsip keadilan. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi keynote speaker dalam Simposium Kepemudaan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pontianak Masa Juang 2025–2026.

Kegiatan yang mengangkat tema ‘Peran Pemuda dalam Mengawal Implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang Berkeadilan’ itu digelar di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Pontianak, Minggu (8/2/2026).

Bahasan menjelaskan, pembaruan KUHP dan KUHAP merupakan tonggak penting dalam sistem hukum nasional yang harus dipahami secara komprehensif oleh seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda. Menurutnya, pemuda memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan dan kontrol sosial.

“Pemuda tidak boleh hanya menjadi penonton. Mereka harus aktif mengawal implementasi KUHP dan KUHAP agar tetap berada pada koridor keadilan, menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia menekankan, keterlibatan pemuda dalam pengawalan kebijakan hukum dapat dilakukan melalui penguatan literasi hukum, diskusi akademik, serta penyampaian gagasan secara konstruktif. Bahasan menilai forum simposium menjadi ruang yang tepat untuk membangun kesadaran kritis tersebut.

“Melalui diskusi-diskusi ilmiah seperti ini, pemuda diharapkan mampu memahami substansi regulasi secara utuh, sehingga kritik dan masukan yang disampaikan benar-benar berbasis kajian dan kepentingan publik,” katanya.

Bahasan juga mengapresiasi HMI Cabang Pontianak yang telah menginisiasi simposium kepemudaan tersebut. Ia berharap kegiatan ini dapat melahirkan rekomendasi yang bermanfaat bagi penguatan sistem hukum nasional, khususnya dalam konteks daerah.

“Saya mengapresiasi HMI Cabang Pontianak yang konsisten menghadirkan ruang intelektual bagi kader dan mahasiswa. Semoga forum ini melahirkan pemikiran-pemikiran strategis yang turut berkontribusi dalam pembangunan hukum yang berkeadilan,” tutupnya.

Simposium Kepemudaan HMI Cabang Pontianak Masa Juang 2025–2026 diikuti oleh kader HMI serta mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Pontianak, dan menjadi ajang diskusi mengenai peran pemuda dalam mengawal implementasi hukum pidana dan hukum acara pidana yang adil dan demokratis. (prokopim)

PONTIANAK – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak Amirullah, terpilih sebagai salah satu dari 30 aparatur sipil negara (ASN) se-Indonesia yang dinyatakan lulus seleksi untuk mengikuti Kursus Kepemimpinan Strategis dan Tata Kelola Pemerintahan yang diselenggarakan oleh Singapore Cooperation Programme (SCP).

Program pengembangan kapasitas kepemimpinan tersebut digelar di Singapura pada 2 hingga 6 Februari 2026. Kursus ini merupakan program dari Kementerian Luar Negeri Singapura. 

Sekda Kota Pontianak Amirullah mengatakan, terpilihnya dirinya dalam program internasional tersebut merupakan suatu kehormatan sekaligus tanggung jawab besar.

“Keikutsertaan dalam kursus ini menjadi kesempatan yang sangat berharga untuk memperdalam pemahaman mengenai kepemimpinan strategis dan tata kelola pemerintahan yang efektif serta berkelanjutan,” ujarnya saat dihubungi melalui Whatsapp, Sabtu (7/2/2026).

Menurutnya, program tersebut juga membuka ruang pertukaran pengalaman dan praktik terbaik dengan peserta dari berbagai daerah di Indonesia maupun pemateri internasional.

“Pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh nantinya akan kami jadikan referensi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Pontianak,” katanya.

Ia menambahkan, Pemerintah Kota Pontianak terus mendorong peningkatan kapasitas aparatur melalui berbagai program pengembangan kompetensi, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Kursus Kepemimpinan Strategis dan Tata Kelola Pemerintahan yang diselenggarakan SCP ini diikuti oleh peserta terpilih dari berbagai instansi pemerintah di Indonesia. Selama kegiatan berlangsung, peserta mendapatkan pembekalan terkait kepemimpinan strategis, perumusan kebijakan publik, serta tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada efektivitas dan akuntabilitas. (prokopim)

Tingkatkan Pedestrian dan Perkuat Branding Kota

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak terus melakukan penataan infrastruktur perkotaan dengan fokus pada peningkatan kualitas sarana pedestrian sekaligus penguatan branding kota. Salah satu langkah nyata dilakukan melalui pembangunan dan penataan trotoar di sepanjang Jalan Teuku Umar yang kini dilengkapi dengan visual tematik Peta Rasa Kota Pontianak, menampilkan ragam kuliner khas sebagai identitas Kota Khatulistiwa.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, penataan pedestrian tidak hanya bertujuan menyediakan jalur aman dan nyaman bagi pejalan kaki, tetapi juga menjadi bagian dari strategi membangun wajah kota. Trotoar yang tertata, menurutnya, harus mampu berfungsi sebagai ruang publik yang hidup, edukatif, dan mencerminkan karakter daerah.

“Itu bagian dari kreativitas untuk Kota Pontianak yang semakin lebih indah, lebih berbudaya, dan branding kota," katanya, Minggu (8/2/2026).

Pemkot memang gencar membangun ruang kota yang ramah pejalan kaki, inklusif, dan punya nilai cerita. Misalnya melalui Peta Rasa Kota Pontianak, identitas kuliner dijadikan sebagai bagian dari branding kota.

Terlebih, Jalan Teuku Umar merupakan salah satu koridor strategis kota yang memiliki aktivitas tinggi. Karena itu, penataannya diarahkan agar mendukung mobilitas warga, sekaligus memperindah kawasan perkotaan. 

“Visual Peta Rasa diharapkan dapat menjadi daya tarik tersendiri, baik bagi warga lokal maupun pengunjung dari luar daerah, sekaligus memperkuat promosi kuliner Pontianak,” terang Edi.

Lebih lanjut, Edi menegaskan bahwa peningkatan pedestrian merupakan bagian dari komitmen pemerintah kota dalam menciptakan kota yang layak huni. Selain mendukung keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki, keberadaan trotoar yang baik juga mendorong pola hidup sehat, serta membuka ruang interaksi sosial masyarakat.

“Dengan begitu, Pontianak tidak hanya nyaman ditinggali, tetapi juga memiliki identitas visual yang kuat dan mudah dikenali,” pungkasnya. (prokopim)

Baznas Pontianak Gelar Rakorda IX UPZ Masjid dan Surau se-Kota Pontianak

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak menegaskan peran strategis zakat sebagai instrumen sosial dalam memperkuat kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan sosial. Hal tersebut disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pontianak, Ismail, saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) IX Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid dan Surau se-Kota Pontianak. Rakorda IX ini mengusung tema “Zakat Menguatkan Indonesia” ini digelar di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Pontianak, Sabtu (7/2/2026).

Ismail menilai tema Rakorda sangat relevan dengan kondisi bangsa saat ini. Menurutnya, zakat tidak hanya bernilai ibadah individual, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang kuat dalam membangun persatuan dan kesejahteraan umat.

“Zakat bukan hanya membersihkan harta, tetapi juga menghadirkan keadilan sosial, memperkuat solidaritas, serta menjadi solusi dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial,” ujarnya.

Ia menjelaskan, visi pembangunan jangka menengah Pemerintah Kota Pontianak, yakni “Pontianak Maju, Sejahtera, Berwawasan Lingkungan yang Humanis”, menempatkan kesejahteraan masyarakat dan nilai kemanusiaan sebagai fondasi utama. Dalam konteks tersebut, zakat dinilai memiliki peran yang sangat strategis.

Ismail juga menekankan peran UPZ masjid dan surau sebagai garda terdepan dalam membumikan nilai-nilai zakat di tengah masyarakat. Melalui pengelolaan yang profesional, transparan, dan akuntabel, zakat diharapkan tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi mampu mendorong kemandirian ekonomi mustahik.

“Melalui pengelolaan zakat yang baik, kita tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan dasar mustahik, tetapi juga mendorong mereka menjadi insan yang mandiri, produktif, dan berdaya saing,” katanya.

Lebih lanjut, ia menyebut masjid dan surau memiliki peran strategis bukan hanya sebagai pusat ibadah, tetapi juga sebagai pusat peradaban, pendidikan moral, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Optimalisasi zakat, infak, dan sedekah akan memperkuat fungsi masjid sebagai simpul kesejahteraan sosial dan penguatan karakter masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Ismail mengajak seluruh pengurus UPZ untuk terus meningkatkan sinergi dengan BAZNAS, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat. Ia juga mendorong penguatan tata kelola zakat berbasis digital serta peningkatan literasi zakat di tengah umat.

“Zakat harus kita dorong agar tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga transformatif dan berkelanjutan melalui program-program pemberdayaan ekonomi produktif,” ungkapnya.

Ismail menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus UPZ, BAZNAS, tokoh agama, dan masyarakat yang telah berperan aktif mengelola zakat umat dengan penuh keikhlasan. 

“Semoga Rakorda IX ini menghasilkan rumusan kebijakan dan langkah strategis untuk memperkuat peran zakat dalam mewujudkan masyarakat Pontianak yang sejahtera dan humanis, sekaligus berkontribusi nyata dalam menguatkan Indonesia,” imbuhnya.

Ketua Baznas Kota Pontianak Sulaiman, menambahkan, Rakorda menjadi momentum strategis untuk menyamakan persepsi dan memperkuat peran UPZ Masjid dan Surau dalam mendukung pengelolaan zakat yang profesional, transparan dan akuntabel.

“UPZ Masjid dan Surau merupakan ujung tombak pengumpulan zakat di tengah masyarakat. Melalui Rakorda ini, kami ingin memastikan pengelolaan zakat berjalan sesuai regulasi serta memberi dampak nyata bagi kesejahteraan umat,” sebutnya.

Ia menuturkan, Baznas Kota Pontianak terus mendorong peningkatan kapasitas pengurus UPZ, baik dari sisi administrasi, pelaporan, maupun pemahaman regulasi zakat. Hal ini penting agar pengelolaan dana zakat dapat dilakukan secara tertib dan tepat sasaran.

Sulaiman bilang potensi zakat di Kota Pontianak masih sangat besar dan perlu dioptimalkan melalui kolaborasi yang kuat antara Baznas dan UPZ di tingkat masjid dan surau. Dengan pengelolaan yang baik, zakat diharapkan mampu menjadi instrumen penguatan ekonomi umat dan pengentasan kemiskinan.

Rakorda IX UPZ Masjid dan Surau se-Kota Pontianak ini juga menjadi wadah evaluasi kinerja UPZ selama setahun terakhir serta penyusunan program kerja ke depan. 

“Kami berharap melalui forum ini, peran masjid dan surau tidak hanya sebagai pusat ibadah, tetapi juga pusat pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat,” tutupnya. (prokopim)