Berita

Wako Imbau Peran Aktif Warga Cegah Karhutla

PONTIANAK - Sebagai upaya antisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Pemerintah Kota Pontianak membentuk Tim Terpadu Penanganan Karhutla Kota Pontianak. Tim yang melibatkan beberapa unsur, mulai dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Polresta Pontianak, Kodim 1207/Pontianak, Satpol PP, pemadam kebakaran (damkar), camat dan lurah, PMI dan para relawan.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, menyampaikan bahwa pembentukan tim tersebut dilakukan dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla seiring kondisi cuaca yang mulai memasuki anomali El Nino.

“Berdasarkan prediksi dan kondisi cuaca dari BMKG, Kota Pontianak dan sekitarnya akan mengalami musim kemarau dengan kondisi panas dan kering yang cukup panjang,” ujarnya usai menyampaikan arahan kepada Tim Penanganan Karhutla di Posko Jalan Sepakat 2 Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Pontianak Tenggara, Sabtu (28/3/2026) pagi.

Ia menjelaskan, indikasi penurunan kualitas udara juga sudah mulai terlihat. Berdasarkan pemantauan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, pada waktu-waktu tertentu kualitas udara berada pada kategori tidak sehat, bahkan mendekati sangat berbahaya, yang ditandai dengan indikator warna kuning hingga merah.

“Kondisi ini menunjukkan bahwa partikel asap sudah mulai masuk ke wilayah Kota Pontianak, sehingga diperlukan langkah antisipasi sejak dini,” ungkap Edi.

Ia menyebutkan bahwa upaya pencegahan menjadi langkah yang paling efektif dibandingkan penanganan saat kebakaran telah terjadi, terlebih dalam kondisi lahan gambut yang mudah terbakar dan sulit dipadamkan.

“Apabila terjadi kebakaran dalam kondisi kering, proses pemadaman akan jauh lebih sulit karena minimnya sumber air dan karakteristik lahan gambut yang menyimpan bara di bawah permukaan,” jelasnya.

Ia mengimbau masyarakat untuk tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar, baik untuk keperluan perkebunan, pekarangan, maupun pembangunan perumahan.

Edi juga meminta tim membagi wilayah pengawasan, khususnya di Kecamatan Pontianak Tenggara dan Pontianak Selatan yang memiliki lahan gambut di wilayah perbatasan kota. Selain itu, pengawasan juga diperluas ke wilayah Pontianak Utara, meliputi Siantan Hulu, Siantan Hilir hingga Batu Layang.

Pemantauan dilakukan secara langsung melalui operasi lapangan dengan melibatkan Bhabinkamtibmas, Babinsa, perangkat RT/RW, serta aparat kelurahan dan kecamatan. 

“Selain itu, drone juga akan dimanfaatkan untuk memperkuat pengawasan dari atas,” tuturnya.

Edi bilang, Pemerintah Kota Pontianak tidak akan ragu memberikan sanksi tegas kepada pihak yang terbukti melakukan pembakaran lahan. Apalagi hal tersebut sudah diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Wali Kota (Perwa) Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perwa Nomor 55 Tahun 2018 tentang Larangan Pembakaran Lahan.

“Lahan yang digunakan untuk pembangunan perumahan dan terbukti dibakar akan disegel serta diproses sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Ia juga menambahkan, koordinasi lintas wilayah akan diperkuat, terutama dengan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, mengingat beberapa titik rawan berada di wilayah perbatasan, seperti di kawasan Purnama ujung.

“Kita ingin upaya pencegahan ini dilakukan secara bersama-sama, sehingga tidak berdampak ke Kota Pontianak,” katanya.

Untuk mendukung kesiapsiagaan, Wali Kota juga menginstruksikan BPBD Kota Pontianak untuk berkoordinasi dengan TNI-Polri serta melibatkan pemadam kebakaran swasta, sekaligus memastikan kesiapan sarana dan prasarana seperti pompa air, selang, dan sumber air.

Selain itu, Dinas Pekerjaan Umum diminta untuk menggali parit-parit di sejumlah lokasi sebagai sumber air terdekat, dengan memanfaatkan alat berat seperti eskavator di titik-titik rawan, di antaranya wilayah Purnama II dan Parit Demang ujung.

“Dengan berbagai langkah tersebut, diharapkan penanganan karhutla di Kota Pontianak dapat dilakukan secara cepat dan efektif, serta mampu meminimalisir dampak yang ditimbulkan,” kata Edi.

Sementara itu, Dandim 1207/Pontianak Letkol Inf Robbi Firdaus menginstruksikan kepada seluruh Babinsa agar aktif berkoordinasi dengan BPBD, RT-RW, lurah dan camat serta Bhabinkamtibmas di wilayah masing-masing untuk terus mengedukasi masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan.

Selain itu, apabila terjadi kebakaran, upaya pemadaman awal harus segera dilakukan di tingkat kelurahan oleh masyarakat peduli api maupun tim pemadam setempat sebelum api meluas.

“Jika situasi meningkat, Babinsa harus segera melaporkan agar penanganan dapat dilakukan secara terkoordinasi dari posko, dengan mengerahkan personel dan peralatan ke titik-titik yang membutuhkan,” ungkapnya.

Ia juga mengajak seluruh pihak untuk terus bersinergi dan memperkuat koordinasi, termasuk melalui sarana komunikasi cepat seperti grup koordinasi, guna mempercepat penanganan sebelum kebakaran meluas dan menimbulkan dampak lebih besar, seperti gangguan penerbangan, kesehatan masyarakat, serta kerusakan lingkungan.

Dalam aspek penegakan hukum, pihaknya bersama kepolisian akan menerapkan aturan secara tegas dengan mekanisme reward dan punishment. Masyarakat yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku sebagai efek jera.

“Langkah ini diharapkan dapat mencegah terulangnya pembakaran hutan dan lahan di kemudian hari serta menjadi pembelajaran bagi masyarakat lainnya,” tegasnya.

Kapolresta Pontianak Kombes Pol Endang Tri Purwanto, menyampaikan bahwa pihaknya mengerahkan sebanyak 95 personel untuk melaksanakan patroli dalam rangka mengantisipasi karhutla. Personel disebar untuk melaksanakan patroli yang difokuskan pada upaya pencegahan dengan pola responsif, yakni segera menindaklanjuti setiap laporan terkait titik api yang diterima, baik melalui aplikasi dari kementerian, stakeholder terkait, maupun laporan langsung.

“Setiap laporan yang masuk langsung kami verifikasi di lapangan. Apabila ditemukan titik api, maka segera dilakukan pemadaman bersama TNI dan stakeholder terkait dengan koordinasi yang berkelanjutan,” tambahnya.

Selain patroli, Polresta Pontianak juga telah mendirikan posko karhutla sebagai langkah antisipasi, khususnya di wilayah rawan seperti kawasan Sepakat yang teridentifikasi memiliki potensi kebakaran sejak awal tahun.

Dalam hal penegakan hukum, Endang menegaskan pihaknya akan menerapkan sanksi secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku, mulai dari Undang-Undang terkait, KUHP terbaru, hingga Perwa.

Ia mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, baik untuk keperluan perumahan, pertanian, maupun lainnya, terutama di tengah kondisi cuaca kering saat ini.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mencegah terjadinya karhutla. Apabila masih ditemukan pelanggaran, kami akan menindak tegas tanpa pandang bulu,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam upaya pencegahan. Masyarakat diminta segera melaporkan apabila mengetahui atau melihat adanya kebakaran.

“Layanan call center 110 kami bebas pulsa, dan setiap laporan yang masuk akan segera kami tindak lanjuti,” pungkasnya. (prokopim)

Terbitkan Surat Edaran Cegah Karhutla

PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengeluarkan imbauan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kepada seluruh camat se-Kota Pontianak. Imbauan tersebut tertuang dalam surat bernomor B/300.2.3/83/BID-PK/2026 tertanggal 26 Maret 2026.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menegaskan bahwa langkah ini merupakan upaya antisipatif pemerintah dalam mencegah potensi kebakaran yang kerap terjadi, terutama pada kondisi cuaca kering.

“Pencegahan karhutla membutuhkan peran aktif masyarakat, mulai dari hal-hal kecil seperti tidak membakar sampah sembarangan hingga tidak membuang puntung rokok di area rawan,” ujarnya, Jumat (27/3/2026).

Ia meminta camat untuk menggerakkan masyarakat hingga tingkat RT dan RW guna meningkatkan kewaspadaan lingkungan. 

Beberapa poin penting yang ditekankan antara lain menjaga lingkungan dari potensi kebakaran, memastikan tidak ada api yang ditinggalkan dalam kondisi menyala, serta meningkatkan edukasi dan sosialisasi budaya sadar bencana.

Selain itu, masyarakat turut diimbau untuk segera melaporkan apabila menemukan aktivitas pembakaran hutan dan lahan yang berpotensi menimbulkan kebakaran lebih luas.

Menurut Edi, pendekatan pencegahan jauh lebih efektif dibandingkan penanganan saat kebakaran sudah terjadi.

“Kalau api sudah membesar, dampaknya bukan hanya kerugian materi, tetapi juga kesehatan masyarakat akibat kabut asap,” katanya.

Pemkot Pontianak berharap imbauan ini dapat ditindaklanjuti secara serius oleh seluruh perangkat wilayah dan masyarakat, sehingga potensi karhutla di Kota Pontianak dapat diminimalkan.

“Kalau kita disiplin dari sekarang, kita bisa mencegah kebakaran sejak awal dan melindungi lingkungan serta kesehatan warga,” tutup Edi. (kominfo)

PONTIANAK - Peristiwa kebakaran yang terjadi pada Rabu (25/3/2026) malam di Jalan Parwasal Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara, menyisakan puing-puing reruntuhan dari enam bangunan rumah milik warga.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono meninjau langsung ke lokasi kebakaran sekaligus menyerahkan bantuan darurat bagi warga yang terdampak. Sejumlah bantuan seperti kasur, peralatan masak, selimut, makanan siap saji serta kelengkapan dokumen kependudukan diserahkan bagi korban kebakaran. 

Edi menjelaskan bahwa berdasarkan informasi yang dihimpun dari masyarakat maupun pihak kepolisian, sebagian besar kejadian kebakaran di Kota Pontianak disebabkan oleh korsleting listrik.

“Umumnya, dari beberapa kejadian yang saya tanyakan, baik langsung ke masyarakat maupun melalui.kepolisian,  indikasi sementara penyebabnya adalah korsleting listrik,” ujarnya usai menyerahkan bantuan, Kamis (26/3/2026).

Ia terus mengimbau masyarakat untuk rutin mengontrol dan memeriksa instalasi listrik di rumah masing-masing. Selain itu, masyarakat juga diminta melibatkan pihak yang berkompeten, seperti PLN atau instalatir listrik, untuk mengecek kondisi meteran, daya, hingga MCB agar kejadian serupa tidak terulang.

Menurutnya, kondisi bangunan di Pontianak yang sebagian masih menggunakan material kayu, termasuk rangka atap, serta cuaca kering, membuat bangunan sangat mudah terbakar.

“Api cepat sekali membesar. Walaupun banyak bantuan dari pemadam kebakaran, termasuk swasta yang jumlahnya lebih dari 45 unit, namun sering kali kalah cepat dengan besarnya api,” jelasnya.

Tercatat sedikitnya enam rumah terdampak dari musibah kebakaran Jalan Parwasal. Meski saat kejadian air sedang pasang sehingga sumber air tersedia, besarnya api tetap sulit dikendalikan.

Pemerintah Kota Pontianak pun mengimbau warga untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama dalam penggunaan instalasi listrik di rumah tangga, guna meminimalisir risiko kebakaran yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

Sementara itu, satu di antara korban kebakaran, Wakil (44), pemilik bengkel motor, mengungkapkan harapannya agar bantuan dari berbagai pihak dapat meringankan beban yang dialaminya pasca kejadian tersebut.

“Dengan adanya bantuan ini, mudah-mudahan bisa membantu kami yang sedang tertimpa musibah seperti ini. Kami sangat berharap bantuan dari semua pihak bisa meringankan beban kami,” lirihnya.

Ia menuturkan, bengkel yang terbakar tersebut sebenarnya masih berstatus sewa dan baru dijalankannya sekitar enam bulan terakhir. Namun, usaha yang baru dirintis itu harus terhenti akibat kebakaran.

“Bengkel ini sebenarnya masih sewa. Baru sekitar enam bulan saya mulai usaha di sini, tapi sudah terkena musibah kebakaran,” tuturnya.

Terkait peristiwa kebakaran, ia mengaku tidak mengetahui secara pasti sumber api. Saat kejadian, api tiba-tiba muncul dan membuat warga panik.

“Kejadian api itu kami juga tidak tahu penyebabnya dari mana. Tiba-tiba saja sudah ada api, dan semua langsung panik. Saat kejadian, kebanyakan orang berada di luar, meskipun ada juga yang masih di dalam. Posisi api berada di samping bengkel kami,” jelasnya.

Akibat kebakaran tersebut, seluruh peralatan bengkel hangus terbakar, termasuk kendaraan milik pelanggan yang tengah diperbaiki.

“Di bengkel ini, alat-alat kerja habis terbakar, termasuk motor-motor milik pelanggan. Ada sekitar empat unit motor yang sedang diservis, sebagian sudah selesai, tapi belum sempat diambil oleh pemiliknya,” katanya.

Ia menambahkan, saat kejadian dirinya sempat menyelamatkan satu unit sepeda motor sebelum api membesar dan sulit dikendalikan.

“Saat kejadian, saya sempat menyelamatkan satu unit motor. Setelah itu sudah tidak bisa lagi, karena api semakin besar. Jadi yang bisa diselamatkan hanya satu motor saja,” sebutnya.

Wakil memperkirakan total kerugian akibat kebakaran tersebut mencapai lebih dari Rp100 juta, bahkan bisa menembus Rp200 juta. Saat ini, ia bersama keluarga terpaksa tinggal sementara di sekitar lokasi karena bengkel tersebut juga difungsikan sebagai tempat tinggal.

“Untuk kerugian diperkirakan bisa mencapai lebih dari Rp100 juta, bahkan mungkin sampai Rp200 juta. Saat ini saya sementara tinggal bersama keluarga di sekitar sini, karena bengkel ini juga sekaligus tempat tinggal,” ucapnya.

Ia berharap adanya perhatian dari pemerintah untuk membantu dirinya bangkit kembali pasca kebakaran. Untuk sementara waktu, ia mengaku hanya bekerja serabutan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Saya berharap ada perhatian dari pemerintah untuk membantu kami bangkit kembali. Saat ini saya hanya bekerja serabutan,” tuturnya.

Meski mengalami kerugian besar, ia bersyukur seluruh anggota keluarganya selamat dalam peristiwa tersebut.

“Untuk kondisi keluarga, alhamdulillah semuanya dalam keadaan aman,” terangnya.

Ia mengaku sangat terpukul atas musibah yang menimpanya, terlebih usaha tersebut merupakan satu-satunya sumber penghidupan bagi dirinya dan keluarga.

“Perasaan saya tentu sangat terpukul. Usaha yang baru dirintis harus habis begitu saja. Ini satu-satunya mata pencaharian saya,” pungkasnya. (prokopim)

Wako Sidak ASN Pasca Libur Lebaran

PONTIANAK - Usai libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, Tim Monitoring dan Pengawasan Disiplin ASN menyisir seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak. Tim yang terbagi dalam lima kelompok ini menggelar inspeksi mendadak (sidak) untuk memastikan ASN di masing-masing organisasi perangkat daerah masuk kerja sehingga pelayanan publik tetap berjalan optimal pasca libur panjang. 

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono yang memimpin tim sidak di Kantor Terpadu Sutoyo, memeriksa absensi pegawai di empat instansi yang ada di gedung itu, yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Dinas Tenaga Kerja.

Dari hasil peninjauan tersebut, Edi memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik meskipun terdapat beberapa ASN yang belum masuk kerja karena alasan cuti maupun sakit.

“Secara umum ASN di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak sudah masuk kerja dan pelayanan tetap berjalan, terutama di Disdukcapil. Memang ada beberapa staf yang tidak masuk karena izin sakit dan masih cuti, tetapi pelayanan kepada masyarakat tetap maksimal,” ujarnya usai menggelar sidak, Rabu (25/3/2026).

Ia menegaskan, kehadiran ASN di hari-hari awal kerja setelah libur panjang menjadi hal penting untuk menjaga kualitas pelayanan publik. Oleh sebab itu, dirinya mengingatkan seluruh ASN agar kembali meningkatkan kinerja dan kedisiplinan.

Terkait disiplin pegawai, Edi menekankan bahwa pemerintah telah memiliki mekanisme penegakan aturan sesuai tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sanksi diberikan secara bertahap, mulai dari teguran lisan dan tertulis hingga hukuman yang lebih berat.

Namun demikian, ia menekankan bahwa penerapan sanksi juga mempertimbangkan kondisi di lapangan, termasuk kendala yang mungkin dihadapi pegawai, seperti persoalan transportasi saat arus mudik.

Menurut Edi, momentum Idulfitri harus dimaknai sebagai titik awal untuk memperkuat semangat dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Kita harapkan setelah libur Lebaran dan dalam suasana Idulfitri ini, ASN bisa bekerja lebih semangat. Jadikan momentum ini untuk meningkatkan pelayanan yang cepat, baik, dan responsif,” tuturnya.

Lebih lanjut, ia juga menekankan pentingnya memberikan pelayanan dengan sepenuh hati. Dengan demikian, berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di Kota Pontianak dapat diselesaikan secara optimal.

“Pelayanan harus dilakukan dengan hati, sehingga persoalan-persoalan di Kota Pontianak bisa kita atasi, kita selesaikan, dan kita kerjakan dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya. (prokopim)