,
menampilkan: hasil
Diskominfo Perkuat Pengelolaan Website dan Kemampuan Menulis Berita KIM
PONTIANAK – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Pontianak membekali pengelola Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) dengan keterampilan mengelola website dan menulis berita melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Website KIM Kota Pontianak, Rabu (18/11/2026). Kegiatan ini diikuti perwakilan delapan KIM untuk mengoptimalkan pemanfaatan website sebagai sarana penyebarluasan informasi pemerintah dan aktivitas komunitas.
Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Kota Pontianak, Vivi Salmiarni, mengatakan Bimtek tersebut menjadi ruang bagi para pengelola KIM untuk belajar lebih mendalam mengenai fitur-fitur website sekaligus berdiskusi tentang teknik penulisan berita yang baik dan benar.
“Diskominfo memfasilitasi para pengelola website KIM untuk belajar lebih mendalam terkait berbagai fitur yang tersedia di website. Selain itu, kami juga membekali peserta melalui diskusi mengenai penulisan berita yang baik dan benar,” ujarnya.
Vivi menjelaskan, website KIM yang difasilitasi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung peran KIM sebagai mitra pemerintah dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
Menurutnya, KIM memiliki peran penting dalam membantu penyampaian informasi yang baik dan benar dari pemerintah kepada masyarakat. Namun, peran tersebut tidak terbatas pada diseminasi informasi pemerintahan, melainkan juga mencakup publikasi berbagai aktivitas dan program yang dijalankan komunitas.
“Informasi mengenai kegiatan komunitas, program sosial, pemberdayaan masyarakat, hingga pengumuman kegiatan dapat dipublikasikan melalui website KIM. Dengan demikian, website dapat menjadi ruang dokumentasi sekaligus media informasi yang menjangkau masyarakat lebih luas,” ungkap Vivi.
Vivi menambahkan, kemampuan menulis berita menjadi salah satu keterampilan penting yang perlu dimiliki pengelola KIM agar berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan dapat terdokumentasi dan dipublikasikan secara baik.
“KIM sebagai mitra pemerintah akan semakin optimal dalam menjalankan perannya apabila memiliki kemampuan menulis berita dan mempublikasikannya ke khalayak,” tutupnya. (kominfo)
Pemkot Siapkan Sistem Tiang dan Ducting Penataan Kabel
Diskominfo Tertibkan Kabel FO Sepanjang Jalan Ayani
PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Pontianak terus berupaya menata jaringan kabel fiber optik (FO) dan kabel utilitas lainnya yang selama ini terlihat semrawut di sejumlah ruas jalan. Untuk mendukung penataan tersebut, Pemkot Pontianak telah menganggarkan pembangunan sistem tiang dan ducting pada 2027. Ducting adalah sistem saluran atau jalur khusus untuk menempatkan dan melindungi kabel-kabel utilitas, seperti kabel fiber optik, telekomunikasi, listrik, dan jaringan lainnya agar tertata rapi dan tidak semrawut.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, penataan kabel yang melibatkan jaringan fiber optik, kabel milik PLN, serta jaringan utilitas lainnya akan terus dilakukan secara bertahap.
Menurutnya, kegiatan penertiban dan perapian kabel yang dilaksanakan saat ini merupakan bagian dari upaya menciptakan tata kota yang lebih tertib dan nyaman.
“Penataan kabel-kabel fiber optik, kabel milik PLN, dan jaringan lainnya akan tetap kita lakukan. Hari ini kegiatan dilanjutkan dengan penertiban untuk perapian dan penataannya,” ujarnya, Rabu (18/11/2026).
Edi menjelaskan, pembangunan sistem tiang dan ducting yang telah dianggarkan pada 2027 diharapkan menjadi solusi jangka panjang dalam mengatur jaringan kabel di Kota Pontianak.
Melalui sistem tersebut, kabel-kabel utilitas diharapkan dapat tertata lebih rapi sehingga tidak lagi mengganggu estetika kota maupun menimbulkan kesan kumuh akibat jaringan kabel yang semrawut.
Selain aspek keindahan kota, penataan kabel juga bertujuan menjaga fungsi infrastruktur drainase. Keberadaan kabel yang melintang atau berada di dalam parit berpotensi menghambat aliran air apabila tidak ditata dengan baik.
“Kita berharap dengan adanya penataan dan koordinasi yang baik, kabel-kabel ini bisa lebih teratur dan tidak mengganggu pemandangan. Kalau berada di parit, jangan sampai menyumbat saluran air,” jelasnya.
Edi menambahkan, koordinasi dengan pihak-pihak terkait menjadi hal penting dalam pelaksanaan penataan tersebut agar pembagian kewenangan dan tanggung jawab masing-masing pengelola jaringan dapat diperjelas.
Dengan demikian, penataan jaringan kabel di Kota Pontianak dapat berjalan lebih terarah, sekaligus mendukung terciptanya lingkungan perkotaan yang tertib, bersih, dan nyaman.
Sekretaris Diskominfo Kota Pontianak, Yopie Indra Pribadi, mengatakan penataan jaringan kabel tersebut telah memasuki tahap kedua. Sebelumnya, kegiatan serupa telah dilaksanakan di kawasan sekitar Jalan Ahmad Yani.
Pada tahap kedua, penataan menyasar tiga ruas lokasi, yakni kawasan Jalan Ahmad Yani, tepatnya di depan Bank Mandiri depan Palapa, Jalan Media, serta ruas jalan di depan kawasan Tanjung Sari hingga Taman Sepeda.
"Tujuan penataan ini agar Kota Pontianak lebih tertib dalam penataan jaringan kabel FO. Dengan demikian, wajah kota terlihat lebih estetis dan tidak lagi semrawut seperti kondisi sebelumnya," terangnya usai memimpin tim penertiban dan penataan kabel FO di lokasi.
Menurut Yopie, penataan jaringan kabel menjadi salah satu upaya pemerintah kota dalam memperhatikan keindahan tata ruang perkotaan, terutama di kawasan jalan protokol seperti Jalan Ahmad Yani.
Ia menjelaskan, sebelum kegiatan dilaksanakan, Diskominfo telah berkoordinasi dengan para penyedia layanan internet melalui rapat dan penyampaian informasi mengenai titik-titik lokasi yang menjadi sasaran penataan.
Yopie menegaskan, kegiatan tersebut tidak berhenti pada tahap kedua. Penataan jaringan kabel akan terus dilanjutkan sebagai bagian dari komitmen pemerintah kota dalam mewujudkan infrastruktur telekomunikasi yang tertib tanpa mengabaikan estetika lingkungan.
"Kegiatan ini akan terus berlanjut. Sesuai dengan tugas dan fungsi Diskominfo, kami ingin memastikan bahwa aspek estetika kota juga menjadi perhatian, termasuk penataan kabel-kabel jaringan milik ISP yang selama ini terlihat semrawut," imbuhnya.
Selain penataan kabel yang sudah terpasang, Yopie juga mengingatkan para penyedia layanan internet agar mematuhi ketentuan perizinan sebelum melakukan pemasangan jaringan baru. Koordinasi dengan instansi terkait, termasuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), perlu dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pasalnya, dalam pelaksanaan penataan, pihaknya masih menemukan adanya jaringan kabel milik penyedia layanan internet yang telah terpasang tanpa dilengkapi perizinan.
Karena itu, ia mengimbau seluruh provider agar tidak hanya berorientasi pada perluasan layanan kepada konsumen, tetapi juga memperhatikan kerapian pemasangan jaringan dan keindahan lingkungan.
"Kami mengimbau kepada seluruh penyedia layanan internet agar dalam melakukan pemasangan kabel tetap memperhatikan aspek estetika. Jangan hanya berorientasi pada penyediaan layanan kepada konsumen, tetapi juga harus memperhatikan kerapian dan keindahan kota," tutupnya. (kominfo/prokopim)
Pemkot dan DPRD Sepakati Program Pembentukan Perda 2027
PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak bersama DPRD Kota Pontianak menyepakati Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman dalam rapat paripurna DPRD Kota Pontianak, sebagai langkah awal penyusunan regulasi yang menjadi prioritas pembangunan daerah tahun mendatang.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, Propemperda merupakan instrumen perencanaan pembentukan peraturan daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Melalui program tersebut, pemerintah daerah dan DPRD menentukan prioritas rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang akan dibahas dalam satu tahun.
"Program pembentukan peraturan daerah disusun berdasarkan prioritas kebutuhan daerah terhadap suatu regulasi. Karena itu, perencanaannya harus dilakukan secara matang agar peraturan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat," ujarnya dalam Penandatanganan Nota Kesepahaman di Ruang Rapat Paripurna DPRD Pontianak, Rabu (18/11/2026).
Edi menjelaskan, penyusunan Propemperda merupakan amanat peraturan perundang-undangan, di antaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Program tersebut juga harus ditetapkan sebelum pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurutnya, pemerintah daerah dan DPRD memiliki peran yang setara dalam menjalankan fungsi pembentukan peraturan daerah. Oleh sebab itu, diperlukan kesamaan pandangan dan kerja sama yang baik agar setiap regulasi yang disusun sesuai dengan ketentuan hukum serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
"Eksekutif dan legislatif memiliki tujuan yang sama, yakni menghasilkan peraturan daerah yang baik, sesuai kaidah hukum, serta memberikan kepastian dan kesamaan penafsiran dalam pelaksanaannya," katanya.
Penyusunan Propemperda juga bertujuan memberikan gambaran objektif mengenai kebutuhan regulasi daerah sekaligus menentukan skala prioritas pembahasannya. Dengan demikian, proses pembentukan peraturan daerah diharapkan lebih terarah, berkesinambungan, dan selaras dengan agenda pembangunan Kota Pontianak. Selain menjadi landasan hukum pembangunan, Propemperda juga diarahkan untuk mempercepat pembentukan regulasi yang dibutuhkan masyarakat. Termasuk di dalamnya penyesuaian terhadap peraturan daerah yang sudah tidak relevan dengan perkembangan kondisi sosial maupun ketentuan hukum yang berlaku.
"Regulasi yang sudah tidak sesuai perlu dievaluasi agar tidak menghambat penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan," jelasnya.
Edi berharap kesepakatan Propemperda Tahun 2027 dapat memperkuat sinergi antara Pemkot Pontianak dan DPRD dalam menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas. Menurutnya, keberhasilan pembentukan peraturan daerah tidak hanya dilihat dari jumlah regulasi yang disahkan, tetapi juga manfaat dan efektivitas penerapannya.
"Melalui kebersamaan antara pemerintah daerah dan DPRD, kita berharap peraturan daerah yang dibentuk nantinya dapat memberikan kepastian hukum serta mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Pontianak," pungkasnya. (prokopim)
Pemkot Dorong Penyederhanaan Pelayanan Administrasi Pertanahan
PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak mendorong penyederhanaan pelayanan administrasi pertanahan di tingkat kecamatan dan kelurahan. Perbedaan pemahaman mengenai prosedur dan persyaratan antarinstansi menjadi salah satu persoalan yang perlu diselesaikan agar masyarakat memperoleh pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan memiliki kepastian hukum.
Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah mengatakan, pelayanan pertanahan membutuhkan kesamaan pemahaman antara pemerintah kota, Kantor Pertanahan, dan Ombudsman RI. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Pelayanan Administrasi Pertanahan di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan, di Ruang Rapat Wali Kota Pontianak, Selasa (17/11/2026).
"Kalau kita melihat dari sudut pandang masyarakat, ada tiga hal yang mereka inginkan ketika mengurus pelayanan, yaitu mudah, murah, dan cepat. Itu yang harus kita pahami sebagai penyelenggara pelayanan publik," ujarnya.
Ia menyoroti adanya persyaratan administrasi yang terkadang dianggap berlebihan oleh masyarakat. Karena itu, aparatur diminta memastikan setiap dokumen yang dipersyaratkan memiliki dasar hukum dan tujuan yang jelas.
"Jangan sampai tambahan rekomendasi atau dokumen justru membuat pelayanan menjadi panjang dan berlebihan," tegasnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak Seti Kuncoro mengungkapkan, masih terdapat bidang tanah yang telah memiliki hak, tetapi belum dapat dicocokkan secara pasti dengan lokasi fisiknya di lapangan. Kondisi tersebut menyulitkan petugas ketika harus memberikan informasi mengenai status sertifikasi tanah.
"Kalau kami menyatakan tanah itu belum bersertifikat, ternyata di kemudian hari ditemukan sertifikatnya, tentu akan menjadi persoalan. Karena itu, data harus dipastikan terlebih dahulu," jelasnya.
Seti juga menyinggung perbedaan pemahaman mengenai tahapan penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT). Menurutnya, selama ini kelurahan kerap meminta konfirmasi status sertifikasi kepada Kantor Pertanahan sebelum memproses dokumen. Padahal, informasi awal mengenai riwayat penguasaan dan kondisi tanah di wilayah setempat juga diperlukan.
"Yang mengetahui kondisi dan riwayat tanah di lapangan itu pihak kelurahan. Karena itu, perlu ada kesamaan pemahaman mengenai tahapan pelayanan dan kewenangan masing-masing," terangnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Seti mengusulkan pemetaan dan pencocokan data pertanahan secara bersama-sama. Ia juga meminta dukungan pemerintah kota dalam mendorong partisipasi masyarakat, terutama untuk memperoleh keterangan mengenai asal-usul penguasaan tanah dan bidang yang belum teridentifikasi secara spasial.
Menurutnya, keterbukaan informasi dari warga sangat diperlukan karena petugas masih menghadapi kendala dalam memperoleh keterangan saat melakukan pendataan di lapangan.
"Kami membutuhkan partisipasi masyarakat. Ketika petugas melakukan pendataan, informasi mengenai tanah yang dikuasai perlu disampaikan sesuai kondisi sebenarnya agar proses pemetaan dapat berjalan lebih baik," katanya. (prokopim)