Berita

PONTIANAK  – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, menerima penghargaan dari Ikatan Motor Indonesia (IMI) Kalimantan Barat (Kalbar) sebagai Tokoh yang Berperan dalam Perkembangan Olahraga Otomotif Kalbar Tahun 2025. Penghargaan tersebut diserahkan dalam rangkaian Malam Anugerah IMI Awards yang digelar sebagai bentuk apresiasi kepada insan otomotif berprestasi, di Pendopo Gubernur Kalbar, Sabtu (14/2/2026).

Edi Kamtono menyampaikan, kegiatan otomotif patut didukung karena memberikan dampak positif, baik bagi dunia olahraga maupun perekonomian daerah. Menurutnya, olahraga otomotif bukan hanya soal hobi dan kompetisi, tetapi juga wadah pembinaan atlet yang mampu mengharumkan nama Kalbar di tingkat regional hingga nasional.

“Sebagai ibu kota provinsi, Kota Pontianak tentu sangat mendukung kegiatan otomotif. Kita memiliki potensi besar karena terhubung jalur transportasi darat hingga ke Sarawak dan Brunei. Ini membuka peluang bagi event prestasi maupun touring berskala nasional dan internasional,” ujarnya.

Ia menilai, di bawah kepemimpinan Ketua IMI Kalbar, Yuliansyah, berbagai prestasi telah diraih, sekaligus menghadirkan banyak kegiatan yang mendatangkan peserta dari luar daerah bahkan mancanegara. Kehadiran event otomotif, lanjutnya, turut menggerakkan sektor perhotelan, kuliner, dan UMKM.

Edi berharap Malam Anugerah IMI Awards tidak sekadar menjadi seremoni, tetapi menjadi momentum untuk memacu kreativitas dan inovasi para pembalap serta komunitas otomotif. 

“Semoga penghargaan ini menjadi pemicu semangat bagi insan otomotif untuk terus berprestasi dan berkontribusi bagi kemajuan Kalimantan Barat, baik di tingkat nasional maupun internasional,” tuturnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh penerima IMI Awards dan berharap olahraga otomotif terus berkembang sebagai bagian dari industri olahraga yang berdampak positif bagi daerah. (prokopim)

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-69 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Pemkot Pontianak berhasil meraih dua penghargaan sekaligus di bidang perpustakaan dan kearsipan.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak Amirullah, saat apel peringatan HUT ke-69 Pemprov Kalbar yang berlangsung di Halaman Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Rabu (28/1/2026).

Dua penghargaan ini menjadi bukti keberhasilan Pemkot Pontianak dalam mendukung program prioritas nasional serta memperkuat tata kelola arsip yang profesional dan akuntabel.

Penghargaan pertama diberikan kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak yang meraih Terbaik III dalam implementasi Program Prioritas Nasional Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) Tahun 2025 di Provinsi Kalimantan Barat. Penilaian ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan serta Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, dengan nilai capaian sebesar 67,25.

Program TPBIS dinilai mampu mendorong perpustakaan tidak hanya sebagai pusat literasi, tetapi juga sebagai ruang pemberdayaan masyarakat melalui berbagai kegiatan edukatif, ekonomi kreatif, dan peningkatan keterampilan.

Sementara itu, penghargaan kedua diberikan kepada Pemerintah Kota Pontianak yang berhasil meraih Peringkat I dalam Penilaian Pengawasan Kearsipan Eksternal Kabupaten/Kota se-Kalbar Tahun 2025. Penghargaan ini diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Dalam penilaian yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalbar pada November 2025 tersebut, Pemkot Pontianak memperoleh nilai 87,18 dengan kategori A atau Memuaskan, tertinggi di antara seluruh kabupaten dan kota di Kalbar.

Sekda Kota Pontianak Amirullah, menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas penghargaan yang diraih. Ia menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah.

“Penghargaan ini adalah hasil dari komitmen dan kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kota Pontianak dalam membangun sistem perpustakaan dan kearsipan yang tertib, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik,” ujarnya.

Menurut Amirullah, keberhasilan ini tidak terlepas dari upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Selain itu, prestasi ini menjadi motivasi sekaligus tanggung jawab untuk terus melakukan perbaikan. 

“Ke depan, kami akan terus mendorong inovasi dan peningkatan kualitas layanan, agar perpustakaan dan kearsipan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” katanya.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak Rendrayani, menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil dari kerja konsisten seluruh jajaran dalam mengimplementasikan program-program penguatan literasi dan kearsipan di Kota Pontianak.

“Penghargaan ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus menghadirkan perpustakaan yang inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, kami berupaya menjadikan perpustakaan sebagai ruang belajar, berkreasi, dan berdaya bagi semua kalangan,” jelasnya.

Rendrayani menjelaskan, berbagai inovasi telah dilakukan, mulai dari penguatan layanan berbasis teknologi informasi, peningkatan kapasitas pustakawan dan arsiparis, hingga pengembangan program literasi yang melibatkan komunitas dan pelaku usaha mikro.

Di bidang kearsipan, ia menambahkan, pihaknya terus mendorong tertib arsip di seluruh perangkat daerah sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. 

“Pengelolaan arsip yang baik sangat penting sebagai bukti akuntabilitas kinerja pemerintah dan sumber informasi yang bernilai bagi pembangunan daerah,” ungkapnya.

Ia berharap, prestasi yang diraih ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang. Dengan capaian tersebut, dirinya berharap dapat mempertahankan prestasi yang telah diraih sekaligus menjadi contoh bagi daerah lain dalam pengelolaan perpustakaan dan kearsipan di Kalbar.

“Kami berkomitmen untuk terus berinovasi dan memperkuat sinergi dengan berbagai pihak, agar layanan perpustakaan dan kearsipan di Kota Pontianak semakin berkualitas dan berdampak langsung bagi masyarakat,” tutup Rendrayani. (prokopim)

Cakupan JKN Tembus 99,05 persen

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak kembali menorehkan capaian di bidang pelayanan publik. Dengan cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai 99,05 persen, Kota Pontianak meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) kategori Pratama dari BPJS Kesehatan. Berdasarkan data kepesertaan per 1 Januari 2026, dari total jumlah penduduk Kota Pontianak sebanyak 690.277 jiwa, tercatat 683.706 jiwa telah terdaftar sebagai peserta JKN. Capaian ini menempatkan Pontianak sebagai salah satu daerah dengan tingkat perlindungan jaminan kesehatan tertinggi di Kalimantan Barat.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menegaskan bahwa capaian UHC ini merupakan bagian dari program prioritas Pemerintah Kota Pontianak pada periode kepemimpinannya yang kedua, dengan fokus memastikan seluruh warga memiliki akses layanan kesehatan tanpa hambatan biaya.

“Sejak awal periode kedua, kami menempatkan jaminan kesehatan sebagai kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi negara. UHC ini untuk memastikan warga bisa berobat dengan tenang dan bermartabat,” ujarnya usai menerima penghargaan di Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Edi menjelaskan, Pemkot Pontianak secara konsisten mengalokasikan anggaran untuk menjamin kepesertaan masyarakat, khususnya melalui skema Penerima Bantuan Iuran sebanyak 161.843 jiwa yang didanai pemerintah daerah. Selain itu, pemerintah kota juga aktif mendorong kepesertaan pekerja formal maupun informal agar tetap terlindungi dalam sistem JKN.

Selain capaian terkini, tren pertumbuhan UHC Kota Pontianak dalam 12 bulan terakhir menunjukkan peningkatan signifikan. Dari kisaran 88–89 persen pada awal 2025, cakupan meningkat stabil hingga menembus 99 persen sampai di akhir 2025.

“Ini menunjukkan kerja yang berkelanjutan, bukan instan. Kami pastikan warga tidak hanya terdaftar, tetapi juga aktif kepesertaannya, sehingga bisa langsung digunakan saat membutuhkan layanan kesehatan,” tambah Edi.

Ke depan, Pemkot Pontianak berkomitmen menjaga keberlanjutan UHC dengan terus meningkatkan kualitas layanan kesehatan, memperkuat fasilitas, serta memastikan pelayanan yang responsif dan manusiawi.

“Target kami, tidak boleh ada warga Pontianak yang menunda berobat karena alasan biaya. UHC harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” imbuhnya.

Kepala Dinas Kesehatan Pontianak, Saptiko mengatakan penghargaan UHC kategori Pratama ini menjadi penanda bahwa komitmen Pemerintah Kota Pontianak dalam membangun sistem kesehatan yang inklusif dan berkeadilan terus berjalan konsisten dari perencanaan hingga pelaksanaan. Dengan adanya label UHC, jaminan kesehatan yang baru didaftarkan dapat langsung digunakan.

"Dengan UHC ini, warga Pontianak yang menjadi peserta baru jaminan kesehatan, bisa langsung menikmati layanan, tidak perlu menunggu masa aktivasi 14 hari kerja," katanya. (prokopim)

PONTIANAK – Kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak dalam penyelenggaraan layanan publik berbasis elektronik mencatat hasil sangat positif. Berdasarkan Pemantauan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2025, nilai Layanan Publik Berbasis Elektronik Kota Pontianak mencapai 4,83 atau mendekati sempurna.

Secara keseluruhan, Indeks SPBE Kota Pontianak berada pada angka 3,73 dengan kategori sangat baik. Nilai tersebut ditopang oleh kuatnya kinerja pada Domain Layanan SPBE yang mencatat skor 4,33. Selain layanan publik, Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik juga memperoleh nilai tinggi, yakni 4,00.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyampaikan, capaian tersebut merupakan hasil konsistensi pihaknya dalam membangun sistem pelayanan yang lebih sederhana, terbuka, dan mudah diakses masyarakat.

“Pelayanan publik harus terus bergerak mengikuti kebutuhan warga. Pemanfaatan teknologi ini kami dorong agar pelayanan lebih cepat, transparan, dan tidak berbelit,” ujarnya, Rabu (7/1/2026).

Ia menyebut, hasil penilaian ini menjadi penyemangat bagi seluruh perangkat daerah untuk menjaga kualitas layanan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.

Pada aspek layanan digital, sejumlah indikator bahkan meraih nilai maksimal. Layanan Data Terbuka memperoleh nilai 5, begitu pula Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dengan nilai 5. Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi juga mencatat nilai 5, mencerminkan keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Selain itu, layanan publik sektoral di Kota Pontianak menunjukkan kinerja sangat kuat. Layanan Publik Sektor 1, Sektor 2, dan Sektor 3 masing-masing meraih nilai 5. Layanan pengaduan pelayanan publik berada pada nilai 4, sementara layanan kinerja pegawai mencatat nilai 4.

“Nilai ini harus dipertahankan dan harapannya terus meningkat. Tentu tujuannya bukan semata-mata prestasi namun menjadi bukti pelayanan berjalan sangat baik, terutama dalam memanfaatkan teknologi,” tutur Edi.

Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadiskominfo) Kota Pontianak, Yusnaldi menjelaskan, tingginya nilai tersebut merupakan hasil dari integrasi sistem, penguatan tata kelola, serta konsistensi penggunaan aplikasi layanan di lingkungan pemerintah kota.

“Penilaian SPBE melihat kematangan layanan, mulai dari perencanaan hingga pemanfaatannya oleh pengguna. Kota Pontianak dinilai sudah mampu menghadirkan layanan digital yang stabil, terintegrasi, dan mudah diakses,” katanya.

Ia menambahkan, pada layanan internal pemerintahan, Kota Pontianak juga mencatat hasil positif. Layanan perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, serta kearsipan dinamis masing-masing meraih nilai 4. Layanan pengawasan internal pemerintah juga berada pada nilai 4.

Menurut Yusnaldi, capaian tersebut tidak lepas dari penguatan arsitektur SPBE dan layanan pusat data yang masing-masing telah mencapai tingkat kematangan tertinggi dengan nilai 5.

Dengan berbagai capaian positif tersebut, Kota Pontianak menegaskan posisinya sebagai daerah dengan layanan publik berbasis elektronik yang matang dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Capaian ini menjadi modal penting untuk terus meningkatkan kualitas layanan digital. Fokus kami selanjutnya menjaga konsistensi layanan sekaligus memperkuat aspek manajemen agar transformasi digital berjalan berkelanjutan,” pungkasnya. (kominfo)