Berita

PONTIANAK – Perpustakaan Fitrah Berkah Insani (FBI) Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat meraih juara satu tingkat nasional wilayah 3 dalam ajang Apresiasi Penyelenggaraan Perpustakaan Desa/Kelurahan Terbaik Tahun 2025. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Disperpusip) Kota Pontianak, Rendrayani, mengapresiasi atas prestasi yang dicapai oleh perpustakaan yang beralamat di Jalan Selamat 1 tersebut.

“Alhamdulillah Perpustakaan Fitrah Berkah Insani berhasil meraih penghargaan juara satu wilayah 3 pada Apresiasi Penyelenggaraan Perpustakaan Desa/Kelurahan Terbaik yang diselenggarakan di Jakarta,” ungkapnya penuh haru, Rabu (29/10/2025).

Rendrayani yang akrab disapa Ririn menegaskan, prestasi yang didapat oleh perpustakaan FBI merupakan hasil kerja keras dari semua pihak, baik itu pengelola perpustakaan, pemerintah, dan pihak terkait lainnya. Ia berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung segala bentuk operasional perpustakaan yang ada di Kota Pontianak, khususnya perpustakaan FBI.

“Penghargaan ini tentu buah dari kerja keras, dedikasi, dan komitmen seluruh pihak, terutama pengelola perpustakaan FBI dalam memberikan layanan terbaik bagi masyarakat, serta berbagai inovasi yang berdampak nyata bagi masyarakat. Hal ini tentu tidak lepas dari dukungan pihak Kelurahan Sungai Jawi Dalam, pihak Kecamatan Pontianak Barat serta pembinaan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak,” jelasnya. 

Ririn menambahkan, perpustakaan FBI telah dua kali meraih juara satu pada Lomba Perpustakaan Umum Tingkat Kota Pontianak. Tahun 2025 ini, perpustakaan FBI menjadi perwakilan Lomba Perpustakaan Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) dan kembali meraih Juara 1 di tingkat Provinsi Kalbar. Sehingga perpustakaan FBI berhak mewakili Provinsi Kalbar untuk lomba tingkat nasional di wilayah 3 yaitu regional Kalimantan, Sulawesi dan Gorontalo. 

“Untuk tahapan penilaian terdiri dari seleksi administrasi. Kemudian di tahap tiga besar tiap wilayah dilakukan penilaian lapangan. Terakhir yaitu tahap wawancara, dimana ketua perpustakaan menghadiri tahapan tersebut yang dilaksanakan di Jakarta,” terang Ririn.

Ririn berharap ke depannya perpustakaan FBI bisa terus meningkatkan layanan dan mengembangkan inovasi, sehingga bisa lebih berdampak luas dan menarik minat masyarakat untuk mengakses fasilitas perpustakaan.

“Harapan kedepannya, tentu perpustakaan FBI dapat memperluas jangkauan layanan dan berdampak nyata pada masyarakat. Serta pada akhirnya dapat mendukung peningkatan budaya baca di Kota Pontianak,” tuturnya.

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan turut mengapresiasi atas fasilitas dan pelayanan yang diberikan oleh perpustakaan FBI. Bahasan menyebutkan bahwa tidak hanya koleksi buku yang lengkap dan beragam, pengelolaan yang profesional serta inovasi layanan yang diberikan Perpustakaan FBI juga terbukti menjawab kebutuhan masyarakat. Hal ini menurut Bahasan menjadikan Perpustakaan FBI sebagai sumber ilmu yang komprehensif bagi berbagai kalangan usia dan latar belakang.

“Perpustakaan ini juga punya banyak program literasi yang aktif dan berkelanjutan. Ini jadi bukti bahwa perpustakaan tidak hanya menjadi tempat menyimpan buku, tetapi juga sebagai pusat pembelajaran dan pengembangan kapasitas masyarakat,” tegas Bahasan.

Bahasan berharap, prestasi yang diraih oleh perpustakaan FBI dapat menjadi contoh bagi perpustakaan lainnya dalam upaya meningkatkan pelayanan dan inovasi kepada masyarakat. Sehingga, tingkat literasi, khususnya minat baca masyarakat di Kota Pontianak bisa terus meningkat.

“Semoga perpustakaan FBI dapat terus maju dan menjadi contoh bagi perpustakaan desa dan kelurahan lainnya di Indonesia,” tutupnya. (kominfo)

Pemkot Raih Terbaik II Wilayah I 

JAKARTA – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Disperpusip) Kota Pontianak meraih Penghargaan Terbaik II Kluster Kota Wilayah I dalam Penyelenggaraan Kearsipan berdasarkan Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2024. Capaian ini menjadi bukti komitmen pemerintah kota dalam mewujudkan tata kelola arsip yang tertib dan profesional.

Kadisperpusip Kota Pontianak Rendrayani, menyebut penghargaan tersebut sebagai bentuk apresiasi atas kerja bersama seluruh perangkat daerah. Ia menjelaskan, penilaian dilakukan berdasarkan hasil pengawasan eksternal dan internal terhadap pengelolaan kearsipan.

“Sebanyak 60 persen nilai berasal dari pengawasan eksternal pada Lembaga Kearsipan Daerah, dan 40 persen sisanya dari pengawasan internal di perangkat daerah,” ujarnya usai menerima penghargaan yang diserahkan langsung Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Mego Pinandito di Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Menurutnya, hasil pengawasan menjadi bukti keseriusan Pemkot Pontianak dalam melaksanakan Gerakan Sadar dan Tertib Arsip. Upaya ini dilakukan untuk menunjang tata kelola pemerintahan yang baik, menjamin penyelamatan arsip sebagai aset dan bukti akuntabilitas kinerja, serta meningkatkan efisiensi layanan publik berbasis informasi terdokumentasi.

“Selain itu, Disperpusip juga tengah mengidentifikasi arsip-arsip penting untuk dilestarikan sebagai memori kolektif daerah,” sebutnya.

Rendrayani menambahkan, tantangan utama dalam pengelolaan kearsipan adalah meningkatkan kesadaran aparatur di setiap perangkat daerah.

“Sebagian besar perangkat daerah belum melaksanakan penyusutan arsip. Arsip yang seharusnya dimusnahkan masih tersimpan, begitu pula arsip permanen yang mestinya diserahkan ke LKD,” kata Ririn, sapaan karibnya.

Ia juga mengakui, keterbatasan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia masih menjadi kendala dalam mewujudkan tertib kearsipan. Ke depan, Lembaga Kearsipan Daerah akan terus melakukan pembinaan berkelanjutan, pelatihan SDM, serta mendorong optimalisasi penggunaan aplikasi Srikandi.

“Diharapkan melalui langkah ini, Pontianak dapat sepenuhnya mewujudkan Gerakan Sadar dan Tertib Arsip,” tutupnya, yang turut mendampingi Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan. (kominfo)

PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak kembali menorehkan prestasi. Kali ini, Pemkot Pontianak menerima penghargaan Paritrana Award 2025 dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang diserahkan pada Rabu (24/9/2025).

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, menyampaikan rasa syukur atas diraihnya penghargaan tersebut. Menurutnya, Paritrana Award merupakan bentuk apresiasi pemerintah pusat melalui BPJS Ketenagakerjaan atas komitmen pemerintah daerah dalam melindungi tenaga kerja melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan perlindungan bagi para pekerja, baik di sektor formal maupun informal. Pemerintah kota senantiasa berupaya memastikan seluruh pekerja mendapat hak jaminan sosial sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.

Edi menambahkan, Pemkot Pontianak bersama BPJS Ketenagakerjaan telah menggencarkan sosialisasi sekaligus memperluas kepesertaan, terutama bagi pekerja rentan. Ia berharap penghargaan ini menjadi dorongan agar kesadaran masyarakat terhadap pentingnya jaminan sosial semakin meningkat.

“Perlindungan ketenagakerjaan bukan hanya soal kepatuhan hukum, tetapi juga bentuk kepedulian terhadap kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak, Ismail, menyebut, penghargaan ini adalah hasil kerja bersama seluruh pihak, baik pemerintah, perusahaan, maupun masyarakat pekerja.

“Capaian ini menunjukkan komitmen nyata Kota Pontianak dalam memperluas cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Kami akan terus mendorong perusahaan dan pelaku usaha untuk memastikan para pekerja mereka terlindungi,” jelasnya.

Paritrana Award sendiri diberikan setiap tahun kepada pemerintah daerah, perusahaan, serta pelaku usaha yang dinilai berhasil dalam mendukung pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Penilaian didasarkan pada tingginya cakupan kepesertaan, regulasi daerah yang mendukung, dan inovasi dalam perlindungan pekerja. (prokopim)

PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang pelayanan publik. Kota Pontianak meraih Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebesar 4,35 dengan kategori Sangat Baik (A-) dari Kementerian PANRB tahun 2024. Selain itu, Pemkot juga memperoleh Predikat Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan nilai 94,96 atau Kualitas Tertinggi (A) dari Ombudsman RI.

Sejumlah perangkat daerah turut menorehkan pencapaian serupa. RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie meraih IPP 4,49 kategori Sangat Baik (A-). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) mencatat IPP 4,46 kategori Sangat Baik (A-). Dinas Sosial memperoleh IPP 4,09 kategori Sangat Baik (A-).

Kemudian, Bagian Organisasi Setda Kota Pontianak juga mendapat penghargaan atas peran pembinaan dan pendampingan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kontribusi ini sekaligus mengantarkan Kota Pontianak meraih capaian IPP 4,35 kategori Sangat Baik (A-) serta Predikat Kepatuhan 94,96 kualitas tertinggi dari Ombudsman RI.

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, mengapresiasi capaian tersebut sebagai hasil kerja keras jajaran aparatur pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu layanan.

 “Penghargaan ini bukan hanya bentuk pengakuan, tetapi juga motivasi bagi kami untuk terus memperbaiki kualitas layanan. Pelayanan publik adalah wajah pemerintah yang langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya usai menerima penghargaan di Aula SSA Kantor Wali Kota, Kamis (11/9/2025).

Edi menekankan, kondisi masyarakat Indonesia saat ini menuntut pemerintah semakin serius dalam menghadirkan layanan publik. Menurutnya, banyak warga menghadapi tekanan ekonomi, persoalan sosial, hingga kebutuhan administrasi yang semakin mendesak.

 “Di tengah situasi itu, peran pemerintah daerah menjadi sangat penting. Pelayanan yang lambat atau berbelit hanya akan menambah beban masyarakat. Justru sekarang waktunya pemerintah hadir lebih cepat, sederhana, dan berpihak pada kepentingan warga,” jelasnya.

Ia menambahkan, tantangan sosial-ekonomi juga semakin beragam. Ketersediaan lapangan kerja, akses kesehatan yang adil, hingga keterjangkauan harga kebutuhan pokok menjadi isu nyata yang dihadapi masyarakat.

 “Reformasi birokrasi tidak boleh hanya sebatas aturan di atas kertas. Masyarakat butuh layanan yang benar-benar memberi solusi, baik untuk pengusaha kecil, pasien di rumah sakit, maupun warga yang sekadar mengurus dokumen kependudukan,” tegasnya.

Menurut Edi, penghargaan yang diterima Pemkot Pontianak sekaligus menjadi pengingat agar pemerintah tidak terlena dengan pencapaian. Masih banyak warga yang menggantungkan hidupnya pada layanan dasar dari pemerintah, seperti akta kelahiran, KTP, bantuan sosial, dan fasilitas kesehatan.

“Kondisi itu menuntut aparatur untuk lebih peka, karena pelayanan publik bukan sekadar memenuhi target penilaian, tetapi menyentuh kebutuhan nyata masyarakat sehari-hari,” tambahnya.

Ia menegaskan keberhasilan ini merupakan buah kolaborasi seluruh pihak, mulai dari ASN, tenaga teknis di lapangan, hingga partisipasi masyarakat.

 “Ke depan, kami tidak boleh berpuas diri. Tantangan masyarakat akan terus berkembang seiring perubahan zaman. Target kami mempertahankan dan bahkan meningkatkan kualitas pelayanan. Masyarakat berhak mendapatkan layanan terbaik dari pemerintahnya, apalagi di situasi sekarang ketika kebutuhan hidup semakin kompleks,” pungkasnya. (kominfo)