Berita

PONTIANAK – Kota Pontianak meraih peringkat pertama Indeks Kualitas Data Aparatur Sipil Negara (ASN) tertinggi se-wilayah kerja Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada Semester I Tahun 2026. Pontianak mencatat nilai 99,98, mengungguli sejumlah pemerintah daerah lain di wilayah kerja Kanreg V BKN.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, capaian tersebut menjadi bukti komitmen Pemerintah Kota Pontianak dalam memperkuat tata kelola kepegawaian berbasis data. Menurutnya, kualitas data ASN sangat penting karena menjadi dasar dalam pelayanan manajemen ASN dan pengambilan kebijakan kepegawaian.

“Data ASN yang akurat, lengkap, terkini, dan dapat dipertanggungjawabkan sangat penting untuk mendukung kelancaran layanan manajemen ASN,” ujarnya, Sabtu (8/3/2026).

Indeks Kualitas Data ASN atau IKADA merupakan pengukuran terhadap kualitas data ASN yang tersedia dalam sistem. Pengukuran dilakukan melalui empat dimensi, yakni kelengkapan, ketepatan waktu, keakuratan, dan konsistensi data. Edi menjelaskan, data ASN yang baik bukan hanya penting bagi pemerintah secara internal, tetapi juga berdampak pada kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sebab, data kepegawaian yang tertata akan membantu pemerintah menempatkan ASN sesuai kebutuhan, mempercepat layanan administrasi, dan memastikan kebijakan kepegawaian berjalan lebih tepat.

“Kalau data ASN tertata baik, maka pelayanan kepegawaian juga semakin cepat dan akurat. Dampaknya, aparatur bisa bekerja lebih optimal dalam melayani masyarakat,” katanya.

Beberapa contoh data ASN yang harus dikelola secara akurat antara lain identitas pegawai, Nomor Induk Pegawai, pangkat dan golongan, jabatan, unit kerja, riwayat pendidikan, riwayat kenaikan pangkat, riwayat jabatan, riwayat pelatihan atau diklat, hingga status kepegawaian.

Selain itu, data seperti surat keputusan kepegawaian, penempatan pegawai, masa kerja, kompetensi, dan data pendukung lainnya juga harus diperbarui secara berkala. Menurut Edi, kesalahan atau keterlambatan pembaruan data dapat berdampak pada proses administrasi ASN, mulai dari kenaikan pangkat, mutasi, pengembangan kompetensi, hingga perencanaan kebutuhan pegawai.

“Karena itu, setiap perangkat daerah harus disiplin memperbarui data pegawainya. Jangan sampai ada data yang tidak lengkap, tidak sesuai, atau terlambat diperbarui,” tegasnya.

Berdasarkan publikasi Kanreg V BKN, Kota Pontianak menempati posisi pertama dengan nilai 99,98. Posisi kedua ditempati Kabupaten Sambas dengan nilai 99,96, disusul Kabupaten Mempawah 99,79, Provinsi Lampung 99,65, Kabupaten Bengkayang 99,60, Kabupaten Tanggamus 99,58, Kota Metro 99,51, Kota Singkawang 99,33, Kabupaten Lampung Selatan 99,31, dan Kabupaten Pringsewu 99,22.

Edi menyampaikan apresiasi kepada jajaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pontianak serta seluruh perangkat daerah yang telah menjaga kualitas data ASN. Ia berharap capaian tersebut tidak membuat aparatur berpuas diri, tetapi menjadi motivasi untuk terus memperkuat budaya kerja yang tertib, akurat, dan berbasis data.

Menurutnya, kualitas data juga menjadi bagian dari upaya membangun birokrasi yang profesional. Dengan data yang baik, pemerintah dapat menyusun kebijakan SDM aparatur secara lebih tepat, mulai dari pemetaan kebutuhan pegawai, peningkatan kompetensi, hingga pemerataan pelayanan publik.

“Data yang baik akan membantu pemerintah mengambil keputusan yang lebih tepat. Ini bagian dari reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang harus terus kita perkuat,” jelasnya.

Edi menambahkan, Pemkot Pontianak akan terus mendorong seluruh perangkat daerah untuk menjaga kualitas data ASN secara berkelanjutan. Ia menekankan pentingnya koordinasi, ketelitian, dan tanggung jawab bersama agar data kepegawaian selalu mutakhir.

“Capaian ini harus kita pertahankan. Yang paling penting, data ASN yang berkualitas harus berdampak pada pelayanan yang semakin baik bagi masyarakat Kota Pontianak,” pungkasnya. (prokopim)

Wali Kota : Bukti Sinergi Pemkot dan Kader Berdayakan Masyarakat

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengapresiasi keberhasilan Tim Penggerak (TP) PKK Kota Pontianak yang kembali mempertahankan gelar Juara Umum pada Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 Tingkat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026. Menurutnya, capaian tersebut menjadi bukti kuatnya sinergi antara Pemerintah Kota Pontianak, TP PKK, organisasi perangkat daerah, serta seluruh kader PKK dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat.

"Prestasi ini tentu membanggakan sekaligus menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Saya mengucapkan selamat kepada Ketua TP PKK Kota Pontianak beserta seluruh jajaran kader PKK yang telah bekerja keras sehingga kembali mengharumkan nama Kota Pontianak di tingkat Provinsi Kalimantan Barat," ujarnya usai menghadiri penutupan HKG PKK ke-54 Tingkat Provinsi Kalbar di Halaman Kantor Bupati Kubu Raya, Rabu (29/7/2026).

Ia menegaskan, Pemerintah Kota Pontianak akan terus mendukung berbagai program PKK karena memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas keluarga, kesehatan masyarakat, pendidikan anak, hingga pemberdayaan ekonomi keluarga.

"Kami berharap prestasi ini tidak membuat kita cepat berpuas diri. Justru ini menjadi penyemangat untuk terus berinovasi dan memperkuat kolaborasi sehingga program-program PKK semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Semoga capaian ini dapat terus dipertahankan sekaligus menjadi inspirasi bagi daerah lain," tambahnya.

Keberhasilan tersebut sekaligus mengantarkan Kota Pontianak mempertahankan gelar Juara Umum HKG PKK tingkat Provinsi Kalbar untuk keempat kalinya, setelah sebelumnya meraih prestasi serupa pada HKG PKK ke-47 Tahun 2019, ke-51 Tahun 2023, dan ke-53 Tahun 2025.

Dominasi Kota Pontianak terlihat dari raihan juara pertama pada Lomba Penyuluhan Keluarga Sadar Administrasi Kependudukan (KISAK), Lomba Konten Media Sosial (Infografis), Lomba Rumah Pendidikan dan Keterampilan (DILAN), serta Lomba Parodi Best Practice Layanan Posyandu Siklus Hidup Integrasi Layanan Primer (ILP). Selain itu, Kota Pontianak meraih juara kedua pada Lomba Vlog Kelopak Bunga PKK, serta juara ketiga pada Lomba Kreasi Busana Berbasis Budaya dan Berkelanjutan dan Lomba Vlog Cinta Lingkungan Demi Masa Depan.

Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pontianak, Yanieta Arbiastutie, mengungkapkan rasa syukur atas kepercayaan yang kembali diberikan kepada Kota Pontianak sebagai juara umum.

"Alhamdulillah, pertama-tama saya bersyukur kepada Allah SWT karena Tim Penggerak PKK Kota Pontianak kembali diberikan amanah untuk menjadi juara umum pada Hari Kesatuan Gerak PKK ke-54 di Kabupaten Kubu Raya," ungkapnya.

Ia menilai keberhasilan tersebut merupakan buah dari kerja keras, kolaborasi, dan semangat seluruh kader PKK mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan hingga Tim Penggerak PKK Kota Pontianak.

"Ini merupakan hasil kerja keras, hasil kerja sama dan kolaborasi yang luar biasa dari seluruh kader PKK. Saya juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Kota Pontianak, organisasi perangkat daerah, mitra, dunia usaha, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan," ucap dia.

Menurut Yanieta, penghargaan tersebut bukan sekadar prestasi, tetapi menjadi cerminan bahwa pelaksanaan 10 Program Pokok PKK di Kota Pontianak berjalan secara inovatif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Kemenangan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus bekerja, terus berkolaborasi, dan memastikan program-program PKK benar-benar disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam pemberdayaan perempuan dan peningkatan kesejahteraan keluarga," tuturnya.

Ia berharap berbagai program yang dijalankan PKK dapat terus berkontribusi mewujudkan masyarakat Kota Pontianak yang sehat, cerdas, dan sejahtera.

Yanieta juga mengingatkan bahwa mempertahankan prestasi tidaklah mudah sehingga dibutuhkan semangat yang terus dijaga oleh seluruh kader PKK.

"Mempertahankan juara umum tentu lebih sulit daripada meraihnya. Karena itu saya mengajak seluruh kader PKK di Kota Pontianak untuk terus bergerak, bekerja keras, berkarya, dan mengarahkan setiap program agar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat," tutupnya. (prokopim)

Wali Kota Tekankan Pelayanan dan Efisiensi

PONTIANAK – Dinas Kesehatan Kota Pontianak meraih nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tertinggi di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak dengan skor 90,46 pada SAKIP Awards Tahun 2026.

Posisi berikutnya ditempati Sekretariat DPRD Kota Pontianak dengan nilai 88,41 dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Kota Pontianak dengan nilai 85,86.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam kegiatan SAKIP Awards 2026 sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan perangkat daerah dalam menerapkan prinsip akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, serta orientasi pada hasil dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, capaian tersebut harus menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, penyusunan APBD Tahun 2027 harus mulai dipersiapkan sejak Juli karena rancangan APBD dijadwalkan disampaikan pada Oktober mendatang.

“Oleh sebab itu, saya berharap momentum acara hari ini dapat semakin meningkatkan pemahaman kita tentang SAKIP, memahami fungsinya, dan memahami apa yang harus dilakukan dalam mengoptimalkan kinerja di OPD masing-masing,” ujarnya usai menyerahkan penghargaan didampingi Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan, di Aula SSA Kantor Wali Kota, Selasa (9/6/2026).

Edi mengungkapkan, hasil evaluasi masih menunjukkan adanya sejumlah catatan yang perlu mendapat perhatian. Di antaranya kesenjangan antara perencanaan dan realisasi program di beberapa OPD yang perlu diselaraskan dengan target pembangunan dalam RPJMD.

Selain itu, monitoring dan evaluasi internal dinilai belum berjalan optimal dan berkelanjutan sehingga berdampak pada ketersediaan data berbasis eviden untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis kinerja. Budaya kinerja di tingkat pelaksana juga dinilai belum sepenuhnya terbentuk sehingga masih terdapat tantangan dalam membangun semangat perubahan dan inovasi di unit kerja teknis.

Karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah meningkatkan kualitas perencanaan berbasis kinerja dan memperkuat sinergi antara perencanaan dan penganggaran.

“Program yang dijalankan harus mampu menghasilkan capaian yang terukur dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Edi juga mendorong perangkat daerah untuk terus menghadirkan inovasi dalam pelayanan publik serta memanfaatkan teknologi digital, termasuk mengoptimalkan penggunaan aplikasi e-SAKIP di seluruh jenjang organisasi.

“Jadikan akuntabilitas sebagai budaya kerja, bukan sekadar kewajiban administratif,” pesan Wali Kota.

Ia meminta seluruh ASN memahami kontribusi kinerjanya terhadap pencapaian tujuan organisasi. Semangat melayani masyarakat, menurutnya, harus menjadi motivasi utama dalam bekerja.

“OPD harus memiliki jiwa petarung dalam menyelesaikan tugas-tugas. Ciptakan pola pikir yang membuat kita bangga dan puas ketika masyarakat yang kita layani mendapatkan hasil atau kepuasan dari pelayanan yang kita berikan,” katanya.

Di tengah keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, Edi menegaskan bahwa perangkat daerah tetap harus mampu menghasilkan kinerja maksimal melalui berbagai inovasi. Apalagi penghematan anggaran dan pemotongan dana transfer ke daerah diperkirakan masih akan berlanjut pada tahun 2027.

Ia menyebut terdapat tiga fokus pembangunan yang menjadi perhatian Pemerintah Kota Pontianak pada periode 2026-2027, yakni ketertiban umum, kebersihan, serta pertumbuhan ekonomi dan pengurangan angka kemiskinan.

Menurutnya, masyarakat menilai kinerja pemerintah dari hal-hal yang langsung dirasakan, seperti kondisi jalan yang baik, lingkungan yang bersih, serta pelayanan yang ramah, santun, dan responsif.

“Masyarakat harus merasa nyaman dengan kehadiran kita, terutama pada layanan yang berhadapan langsung dengan masyarakat seperti pelayanan perizinan, pelayanan kesehatan, pelayanan di tingkat kelurahan dan kecamatan,” ujarnya.

Edi juga menyoroti tantangan ekonomi yang diperkirakan akan memengaruhi pembangunan daerah, mulai dari kenaikan harga BBM, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, hingga dampaknya terhadap inflasi, pengangguran, dan daya beli masyarakat.

Menghadapi kondisi tersebut, ia meminta seluruh perangkat daerah menerapkan prinsip efisiensi dan inovasi dalam pelaksanaan APBD. Program yang tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat diminta untuk dialihkan ke program yang lebih prioritas.

Di bidang infrastruktur, ia menekankan pentingnya menjaga kualitas sarana dan prasarana dasar, termasuk jalan lingkungan agar tetap aman digunakan masyarakat.

Untuk aset pemerintah, rehabilitasi harus menjadi pilihan utama sebelum dilakukan pembangunan atau penggantian baru. Budaya hemat juga terus didorong di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

Selain itu, Edi meminta perangkat daerah meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya kelompok masyarakat miskin pada desil 1 hingga desil 3. Setiap kebijakan, termasuk penataan pedagang kaki lima, harus mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi masyarakat.

“Momentum SAKIP Awards ini harus menjadi penyemangat bagi kita untuk terus menjadi lebih baik, lebih bermanfaat meskipun dengan anggaran yang terbatas, serta terus meningkatkan kualitas pelayanan di seluruh sektor,” imbuhnya.

Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Pontianak Yusnaldi menjelaskan bahwa pelaksanaan SAKIP Awards 2026 mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Menurutnya, penghargaan diberikan berdasarkan hasil penilaian laporan SAKIP perangkat daerah Tahun 2025 yang dilakukan Inspektorat Kota Pontianak melalui tahapan yang objektif, transparan, dan akuntabel.

“Penilaian meliputi kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, serta capaian kinerja organisasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Pontianak,” ujarnya selaku ketua panitia.

Ia mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan memberikan penghargaan kepada tiga perangkat daerah dengan nilai tertinggi, tiga perangkat daerah dengan peningkatan nilai tertinggi dibanding tahun sebelumnya, melakukan evaluasi pelaksanaan SAKIP sebagai bahan perbaikan, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Selain penyerahan penghargaan oleh Wali Kota Pontianak, kegiatan juga diisi penyampaian materi evaluasi oleh narasumber dari Inspektorat Kota Pontianak.

Pada kategori perangkat daerah dengan peningkatan nilai SAKIP tertinggi, penghargaan diberikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak yang mencatat peningkatan 9,74 poin dengan nilai AKIP 85,15. Sekretariat DPRD Kota Pontianak berada di posisi kedua dengan peningkatan 9,55 poin dan nilai AKIP 88,41. Sementara Badan Pendapatan Daerah Kota Pontianak menempati posisi ketiga dengan peningkatan 9 poin dan nilai AKIP 84,11. (kominfo/prokopim)

Kampung Gambut Siantan Hilir Raih Predikat Kampung Iklim Utama Trophy

PONTIANAK – Lima kawasan di Pontianak mendapat penghargaan Program Kampung Iklim (Proklim) 2025 dari Kementerian Lingkungan Hidup. Kelimanya adalah RW 33 Kampung Gambut, Kelurahan Siantan Hilir yang memperoleh penghargaan Proklim Utama Trophy; RW 27 Kampung Tangguh Penggerak Kesadaran Lingkungan, Kelurahan Siantan Hulu mendapat penghargaan Proklim Utama; RW 15 Kampung Tenun, Kelurahan Batulayang diganjar penghargaan PROKLIM Utama; RW 21 Kelurahan Sungaijawi Dalam memperoleh penghargaan Proklim Madya, dan; RW 10 Kelurahan Pal Lima yang mendapat penghargaan Proklim Madya.

Ketua Pokdarwis Kampung Gambut Siantan Hilir, Misra’i, mengatakan keberhasilan tersebut tidak lepas dari gerakan bersama masyarakat dalam menjaga lingkungan. Menurutnya, warga mulai membangun kesadaran untuk memperbaiki kampung melalui kegiatan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Berbagai upaya dilakukan, mulai dari peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengelolaan sampah, pengembangan pertanian ramah lingkungan, hingga membuka kawasan sebagai wisata edukasi.

Misra’i menjelaskan, Kampung Gambut merupakan kawasan yang bertumpu pada sektor pertanian, khususnya sayur-mayur. Karena itu, mereka juga mengembangkan cara-cara alami untuk mendukung pertanian, salah satunya dengan memperbanyak tanaman bunga di sekitar lahan. Fungsinya sebagai pengalih hama. Selain membantu petani, keberadaan bunga juga membuat kampung menjadi lebih indah dan menarik.

Selain pengolahan sampah menjadi pupuk organik, warga mengembangkan pemanfaatan limbah sayuran menjadi gas. Namun, untuk saat ini produksinya masih terbatas karena keterbatasan alat dan bahan baku.

“Untuk saat ini masih memproduksi untuk beberapa rumah, karena ketersediaan bahan baku dan alat pembuatannya juga belum memadai. Masih terhitung enam rumah,” katanya usai menerima penghargaan tersebut dari Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan, Rabu (20/5/2026) pagi.

Kampung Gambut juga dikembangkan sebagai kawasan wisata edukasi. Masyarakat membuka ruang pembelajaran bagi pelajar, mulai dari tingkat TK, sekolah dasar, hingga perguruan tinggi. Pengunjung dapat belajar langsung bersama petani, mulai dari menanam, merawat, hingga memanen sayuran.

Misra’i menyebut, antusiasme masyarakat cukup tinggi. Namun, pihaknya tetap menyesuaikan jadwal kunjungan dengan aktivitas warga. Sepanjang Januari hingga Mei 2026, Kampung Gambut telah menerima lebih dari 2.000 pengunjung. Mayoritas mereka dari sekolah dasar dan TK. Bahkan, kampung tersebut juga pernah dikunjungi wisatawan dari Kanada yang tertarik meneliti kondisi air di kawasan tersebut.

Menurut Misra’i, gerakan membangun Kampung Gambut berawal dari kesadaran warga bahwa kampung mereka tertinggal dibanding kawasan lain. Dari situ, masyarakat mulai membentuk kelompok dan komunitas yang bergerak bersama untuk mengenalkan potensi Kampung Gambut.

Gerakan tersebut mulai dirintis sejak tahun 2020 dan secara resmi terbentuk melalui SK pada tahun 2022. Dalam pengembangannya, Kampung Gambut juga pernah memperoleh dukungan CSR dari PT Pertamina Patra Niaga sebagai pembina.

“Kami mulai mengumpulkan rekan-rekan untuk bergabung sejak tahun 2020, dan terbentuk SK-nya pada 2022,” jelasnya.

Selain kegiatan pertanian dan pengelolaan sampah, warga juga menjaga kawasan hutan kecil yang ada di sekitar kampung. Luasnya kurang lebih 1,5 hektar. Hutan tersebut dipertahankan sebagai area resapan air dan ruang hidup bagi satwa.

Uniknya, sejak masyarakat mengubah pola hidup dan lebih menjaga lingkungan, satwa-satwa mulai kembali terlihat di sekitar kampung. Hal itu menjadi tanda bahwa lingkungan yang dijaga dapat memberi dampak positif bagi ekosistem.

“Dulu beberapa satwa sempat punah di tempat kami. Tapi saat ini setelah kami mengubah pola hidup dan menjaga iklim, banyak hewan mulai terlihat lagi, reptil-reptil mulai hadir,” katanya.

Plh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, M Yamin, mengatakan kampung iklim merupakan wujud komitmen Pemkot Pontianak dalam membangun lingkungan permukiman yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan iklim.

“Artinya, kita melakukan adaptasi terhadap iklim, karena ini sudah menjadi problem dunia dan program nasional,” ujarnya.

Menurut Yamin, keberadaan kampung iklim menjadi langkah penting untuk membangun kesadaran masyarakat dari lingkungan terkecil. Ia berharap, ke depan seluruh kampung di Kota Pontianak dapat menerapkan konsep serupa.

“Kita berharap bukan hanya ada satu kampung iklim di Kota Pontianak, tapi banyak kampung iklim lainnya. Kita ingin mulai dari kecil, dari kampung, sehingga nanti menjadi besar,” katanya.

Dalam dua tahun terakhir, Pontianak konsisten melahirkan kampung-kampung iklim yang diakui pemerintah pusat. Di tahun 2024, ada RW 38 Kelurahan Sungai Jawi dan RW 15 Kelurahan Bangka Belitung Laut yang diganjar penghargaan kategori Utama. Sedang tahun 2023, menjadi milik Kelurahan Bansir Laut dan Siantan Tengah yang masuk kategori Madya.

Yamin menyebut, praktik kampung iklim dilakukan melalui berbagai kegiatan berbasis masyarakat. Di antaranya pengelolaan dan pemilahan sampah, pemanfaatan pekarangan rumah, penanaman sayur, hingga pengembangan kegiatan ekonomi keluarga.

Selain itu, masyarakat juga dapat membangun ekosistem kecil di lingkungan masing-masing, seperti beternak ikan, bercocok tanam, hingga memanfaatkan lahan sekitar rumah untuk mendukung kebutuhan keluarga. Menurutnya, konsep ini tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga dapat membantu ekonomi rumah tangga.

“Disitu masyarakat bisa beternak ikan, bercocok tanam, dan menciptakan ekosistem di sekitar lingkungan. Ini bisa mendukung ekonomi keluarga,” tutupnya. (prokopim)