Berita

PONTIANAK - Karang Taruna Kota Pontianak meluncurkan Posko Segar Relawan sebagai bentuk dukungan terhadap penanganan dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menyebabkan kualitas udara di Kota Pontianak memburuk. Posko Segar disiapkan untuk mendukung relawan yang bertugas di lapangan dalam penanganan karhutla. Lokasinya berada di halaman PMI Kota Pontianak. 

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, kondisi kualitas udara di Kota Pontianak saat ini sudah berada pada kategori sangat tidak sehat. Kondisi tersebut mulai berdampak terhadap kesehatan masyarakat, ditandai dengan meningkatnya keluhan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di sejumlah fasilitas kesehatan.

Menurut Edi, kondisi udara yang memburuk juga banyak dikeluhkan masyarakat melalui media sosial. Karena itu, penanganan karhutla harus dilakukan secara bersama-sama dan tidak berhenti selama masih terdapat titik api.

"Saya berpesan, jangan sampai ada api yang masih menyala. Jadi kita terus padamkan, pagi, siang, malam, bahu-membahu," tegasnya usai peluncuran Posko Segar Relawan, Sabtu (22/8/2026).

Ia mengapresiasi inisiatif Karang Taruna Kota Pontianak yang menghadirkan Posko Segar. Keberadaan posko tersebut diharapkan dapat membantu kebutuhan relawan sekaligus memperkuat semangat kebersamaan dalam menghadapi bencana asap.

Edi juga mengingatkan para relawan dan petugas yang bekerja di lapangan agar tetap menjaga kesehatan. Menurutnya, kondisi bencana saat ini membutuhkan keterlibatan banyak pihak, termasuk pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat.

"Kita harapkan para relawan dan petugas di lapangan tetap menjaga kesehatan. Mudah-mudahan dengan adanya Posko Segar ini bisa memberikan semangat dan kebersamaan kita dalam menghadapi bencana ini," katanya.

Selain karhutla, Edi mengingatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran bangunan. Ia menyinggung sejumlah kejadian kebakaran di daerah lain yang menimbulkan kerugian material besar.

Di tengah kondisi tersebut, Edi berharap hujan segera turun untuk membantu proses pemadaman. Curah hujan dinilai dapat meningkatkan efektivitas penanganan kebakaran lahan yang masih terjadi.

"Kita selalu berdoa agar diturunkan hujan. Dengan hujan, efektivitas terhadap kebakaran lahan itu lebih tinggi," ungkapnya.

Edi menambahkan, pemerintah pusat juga telah memberikan perhatian terhadap penanganan kebakaran lahan di Kalimantan Barat. Ia berharap dukungan pemerintah pusat dan berbagai pihak dapat memperkuat upaya penanganan sehingga dampak karhutla tidak semakin meluas.

Peluncuran Posko Segar turut dihadiri Koordinator Wilayah Karang Taruna Kalimantan Barat Sudirman, Kepala BPBD Kota Pontianak, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Sosial, pengurus PMI Kota Pontianak, pengurus Karang Taruna Kota Pontianak serta para relawan. (prokopim)

PONTIANAK – Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menegaskan pencegahan stunting tidak bisa dilakukan oleh satu perangkat daerah saja, tetapi harus menjadi kerja serentak lintas sektor. Sesuai visi dan misi Kota Pontianak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan berbudaya, Pemkot Pontianak terus berkomitmen menurunkan angka stunting. 

“Pemerintah Kota Pontianak terus berkomitmen untuk menurunkan angka stunting. Ini untuk kepentingan pembangunan sumber daya manusia di Kota Pontianak,” ujarnya dalam Sosialisasi Gerakan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting tingkat Kota Pontianak di Aula Rohana Muthalib, Bapperida Pontianak, Kamis (30/7/2026).

Ia menyebut, capaian triwulan I Tahun 2026 menunjukkan dari proyeksi 51.825 balita di Kota Pontianak, baru 22.679 balita atau 43,76 persen yang rutin dipantau pertumbuhannya. Artinya, masih terdapat lebih dari 56 persen balita yang belum terpantau secara berkala. Kondisi tersebut harus menjadi perhatian bersama.

Rendahnya kesadaran menimbang anak pascaimunisasi dasar, kesibukan orang tua, sarana posyandu yang belum optimal, serta evaluasi berjenjang dari kecamatan ke kelurahan yang belum maksimal menjadi beberapa faktor yang perlu segera dibenahi.

“Kalau balita bermasalah gizi tidak dideteksi dan diintervensi sejak dini, risiko jatuh pada kondisi stunting permanen akan semakin besar. Ini tidak boleh kita biarkan,” tegasnya.

Menindaklanjuti surat edaran Kementerian Dalam Negeri dan Gubernur Kalimantan Barat, Pemkot Pontianak menetapkan Agustus 2026 sebagai bulan Gerakan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting. Gerakan ini diarahkan untuk mendata, menimbang, mengukur, memberikan edukasi, dan mengintervensi seluruh sasaran ibu hamil dan balita. Terdapat sejumlah target dalam gerakan tersebut. Di antaranya 100 persen ibu hamil memeriksakan kehamilan ke puskesmas dengan standar pemeriksaan 12D serta pengukuran lingkar lengan atas, minimal 80 persen balita ditimbang dan diukur menggunakan antropometri terstandar, serta minimal 95 persen ibu hamil KEK dan balita bermasalah gizi mendapatkan intervensi segera.

Sebagai Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Pontianak, Bahasan meminta perangkat daerah terkait memperkuat integrasi program. Ia juga mendorong aktivasi kemitraan CSR dan donatur swasta untuk membantu penyediaan pangan tambahan bagi balita bermasalah gizi dan ibu hamil.

Kepada camat dan lurah, ia meminta monitoring dan evaluasi dilakukan secara rutin. Kelurahan juga diminta mendata sasaran ibu hamil dan balita, membentuk pos penimbangan di RW yang belum memiliki posyandu, serta melakukan penyisiran dari rumah ke rumah bersama kader, TPK, RT dan RW bagi sasaran yang tidak datang ke posyandu.

“Kepala puskesmas dan tenaga kesehatan juga harus memastikan seluruh alat antropometri di posyandu sesuai standar, melatih kader agar menimbang dan mengukur dengan benar, serta memverifikasi data kasus bermasalah gizi,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa 1.000 hari pertama kehidupan, mulai dari calon pengantin, masa kehamilan, kelahiran, hingga anak berusia dua tahun, merupakan fase penting yang menentukan kualitas tumbuh kembang anak.

Bahasan berharap Gerakan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting pada Agustus 2026 menjadi momentum kebangkitan kolaborasi. Seluruh pihak diminta menanggalkan ego sektoral dan bergerak bersama demi melahirkan generasi Pontianak yang sehat, cerdas, kuat, dan bebas stunting.

“Keberhasilan gerakan ini berada di pundak kita bersama. Tidak ada satu lembaga pun yang dapat bekerja sendiri. Cegah stunting itu penting, Kota Pontianak bebas stunting baru,” pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK  – Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah menegaskan, keberhasilan program kesehatan tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang diterima atau direalisasikan, tetapi dari perubahan nyata yang dirasakan masyarakat. Paradigma ini makin jelas praktiknya di Pemkot Pontianak. Salah satunya karena pendampingan dari Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, hingga World Bank. Hal itu disampaikannya saat membuka Pendampingan Performance Improvement Plan (PIP) DAU-Specific Grant Bidang Kesehatan Tahap II Tahun 2026-2027 di Aula A Muis Amin Bapperida Pontianak, Rabu (15/7/2026).

Amirullah mengatakan, sejak pendampingan tahap pertama, Pemerintah Kota Pontianak telah memperoleh banyak pembelajaran bersama tim pendamping. Berbagai indikator prioritas kesehatan telah dianalisis melalui gap analysis, fishbone analysis, dan root cause analysis.

“Hasilnya bukan hanya daftar permasalahan, tetapi sebuah peta jalan atau roadmap yang menjelaskan akar persoalan, faktor penyebab, peluang perbaikan, serta strategi intervensi yang paling efektif,” ujarnya.

Menurutnya, pada tahap kedua ini, fokus utama adalah memfinalkan Rencana Peningkatan Kinerja atau RPK, menyelaraskannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, serta memastikan kesiapan implementasi yang terukur dan berkelanjutan. Terlebih skema DAU-Specific Grant dibangun atas prinsip performance-based financing atau pembiayaan berbasis kinerja. Karena itu, daerah dituntut tidak hanya mampu menyerap anggaran, tetapi juga menghasilkan dampak yang jelas.

“Ukuran keberhasilan bukanlah besarnya anggaran yang diterima daerah, melainkan besarnya perubahan yang mampu diwujudkan melalui penggunaan anggaran tersebut,” katanya.

Ia menegaskan, realisasi anggaran yang besar tidak otomatis menunjukkan keberhasilan apabila tidak diikuti outcome yang nyata. Dalam bidang kesehatan, dampak program harus terlihat pada peningkatan kualitas layanan, perubahan indikator, dan perbaikan derajat kesehatan masyarakat.

“Bukan karena realisasi anggarannya semakin besar, tetapi dampaknya, outcome-nya, yang kita harapkan dari kegiatan ini,” jelasnya.

Cara mengukur keberhasilan pembangunan terus berkembang. Jika dahulu pembangunan lebih banyak dinilai dari pertumbuhan ekonomi, kemudian berkembang melalui Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, kini pengukuran semakin komprehensif dengan memperhatikan banyak aspek, termasuk kualitas hidup dan lingkungan. Ia mencontohkan, di bidang kesehatan, indikator yang melekat pada IPM juga mengalami perubahan. Dahulu, aspek kesehatan banyak dilihat dari tingkat kematian ibu melahirkan dan bayi lahir. Namun sejak 2014, indikator tersebut bergeser pada usia harapan hidup.

“Artinya, semakin ke sini, mengukur keberhasilan pembangunan itu semakin komprehensif dan mencakup semua aspek. Tidak hanya fisik, tetapi juga nonfisik,” ungkapnya.

Amirullah menyebut Kota Pontianak memiliki capaian IPM yang sudah tergolong tinggi, berada di kisaran 82. Sementara usia harapan hidup masyarakat Pontianak berada pada angka sekitar 76 tahun.

“Artinya, seseorang yang lahir sekarang di Kota Pontianak memiliki harapan hidup hingga sekitar 76 tahun ke depan,” ujarnya.

Ia berharap capaian tersebut terus ditingkatkan melalui perencanaan program kesehatan yang lebih baik, tepat sasaran, dan berbasis data. Menurutnya, pendampingan ini harus dimanfaatkan peserta untuk memahami cara menyusun rencana kerja yang benar. Amirullah berpesan agar peserta serius mengikuti seluruh proses pendampingan. Setidaknya, peserta harus mampu mengidentifikasi masalah, mencari penyebab, menyiapkan alternatif pemecahan masalah, menyusun rencana aksi, menghitung kebutuhan biaya, hingga menentukan sumber pendanaan.

“Itu cara membuat perencanaan yang benar. Mulai dari identifikasi masalah, cari penyebabnya, siapkan alternatif pemecahan, buat rencana aksi, ukur biaya yang dibutuhkan, lalu tentukan sumber dananya,” jelasnya.

Ia menilai, pendampingan menjadi penting karena perencanaan tidak cukup dilakukan sendiri. Dengan adanya pendamping dari berbagai pihak, perspektif pemerintah daerah menjadi lebih luas dan kualitas perencanaan dapat diperkuat.

“Dengan pendampingan, ada hal-hal yang tidak kita ketahui bisa dibantu oleh pendamping. Ilmu kita menjadi lebih luas,” katanya. (prokopim)

PONTIANAK –  Profesi bidan memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak sebagai fondasi mewujudkan Generasi Emas Indonesia 2045. Hal itu disampaikan Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono saat peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 Ikatan Bidan Indonesia (IBI) yang digelar di Gedung Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalbar, Minggu (5/7/2026).

Edi mengajak seluruh anggota IBI untuk terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ia meyakini profesi bidan merupakan profesi yang mulia karena berperan menjaga keselamatan ibu dan bayi serta mempersiapkan generasi penerus bangsa.

"Saya mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun Ikatan Bidan Indonesia. Semoga seluruh bidan senantiasa diberikan kesehatan, semangat, dan kesejahteraan dalam menjalankan tugas pengabdiannya. Mari bersama-sama kita wujudkan ibu sehat, anak sehat menuju Indonesia Emas 2045," ujarnya.

Edi mengungkapkan, angka kelahiran di Kota Pontianak pada tahun 2025 mencapai sekitar 11.667 jiwa. Menurutnya, data tersebut menunjukkan pertumbuhan penduduk di Kota Pontianak masih cukup tinggi sehingga harus diimbangi dengan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang semakin berkualitas.

"Angka kelahiran yang cukup tinggi menjadi tantangan sekaligus tanggung jawab kita bersama. Karena itu, pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, ibu melahirkan, bayi, dan balita harus terus ditingkatkan," jelasnya.

Meski demikian, Edi mengingatkan masih terdapat angka kematian ibu dan bayi yang menjadi perhatian pemerintah. Ia menilai, indikator tersebut harus terus ditekan melalui peningkatan mutu pelayanan kesehatan, pendampingan kepada ibu hamil, serta penguatan peran tenaga kesehatan, khususnya bidan.

Menurutnya, upaya tersebut tidak dapat dilakukan pemerintah sendiri. Dibutuhkan kolaborasi dan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota, organisasi profesi, hingga masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak.

"Pemerintah pusat telah menghadirkan berbagai program, termasuk pemeriksaan kesehatan gratis dengan sasaran ibu hamil dan kelompok rentan lainnya. Program ini akan efektif apabila didukung data yang akurat sehingga benar-benar tepat sasaran," sebutnya.

Edi juga menekankan pentingnya perhatian pada masa 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), mulai dari masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun. Menurutnya, periode tersebut merupakan fase penting dalam menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas.

"Kehamilan harus dipantau secara optimal agar ibu tetap sehat, proses persalinan berjalan baik, dan anak yang lahir tumbuh menjadi generasi yang sehat serta cerdas," tuturnya. 

Ketua Pengurus Cabang (PC) IBI Kota Pontianak, Bidan Sri Mulyanti, menegaskan komitmen organisasinya untuk terus meningkatkan kompetensi bidan serta memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak guna meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Menurutnya, profesi bidan memiliki peran yang sangat strategis karena mendampingi perempuan, bayi, keluarga hingga masyarakat dalam setiap fase kehidupan.

"Pengabdian seorang bidan tidak berhenti pada proses kelahiran semata. Bidan hadir mendampingi perempuan, bayi, keluarga, dan masyarakat dalam setiap fase kehidupan. Karena itu, bidan bukan hanya sebuah profesi, melainkan panggilan pengabdian dan kemanusiaan," terangnya.

Selama satu tahun masa kepengurusan, PC IBI Kota Pontianak telah melaksanakan sejumlah program strategis. Di antaranya peningkatan kompetensi bidan melalui berbagai kegiatan ilmiah yang mendukung program kesehatan ibu dan anak, pemenuhan hak anak melalui program jemput bola penerbitan akta kelahiran bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak.

"Serta pembinaan dan standarisasi terhadap 34 Tempat Praktik Mandiri Bidan (TPMB),” tutupnya. (prokopim)