Berita

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, mengajak seluruh unsur untuk melaporkan setiap kasus dengan gejala campak ke petugas kesehatan agar mendapat penanganan cepat, sementara penderita diminta melakukan isolasi untuk mencegah penularan.

“Langkah dini sangat penting. Kita tidak boleh menunggu kasus meluas baru bertindak,” tegas Edi, Jumat (3/10/2025).

Ia menambahkan, peningkatan kasus campak di Kota Pontianak sepanjang 2025 tidak lepas dari rendahnya cakupan imunisasi sehingga kekebalan kelompok belum terbentuk. 

“Anak-anak yang belum lengkap imunisasinya harus segera mendapatkan perlindungan. Karena itu, kami mendorong percepatan imunisasi, baik rutin maupun imunisasi kejar,” ujarnya.

Edi juga meminta sekolah ikut ambil peran melalui program Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS). Menurutnya, keterlibatan lembaga pendidikan sangat penting agar siswa, khususnya di sekolah dasar dan menengah pertama, bisa segera melengkapi imunisasi.

“Sekolah tidak hanya tempat belajar, tetapi juga bagian dari garda depan menjaga kesehatan generasi muda,” katanya.

Wali Kota telah menginstruksikan dinas terkait meningkatkan kewaspadaan di semua lini pelayanan, mulai dari puskesmas, klinik, hingga rumah sakit. Setiap temuan kasus campak harus segera dilaporkan agar bisa dilakukan investigasi epidemiologi.

“Saya minta tenaga kesehatan tidak menunda laporan. Kecepatan informasi menjadi kunci pemutusan rantai penularan,” ucap Edi.

Untuk memperluas edukasi masyarakat, ia juga meminta penyampaian informasi diperluas memanfaatkan seluruh kanal informasi pemerintah.

“Media milik pemerintah harus aktif mengingatkan warga, baik melalui media sosial, website resmi, maupun papan informasi di lapangan. Pesan kesehatan harus sampai ke seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.

Edi menekankan pentingnya dukungan tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kewanitaan, dan kader kesehatan di lingkungan warga. Menurutnya, keberhasilan program imunisasi tidak mungkin tercapai tanpa peran para penggerak sosial di tengah masyarakat.

“Kekuatan kita ada pada kebersamaan. Kalau semua pihak bergerak, kasus campak bisa kita tekan,” katanya.

Ia mengingatkan para orang tua agar disiplin membawa anak-anak ke Posyandu maupun fasilitas kesehatan.

“Bagi anak usia 0–5 tahun, jangan tunda imunisasi. Sedangkan untuk anak usia sekolah, manfaatkan program BIAS. Ini semua demi kesehatan generasi kita ke depan,” tutupnya. (kominfo)

JAKARTA - Jika sebelumnya posyandu hanya melayani bidang kesehatan, posyandu di Kota Pontianak kini mulai bertransformasi untuk mendukung enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan pemerintah. Ketua Tim Pembina (TP) Posyandu Kota Pontianak, Yanieta Arbiastutie menerangkan, dari enam posyandu yang menjadi pilot project di Kota Pontianak, lima di antaranya dinilai telah memenuhi standar sehingga mendapat apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Enam bidang SPM yang harus dilaksanakan posyandu meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum serta bidang sosial,” ujarnya usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Posyandu Tahun 2025 di Hotel Mercure Convention Center Ancol Jakarta, Senin (22/9/2025).

Oleh sebab itu, lanjutnya lagi, melalui Rakornas Posyandu 2025 yang digelar TP Posyandu pusat ini menjadi tindak lanjut dari lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. 

“Aturan tersebut menegaskan pentingnya sinkronisasi program daerah dengan agenda nasional, termasuk Posyandu,” terangnya.

Yanieta menjelaskan, saat ini posyandu semakin kuat dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena telah bertransformasi melayani enam bidang SPM tersebut. Enam bidang SPM yang harus dilaksanakan posyandu meliputi pendidikan, diantaranya masih adanya kebutuhan esensial khususnya PAUD yang belum terpenuhi. Kesehatan yang mencakup pelayanan bagi masyarakat kelurahan yang belum optimal terutama penanganan TBC, stunting, serta kesehatan ibu hamil dan balita. Pekerjaan umum yang berkaitan dengan masih kurangnya sarana air bersih, sanitasi, serta fasilitas MCK dan pengelolaan sampah. Perumahan rakyat yang ditandai dengan keterbatasan penyediaan rumah tidak layak huni (RTLH) dan belum optimalnya program rehabilitasi RTLH. Ketenteraman dan ketertiban umum yang memerlukan peningkatan pencegahan melalui deteksi dan cegah dini, serta bidang sosial yang masih menghadapi keterbatasan perlindungan sosial bagi masyarakat.

“Sebagaimana Permendagri yang terbit pada tahun 2024, Posyandu adalah lembaga resmi yang diakui negara sebagai salah satu unsur lembaga kemasyarakatan desa. Karena itu pemerintah daerah wajib memasukkan program Posyandu ke dalam dokumen RPJMD,” imbuhnya.

Ia menambahkan, sesuai arahan Ketua TP Posyandu Pusat, TP Posyandu di daerah setelah Rakornas ini juga harus melakukan penguatan kelembagaan dalam bentuk surat keputusan kepala daerah.

“Saat ini di Provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak sudah melaksanakannya, sehingga mendapat apresiasi dari Kemendagri melalui pemerintah provinsi,” ungkapnya.

Yanieta mengakui, dalam melaksanakan enam SPM dibutuhkan dukungan semua pihak agar kualitas layanan Posyandu semakin baik. Dengan meningkatnya kualitas pelayanan, diharapkan dapat memberi dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Untuk memudahkan evaluasi program posyandu berbasis enam SPM, saat ini Kota Pontianak telah memiliki inovasi berbasis teknologi informasi, yaitu aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Posyandu (SiPADU), yang sudah terkoneksi dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkot Pontianak,” pungkasnya. (Sumber : humas-pkkpontianak)

PONTIANAK – Pelepasan rombongan pawai karnaval oleh Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono memulai puncak Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Palang Merah Indonesia (PMI) di Kota Pontianak. Kegiatan berlangsung semarak dengan berbagai acara seperti donor darah, hingga aktivitas sosial yang melibatkan masyarakat.

Peserta karnaval tampil dengan busana unik dan properti menarik, menyedot perhatian warga yang memadati lokasi acara saat Car Free Day di Jalan Ahmad Yani, Minggu (21/9/2025).

Wali Kota Edi menyampaikan apresiasi atas semangat para peserta dan masyarakat yang turut menyemarakkan HUT ke-80 PMI. Ia menekankan peran penting PMI sebagai organisasi kemanusiaan yang terus hadir memberikan pelayanan tanpa memandang perbedaan.

“PMI tidak hanya mengurus donor darah, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam membantu korban bencana dan mereka yang membutuhkan pertolongan,” ucapnya, usai melepas karnaval.

Menurutnya, usia 80 tahun menjadi momentum bagi PMI untuk memperkuat kiprah dalam melayani masyarakat.

“Ini saatnya kita bersama-sama memperkokoh solidaritas. Semangat kemanusiaan yang ditunjukkan PMI harus menjadi teladan bagi kita semua,” katanya yang juga selaku Ketua PMI Kota Pontianak.

Edi juga menyoroti tingginya partisipasi warga Pontianak dalam kegiatan donor darah massal yang digelar bersamaan dengan perayaan. Ia menilai kesukarelaan tersebut menjadi bukti nyata kepedulian sosial masyarakat.

“Setiap tetes darah yang diberikan sangat berarti untuk menyelamatkan nyawa. Saya berharap budaya berbagi ini terus kita pupuk,” ujarnya.

Lebih jauh, ia menegaskan komitmen Pemerintah Kota Pontianak dalam mendukung kegiatan PMI. Sinergi antara pemerintah, relawan, dan masyarakat dinilai penting untuk memperluas jangkauan pelayanan PMI.

“Dengan dukungan semua pihak, saya yakin PMI Pontianak akan semakin tangguh dalam melaksanakan misi kemanusiaan,” tutur Edi.

Ia juga mengajak generasi muda untuk terlibat aktif dalam gerakan PMI. Menurutnya, semangat kerelawanan yang diwariskan sejak 80 tahun lalu harus terus dijaga dan dilanjutkan oleh anak-anak muda.

“PMI akan selalu relevan sepanjang kita memiliki semangat untuk peduli dan menolong sesama,” pungkasnya. (kominfo)

PONTIANAK – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Pontianak menggelar gerakan bersama pemberantasan sarang nyamuk (PSN) 3M Plus yang dilaksanakan serentak di seluruh kecamatan, Jumat (19/9/2025). Upaya ini menjadi langkah antisipasi menghadapi peningkatan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) yang biasanya terjadi pada September hingga November.

Kepala Dinkes Kota Pontianak Saptiko, menyampaikan kegiatan ini bertujuan mengajak masyarakat lebih peduli menjaga kebersihan lingkungan.

“Biasanya pada periode ini kasus DBD mulai meningkat. Karena itu, kami menggencarkan gerakan bersama agar masyarakat terbiasa melakukan PSN di lingkungannya masing-masing,” ujarnya saat membuka kegiatan yang dipusatkan di Halaman Kantor Camat Pontianak Barat, Jalan Tabrani Ahmad.

Sejak Januari hingga September 2025 tercatat 65 kasus DBD di Pontianak, dengan rata-rata tujuh kasus per bulan. Meski jumlahnya tergolong rendah, pemerintah tetap melakukan pencegahan karena tren tahunan menunjukkan peningkatan kasus menjelang akhir tahun.

Saptiko menegaskan gerakan PSN tidak boleh berhenti pada acara seremonial. Ia menekankan perlunya peran aktif puskesmas, kelurahan, kecamatan, Babinsa, Bhabinkamtibmas, hingga masyarakat. Sekolah pun didorong untuk ikut berpartisipasi melalui inspeksi kebersihan lingkungan, khususnya saat kegiatan olahraga.

“Lingkungan rumah dan sekolah harus sama-sama aman. Karena itu, PSN perlu dilakukan secara mandiri dan berkelanjutan,” tambahnya.

Dalam pencegahan, masyarakat diminta menerapkan 3M Plus, yaitu menguras tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat wadah air, serta memanfaatkan kembali barang bekas. Jika tidak memungkinkan, langkah tambahan seperti menaburkan larvasida, memelihara ikan pemakan jentik, atau menggunakan kutu air juga disarankan.

Saptiko mengingatkan masyarakat waspada terhadap gejala DBD, antara lain demam tinggi 2–5 hari disertai bercak merah pada kulit. Warga diminta segera memeriksakan diri ke puskesmas atau rumah sakit bila mengalami gejala tersebut.

“Fogging bukan solusi utama, karena hanya membunuh nyamuk dewasa sementara jentik tetap hidup. Pencegahan terbaik adalah menjaga lingkungan agar bebas sarang nyamuk,” tegasnya.

Seluruh biaya perawatan pasien DBD di Kota Pontianak ditanggung BPJS Kesehatan selama tidak berstatus kejadian luar biasa (KLB).

Camat Pontianak Barat, Titin Widiyanti, mengapresiasi penetapan wilayahnya sebagai lokasi pemusatan kegiatan PSN. Ia menilai kolaborasi ini mendorong kesadaran masyarakat menjaga kebersihan lingkungan.

“Kerja sama ini sangat berarti. Harapannya, masyarakat semakin sadar pentingnya lingkungan yang bersih dan bebas sarang nyamuk,” katanya.

Titin menambahkan, sejak awal tahun Pemkot Pontianak melalui Wali Kota dan Wakil Wali Kota menginisiasi kerja bakti serentak di enam kecamatan. Setiap kecamatan rutin membersihkan drainase dan lingkungan, bahkan RT dan RW tetap menggerakkan warga untuk gotong royong di luar momen peringatan tertentu.

“Kalau ada satu warga yang terkena, maka yang lain juga harus peduli. Kami berharap masyarakat semakin giat menjaga lingkungannya agar tetap bersih, sehat, dan aman,” tutupnya. (Kominfo)