,
menampilkan: hasil
Diskominfo Pontianak Perkuat Integrasi Data untuk Kematangan Indikator Kota Cerdas
PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak memperkuat koordinasi pemenuhan kematangan indikator Kota Cerdas atau Smart City sebagai persiapan uji coba indikator dan pengumpulan data serta dokumen pendukung untuk tahun 2027. Upaya ini dilakukan untuk memastikan data antarperangkat daerah terintegrasi dan dapat dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Pontianak, Yopie Indra Pribadi, mengatakan koordinasi tersebut bertujuan menyamakan pola kerja antarperangkat daerah dalam memenuhi kebutuhan data indikator Kota Cerdas. Dengan begitu, setiap perangkat daerah dapat mempersiapkan data yang diperlukan secara terencana dan tidak lagi mengumpulkannya secara mendadak ketika dibutuhkan.
Yopie menjelaskan, penerapan konsep Kota Cerdas tidak hanya berorientasi pada pengumpulan data untuk memenuhi indikator penilaian. Lebih dari itu, data yang dihimpun harus memiliki nilai dan dapat dimanfaatkan sebagai aset pemerintah dalam menyinkronkan program serta mendukung perencanaan pembangunan.
“Data yang dikumpulkan harus memiliki makna dan bisa dimanfaatkan. Dengan begitu, data tersebut menjadi aset pemerintah, program antarperangkat daerah dapat tersinkronisasi, dan perencanaan pembangunan bisa dilakukan dengan lebih baik serta tepat sasaran,” ujarnya, Selasa (17/11/2026).
Menurutnya, penguatan indikator Kota Cerdas juga perlu diselaraskan dengan program Satu Data Kota Pontianak. Sejumlah data yang dibutuhkan untuk memenuhi indikator Kota Cerdas perlu diidentifikasi dan diintegrasikan ke dalam sistem Satu Data agar dapat diakses dan dimanfaatkan sesuai kebutuhan.
Dengan integrasi tersebut, perangkat daerah diharapkan memiliki acuan yang jelas mengenai data yang harus disiapkan. Proses pemenuhan indikator pun dapat dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya ketika ada permintaan pengumpulan data atau dokumen pendukung.
Yopie menambahkan, tujuan utama penerapan Kota Cerdas adalah menghadirkan dampak nyata bagi pembangunan daerah. Pemanfaatan data yang terintegrasi, didukung inovasi dan kolaborasi antarperangkat daerah, diharapkan mampu meningkatkan produktivitas serta daya saing Kota Pontianak.
“Data ini bukan sekadar dikumpulkan untuk menyelesaikan tugas, tetapi menjadi tolok ukur dan sumber awal dalam merencanakan pembangunan. Harapannya, pembangunan yang kita laksanakan ke depan semakin baik dan sesuai kebutuhan masyarakat,” tutupnya. (kominfo)
Pontianak 15 Besar Nasional Global Cities Index 2026
PONTIANAK – Kota Pontianak menempati peringkat ke-15 nasional dan posisi ke-509 dunia dalam Global Cities Index 2026 yang dirilis Oxford Economics. Penilaian terhadap kota besar dunia ini didasarkan pada sejumlah indicator, yakni ekonomi, kualitas sumber daya manusia, kualitas hidup, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, masuknya Pontianak dalam pemeringkatan yang disusun lembaga riset ekonomi internasional tersebut menjadi gambaran posisi kota dalam perkembangan perkotaan global. Menurutnya, hasil ini dapat menjadi salah satu referensi untuk melihat capaian sekaligus mengidentifikasi aspek pembangunan yang masih perlu ditingkatkan.
"Ini menjadi kabar baik sekaligus bahan evaluasi bagi kita. Pontianak masuk pemetaan kota dunia yang dinilai melalui berbagai indikator. Artinya, perkembangan kota kita juga dapat dilihat dan dibandingkan menggunakan perspektif global," ujarnya, Senin (9/11/2026).
Global Cities Index menggunakan lima kategori penilaian, yakni Economics, Human Capital, Quality of Life, Environment, dan Governance. Kelima kategori tersebut mengukur berbagai aspek, mulai dari kekuatan ekonomi dan produktivitas tenaga kerja hingga kualitas lingkungan serta efektivitas kelembagaan. Laporan tersebut mencatat aspek lingkungan menjadi salah satu dimensi dengan capaian tertinggi Pontianak.
Menurut Edi, capaian ini menjadi dorongan untuk melanjutkan berbagai program pembangunan kota. Pada sektor ekonomi, Pemerintah Kota Pontianak terus memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan UMKM, perluasan transaksi digital menggunakan QRIS, serta pengendalian inflasi.
Di bidang kualitas hidup dan lingkungan, pemerintah juga mendorong penataan infrastruktur perkotaan, peningkatan kualitas ruang publik, revitalisasi pasar tradisional, serta pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik. Penanganan persoalan persampahan dan peningkatan kualitas sanitasi menjadi bagian dari agenda pembangunan yang terus diperkuat.
"Setiap indikator memiliki tantangan tersendiri. Kita masih perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat ekonomi, menjaga lingkungan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ini menjadi pekerjaan bersama yang harus terus kita dorong," ungkapnya.
Ia menegaskan, pemeringkatan global tersebut tidak boleh membuat pemerintah berpuas diri. Persoalan perkotaan seperti genangan, pengelolaan sampah, kualitas udara, serta ketahanan terhadap perubahan iklim masih membutuhkan penanganan berkelanjutan.
Edi berharap capaian ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh elemen masyarakat untuk ikut menjaga dan mengembangkan Pontianak. Pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat memiliki peran dalam membangun kota yang semakin produktif, nyaman, dan berkelanjutan.
"Pengakuan melalui indeks global ini harus kita maknai sebagai cermin sekaligus motivasi. Kita ingin perkembangan Pontianak dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Kota ini harus terus tumbuh, semakin tangguh, dan tetap bersahabat," tutupnya. (prokopim)
Wako Edi Tekankan Perencanaan Matang untuk Mitigasi Risiko PBJ
PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak memperkuat pemahaman aparatur dalam mengantisipasi risiko hukum pada proses pengadaan barang dan jasa (PBJ). Upaya tersebut dilakukan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) bertema “Mitigasi Risiko Hukum PBJ dan Perlindungan Hukum bagi Pelaku Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak” di Hotel Ibis, Senin (5/10/2026).
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, pelaksanaan PBJ berdampak luas terhadap pemerintah, penyedia, hingga masyarakat sebagai penerima manfaat. Karena itu, setiap tahapan perlu dijalankan secara cermat dengan memperhatikan ketentuan dan kualitas hasil pekerjaan.
“Risiko utama yang sering kita hadapi adalah mendapatkan penyedia atau pelaksana yang kurang tepat, yang pada akhirnya berdampak terhadap kualitas hasil akhir dari barang atau jasa yang kita dapatkan,” ujarnya.
Menurut Edi, pemilihan penyedia perlu mempertimbangkan kemampuan dan profesionalisme dalam melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak. Ia mengingatkan agar proses pengadaan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian pekerjaan, tetapi juga memastikan hasilnya sesuai kebutuhan dan memberikan manfaat.
Edi juga menekankan pentingnya kualitas perencanaan sebelum pekerjaan dimulai. Menurutnya, persoalan yang muncul akibat perencanaan yang kurang matang dapat berdampak pada efisiensi anggaran, kualitas pekerjaan, dan hasil akhir yang diterima masyarakat.
“Program yang kita laksanakan harus mengutamakan fungsi dan kemanfaatan, bukan sekadar selesai. Kebiasaan menggampangkan masalah seperti tender dulu, nanti diubah saat pelaksanaan harus dihentikan,” tegasnya.
Ia mencontohkan, apabila kondisi lapangan berbeda dengan perencanaan awal, evaluasi seharusnya dilakukan sejak awal agar pekerjaan tetap sesuai fungsi dan kebutuhan. Hal tersebut juga diperlukan untuk mencegah pemborosan serta menjaga kualitas hasil pekerjaan.
“Jangan sampai perencanaan dipaksakan padahal tidak sesuai kondisi lapangan. Ujung-ujungnya terjadi pemborosan, hasil yang cepat rusak, dan estetika yang buruk,” jelasnya.
Selain perencanaan dan pemilihan penyedia, Edi meminta para pelaku PBJ memahami berbagai risiko yang dapat memengaruhi pelaksanaan pekerjaan. Setiap keputusan, menurutnya, harus memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kunci utama dari PBJ adalah taat aturan dan jangan pernah melakukan tindakan yang bersifat pidana murni, seperti pemalsuan tanda tangan, pencabutan atau penggantian dokumen secara ilegal, maupun mark-up harga,” ujarnya.
Edi berharap Bimtek tersebut menjadi ruang bagi para pelaku PBJ untuk membahas berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan sekaligus mencari solusi bersama. Dengan pemahaman yang semakin baik, proses pengadaan di lingkungan Pemkot Pontianak diharapkan berjalan tertib, berkualitas, tepat waktu, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. (prokopim)
Sekda Minta Pengelola Pengadaan Kuasai E-Katalog Versi 6
PONTIANAK – Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah meminta pejabat dan aparatur yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa memahami secara serius penggunaan e-katalog versi 6. Pengadaan barang dan jasa saat ini tidak lagi hanya dipahami sebagai urusan administratif atau sekadar proses penyerapan anggaran. Pengadaan telah menjadi instrumen penting untuk memastikan setiap rupiah APBD digunakan secara tepat, transparan, akuntabel, dan memberi manfaat bagi pembangunan daerah.
“Smart spending bukan hanya sekadar membelanjakan anggaran hingga habis, melainkan bagaimana setiap rupiah APBD dialokasikan secara tepat, transparan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pembangunan daerah,” ujarnya usai sosialisasi pengadaan di Hotel Novotel, Kamis (3/9/2026).
Menurutnya, transformasi pengadaan juga ditandai dengan pemanfaatan sistem digital melalui e-katalog versi 6. Pembaruan sistem ini diharapkan memperkuat proses e-purchasing, mempercepat administrasi, memperjelas transaksi, dan mendukung integrasi data belanja pemerintah.
“Ini bagian dari perkembangan dan perubahan terkait e-katalog versi 6. Saya minta betul-betul dipelajari dan dikuasai,” tegasnya.
Amirullah berharap peserta sosialisasi tidak hanya hadir sebagai penerima informasi, tetapi mampu menjadi agen perubahan di perangkat daerah masing-masing. Penguasaan sistem digital pengadaan dinilai penting agar proses belanja pemerintah lebih tertib dan cepat.
Ia juga menyoroti penyerapan anggaran, terutama belanja modal, yang sangat dipengaruhi kualitas administrasi pengadaan. Jika proses administrasi lambat, maka pelaksanaan kegiatan pembangunan ikut tertunda.
“Belanja modal ini menjadi penggerak ekonomi dari investasi pemerintah. Saya harapkan kegiatan seperti ini dapat memperlancar pengadministrasian dan penyerapan, terutama belanja modal,” pungkasnya. (prokopim)