Berita

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) . Capaian tersebut menjadi opini WTP ke-15 yang diraih Pemkot Pontianak.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, predikat WTP merupakan bentuk komitmen pemerintah kota dalam menyampaikan laporan keuangan secara akuntabel, transparan, dan sesuai ketentuan.

“Kita mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP yang ke-15 kali. Ini bentuk komitmen Pemerintah Kota Pontianak dalam menyampaikan laporan keuangan yang menjadi salah satu poin penting dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan,” ujarnya usai Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK di Aula BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Senin (25/6/2026).

Edi menjelaskan, capaian WTP bukan berarti tidak ada evaluasi. Menurutnya, setiap catatan dan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tetap menjadi bahan perbaikan agar tata kelola keuangan semakin baik dari tahun ke tahun.

“Tentu ada beberapa hal yang terus kita tingkatkan kualitasnya, supaya program-program yang kita susun bersama DPRD tidak hanya mencapai tujuan, tetapi juga benar-benar bermanfaat untuk masyarakat,” katanya.

Salah satu aspek yang terus menjadi perhatian adalah pengelolaan aset daerah. Edi menyebut, persoalan aset tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat karena menyangkut pendataan, administrasi, sertifikasi, hingga potensi sengketa lahan.

"Jadi perlu proses untuk penertiban aset ini,” jelasnya.

Meski demikian, Pemkot Pontianak terus melakukan pembenahan secara bertahap. Di antaranya dengan memperbanyak sertifikasi aset milik pemerintah kota, memperbaiki pengarsipan, serta mengelola aset agar dapat memberi nilai tambah bagi daerah. 

Edi menekankan kepada seluruh perangkat daerah agar tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran. Ia meminta setiap program dan kegiatan dijalankan secara akuntabel, tidak melanggar aturan, serta terus berkoordinasi untuk mencegah munculnya permasalahan.

“Kita selalu menekankan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, tidak melanggar aturan, dan terus berkoordinasi melihat kondisi-kondisi yang bisa menyebabkan permasalahan,” imbuhnya.

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalbar Sri Haryati, menekankan bahwa pemeriksaan laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan dengan memperhatikan empat aspek utama.

“Keempat aspek tersebut meliputi kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern,” terangnya.

Sri menjelaskan, dalam menjalankan tugas pemeriksaan, BPK berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan guna memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

“Tanggung jawab BPK adalah menyatakan opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK dengan berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara,” tuturnya.

Ia menambahkan, peran BPK tidak hanya memberikan opini terhadap laporan keuangan, tetapi juga melaporkan hasil pemeriksaan atas pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Hal tersebut menjadi bagian penting dalam mendorong tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi,” pungkasnya. (prokopim)

Pembukaan Raker Komwil V APEKSI Regional Kalimantan 2026

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan Rapat Kerja (Raker) Komisariat Wilayah (Komwil) V Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Regional Kalimantan Tahun 2026 menjadi wadah penting bagi pemerintah kota untuk mencari solusi bersama atas tantangan fiskal daerah. Tema ‘Fiskal Tangguh, Kota Tumbuh’, sangat relevan dengan kondisi yang dihadapi pemerintah daerah saat ini. Menurutnya, kota-kota di Kalimantan menghadapi persoalan serupa, mulai dari rendahnya kemandirian fiskal, terbatasnya ruang fiskal, kesenjangan kapasitas antardaerah, hingga dampak penyesuaian transfer pusat ke daerah.

“Tema ini merupakan tantangan nyata yang mesti kita sikapi dan cari solusi bersama. Hari ini kita menghadapi isu strategis yang sama, sementara tuntutan pembangunan terus meningkat,” ujarnya ketika membuka raker tersebut di Hotel Novotel, Sabtu (23/5/2026) pagi.

Edi yang juga Ketua Komwil V APEKSI Regional Kalimantan menyebut ketahanan fiskal tidak lagi cukup dimaknai sebagai kemampuan mengelola anggaran. Daerah harus mampu membangun ketangguhan fiskal agar tidak terus bergantung pada transfer pemerintah pusat.

“Kita tidak bisa terus bergantung pada transfer pusat. Kita harus mampu memperkuat kapasitas pembiayaan dari kekuatan ekonomi daerah kita sendiri,” katanya.

Ia menjelaskan, pengelolaan pendapatan daerah menjadi kunci penting dalam memastikan keberlanjutan fiskal dan pembangunan. Upaya tersebut harus diarahkan untuk meningkatkan kemandirian fiskal, mengoptimalkan sumber pendapatan yang ada, serta menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Di Kota Pontianak, Edi memaparkan sejumlah langkah yang sudah dilakukan. Pertama, optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah melalui digitalisasi pendapatan daerah terintegrasi atau e-PONTI. Menurutnya, inovasi tersebut berhasil mendorong kenaikan transaksi perpajakan setiap tahun sebesar 11,37 persen. Kedua, Pemerintah Kota Pontianak juga melakukan intensifikasi sumber pendapatan melalui inovasi Online Tax Monitoring (OTM). Melalui sistem tersebut, tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat dari 65 persen menjadi 85 persen.

“Digitalisasi menjadi bagian penting untuk memperkuat pendapatan daerah. Dengan e-PONTI dan Online Tax Monitoring, kita ingin pemungutan pajak dan retribusi menjadi lebih transparan, efektif, dan akuntabel,” jelasnya.

Selain itu, Pontianak juga mengembangkan diversifikasi sumber pendapatan alternatif melalui QROP Spasial, yakni sinkronisasi data lintas sektor dan ekstensifikasi berbasis spasial. Langkah ini dilakukan agar potensi pendapatan daerah dapat dipetakan dan dikelola lebih tepat. Dari sisi aset, Pemkot Pontianak telah memiliki Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA) untuk mengelola aset daerah. Pemerintah kota juga bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri dalam rangka memastikan kepastian dan pengamanan aset milik daerah.

Edi menegaskan, forum APEKSI menjadi penting karena memberikan ruang bagi kota-kota untuk saling belajar, berbagi praktik terbaik, dan membangun kolaborasi. Menurutnya, tantangan fiskal bukan hanya persoalan satu daerah, melainkan persoalan bersama kota-kota di Indonesia.

“Di forum inilah kita bisa saling belajar, berbagi praktik terbaik, dan membangun kolaborasi antarkota. Tantangan fiskal ini bukan hanya milik satu daerah, tetapi tantangan bersama,” ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris Dewan Pengurus APEKSI Alwis Rustam memuji Komwil V APEKSI Regional Kalimantan sebagai salah satu komwil yang paling aktif dan produktif dalam memberikan masukan terhadap berbagai isu strategis daerah. Komwil V memiliki peran penting karena mampu menghimpun persoalan-persoalan daerah secara lebih detail, terutama yang berkaitan dengan dinamika pembangunan di Kalimantan.

“Komwil ini paling produktif dalam memberikan input yang lebih detail kepada Sekretariat Dewan Pengurus APEKSI,” tuturnya.

Alwis menjelaskan, berbagai masukan dari Komwil V bahkan telah diteruskan ke sejumlah kementerian dan lembaga, mulai dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator, hingga surat yang ditujukan kepada Presiden dan Kementerian Keuangan. Masukan tersebut disampaikan sejak sebelum pembangunan Ibu Kota Nusantara hingga saat mulai berjalan.

Menurutnya, peran komwil sangat strategis karena menjadi ujung tombak dalam melihat persoalan secara detail dan regional. Melalui forum komwil, kekhasan, kesenjangan, dan tantangan tiap daerah dapat tersampaikan dengan lebih baik.

“Komisariat wilayah ini merupakan ujung tombak untuk melihat persoalan-persoalan secara detail dan regional. Kita tidak ingin kebijakan untuk daerah digeneralisasi begitu saja,” ungkapnya.

Ia menambahkan, setiap wilayah memiliki karakteristik, disparitas, dan tantangan yang berbeda. Karena itu, rapat kerja komwil menjadi ruang penting agar aspirasi kota-kota dapat dihimpun secara lebih utuh sebelum dibawa ke forum nasional. Dari enam komwil se Indonesia, rekomendasi yang dibawa ke Rapat Kerja Nasional bahkan bisa mencapai puluhan poin.

“Biasanya di Rakernas kita bisa mencapai 62 rekomendasi dari enam komwil. Artinya, persoalan yang dihimpun dari daerah sangat banyak dan perlu dibahas bersama,” jelasnya.

Ia juga menilai Raker Komwil V APEKSI Regional Kalimantan menjadi forum pembelajaran antardaerah atau horizontal learning. Tidak hanya dalam sesi formal, pertukaran pengalaman juga terjadi dalam suasana informal antara wali kota, sekretaris daerah, asisten, hingga perangkat daerah.

“Forum ini menjadi ajang pembelajaran horizontal. Antarkota bisa saling belajar, antar-OPD juga bisa saling bertukar pengalaman,” pungkasnya. (prokopim/kominfo)

Tanam Pohon dan Tabur Bibit Ikan Simbol Kepedulian Lingkungan

PONTIANAK - Sembilan pemerintah kota yang tergabung dalam Komisariat Wilayah (Komwil) V Regional Kalimantan mengitari Kota Pontianak mengendarai sepeda, Sabtu (23/5/2026) pagi. Sembilan kota yang terdiri dari Kota Balikpapan, Banjarbaru, Banjarmasin, Bontang, Palangkaraya, Pontianak, Tarakan, Samarinda dan Singkawang, berkumpul dalam rangka Rapat Kerja (Raker) Komwil V Regional Kalimantan.

Rute dimulai dari Hotel Novotel, para wali kota dan perwakilan dari pemerintah kota se-Kalimantan gowes bersama menuju Jalan Ahmad Yani, Teuku Umar, Diponegoro, Tanjungpura dan berakhir di waterfront Bank BNI untuk melakukan penanaman pohon dan penaburan ikan di Sungai Kapuas.

Usai rangkaian tersebut, para tamu menikmati sarapan berbagai hidangan kuliner, mulai dari bubur kampung, lontong sayur, roti cane, sate, kue lupis, chai kue, pisang goreng, dan lainnya.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menerangkan, rangkaian kegiatan digelar untuk memperkenalkan wajah Kota Pontianak yang hijau, bersih dan tertata kepada para tamu yang berasal dari kota-kota di Kalimantan.

Menurut Edi, kegiatan tersebut menjadi sarana memperlihatkan perkembangan dan penataan Kota Pontianak kepada para tamu dari berbagai kota di Kalimantan.

“Para peserta melihat langsung bagaimana Kota Pontianak yang hijau, bersih dan tertata. Ini menjadi kesan positif bagi tamu yang datang ke Pontianak,” ujarnya.

Selain bersepeda, para peserta juga mengikuti kegiatan penebaran benih ikan di kawasan waterfront. Jenis ikan yang ditebar di antaranya ikan jelawat dan ikan patin serta udang galah. Edi berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan dan ekosistem perairan.

“Kegiatan ini menjadi simbol kepedulian terhadap lingkungan sekaligus mengajak masyarakat menjaga kelestarian sungai dan ekosistemnya,” kata dia.

Dalam rangkaian penyambutan, Pemerintah Kota Pontianak juga menyajikan beragam kuliner khas Pontianak kepada para peserta Raker Komwil V APEKSI. Hidangan yang disuguhkan antara lain sate kuah, bubur pedas, roti cane, lontong sayur hingga aneka kue tradisional khas Pontianak.

Edi menambahkan, pertemuan para kepala daerah se-Kalimantan tersebut juga membahas berbagai isu strategis daerah, terutama terkait keterbatasan anggaran akibat pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat. Meski demikian, pemerintah kota di wilayah Kalimantan diharapkan tetap mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui berbagai inovasi dan kolaborasi antardaerah.

“Melalui forum ini, kita saling bertukar pengalaman dan mencari solusi bersama agar pembangunan serta pertumbuhan ekonomi di kota-kota Kalimantan tetap berjalan optimal,” pungkasnya. (prokopim/kominfo)

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyambut hangat para kepala daerah peserta Rapat Kerja (Raker) Komisariat Wilayah (Komwil) V Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Regional Kalimantan maupun perwakilannya yang hadir di Kota Pontianak. Agenda raker ini digelar mulai 22 hingga 24 Mei 2026.

Edi mengungkapkan apresiasi dan kebanggaannya karena Kota Pontianak dipercaya menjadi tuan rumah pelaksanaan agenda antarpemerintah kota se-Kalimantan yang tergabung dalam APEKSI. Ia berharap seluruh peserta dapat menikmati suasana Kota Pontianak selama mengikuti rangkaian kegiatan rapat kerja.

“Selamat datang seluruh dan peserta Raker Komwil V APEKSI Regional Kalimantan di Bumi Khatulistiwa. Kehadiran Bapak dan Ibu sekalian merupakan suatu kehormatan bagi kami,” ujarnya saat menyambut para tamu pada jamuan makan malam ‘Welcome Dinner’ di Hotel Novotel Pontianak, Jumat (22/5/2026).

Edi juga mengajak para tamu yang baru pertama kali datang maupun yang sudah beberapa kali berkunjung ke Pontianak untuk mengeksplorasi berbagai destinasi dan kekhasan kota. 

“Pontianak tidak hanya dikenal sebagai Kota Khatulistiwa, tetapi juga memiliki beragam kuliner yang patut dicoba,” ungkapnya.

Selain wisata kuliner, ia turut memperkenalkan budaya ngopi masyarakat Pontianak yang telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari warga. Banyaknya warung kopi yang tersebar di berbagai sudut kota menjadikan Pontianak dikenal dengan julukan Kota Seribu Warung Kopi.

“Silakan menikmati suasana Kota Pontianak, mencicipi kulinernya, maupun sekadar nongkrong di warung kopi bersama masyarakat. Budaya ngopi di Pontianak sudah menjadi ciri khas tersendiri,” katanya.

Ia berharap momentum Raker Komwil V APEKSI Regional Kalimantan tidak hanya memperkuat sinergi antarpemerintah kota, tetapi juga menjadi sarana memperkenalkan potensi daerah dan mempererat hubungan antardaerah di Kalimantan. (prokopim/kominfo)