Berita

PONTIANAK – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak, Amirullah, mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak untuk berpartisipasi dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dimulai dari tanggal 1 Agustus–31 Oktober.

Menurutnya, partisipasi ASN menjadi kunci keberhasilan survei dalam menggambarkan tingkat integritas birokrasi.

Amirullah mengatakan, SPI bukan sekadar instrumen pengukuran, melainkan sarana penting untuk membangun budaya kerja yang bersih dan transparan.

“Kami ingin seluruh ASN terlibat aktif mengisi survei dengan jujur dan penuh tanggung jawab. Data yang terkumpul akan memberi gambaran nyata tentang kondisi organisasi, sekaligus menjadi pijakan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan,” ucapnya, Kamis (18/9/2025).

Ia menambahkan, keterlibatan ASN dalam SPI akan memberikan kontribusi besar terhadap upaya pencegahan korupsi. Survei ini menjadi cermin integritas yang memotret persepsi, pengalaman, dan potensi kerawanan di setiap unit kerja.

“Semakin banyak ASN yang berpartisipasi, semakin kuat pula fondasi kita dalam membangun pemerintahan yang akuntabel,” lanjutnya.

Sekda juga menekankan pentingnya kesadaran kolektif dalam menjaga kepercayaan publik. Keikutsertaan ASN diharapkan bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi wujud nyata komitmen terhadap pelayanan publik yang bersih. 

“Integritas aparatur adalah modal utama kita dalam meraih kepercayaan masyarakat,” katanya.

Ia berharap seluruh ASN segera memberikan jawaban ketika menerima pesan melalui WhatsApp mengisi SPI yang telah disediakan dan tidak menunda.

Amirullah menyampaikan, langkah kecil seperti mengisi survei dengan benar akan memberi dampak besar bagi upaya reformasi birokrasi di Kota Pontianak.

Inspektur Kota Pontianak, Yaya Maulida, menegaskan SPI menjadi instrumen strategis dalam mengidentifikasi area rawan korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Hasil survei digunakan sebagai bahan evaluasi sekaligus dasar penyusunan kebijakan penguatan integritas.

“SPI membantu kita melihat secara jelas titik mana yang harus diperbaiki. Dari sana, langkah pencegahan bisa dirancang lebih tepat sasaran,” jelasnya.

Ia menuturkan, rekomendasi KPK dari hasil SPI tidak boleh berhenti pada laporan semata. Pemkot Pontianak berkomitmen menindaklanjuti dengan langkah nyata perbaikan birokrasi.

“Kami mendorong seluruh jajaran ASN mengisi survei secara objektif. Kejujuran dalam menjawab pertanyaan akan menentukan kualitas data dan keberhasilan perbaikan tata kelola,” ujar Yaya.

Dengan SPI, kata Yaya, Pemkot Pontianak ingin memperkuat kepercayaan publik melalui birokrasi yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

“Partisipasi ASN dalam survei ini adalah bagian dari tanggung jawab bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih,” pungkasnya. (kominfo)

Ciptakan Suasana Kerja yang Harmonis

PONTIANAK - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak, Amirullah, mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) agar senantiasa menjaga disiplin, etika kerja, serta menciptakan suasana nyaman di lingkungan kantor. Menurutnya, pegawai memiliki peran penting sebagai mesin birokrasi yang menentukan keteraturan jalannya pemerintahan.

“Jangan sampai kita justru menjadi orang yang membuat rekan kerja merasa tidak nyaman. Pegawai harus memberi teladan dengan sikap, perilaku, dan cara kerja yang baik,” ujarnya, usai memimpin apel pagi di Kantor Wali Kota, Senin (8/9/2025).

Ia menekankan, ASN merupakan pribadi pilihan hasil seleksi ketat sehingga harus menunjukkan prestasi serta kinerja nyata. Kebanggaan sebagai aparatur, lanjut Amirullah, ditunjukkan dengan bekerja sungguh-sungguh, menjaga identitas, dan mematuhi aturan, mulai dari jam kerja hingga ketentuan berpakaian.

Amirullah menambahkan, kompensasi berupa gaji, tunjangan, dan TPP sudah diberikan, sehingga setiap pegawai wajib menunjukkan hasil kerja yang dapat diverifikasi.

“Kerja dari kantor, bukan dari sembarang tempat. Pegawai harus hadir ketika dibutuhkan. Itu bentuk tanggung jawab,” tegasnya.

Penegakan disiplin, kata dia, telah berjalan ketat. Sepanjang setahun terakhir, sebanyak 14 pegawai diberhentikan karena pelanggaran disiplin. Selain disiplin, Sekda juga meminta pimpinan memperhatikan kondisi staf. Jika muncul perselisihan, segera diselesaikan secara persuasif agar tidak menimbulkan masalah lebih besar. Untuk itu, suasana kerja yang harmonis akan mendukung tercapainya kinerja organisasi.

“Pada akhirnya, semua yang kita lakukan bermuara pada kesejahteraan warga Kota Pontianak. Itulah hakikat otonomi daerah yang dijalankan melalui birokrasi,” ucap Amirullah.

Di momen itu, Sekda menjabarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pontianak yang dirancang tanpa defisit. Menurutnya, seluruh program pembangunan tetap berjalan dengan mengedepankan efisiensi serta fokus pada kebutuhan masyarakat.

“Jika dilihat dari penggunaan APBD Kota Pontianak, sejauh ini tidak mengalami defisit. Program-program pemerintah sudah mulai berjalan, baik untuk pengembangan sumber daya manusia maupun pembangunan infrastruktur dasar,” jelas Amirullah.

Ia menambahkan, aturan efisiensi yang dijalankan pemerintah tidak akan menghambat pelaksanaan program. Sebaliknya, langkah tersebut justru memastikan setiap anggaran digunakan tepat sasaran dan memberi manfaat langsung bagi warga Kota Pontianak.

Amirullah menjelaskan langkah efisiensi tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas anggaran tanpa mengurangi pelayanan kepada masyarakat. Belanja daerah diprioritaskan pada program-program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga.

Salah satunya melalui Universal Health Coverage (UHC) yang telah mencakup 98 persen lebih warga Kota Pontianak. Selain itu, pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, drainase, dan fasilitas publik terus dilanjutkan, terutama di wilayah pinggiran kota yang jumlah penduduknya semakin meningkat.

Ia memaparkan, program padat karya juga menjadi perhatian karena mampu membuka lapangan pekerjaan sekaligus menggerakkan roda perekonomian lokal. Sekda menambahkan, geliat ekonomi terlihat dari semakin aktifnya perdagangan di Kota Pontianak.

“Para pedagang dan pelaku usaha kecil turut merasakan manfaat perputaran ekonomi yang sehat,” imbuhnya.

Efisiensi anggaran, lanjutnya, tidak menghambat pelaksanaan program. Setiap kegiatan tetap berjalan dengan arahan Wali Kota, namun lebih diarahkan agar tepat sasaran. Program yang dinilai tidak mendesak akan disusun ulang, sedangkan kegiatan yang menyentuh masyarakat diprioritaskan.

Sekda menilai, perekonomian Kota Pontianak kini tumbuh positif. Pendapatan daerah sangat bergantung pada sektor perdagangan dan jasa. Dengan iklim usaha yang kondusif, jumlah kunjungan masyarakat ke Pontianak juga terus meningkat.

“Semakin banyak orang datang dan berbelanja di Pontianak, maka semakin besar pula kontribusi terhadap pendapatan daerah,” pungkasnya. (kominfo)

PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak kian menggencarkan efisiensi anggaran. Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, memaparkan arti efisiensi adalah memusatkan seluruh program pemerintah untuk kesejahteraan rakyat. Ia juga telah meminta jajarannya agar segera melaksanakan program-program yang menyasar masyarakat.

“Jadi artinya bukan anggaran berkurang, tetapi memusatkan semuanya untuk langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu kegiatan yang sifatnya seremonial atau sebagai pendukung, semuanya dipangkas,” tuturnya, Selasa (2/9/2025).

Sebagai salah satu contoh adalah perayaan Hari Jadi ke-254 Pontianak, 23 Oktober mendatang. Edi ingin agar kegiatan digelar sederhana namun tidak mengurangi makna hari jadi.

“Misalnya tahun sebelumnya banyak kegiatan seremonial, seperti arakan pengantin, jepin massal, dan lainnya. Itu sementara kita tahan dulu sebagai upaya efisiensi,” paparnya.

Edi menambahkan, penghematan belanja pada kegiatan seremonial akan dialihkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dasar, layanan publik, serta program-program yang berdampak langsung pada masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, pengendalian inflasi, dan penataan kota.

“Efisiensi ini bukan berarti mengurangi semangat kebersamaan atau identitas budaya, melainkan mengutamakan kebutuhan yang lebih mendesak bagi masyarakat,” tegasnya.

Wali Kota Edi menerangkan, langkah ini juga sebagai bentuk sinergi bersama pemerintah pusat dalam menjaga fiskal tetap sehat. Ia optimis, apabila semua program pemerintah fokus mendorong kemakmuran warga, maka kemajuan akan cepat diraih.

“Percepatan program pemerintah bagi warga ini semata-mata menuju cita-cita Indonesia Emas 2045,” tutupnya. (kominfo/prokopim)

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, mendorong keterbukaan informasi di lingkup perangkat daerah jajaran Pemerintah Kota Pontianak. Ia meminta setiap dinas lebih cepat tanggap dalam merespons keluhan maupun aduan dari masyarakat.

“Masing-masing OPD harus aktif, fungsikan kehumasan. Sekarang sudah bisa manfaatkan media sosial dengan mudah, jadi jangan menunggu arahan atasan terlebih dahulu untuk menyelesaikan persoalan di lapangan,” ujarnya, di Kantor Wali Kota, Selasa (26/8/2025).

Menurut Edi, respons cepat akan memberikan rasa percaya publik terhadap kinerja pemerintah daerah. Selama persoalan yang diadukan masyarakat tersebut sesuai dengan tugas kedinasan, ia menegaskan agar segera ditindaklanjuti.

“Kelengkapan administrasi bisa menyusul. Intinya harus untuk masyarakat, jadi tidak perlu khawatir,” paparnya.

Edi menambahkan, pola komunikasi yang terbuka dan responsif menjadi kunci keberhasilan pelayanan publik. Ia berharap setiap OPD tidak hanya menunggu laporan resmi, tetapi juga aktif memantau dinamika di lapangan, termasuk memanfaatkan kanal digital.

Ia juga mengingatkan agar setiap perangkat daerah memberikan penjelasan yang jelas dan transparan kepada masyarakat terkait proses penyelesaian masalah. Dengan begitu, warga merasa dihargai dan dilibatkan.

Selain itu, Edi mengapresiasi beberapa OPD yang dinilainya telah aktif berinteraksi dengan masyarakat melalui berbagai kanal informasi. Ia berharap langkah tersebut dapat menjadi contoh bagi dinas lainnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan.

“Sekarang era serba cepat. Pemerintah dituntut adaptif, tidak boleh lamban. Dengan begitu masyarakat bisa merasakan langsung kehadiran pemerintah dalam menyelesaikan persoalan mereka,” pungkasnya. (kominfo/prokopim)