Berita

Ciptakan Suasana Kerja yang Harmonis

PONTIANAK - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak, Amirullah, mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) agar senantiasa menjaga disiplin, etika kerja, serta menciptakan suasana nyaman di lingkungan kantor. Menurutnya, pegawai memiliki peran penting sebagai mesin birokrasi yang menentukan keteraturan jalannya pemerintahan.

“Jangan sampai kita justru menjadi orang yang membuat rekan kerja merasa tidak nyaman. Pegawai harus memberi teladan dengan sikap, perilaku, dan cara kerja yang baik,” ujarnya, usai memimpin apel pagi di Kantor Wali Kota, Senin (8/9/2025).

Ia menekankan, ASN merupakan pribadi pilihan hasil seleksi ketat sehingga harus menunjukkan prestasi serta kinerja nyata. Kebanggaan sebagai aparatur, lanjut Amirullah, ditunjukkan dengan bekerja sungguh-sungguh, menjaga identitas, dan mematuhi aturan, mulai dari jam kerja hingga ketentuan berpakaian.

Amirullah menambahkan, kompensasi berupa gaji, tunjangan, dan TPP sudah diberikan, sehingga setiap pegawai wajib menunjukkan hasil kerja yang dapat diverifikasi.

“Kerja dari kantor, bukan dari sembarang tempat. Pegawai harus hadir ketika dibutuhkan. Itu bentuk tanggung jawab,” tegasnya.

Penegakan disiplin, kata dia, telah berjalan ketat. Sepanjang setahun terakhir, sebanyak 14 pegawai diberhentikan karena pelanggaran disiplin. Selain disiplin, Sekda juga meminta pimpinan memperhatikan kondisi staf. Jika muncul perselisihan, segera diselesaikan secara persuasif agar tidak menimbulkan masalah lebih besar. Untuk itu, suasana kerja yang harmonis akan mendukung tercapainya kinerja organisasi.

“Pada akhirnya, semua yang kita lakukan bermuara pada kesejahteraan warga Kota Pontianak. Itulah hakikat otonomi daerah yang dijalankan melalui birokrasi,” ucap Amirullah.

Di momen itu, Sekda menjabarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pontianak yang dirancang tanpa defisit. Menurutnya, seluruh program pembangunan tetap berjalan dengan mengedepankan efisiensi serta fokus pada kebutuhan masyarakat.

“Jika dilihat dari penggunaan APBD Kota Pontianak, sejauh ini tidak mengalami defisit. Program-program pemerintah sudah mulai berjalan, baik untuk pengembangan sumber daya manusia maupun pembangunan infrastruktur dasar,” jelas Amirullah.

Ia menambahkan, aturan efisiensi yang dijalankan pemerintah tidak akan menghambat pelaksanaan program. Sebaliknya, langkah tersebut justru memastikan setiap anggaran digunakan tepat sasaran dan memberi manfaat langsung bagi warga Kota Pontianak.

Amirullah menjelaskan langkah efisiensi tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas anggaran tanpa mengurangi pelayanan kepada masyarakat. Belanja daerah diprioritaskan pada program-program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga.

Salah satunya melalui Universal Health Coverage (UHC) yang telah mencakup 98 persen lebih warga Kota Pontianak. Selain itu, pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, drainase, dan fasilitas publik terus dilanjutkan, terutama di wilayah pinggiran kota yang jumlah penduduknya semakin meningkat.

Ia memaparkan, program padat karya juga menjadi perhatian karena mampu membuka lapangan pekerjaan sekaligus menggerakkan roda perekonomian lokal. Sekda menambahkan, geliat ekonomi terlihat dari semakin aktifnya perdagangan di Kota Pontianak.

“Para pedagang dan pelaku usaha kecil turut merasakan manfaat perputaran ekonomi yang sehat,” imbuhnya.

Efisiensi anggaran, lanjutnya, tidak menghambat pelaksanaan program. Setiap kegiatan tetap berjalan dengan arahan Wali Kota, namun lebih diarahkan agar tepat sasaran. Program yang dinilai tidak mendesak akan disusun ulang, sedangkan kegiatan yang menyentuh masyarakat diprioritaskan.

Sekda menilai, perekonomian Kota Pontianak kini tumbuh positif. Pendapatan daerah sangat bergantung pada sektor perdagangan dan jasa. Dengan iklim usaha yang kondusif, jumlah kunjungan masyarakat ke Pontianak juga terus meningkat.

“Semakin banyak orang datang dan berbelanja di Pontianak, maka semakin besar pula kontribusi terhadap pendapatan daerah,” pungkasnya. (kominfo)

PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak kian menggencarkan efisiensi anggaran. Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, memaparkan arti efisiensi adalah memusatkan seluruh program pemerintah untuk kesejahteraan rakyat. Ia juga telah meminta jajarannya agar segera melaksanakan program-program yang menyasar masyarakat.

“Jadi artinya bukan anggaran berkurang, tetapi memusatkan semuanya untuk langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu kegiatan yang sifatnya seremonial atau sebagai pendukung, semuanya dipangkas,” tuturnya, Selasa (2/9/2025).

Sebagai salah satu contoh adalah perayaan Hari Jadi ke-254 Pontianak, 23 Oktober mendatang. Edi ingin agar kegiatan digelar sederhana namun tidak mengurangi makna hari jadi.

“Misalnya tahun sebelumnya banyak kegiatan seremonial, seperti arakan pengantin, jepin massal, dan lainnya. Itu sementara kita tahan dulu sebagai upaya efisiensi,” paparnya.

Edi menambahkan, penghematan belanja pada kegiatan seremonial akan dialihkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dasar, layanan publik, serta program-program yang berdampak langsung pada masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, pengendalian inflasi, dan penataan kota.

“Efisiensi ini bukan berarti mengurangi semangat kebersamaan atau identitas budaya, melainkan mengutamakan kebutuhan yang lebih mendesak bagi masyarakat,” tegasnya.

Wali Kota Edi menerangkan, langkah ini juga sebagai bentuk sinergi bersama pemerintah pusat dalam menjaga fiskal tetap sehat. Ia optimis, apabila semua program pemerintah fokus mendorong kemakmuran warga, maka kemajuan akan cepat diraih.

“Percepatan program pemerintah bagi warga ini semata-mata menuju cita-cita Indonesia Emas 2045,” tutupnya. (kominfo/prokopim)

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, mendorong keterbukaan informasi di lingkup perangkat daerah jajaran Pemerintah Kota Pontianak. Ia meminta setiap dinas lebih cepat tanggap dalam merespons keluhan maupun aduan dari masyarakat.

“Masing-masing OPD harus aktif, fungsikan kehumasan. Sekarang sudah bisa manfaatkan media sosial dengan mudah, jadi jangan menunggu arahan atasan terlebih dahulu untuk menyelesaikan persoalan di lapangan,” ujarnya, di Kantor Wali Kota, Selasa (26/8/2025).

Menurut Edi, respons cepat akan memberikan rasa percaya publik terhadap kinerja pemerintah daerah. Selama persoalan yang diadukan masyarakat tersebut sesuai dengan tugas kedinasan, ia menegaskan agar segera ditindaklanjuti.

“Kelengkapan administrasi bisa menyusul. Intinya harus untuk masyarakat, jadi tidak perlu khawatir,” paparnya.

Edi menambahkan, pola komunikasi yang terbuka dan responsif menjadi kunci keberhasilan pelayanan publik. Ia berharap setiap OPD tidak hanya menunggu laporan resmi, tetapi juga aktif memantau dinamika di lapangan, termasuk memanfaatkan kanal digital.

Ia juga mengingatkan agar setiap perangkat daerah memberikan penjelasan yang jelas dan transparan kepada masyarakat terkait proses penyelesaian masalah. Dengan begitu, warga merasa dihargai dan dilibatkan.

Selain itu, Edi mengapresiasi beberapa OPD yang dinilainya telah aktif berinteraksi dengan masyarakat melalui berbagai kanal informasi. Ia berharap langkah tersebut dapat menjadi contoh bagi dinas lainnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan.

“Sekarang era serba cepat. Pemerintah dituntut adaptif, tidak boleh lamban. Dengan begitu masyarakat bisa merasakan langsung kehadiran pemerintah dalam menyelesaikan persoalan mereka,” pungkasnya. (kominfo/prokopim)

PONTIANAK – Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, mengukuhkan Sidig Handanu sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Pontianak, yang sebelumnya bernama Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda). Perubahan nomenklatur ini memerlukan penyesuaian pada jajaran di bawahnya.

Selain itu, Bahasan juga melantik 24 pejabat lain yang terdiri atas 8 pejabat administrator, 1 pejabat pengawas, 13 kepala sekolah, serta 2 kepala puskesmas. Kepada pejabat yang baru dilantik, Wawako berpesan agar aparatur sipil negara (ASN) lebih proaktif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Ia mengingatkan supaya pejabat tidak menunggu keluhan warga atau viral di media sosial sebelum bertindak, terutama dalam menghadapi bencana, pelayanan kesehatan, maupun masalah sosial.

“ASN sudah mendeklarasikan diri siap mengabdi kepada masyarakat, maka harus cepat tanggap dan tidak banyak mengeluh,” ujarnya usai pelantikan dan pengambilan sumpah di Aula SSA Kantor Wali Kota, Senin (25/8/2025).

Pada sektor kesehatan, Bahasan menegaskan pasien darurat harus segera ditangani tanpa dipersulit urusan administrasi. Ia juga menyoroti aturan klaim BPJS Kesehatan yang mewajibkan suhu tubuh 40 derajat sebagai syarat rawat inap, yang dianggap merugikan peserta.

“Hingga kini, kepesertaan BPJS Kesehatan di Pontianak telah mencapai 98 persen. Pemerintah kota juga mengalokasikan Rp56 miliar untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat,” imbuhnya.

Wawako Bahasan mengajak seluruh ASN meningkatkan dedikasi, loyalitas, dan kinerja. Evaluasi berkala akan dilakukan dengan menitikberatkan pada kompetensi dan kualitas pelayanan.

“Masyarakat harus merasa puas dengan pelayanan pemerintah kota,” tutupnya. (kominfo/prokopim)