Berita

Rakernas XVIII APEKSI 

MEDAN – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyuarakan aspirasi dan keresahan kota-kota di Kalimantan di forum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2026. Menurutnya, suara daerah harus diperjuangkan secara kolektif agar mendapat perhatian serius di tingkat nasional.

“Ini bukan hanya suara satu kota, tetapi suara bersama kota-kota di Kalimantan yang menghadapi tekanan fiskal, beban pelayanan publik, dan tantangan pembangunan yang semakin kompleks,” ujarnya dalam rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII APEKSI 2026 di Medan, Rabu (1/7/2026) malam.

Salah satu poin utama yang disuarakan adalah perlunya keadilan fiskal dalam alokasi Transfer Keuangan Daerah dalam APBN. Pemerintah pusat diminta mempertimbangkan kontribusi daerah, luas wilayah, tingkat kebutuhan pelayanan, serta karakteristik masing-masing kota dalam menentukan besaran transfer. Selama ini pemerintah kota dituntut meningkatkan pelayanan publik, namun tidak diimbangi dengan kapasitas fiskal yang memadai.

“Daerah terus diminta meningkatkan pelayanan, tetapi kemampuan fiskalnya terbatas. Karena itu, kebijakan transfer keuangan harus lebih adil dan berpihak pada kondisi riil daerah,” kata Edi yang juga selaku Ketua Komwil V APEKSI Regional Kalimantan ini.

Ia juga mendorong penguatan Dana Bagi Hasil, pemulihan fungsi Dana Alokasi Khusus fisik, serta evaluasi formula Dana Alokasi Umum agar lebih mencerminkan kondisi perkotaan. Termasuk indeks kemahalan konstruksi, tekanan urbanisasi, dan beban pelayanan.

Isu kesehatan juga menjadi perhatian, khususnya terkait pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional dan kebijakan Universal Health Coverage. Pemerintah pusat diminta meninjau ulang kebijakan yang berpotensi menambah beban fiskal daerah.

“Urusan kesehatan adalah kebutuhan dasar masyarakat. Tapi skema pembiayaannya harus adil, jangan sampai daerah semakin terbebani,” jelasnya.

Selain itu, kota-kota di Kalimantan juga meminta evaluasi terhadap kebijakan batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen dari APBD yang direncanakan berlaku pada 2027. Kebijakan tersebut dinilai perlu mempertimbangkan kondisi riil daerah, termasuk struktur pegawai dan konsekuensi pengangkatan PPPK.

Dalam konteks pembangunan IKN, Edi menegaskan pentingnya pemerataan manfaat bagi seluruh kota di Kalimantan, tidak hanya wilayah penyangga langsung. Ia mendorong penguatan konektivitas, logistik, tenaga kerja, hingga sektor ekonomi agar kota-kota lain turut merasakan dampak positif pembangunan nasional tersebut.

“Kami ingin pembangunan IKN menjadi peluang bersama, bukan hanya untuk wilayah tertentu. Kota-kota di Kalimantan harus menjadi bagian dari ekosistemnya,” ungkapnya.

Untuk itu, Komwil V APEKSI mendorong percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas, seperti peningkatan jalan Trans-Kalimantan, studi jalan tol, pembangunan jaringan kereta api, peningkatan rute penerbangan, serta perluasan jaringan telekomunikasi.

Selain infrastruktur, isu ketahanan energi juga disoroti. Pemerintah pusat diminta mengevaluasi kebijakan pengurangan kuota BBM di Kalimantan serta memastikan distribusi yang sesuai kebutuhan daerah.

Edi berharap, aspirasi kota se Kalimantan di forum APEKSI nasional dapat menjadi pintu masuk bagi pemerintah pusat untuk lebih memahami kondisi daerah dan merumuskan kebijakan yang lebih berpihak.

“Kami membawa harapan masyarakat Kalimantan. Keresahan ini harus sampai ke pusat, agar kebijakan nasional benar-benar menjawab kebutuhan daerah,” pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Pontianak menggelar Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah (SIPEDE) bertema Pemuda Digital: Agen Informasi dan Edukasi bagi Masyarakat di Rumah Budaya Kampung Bangka, Kecamatan Pontianak Tenggara, Senin (29/6/2026). Kegiatan ini bertujuan mendorong peran generasi muda sebagai penyebar informasi positif dan pelopor literasi digital di lingkungan masyarakat.

Plh Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Diskominfo Kota Pontianak, Muhammad Suryadin, mengatakan pemuda memiliki peran strategis dalam pembangunan komunikasi publik karena dekat dengan teknologi dan mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan digital.

“Pemuda memiliki kemampuan untuk menjangkau masyarakat melalui berbagai platform digital. Kehadiran para peserta hari ini merupakan bentuk komitmen bersama dalam memperkuat peran masyarakat sebagai bagian penting dalam komunikasi publik di Kota Pontianak,” ujarnya.

Ia berharap kegiatan tersebut dapat melahirkan generasi muda yang tidak hanya aktif menggunakan media digital, tetapi juga mampu menjadi penyebar informasi yang positif, edukatif, dan bertanggung jawab.

“Pemuda di Kota Pontianak diharapkan dapat menjadi penghubung informasi antara pemerintah dan masyarakat sekaligus menjadi pelopor literasi digital di lingkungan masing-masing,” tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Kecamatan Pontianak Tenggara, Tegguh Yuliarto, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan yang dinilai memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan pemahaman mengenai informasi dan komunikasi digital.

Ia menyampaikan terima kasih kepada Diskominfo Kota Pontianak yang telah menyelenggarakan kegiatan tersebut di wilayah Kecamatan Pontianak Tenggara.

“Kami berharap ilmu yang diperoleh peserta dapat disebarluaskan kepada keluarga, tetangga, dan lingkungan sekitar sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” katanya.

Melalui kegiatan SIPEDE ini, Pemerintah Kota Pontianak berharap masyarakat, khususnya generasi muda, semakin aktif dalam menyebarkan informasi yang benar, menangkal hoaks, serta mendukung terciptanya ekosistem digital yang sehat dan bertanggung jawab. (Kominfo)

Upacara Peringatan Hari Berkabung Daerah

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengajak seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak untuk meneladani semangat perjuangan para pendahulu dalam memperingati Hari Berkabung Daerah Kalimantan Barat Tahun 2026. Hal itu disampaikannya usai upacara Hari Berkabung Daerah Kalimantan Barat yang diperingati setiap tanggal 28 Juni. Peringatan tersebut menjadi momentum mengenang kekejaman penjajahan Jepang terhadap masyarakat Kalimantan Barat, termasuk peristiwa Mandor yang menewaskan banyak tokoh, cendekiawan, pemimpin daerah, hingga masyarakat sipil.

Menurutnya, masih banyak masyarakat, termasuk generasi sekarang, yang belum sepenuhnya memahami sejarah Hari Berkabung Daerah. Karena itu, peringatan ini tidak boleh hanya menjadi agenda seremonial, tetapi harus menjadi ruang untuk mengingat kembali pengorbanan para pejuang dan korban kekejaman penjajah.

“Tentunya masih banyak yang saya yakin belum paham dan belum mengetahui yang sebenar-benarnya peristiwa tersebut. Kita tahunya ada pembantaian di Mandor, bahkan ribuan orang,” ujarnya dalam Upacara Peringatan Hari Berkabung Daerah di halaman Kantor Wali Kota Pontianak, Senin (29/6/2026) pagi.  

Ia menjelaskan, pada masa pendudukan Jepang tahun 1941 hingga 1945, banyak tokoh Kalimantan Barat ditangkap, dibawa, dan dieksekusi. Peristiwa itu menjadi bagian kelam sejarah daerah yang perlu terus dikenalkan kepada generasi muda.

“Banyak tokoh Kalbar, cendekiawan, pemimpin daerah ditangkap dan dibawa ke Mandor. Ada yang dipancung, ditembak, intinya dibunuh,” katanya.

Edi mengaku pernah berkunjung langsung ke Mandor dan melihat sejumlah makam massal yang berada di kawasan hutan. Menurutnya, kunjungan itu memberi gambaran kuat bahwa peristiwa tersebut bukan sekadar cerita, melainkan sejarah nyata yang meninggalkan luka mendalam bagi masyarakat Kalimantan Barat.

“Saya tahun kemarin hadir di sana, melihat beberapa makam massal di Mandor,” ungkapnya.

Karena itu, ia menilai perlu ada upaya bersama untuk menggali, mencatat, dan merawat kembali sejarah para korban. Terlebih, banyak keturunan dari tokoh dan masyarakat yang menjadi korban masih hidup hingga saat ini.

“Tentu ini perlu juga kita lakukan upaya-upaya, khususnya para tokoh di Kota Pontianak. Karena anak keturunannya masih ada,” jelasnya.

Edi mendorong organisasi perangkat daerah terkait untuk ikut mengambil peran, terutama dalam penelusuran sejarah, pendataan, dokumentasi, dan literasi publik mengenai peristiwa tersebut. Menurutnya, sejarah lokal harus dirawat agar tidak hilang dari ingatan generasi penerus.

Ia menggambarkan, kondisi Pontianak pada masa pendudukan Jepang sangat berbeda dengan sekarang. Saat itu, jumlah penduduk masih sedikit, permukiman belum sepadat hari ini, dan kota masih menyerupai kawasan kampung dengan infrastruktur terbatas. Karena itu, para tokoh masyarakat mudah dikenali dan menjadi sasaran.

“Kita bayangkan tahun 1941 Kota Pontianak seperti apa. Penduduknya mungkin belum sampai 100 ribu, jalan juga masih banyak jalan tanah. Jadi mencari orang waktu itu lebih mudah,” tuturnya.

Menurut Edi, mengenang Hari Berkabung Daerah berarti mengambil nilai perjuangan, pengorbanan, keberanian, dan persatuan dari para pendahulu. Nilai-nilai itu harus diterapkan dalam kehidupan hari ini, terutama dalam membangun daerah dan menghadapi berbagai persoalan masyarakat.

Ia menegaskan, perjuangan masa kini tidak lagi dilakukan dengan mengangkat senjata, melainkan melalui kerja nyata mengisi kemerdekaan. ASN, perangkat daerah, dan seluruh elemen masyarakat harus ikut berperan dalam mengatasi kemiskinan, pengangguran, persoalan pendidikan, kesehatan, keterlantaran, hingga berbagai masalah sosial lainnya.

“Semangat para pahlawan harus menggugah hati kita untuk berpartisipasi menghadapi berbagai persoalan masyarakat,” katanya.

Edi juga mengajak seluruh jajaran Pemkot Pontianak untuk menjaga persatuan dan tidak mudah terprovokasi. Menurutnya, semangat patriotisme dan nasionalisme akan tumbuh kuat apabila nilai persatuan, gotong royong, dan kepedulian terus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

“Mari kita rapatkan barisan untuk membangun daerah, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mendukung program pemerintah melalui sinergitas yang kuat,” pungkasnya. (prokopim)

Wamentan Panen Lidah Buaya

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mendampingi Wakil Menteri Pertanian RI Sudaryono meninjau sekaligus memanen lidah buaya atau aloe vera di kawasan pertanian Pontianak Utara, Minggu (28/6/2026). Kunjungan tersebut menjadi perhatian penting bagi penguatan sektor pertanian perkotaan di Kota Pontianak.

Edi mengatakan, kehadiran Wakil Menteri Pertanian menjadi penyemangat bagi petani lidah buaya di Pontianak. Dalam kunjungan itu, Wamentan tidak hanya melakukan panen bersama, tetapi juga memberikan motivasi dan bantuan peralatan pertanian kepada para petani. Menurut Edi, sektor pertanian di Kota Pontianak memiliki tantangan besar karena keterbatasan lahan. Sebagian besar wilayah kota sudah terbangun, sehingga lahan pertanian yang masih produktif perlu dijaga, terutama di kawasan Pontianak Utara.

“Kita terbatas, karena lahan pertanian di kota ini sudah banyak terbangun. Tapi yang ada di utara ini tetap kita jaga,” katanya.

Ia menjelaskan, kawasan Pontianak Utara memiliki karakter lahan gambut yang sesuai untuk pengembangan komoditas hortikultura tertentu, termasuk lidah buaya. Saat ini, lahan yang sudah ditanami aloe vera mencapai sekitar 12 hektare, sementara total lahan hortikultura di Kota Pontianak sekitar 370 hektare.

“Di utara ini lahan gambut dan cocok untuk itu. Sekarang yang ditanam aloe vera ada sekitar 12 hektare. Totalnya ada sekitar 370 hektare untuk hortikultura,” jelasnya.

Edi menegaskan, kawasan pertanian tersebut akan terus dipertahankan sebagai penyuplai hasil hortikultura dan pertanian produktif di Kota Pontianak. Menurutnya, meskipun Pontianak dikenal sebagai kota jasa dan perdagangan, sektor pertanian perkotaan tetap memiliki nilai strategis bagi ekonomi masyarakat.

Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian RI Sudaryono menilai Kalimantan Barat memiliki potensi pertanian yang besar. Selain program cetak sawah untuk tanaman pangan seperti padi dan jagung, daerah ini juga memiliki potensi hortikultura yang dapat terus dikembangkan.

Ia menyebut kebun lidah buaya di Kota Pontianak sebagai potensi yang baik. Namun, menurutnya, pengembangan komoditas tersebut tetap perlu diikuti dengan kepastian pasar agar dapat memberi nilai ekonomi yang lebih besar bagi petani.

“Di Kota Pontianak ini ada kebun aloe vera atau lidah buaya. Ini saya kira bagus, tinggal kita cek nanti pasarnya ke mana,” katanya.

Sudaryono juga menegaskan, Kementerian Pertanian siap mendukung petani di Kalimantan Barat. Ia menyebut arahan Presiden jelas, yakni memperkuat swasembada, menjaga stok produksi pangan, dan memastikan petani semakin sejahtera.

“Intinya titip kawan-kawan petani semua di Kalimantan Barat. Kalau perlu apa pun, kita siapkan. Visi Presiden jelas, bagaimana swasembada, punya stok produksi pangan yang cukup, dan petani harus sejahtera,” pungkasnya. (prokopim)