,
menampilkan: hasil
Wako Edi Dorong Produk Lokal Tembus Pasar Lebih Luas
Gelar UMKM 18-22 November 2026
PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mendorong pengusaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk terus meningkatkan kualitas, inovasi, serta daya saing produk lokal agar mampu menjangkau pasar yang lebih luas. UMKM memiliki peran strategis dalam menggerakkan perekonomian daerah, terutama melalui penciptaan lapangan kerja dan pengembangan produk-produk unggulan yang memiliki ciri khas Kota Pontianak.
“Produk UMKM kita harus terus berkembang, baik dari sisi kualitas, inovasi maupun kemasan, sehingga mampu bersaing dengan produk-produk lain dan diterima oleh pasar yang lebih luas,” ujarnya saat membuka Gelar UMKM 2026 di Ayani Megamal Pontianak, Rabu (18/11/2026).
Menurutnya, Kota Pontianak memiliki potensi besar dalam pengembangan produk kuliner, kriya, fesyen, dan berbagai produk kreatif lainnya. Potensi tersebut perlu didukung dengan kemampuan pelaku usaha membaca kebutuhan pasar, menjaga konsistensi kualitas, serta menghadirkan produk yang memiliki nilai tambah. Ia juga mendorong agar produk lokal semakin banyak mendapat tempat di pusat perbelanjaan dan pasar modern. Dengan demikian, pelaku UMKM tidak hanya bergantung pada penjualan dalam kegiatan pameran, tetapi juga memiliki akses pemasaran yang berkelanjutan.
“Harapannya, kegiatan seperti ini tidak hanya menjadi ajang promosi, tetapi juga membuka peluang usaha dan memperluas jaringan pemasaran bagi pelaku UMKM,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan (Diskumdag) Kota Pontianak, Ibrahim, menjelaskan bahwa Gelar UMKM 2026 diselenggarakan pada 18 hingga 22 November 2026 di Ayani Megamal Pontianak. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya Pemerintah Kota Pontianak dalam memfasilitasi promosi sekaligus meningkatkan penjualan produk UMKM.
Produk yang ditampilkan mencakup sektor kriya, fesyen, serta pangan olahan yang dihasilkan pelaku usaha lokal. Melalui kegiatan ini, masyarakat dapat mengenal sekaligus membeli berbagai produk unggulan UMKM Pontianak secara langsung.
Ibrahim menambahkan, penguatan UMKM tidak hanya dilakukan melalui penyediaan ruang promosi, tetapi juga dengan mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam kegiatan usaha. Pelaku UMKM diharapkan semakin terbiasa menggunakan transaksi nontunai melalui QRIS serta memanfaatkan platform perdagangan elektronik atau e-commerce untuk memperluas jangkauan konsumen.
Selain kegiatan pameran dan penjualan, Gelar UMKM 2026 turut diramaikan dengan sejumlah agenda pendukung, seperti talkshow, hiburan, dan kuis untuk menarik kunjungan masyarakat.
“Kami berharap kegiatan ini dapat meningkatkan transaksi penjualan sekaligus memberikan pengalaman bagi pelaku UMKM untuk terus mengembangkan kualitas produk dan strategi pemasarannya,” jelas Ibrahim.
Kegiatan yang didukung melalui APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2026 tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat ekosistem usaha mikro dan meningkatkan daya saing produk lokal.
“Kalau produk lokal semakin berkualitas dan masyarakat ikut mendukung dengan membeli produk UMKM, tentu dampaknya akan kembali kepada perekonomian Kota Pontianak,” pungkasnya. (prokopim)
Diskominfo Perkuat Pengelolaan Website dan Kemampuan Menulis Berita KIM
PONTIANAK – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Pontianak membekali pengelola Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) dengan keterampilan mengelola website dan menulis berita melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Website KIM Kota Pontianak, Rabu (18/11/2026). Kegiatan ini diikuti perwakilan delapan KIM untuk mengoptimalkan pemanfaatan website sebagai sarana penyebarluasan informasi pemerintah dan aktivitas komunitas.
Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Kota Pontianak, Vivi Salmiarni, mengatakan Bimtek tersebut menjadi ruang bagi para pengelola KIM untuk belajar lebih mendalam mengenai fitur-fitur website sekaligus berdiskusi tentang teknik penulisan berita yang baik dan benar.
“Diskominfo memfasilitasi para pengelola website KIM untuk belajar lebih mendalam terkait berbagai fitur yang tersedia di website. Selain itu, kami juga membekali peserta melalui diskusi mengenai penulisan berita yang baik dan benar,” ujarnya.
Vivi menjelaskan, website KIM yang difasilitasi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung peran KIM sebagai mitra pemerintah dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
Menurutnya, KIM memiliki peran penting dalam membantu penyampaian informasi yang baik dan benar dari pemerintah kepada masyarakat. Namun, peran tersebut tidak terbatas pada diseminasi informasi pemerintahan, melainkan juga mencakup publikasi berbagai aktivitas dan program yang dijalankan komunitas.
“Informasi mengenai kegiatan komunitas, program sosial, pemberdayaan masyarakat, hingga pengumuman kegiatan dapat dipublikasikan melalui website KIM. Dengan demikian, website dapat menjadi ruang dokumentasi sekaligus media informasi yang menjangkau masyarakat lebih luas,” ungkap Vivi.
Vivi menambahkan, kemampuan menulis berita menjadi salah satu keterampilan penting yang perlu dimiliki pengelola KIM agar berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan dapat terdokumentasi dan dipublikasikan secara baik.
“KIM sebagai mitra pemerintah akan semakin optimal dalam menjalankan perannya apabila memiliki kemampuan menulis berita dan mempublikasikannya ke khalayak,” tutupnya. (kominfo)
Pemkot Siapkan Sistem Tiang dan Ducting Penataan Kabel
Diskominfo Tertibkan Kabel FO Sepanjang Jalan Ayani
PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Pontianak terus berupaya menata jaringan kabel fiber optik (FO) dan kabel utilitas lainnya yang selama ini terlihat semrawut di sejumlah ruas jalan. Untuk mendukung penataan tersebut, Pemkot Pontianak telah menganggarkan pembangunan sistem tiang dan ducting pada 2027. Ducting adalah sistem saluran atau jalur khusus untuk menempatkan dan melindungi kabel-kabel utilitas, seperti kabel fiber optik, telekomunikasi, listrik, dan jaringan lainnya agar tertata rapi dan tidak semrawut.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, penataan kabel yang melibatkan jaringan fiber optik, kabel milik PLN, serta jaringan utilitas lainnya akan terus dilakukan secara bertahap.
Menurutnya, kegiatan penertiban dan perapian kabel yang dilaksanakan saat ini merupakan bagian dari upaya menciptakan tata kota yang lebih tertib dan nyaman.
“Penataan kabel-kabel fiber optik, kabel milik PLN, dan jaringan lainnya akan tetap kita lakukan. Hari ini kegiatan dilanjutkan dengan penertiban untuk perapian dan penataannya,” ujarnya, Rabu (18/11/2026).
Edi menjelaskan, pembangunan sistem tiang dan ducting yang telah dianggarkan pada 2027 diharapkan menjadi solusi jangka panjang dalam mengatur jaringan kabel di Kota Pontianak.
Melalui sistem tersebut, kabel-kabel utilitas diharapkan dapat tertata lebih rapi sehingga tidak lagi mengganggu estetika kota maupun menimbulkan kesan kumuh akibat jaringan kabel yang semrawut.
Selain aspek keindahan kota, penataan kabel juga bertujuan menjaga fungsi infrastruktur drainase. Keberadaan kabel yang melintang atau berada di dalam parit berpotensi menghambat aliran air apabila tidak ditata dengan baik.
“Kita berharap dengan adanya penataan dan koordinasi yang baik, kabel-kabel ini bisa lebih teratur dan tidak mengganggu pemandangan. Kalau berada di parit, jangan sampai menyumbat saluran air,” jelasnya.
Edi menambahkan, koordinasi dengan pihak-pihak terkait menjadi hal penting dalam pelaksanaan penataan tersebut agar pembagian kewenangan dan tanggung jawab masing-masing pengelola jaringan dapat diperjelas.
Dengan demikian, penataan jaringan kabel di Kota Pontianak dapat berjalan lebih terarah, sekaligus mendukung terciptanya lingkungan perkotaan yang tertib, bersih, dan nyaman.
Sekretaris Diskominfo Kota Pontianak, Yopie Indra Pribadi, mengatakan penataan jaringan kabel tersebut telah memasuki tahap kedua. Sebelumnya, kegiatan serupa telah dilaksanakan di kawasan sekitar Jalan Ahmad Yani.
Pada tahap kedua, penataan menyasar tiga ruas lokasi, yakni kawasan Jalan Ahmad Yani, tepatnya di depan Bank Mandiri depan Palapa, Jalan Media, serta ruas jalan di depan kawasan Tanjung Sari hingga Taman Sepeda.
"Tujuan penataan ini agar Kota Pontianak lebih tertib dalam penataan jaringan kabel FO. Dengan demikian, wajah kota terlihat lebih estetis dan tidak lagi semrawut seperti kondisi sebelumnya," terangnya usai memimpin tim penertiban dan penataan kabel FO di lokasi.
Menurut Yopie, penataan jaringan kabel menjadi salah satu upaya pemerintah kota dalam memperhatikan keindahan tata ruang perkotaan, terutama di kawasan jalan protokol seperti Jalan Ahmad Yani.
Ia menjelaskan, sebelum kegiatan dilaksanakan, Diskominfo telah berkoordinasi dengan para penyedia layanan internet melalui rapat dan penyampaian informasi mengenai titik-titik lokasi yang menjadi sasaran penataan.
Yopie menegaskan, kegiatan tersebut tidak berhenti pada tahap kedua. Penataan jaringan kabel akan terus dilanjutkan sebagai bagian dari komitmen pemerintah kota dalam mewujudkan infrastruktur telekomunikasi yang tertib tanpa mengabaikan estetika lingkungan.
"Kegiatan ini akan terus berlanjut. Sesuai dengan tugas dan fungsi Diskominfo, kami ingin memastikan bahwa aspek estetika kota juga menjadi perhatian, termasuk penataan kabel-kabel jaringan milik ISP yang selama ini terlihat semrawut," imbuhnya.
Selain penataan kabel yang sudah terpasang, Yopie juga mengingatkan para penyedia layanan internet agar mematuhi ketentuan perizinan sebelum melakukan pemasangan jaringan baru. Koordinasi dengan instansi terkait, termasuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), perlu dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pasalnya, dalam pelaksanaan penataan, pihaknya masih menemukan adanya jaringan kabel milik penyedia layanan internet yang telah terpasang tanpa dilengkapi perizinan.
Karena itu, ia mengimbau seluruh provider agar tidak hanya berorientasi pada perluasan layanan kepada konsumen, tetapi juga memperhatikan kerapian pemasangan jaringan dan keindahan lingkungan.
"Kami mengimbau kepada seluruh penyedia layanan internet agar dalam melakukan pemasangan kabel tetap memperhatikan aspek estetika. Jangan hanya berorientasi pada penyediaan layanan kepada konsumen, tetapi juga harus memperhatikan kerapian dan keindahan kota," tutupnya. (kominfo/prokopim)
Pemkot dan DPRD Sepakati Program Pembentukan Perda 2027
PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak bersama DPRD Kota Pontianak menyepakati Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman dalam rapat paripurna DPRD Kota Pontianak, sebagai langkah awal penyusunan regulasi yang menjadi prioritas pembangunan daerah tahun mendatang.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, Propemperda merupakan instrumen perencanaan pembentukan peraturan daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Melalui program tersebut, pemerintah daerah dan DPRD menentukan prioritas rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang akan dibahas dalam satu tahun.
"Program pembentukan peraturan daerah disusun berdasarkan prioritas kebutuhan daerah terhadap suatu regulasi. Karena itu, perencanaannya harus dilakukan secara matang agar peraturan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat," ujarnya dalam Penandatanganan Nota Kesepahaman di Ruang Rapat Paripurna DPRD Pontianak, Rabu (18/11/2026).
Edi menjelaskan, penyusunan Propemperda merupakan amanat peraturan perundang-undangan, di antaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Program tersebut juga harus ditetapkan sebelum pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurutnya, pemerintah daerah dan DPRD memiliki peran yang setara dalam menjalankan fungsi pembentukan peraturan daerah. Oleh sebab itu, diperlukan kesamaan pandangan dan kerja sama yang baik agar setiap regulasi yang disusun sesuai dengan ketentuan hukum serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
"Eksekutif dan legislatif memiliki tujuan yang sama, yakni menghasilkan peraturan daerah yang baik, sesuai kaidah hukum, serta memberikan kepastian dan kesamaan penafsiran dalam pelaksanaannya," katanya.
Penyusunan Propemperda juga bertujuan memberikan gambaran objektif mengenai kebutuhan regulasi daerah sekaligus menentukan skala prioritas pembahasannya. Dengan demikian, proses pembentukan peraturan daerah diharapkan lebih terarah, berkesinambungan, dan selaras dengan agenda pembangunan Kota Pontianak. Selain menjadi landasan hukum pembangunan, Propemperda juga diarahkan untuk mempercepat pembentukan regulasi yang dibutuhkan masyarakat. Termasuk di dalamnya penyesuaian terhadap peraturan daerah yang sudah tidak relevan dengan perkembangan kondisi sosial maupun ketentuan hukum yang berlaku.
"Regulasi yang sudah tidak sesuai perlu dievaluasi agar tidak menghambat penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan," jelasnya.
Edi berharap kesepakatan Propemperda Tahun 2027 dapat memperkuat sinergi antara Pemkot Pontianak dan DPRD dalam menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas. Menurutnya, keberhasilan pembentukan peraturan daerah tidak hanya dilihat dari jumlah regulasi yang disahkan, tetapi juga manfaat dan efektivitas penerapannya.
"Melalui kebersamaan antara pemerintah daerah dan DPRD, kita berharap peraturan daerah yang dibentuk nantinya dapat memberikan kepastian hukum serta mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Pontianak," pungkasnya. (prokopim)