,
menampilkan: hasil
Perkuat Penerimaan Pajak Kendaraan, Pemkot Libatkan 31 Kolektor Kelurahan
PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak terus memperkuat upaya optimalisasi penerimaan daerah melalui Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Salah satunya dengan meningkatkan kapasitas dan koordinasi 31 kolektor yang bertugas di tingkat kelurahan agar mampu mendukung peningkatan penerimaan pajak daerah.
Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengatakan, peran kolektor kelurahan menjadi bagian penting dalam memperkuat sinergi pemerintah dengan masyarakat. Menurutnya, peningkatan penerimaan daerah perlu didukung pemahaman yang baik mengenai mekanisme perpajakan, pelayanan, serta pendekatan kepada wajib pajak.
"Mudah-mudahan melalui kegiatan ini kita bisa memaksimalkan penerimaan daerah untuk mendukung pembangunan Kota Pontianak," ujarnya saat membuka Capacity Building dan Sinergitas Kolektor Kelurahan dalam Optimalisasi Penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB Kota Pontianak di Hotel Borneo Pontianak, Kamis (12/11/2026).
Bahasan menjelaskan, penguatan kapasitas kolektor tidak hanya bertujuan meningkatkan penerimaan pajak, tetapi juga membangun koordinasi yang lebih efektif antara pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan instansi terkait. Dengan pemahaman yang sama, pelaksanaan tugas di lapangan diharapkan semakin tertib dan mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.
Ia menilai optimalisasi pajak daerah merupakan bagian dari upaya memperkuat kemandirian fiskal pemerintah daerah. Penerimaan yang diperoleh menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, serta berbagai program yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
Menurut data Badan Pendapatan Daerah Kota Pontianak, penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB sepanjang 2025 mencapai Rp124,87 miliar atau sekitar 22,92 persen dari total penerimaan pokok pajak daerah. Capaian tersebut terdiri atas Opsen PKB sebesar Rp78,26 miliar atau 114,24 persen dari target, serta Opsen BBNKB sebesar Rp46,62 miliar atau 119,94 persen dari target.
Sementara pada tahun 2026, hingga 30 Oktober, realisasi Opsen PKB tercatat Rp71,65 miliar atau 81,33 persen dari target. Adapun Opsen BBNKB mencapai Rp48,95 miliar atau 82,33 persen dari target. Secara keseluruhan, kedua jenis opsen tersebut telah menghasilkan penerimaan sekitar Rp120,60 miliar hingga akhir Oktober 2026.
Capaian itu tidak terlepas dari penerapan kebijakan opsen pajak daerah yang mulai berlaku pada 5 Januari 2025 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Melalui kebijakan tersebut, penerimaan yang sebelumnya diperoleh melalui mekanisme bagi hasil berubah menjadi penerimaan perpajakan daerah secara langsung melalui opsen.
Bahasan berharap hasil penerimaan yang telah dicapai dapat terus ditingkatkan melalui kerja sama berbagai pihak, termasuk Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Jasa Raharja, serta Bank Kalbar.
Ia menekankan pentingnya menjaga komunikasi dan koordinasi agar para kolektor memiliki pemahaman yang memadai dalam menjalankan tugas. Menurutnya, kegiatan peningkatan kapasitas juga menjadi kesempatan untuk menyamakan persepsi mengenai upaya mengoptimalkan penerimaan pajak di wilayah masing-masing.
"Harapan saya, Bapak dan Ibu yang hadir dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan, sekaligus memperkuat sinergi yang selama ini telah terbangun," katanya.
Bahasan mengingatkan, sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Barat, Pontianak memiliki tanggung jawab untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan dan penataan kota. Karena itu, dukungan penerimaan daerah yang berkelanjutan diperlukan agar berbagai program dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan masyarakat.
"Mudah-mudahan dengan sinergi yang terus terjaga, penerimaan daerah dapat semakin optimal sehingga mendukung kesejahteraan masyarakat dan pembangunan Kota Pontianak yang berkelanjutan," pungkasnya. (prokopim)
Pemkot Salurkan Bantuan Sarana Lingkungan untuk Warga Pontianak Barat
PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menyerahkan bantuan berbagai sarana dan perlengkapan untuk mendukung kegiatan masyarakat di Kecamatan Pontianak Barat. Bantuan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan anggaran daerah Tahun 2026 tersebut mencakup peralatan kebersihan lingkungan, perlengkapan kegiatan sosial, sarana pendidikan, hingga fasilitas olahraga.
Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan kepada perwakilan masyarakat Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Sungai Jawi Luar, Sungai Beliung, dan Pal Lima di Aula Kelurahan Sungai Jawi Luar, Jalan Apel, Rabu (11/11/2026).
Bahasan mengatakan, penyaluran bantuan merupakan agenda rutin pemerintah daerah untuk mendukung kebutuhan masyarakat di tingkat kelurahan. Menurutnya, barang yang diserahkan harus dimanfaatkan secara optimal dan tidak hanya disimpan atau digunakan oleh kelompok penerima tertentu.
"Ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah untuk memberikan dukungan kepada masyarakat. Saya berharap setiap bantuan yang sudah diberikan benar-benar dimanfaatkan, jangan sampai hanya disimpan dan tidak digunakan," ujarnya.
Bantuan yang disalurkan meliputi gerobak sampah, mesin pemotong rumput, tempat sampah, perlengkapan kebersihan, tenda, kursi, meja lipat, pengeras suara portabel, hingga perlengkapan pemulasaraan jenazah. Selain itu, terdapat bantuan untuk kegiatan pendidikan anak usia dini (PAUD), posyandu, PKK, dan sarana olahraga masyarakat.
Menurut Bahasan, setiap barang memiliki manfaat yang dapat dirasakan bersama apabila dikelola dengan baik. Ia mencontohkan penggunaan pengeras suara portabel yang tidak harus terbatas pada kegiatan majelis taklim, tetapi juga bisa dimanfaatkan untuk rapat RT, kegiatan warga, maupun keperluan sosial lainnya. Begitu pula dengan bantuan tenda dan kursi yang diharapkan dapat meringankan kebutuhan warga ketika mengadakan kegiatan kemasyarakatan. Bahasan mengingatkan agar pengurus RT dan RW bersama masyarakat memiliki kesepakatan mengenai penggunaan, penyimpanan, serta pemeliharaan barang.
Ia memahami bahwa pengelolaan fasilitas bersama tidak selalu mudah. Karena itu, komunikasi dan semangat kekeluargaan diperlukan agar bantuan tidak justru menimbulkan perselisihan di lingkungan warga.
"Kalau ada yang membutuhkan, tolong dibantu. Memang perlu tenaga untuk memasang, membongkar, dan menyimpan kembali. Tetapi di situlah semangat gotong royong dan kebersamaan kita," katanya.
Lebih jauh, Bahasan meminta para lurah agar responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Usulan bantuan yang disampaikan warga perlu ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran, dengan memberikan penjelasan yang terbuka apabila belum dapat dipenuhi. Ia menekankan pentingnya kejujuran dalam menyampaikan kebutuhan agar bantuan tepat sasaran dan tidak terjadi pengadaan barang yang sebenarnya sudah tersedia serta masih layak digunakan.
"Kalau memang dibutuhkan dan bisa dibantu, kita upayakan. Kalau belum bisa, sampaikan alasannya dengan baik. Yang penting jangan memberikan harapan tanpa kepastian kepada masyarakat," tuturnya.
Bahasan berharap bantuan tersebut dapat mendukung berbagai kegiatan warga, memperkuat kepedulian terhadap lingkungan, dan meringankan kebutuhan fasilitas bersama di tingkat RT maupun RW.
"Semua bantuan ini merupakan ikhtiar kita bersama. Tolong dijaga, dirawat, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan semakin mempererat silaturahmi, kebersamaan, dan semangat gotong royong masyarakat Kota Pontianak," pungkasnya. (prokopim)
Perkuat Inovasi Daerah, Pemkot Tandatangani Komitmen Bersama Kemendagri
PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menegaskan komitmennya untuk terus mendorong inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Komitmen tersebut diwujudkan melalui Penandatanganan Komitmen antara Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri dengan Gubernur serta Bupati dan Wali Kota se-Kalimantan Barat, yang dirangkai dengan pemberian plakat komitmen inovasi daerah dalam agenda Gelar Orientasi dan Apresiasi Inovasi Kalbar 2026, di Aula Garuda Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (11/11/2026).
Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menyampaikan, penguatan inovasi merupakan bagian penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Menurutnya, pemerintah daerah dituntut mampu menghadirkan terobosan yang menjawab kebutuhan masyarakat, terutama di tengah perkembangan teknologi dan semakin tingginya harapan terhadap pelayanan publik.
"Inovasi tidak harus selalu sesuatu yang besar atau membutuhkan anggaran yang tinggi. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menghadirkan cara kerja yang lebih efektif, mempermudah pelayanan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujarnya.
Bahasan menekankan pentingnya peran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), khususnya Bidang Riset dan Inovasi Daerah, sebagai ujung tombak pembinaan dan pengembangan inovasi di lingkungan Pemkot Pontianak. Menurutnya, inovasi tidak boleh berhenti pada penciptaan program baru atau keikutsertaan dalam kompetisi, tetapi harus terus dikembangkan dan dijaga keberlanjutannya agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Penguatan inovasi membutuhkan pembinaan yang terarah dan berkesinambungan. Karena itu, Bapperida melalui Bidang Riset dan Inovasi Daerah diharapkan tidak sekadar menghimpun dan mendokumentasikan inovasi dari organisasi perangkat daerah (OPD), tetapi juga aktif melakukan pendampingan, evaluasi, serta mendorong pengembangan inovasi sesuai kebutuhan masyarakat.
Menurut Bahasan, salah satu tantangan dalam pengembangan inovasi pemerintah adalah menjaga keberlanjutan program. Tidak sedikit gagasan yang muncul sebagai terobosan pada awal pelaksanaannya, tetapi membutuhkan pembinaan lebih lanjut agar dapat menjadi bagian dari sistem kerja pemerintahan.
Untuk itu, ia mendorong Bapperida membangun mekanisme pembinaan yang lebih sistematis, mulai dari identifikasi potensi inovasi, pendampingan pengembangan, pengukuran manfaat, hingga evaluasi keberlanjutan. Dengan demikian, inovasi yang telah berjalan baik dapat terus diperkuat dan berpeluang diterapkan pada perangkat daerah lainnya.
"Inovasi jangan hanya muncul ketika ada perlombaan atau penilaian. Setelah mendapatkan penghargaan, programnya harus tetap berjalan. Bahkan, kalau terbukti efektif, bisa dikembangkan dan diterapkan di OPD lain," tegasnya.
Bahasan menilai setiap perangkat daerah memiliki peluang menghadirkan terobosan, baik melalui penyederhanaan prosedur pelayanan, pemanfaatan teknologi, peningkatan efisiensi kerja, maupun pengembangan program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Ia menekankan bahwa sebuah inovasi tidak selalu harus berbentuk aplikasi digital atau membutuhkan anggaran besar. Perbaikan sederhana yang mampu mempercepat pelayanan, mengurangi prosedur berbelit, atau meningkatkan kepuasan masyarakat juga merupakan bentuk inovasi yang patut dikembangkan.
Dalam kesempatan tersebut, Bahasan turut menyambut baik komitmen bersama BSKDN Kemendagri dalam memperkuat ekosistem inovasi daerah. Ia berharap kerja sama tersebut membuka peluang pendampingan, peningkatan kapasitas aparatur, serta pertukaran praktik baik antarpemerintah daerah di Kalimantan Barat.
"Kita ingin seluruh perangkat daerah memiliki semangat berinovasi. Bapperida harus mampu menggerakkan, membina, dan menjaga kesinambungan inovasi tersebut, sehingga tidak bergantung pada pergantian pejabat atau pelaksana program," ungkapnya.
Ia berharap penandatanganan komitmen inovasi daerah menjadi momentum untuk memperkuat budaya kerja yang kreatif, kolaboratif, dan berorientasi pada penyelesaian masalah.
"Penghargaan tentu menjadi motivasi, tetapi yang lebih penting adalah keberlanjutan inovasi. Kita ingin inovasi menjadi budaya kerja di seluruh OPD, bukan sekadar kegiatan sesaat. Pada akhirnya, masyarakatlah yang harus merasakan manfaatnya," pungkasnya. (prokopim)
Sepanjang 2026, Jaminan dan Asuransi Kematian ASN Pontianak Tersalurkan Rp1,5 Miliar
PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak bersama PT Taspen dan Bank Mandiri Taspen sepanjang tahun 2026 telah memfasilitasi pembayaran hak asuransi dan jaminan kematian kepada ahli waris ASN dengan total mencapai Rp1,5 Miliar. Hak tersebut telah disalurkan kepada 12 penerima, yang terdiri atas Asuransi Kematian Sendiri sebesar Rp903.252.900, Jaminan Kematian sebesar Rp594.265.500, serta Asuransi Kematian Pasangan sebesar Rp18 juta.
Salah satu penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono kepada ahli waris almarhum Suradi, PNS Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak, saat upacara peringatan Hari Pahlawan di Halaman Kantor Wali Kota Pontianak, Selasa (10/11/2026). Penyerahan turut didampingi Branch Manager PT Taspen dan Kepala Cabang Bank Mandiri Taspen Pontianak.
Wali Kota Edi mengatakan, penyaluran tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan hak-hak ASN yang meninggal dunia dapat segera diterima keluarga yang ditinggalkan.
“Ini adalah hak yang memang harus diterima oleh ahli waris. Pemerintah berkewajiban memastikan prosesnya mudah, tidak berbelit dan dapat diterima tepat waktu,” ujarnya.
Menurutnya, jumlah yang telah dibayarkan sepanjang tahun ini menunjukkan pentingnya pelayanan yang terintegrasi antara pemerintah daerah dengan PT Taspen dan Bank Mandiri Taspen.
“Kalau kita lihat akumulasinya sudah lebih dari Rp1,5 miliar. Yang terpenting bukan hanya nilainya, tetapi bagaimana hak itu benar-benar sampai kepada keluarga yang berhak pada saat mereka membutuhkan,” katanya.
Penyaluran tersebut menjadi bagian dari program Jemput Layanan ASN Meninggal Dunia, hasil kerja sama Pemkot Pontianak melalui BKPSDM, PT Taspen dan Bank Mandiri Taspen. Melalui program itu, proses administrasi dan pengurusan hak ASN yang meninggal dunia dilakukan secara lebih terkoordinasi sehingga ahli waris tidak harus menghadapi prosedur yang panjang dalam kondisi berduka.
“Ketika keluarga sedang mengalami kedukaan, jangan sampai mereka justru dibebani dengan urusan administrasi yang rumit. Pemerintah harus hadir untuk membantu,” jelas Edi.
Ia menilai pelayanan kepada ASN tidak berhenti ketika yang bersangkutan telah meninggal dunia. Kepastian hak bagi keluarga menjadi bagian dari bentuk perlindungan sekaligus penghargaan atas pengabdian selama bertugas.
“Almarhum sudah memberikan pengabdian kepada pemerintah dan masyarakat. Maka hak-hak yang menjadi bagian dari perlindungan ASN harus kita pastikan diterima keluarganya,” ujarnya.
Edi berharap pola pelayanan jemput bola tersebut terus ditingkatkan agar setiap ahli waris memperoleh informasi dan pendampingan sejak awal.
“Pelayanan yang baik harus memberikan kepastian. Ini salah satu terobosan baik yang dilakukan BKPSDM Kota Pontianak dan saya harap terus ditingkatkan,” pungkasnya. (prokopim)