,
menampilkan: hasil
Pemkot Dorong Penyederhanaan Pelayanan Administrasi Pertanahan
PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak mendorong penyederhanaan pelayanan administrasi pertanahan di tingkat kecamatan dan kelurahan. Perbedaan pemahaman mengenai prosedur dan persyaratan antarinstansi menjadi salah satu persoalan yang perlu diselesaikan agar masyarakat memperoleh pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan memiliki kepastian hukum.
Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah mengatakan, pelayanan pertanahan membutuhkan kesamaan pemahaman antara pemerintah kota, Kantor Pertanahan, dan Ombudsman RI. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Pelayanan Administrasi Pertanahan di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan, di Ruang Rapat Wali Kota Pontianak, Selasa (17/11/2026).
"Kalau kita melihat dari sudut pandang masyarakat, ada tiga hal yang mereka inginkan ketika mengurus pelayanan, yaitu mudah, murah, dan cepat. Itu yang harus kita pahami sebagai penyelenggara pelayanan publik," ujarnya.
Ia menyoroti adanya persyaratan administrasi yang terkadang dianggap berlebihan oleh masyarakat. Karena itu, aparatur diminta memastikan setiap dokumen yang dipersyaratkan memiliki dasar hukum dan tujuan yang jelas.
"Jangan sampai tambahan rekomendasi atau dokumen justru membuat pelayanan menjadi panjang dan berlebihan," tegasnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak Seti Kuncoro mengungkapkan, masih terdapat bidang tanah yang telah memiliki hak, tetapi belum dapat dicocokkan secara pasti dengan lokasi fisiknya di lapangan. Kondisi tersebut menyulitkan petugas ketika harus memberikan informasi mengenai status sertifikasi tanah.
"Kalau kami menyatakan tanah itu belum bersertifikat, ternyata di kemudian hari ditemukan sertifikatnya, tentu akan menjadi persoalan. Karena itu, data harus dipastikan terlebih dahulu," jelasnya.
Seti juga menyinggung perbedaan pemahaman mengenai tahapan penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT). Menurutnya, selama ini kelurahan kerap meminta konfirmasi status sertifikasi kepada Kantor Pertanahan sebelum memproses dokumen. Padahal, informasi awal mengenai riwayat penguasaan dan kondisi tanah di wilayah setempat juga diperlukan.
"Yang mengetahui kondisi dan riwayat tanah di lapangan itu pihak kelurahan. Karena itu, perlu ada kesamaan pemahaman mengenai tahapan pelayanan dan kewenangan masing-masing," terangnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Seti mengusulkan pemetaan dan pencocokan data pertanahan secara bersama-sama. Ia juga meminta dukungan pemerintah kota dalam mendorong partisipasi masyarakat, terutama untuk memperoleh keterangan mengenai asal-usul penguasaan tanah dan bidang yang belum teridentifikasi secara spasial.
Menurutnya, keterbukaan informasi dari warga sangat diperlukan karena petugas masih menghadapi kendala dalam memperoleh keterangan saat melakukan pendataan di lapangan.
"Kami membutuhkan partisipasi masyarakat. Ketika petugas melakukan pendataan, informasi mengenai tanah yang dikuasai perlu disampaikan sesuai kondisi sebenarnya agar proses pemetaan dapat berjalan lebih baik," katanya. (prokopim)
Sepuluh Anak Pontianak Terima Bantuan Kemensos
Yusnaldi Harap Ringankan Beban Keluarga
PONTIANAK – Sebanyak 10 anak di Kota Pontianak, termasuk sahabat disabilitas anak dan anak yang membutuhkan dukungan sosial, menerima bantuan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Direktorat Anak. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Pontianak Yusnaldi di Kantor Dinas Sosial Kota Pontianak, Selasa (17/11/2026).
Yusnaldi mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap anak-anak dan keluarga yang membutuhkan dukungan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia berharap bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai kondisi masing-masing penerima.
"Mudah-mudahan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, terutama untuk memenuhi kebutuhan anak-anak dan meringankan beban keluarga," ujarnya.
Menurut Yusnaldi, bantuan sosial tidak semata-mata dinilai dari besar atau kecilnya barang yang diberikan, tetapi dari manfaat yang dirasakan penerima. Ia berharap bantuan tersebut dapat membantu keluarga dalam memberikan perawatan dan pendampingan bagi anak-anak yang membutuhkan perhatian khusus.
Yusnaldi juga mengapresiasi Dinas Sosial Kota Pontianak yang terus berupaya menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Ia berharap kerja sama dengan pemerintah pusat dapat terus diperkuat agar program bantuan sosial semakin tepat sasaran dan memberikan manfaat berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Pontianak M Akif menjelaskan, bantuan tersebut berasal dari Direktorat Anak Kementerian Sosial RI dan diberikan kepada 10 anak dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Jenis bantuan meliputi sembako, telur, susu, kasur, bantal, pakaian, seragam sekolah, mainan anak, hingga meja dan kursi khusus bagi anak penyandang disabilitas.
"Alhamdulillah, ada 10 anak warga Kota Pontianak yang menerima bantuan. Jenisnya bermacam-macam dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing anak, sehingga bantuan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka," jelasnya.
Akif menambahkan, penyaluran bantuan tersebut merupakan bagian dari kerja sama Dinas Sosial Kota Pontianak dengan Kementerian Sosial RI. Selain melalui dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pemerintah kota juga berupaya mengakses berbagai program bantuan dari pemerintah pusat untuk menjangkau warga yang membutuhkan. Ia berharap bantuan tersebut dapat menunjang kebutuhan dasar, pendidikan, dan kenyamanan anak dalam menjalani aktivitas sehari-hari.
"Bapak dan ibu harus tetap semangat dalam mengasuh dan mendampingi anak-anak. Mudah-mudahan bantuan ini bisa meringankan kebutuhan keluarga dan menambah semangat untuk terus memberikan perhatian serta dukungan bagi anak-anak," pungkasnya. (prokopim)
Bahasan Tekankan Penertiban Aset Daerah dan Pemerataan Layanan Air Bersih
PONTIANAK – Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menegaskan pentingnya penertiban aset milik pemerintah daerah dan pemerataan akses air bersih bagi masyarakat. Kedua persoalan tersebut menjadi perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak dalam pembahasan empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang telah diajukan kepada DPRD Kota Pontianak.
Empat Ranperda tersebut meliputi pencabutan aturan tentang lembaga pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan RT/RW, pengelolaan barang milik daerah, penyelenggaraan transportasi, serta penambahan penyertaan modal pemerintah daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa. Bahasan mengatakan, seluruh rancangan tersebut akan dibahas bersama DPRD agar dapat diimplementasikan sesuai kebutuhan masyarakat.
"Mudah-mudahan segera bisa dibahas dan nantinya diimplementasikan demi kepentingan masyarakat," ujarnya usai rapat Paripurna, Selasa (17/11/2026).
Khusus pengelolaan barang milik daerah, Bahasan mengungkapkan masih terdapat aset tanah milik Pemkot Pontianak yang diduga dikuasai pihak tertentu. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah untuk melakukan inventarisasi, evaluasi, dan penertiban agar aset daerah dapat dikelola secara optimal.
"Aset-aset Pemerintah Kota Pontianak ini cukup banyak. Ada juga aset tanah yang ternyata sudah diduduki oleh beberapa oknum masyarakat. Ini akan kita evaluasi, inventarisasi, dan tertibkan sesuai aturan yang berlaku," katanya.
Meski demikian, Bahasan menekankan bahwa penertiban harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan status hukum dan hak masyarakat.
"Penertiban tetap harus sesuai aturan yang berlaku. Jangan sampai upaya mengamankan aset pemerintah justru melanggar atau mengambil hak-hak warga," tegasnya.
Sementara mengenai Ranperda penambahan penyertaan modal kepada Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa, Bahasan mengatakan dukungan permodalan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan memerlukan persetujuan DPRD. Menurutnya, penguatan permodalan harus diikuti peningkatan kualitas pengolahan air baku, pelayanan kepada pelanggan, serta perluasan jaringan perpipaan yang belum merata di 29 kelurahan.
"Bagaimana pengelolaan air baku menjadi air yang layak digunakan masyarakat terus mengalami peningkatan kualitas. Akses perpipaan yang belum merata juga harus menjadi perhatian. Tujuannya tentu untuk kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat," jelasnya.
Terkait kemungkinan penyesuaian tarif air minum, Bahasan menyebut hal tersebut masih dalam tahap kajian dan telah menjadi bagian dari konsultasi publik. Ia menegaskan, kebijakan tarif harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi pelanggan, terutama keluarga berpenghasilan rendah.
"Harapan kita, masyarakat berpenghasilan rendah tidak mengalami kenaikan. Jadi harus ada klasifikasi yang mempertimbangkan kondisi masyarakat," ungkapnya.
Bahasan berharap pembahasan empat Ranperda bersama DPRD dapat menghasilkan regulasi yang memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ia menilai pengelolaan aset yang tertib dan penguatan Perumda Air Minum harus memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.
"Kalau pelayanan semakin baik dan kualitasnya meningkat, tentu masyarakat yang harus merasakan manfaatnya," pungkasnya. (prokopim)
Pemkab Mempawah Kaji Terap Akuntabilitas Kinerja ke Pontianak
PONTIANAK – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mempawah melakukan kaji terap ke Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak untuk mempelajari pengelolaan kinerja pemerintahan, manajemen risiko, serta penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Kegiatan tersebut menjadi sarana berbagi pengalaman dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.
Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah Abdul Malik mengatakan, Kota Pontianak dipilih karena dinilai memiliki sejumlah capaian positif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ia berharap jajaran perangkat daerah Mempawah dapat mempelajari strategi yang diterapkan Pemkot Pontianak untuk meningkatkan kinerja organisasi.
"Kita menggunakan pedoman dan regulasi yang sama, tetapi hasilnya bisa berbeda. Ini yang ingin kami pelajari, strategi apa yang digunakan Pemerintah Kota Pontianak sehingga kinerjanya terus meningkat," ujarnya, Senin (16/11/2026).
Abdul Malik menegaskan, keberhasilan pemerintah daerah tidak cukup diukur dari terlaksananya kegiatan atau besarnya serapan anggaran, tetapi juga dampaknya bagi masyarakat. Karena itu, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi harus saling terhubung serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Ia juga mengingatkan pentingnya ketepatan data dalam penyusunan kebijakan.
"Kalau data yang kita sampaikan salah, analisisnya juga akan salah. Kalau analisis salah, kebijakan yang dihasilkan juga bisa keliru. Karena itu, data harus menjadi perhatian serius dalam penyelenggaraan pemerintahan," jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah menyambut baik kunjungan tersebut. Menurutnya, kaji terap menjadi kesempatan untuk memperkuat kerja sama antarpemerintah daerah. Sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Barat, Pontianak memiliki tanggung jawab untuk turut mendukung kemajuan kabupaten dan kota lainnya.
"Pontianak tidak bisa membangun sendiri. Apa pun kemajuan yang dicapai kabupaten dan kota lain di Kalimantan Barat, Pontianak harus mendukung sepenuhnya. Karena secara langsung maupun tidak langsung, kemajuan daerah lain juga akan memberikan dampak bagi Kota Pontianak," katanya.
Amirullah juga menyampaikan keyakinannya terhadap kemampuan Kabupaten Mempawah untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
"Saya yakin dan percaya Mempawah bisa. Kita harus terus saling mendukung, berbagi pengalaman, dan bersama-sama mendorong kemajuan Kalimantan Barat," katanya.
Ia berharap kunjungan tersebut semakin mempererat hubungan kelembagaan antara Pemerintah Kota Pontianak dan Pemerintah Kabupaten Mempawah. Menurutnya, semangat kolaborasi harus terus dijaga karena tantangan pembangunan daerah membutuhkan kerja sama yang berkelanjutan. (prokopim)