,
menampilkan: hasil
Menjaga Ingatan Jejak Para Pejuang Kota
Ziarah Hari Pahlawan 2026
PONTIANAK – Peringatan Hari Pahlawan di Kota Khatulistiwa tak berhenti pada upacara dan tabur bunga. Di Taman Makam Sungai Bangkong, jejak perjuangan kembali ditelusuri melalui pusara orang-orang yang pada masanya mengambil bagian dalam perjalanan Pontianak dan republik.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyebut momentum Hari Pahlawan menjadi pengingat bagi generasi hari ini untuk melanjutkan perjuangan melalui kerja dan pembangunan yang memberi manfaat bagi masyarakat.
“Momentum Hari Pahlawan kita maknai dengan bekerja melanjutkan pembangunan, terutama untuk memberikan kemajuan, kemanfaatan dan kesejahteraan bagi masyarakat Kota Pontianak,” ujarnya usai berziarah, Selasa (10/11/2026).
Menurut Edi, kemerdekaan yang dinikmati hari ini lahir dari keberanian dan pengorbanan para pendahulu. Karena itu, nilai kepahlawanan tidak cukup sekadar dikenang, tetapi perlu diterjemahkan sesuai tantangan zaman.
“Kita harus terus meneladani jiwa kepahlawanan bangsa Indonesia yang sudah terbukti mampu memerdekakan bangsa ini dari penjajahan,” katanya.
Rangkaian peringatan Hari Pahlawan di Kota Pontianak turut diisi dengan ziarah ke sejumlah makam pejuang yang tersebar di kota. Selain itu, Pemkot juga menyalurkan bantuan sosial kepada sahabat disabilitas dan keluarga pahlawan. Bagi generasi muda, Edi menitipkan satu pesan penting, yakni mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk melanjutkan pembangunan bangsa.
“Tingkatkan kualitas dan kapasitas melalui pendidikan dan belajar. Generasi muda perlu sekolah, pengalaman dan pembentukan karakter karena merekalah yang akan melanjutkan pembangunan Indonesia,” pesannya.
Di Taman Makam Sungai Bangkong, ziarah membawa rombongan pada kisah Gusti Lagum Amin, Haji Abang Achmad Noor, dan Haji Muhammad Buskam Nur. Nama-nama itu tidak hanya terukir pada nisan, tetapi menyimpan bagian dari perjalanan panjang Pontianak.
Ketua Umum Dewan Harian Daerah Badan Pembudayaan Kejuangan 45 (DHD 45) Kalimantan Barat Syafaruddin Daeng Usman mengatakan, ketiga tokoh tersebut memberikan pengabdian melalui jalan masing-masing.
“Satu sama lain tidak ada yang unggul, tidak ada yang kurang. Masing-masing punya kekhasan dalam kontribusinya,” ujarnya.
Syafaruddin menuturkan, kiprah Achmad Noor berkaitan erat dengan masa awal perjalanan pemerintahan Kota Pontianak. Ia pernah menjadi bagian dari lembaga perwakilan rakyat pada masa Kota Praja Pontianak. Namun satu peninggalannya bahkan masih terlihat setiap hari hingga sekarang adalah lambang Pemerintah Kota Pontianak.
“Beliau adalah orang yang merancang lambang Kota Pontianak yang digunakan sampai pada hari ini,” kata Syafaruddin.
Haji Abang Achmad Noor juga disebut menyandang predikat Warga Kota Terhormat. Menurut Syafaruddin, penghargaan itu memiliki tempat tersendiri dalam sejarah Kota Pontianak.
Kisah berikutnya adalah Gusti Lagum Amin. Syafaruddin menyebutnya sebagai bagian dari Legion Veteran dan eksponen Angkatan 45. Pengabdiannya menjadi bagian dari generasi yang mengalami langsung masa-masa awal kemerdekaan.
Sementara Haji Muhammad Buskam Nur merupakan eksponen Angkatan 45, anggota Legion Veteran serta purnawirawan TNI Angkatan Darat. Ia mengabdikan sebagian perjalanan hidupnya sebagai prajurit.
Di antara kisah yang kembali dibuka dalam ziarah itu adalah peristiwa pengibaran Merah Putih di Pontianak sesudah Proklamasi Kemerdekaan. Syafaruddin menyebut Haji Abang Achmad Noor sebagai salah satu tokoh yang terlibat dalam pengibaran Merah Putih di Pontianak pada September 1945 bersama sejumlah pejuang lainnya.
Cerita tersebut, menurutnya, penting untuk terus dituturkan karena sejarah perjuangan di daerah memiliki banyak tokoh yang mungkin belum memperoleh ruang luas dalam ingatan masyarakat.
“Jangan berpikiran sempit tentang pejuang. Banyak orang berjuang. Tetapi ada pula pejuang Merah Putih kita yang selama ini terabaikan. Ini harus kita pikirkan dengan kedewasaan,” katanya.
Syafaruddin juga mengingatkan bahwa perhatian terhadap makam para pejuang semestinya tidak hanya muncul ketika November tiba. DHD 45 Kalimantan Barat, katanya, secara rutin melakukan ziarah. Tradisi itu menjadi cara sederhana menjaga hubungan antara generasi hari ini dengan mereka yang telah lebih dahulu meletakkan dasar perjuangan.
Cara terbaik menghormati mereka, barangkali adalah meneruskan apa yang telah diperjuangkan melalui kontribusi pada zaman masing-masing. Generasi terdahulu berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Generasi sekarang mendapat bertugas mengisinya melalui pendidikan, kerja, karakter dan pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Maka ziarah di Sungai Bangkong bukan sekadar kunjungan kepada masa lalu. Ia menjadi cara menjaga ingatan, agar nama-nama yang terukir di batu nisan tetap mempunyai tempat dalam perjalanan Pontianak. Sebab sebuah kota tidak hanya dibangun oleh jalan dan gedung. Ia juga tumbuh dari jejak manusia yang pernah menyerahkan tenaga, pikiran dan hidupnya untuk orang-orang yang datang sesudahnya. (prokopim)
Percepat Digitalisasi Keuangan Daerah
Pemkot Apresiasi OPD Pengguna KKPD Terbaik
PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak terus mendorong percepatan digitalisasi transaksi keuangan daerah, baik dalam penerimaan maupun belanja pemerintah. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi pengelolaan keuangan. Komitmen itu diperkuat melalui High Level Meeting Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Belanja Daerah Kota Pontianak, Senin (9/11/2026).
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) perlu mempercepat penerapan transaksi non-tunai sekaligus memastikan sistem pembayaran yang digunakan dapat saling terintegrasi. Menurutnya, digitalisasi bukan sekadar mengganti pembayaran tunai dengan sistem elektronik, melainkan juga membangun tata kelola keuangan yang lebih tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Saya masih melihat beberapa OPD yang transaksi keuangannya belum terpusat atau terintegrasi. Kita sudah punya aplikasi E-Ponti, jadi perlu diinventarisasi sistem penerimaan dan pembayaran di masing-masing OPD yang bisa diintegrasikan," ujarnya.
Edi menilai integrasi sistem menjadi kebutuhan penting seiring perkembangan teknologi dan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat dan mudah. Pemkot Pontianak telah mengembangkan berbagai mekanisme pembayaran elektronik, mulai dari Cash Management System (CMS) Bank Kalbar, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online, hingga Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).
Selain transaksi belanja, Edi menyoroti masih adanya pembayaran pajak dan retribusi daerah yang dilakukan secara tunai. Ia meminta perangkat daerah terkait memperluas penggunaan kanal pembayaran digital seperti QRIS dan uang elektronik, dengan tetap memperhatikan kesiapan masyarakat dalam mengakses layanan tersebut.
"Ini perlu kita upayakan beralih ke non-tunai, misalnya menggunakan QRIS atau e-money," tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah menjelaskan, pelaksanaan transaksi non-tunai telah dikembangkan secara bertahap melalui kerja sama dengan Bank Kalbar sejak 2018. Seiring perkembangan sistem pengelolaan keuangan, Pemkot Pontianak juga melakukan penyesuaian layanan SP2D Online dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI).
Ia menyebut, uji coba terbatas SP2D Online yang terintegrasi dengan SIPD-RI telah dilaksanakan pada Juni 2026 dengan melibatkan pihak pengembang sistem dan Bank Kalbar. Langkah tersebut menjadi bagian dari persiapan penerapan layanan pencairan dana secara elektronik yang lebih luas.
"SP2D Online sudah kita uji coba dan infrastrukturnya sudah disiapkan. Artinya, fasilitasnya sudah tersedia, tinggal bagaimana pelaksanaannya terus kita optimalkan," jelasnya.
Dalam hal penggunaan KKPD, Sekda menerangkan bahwa fasilitas pembayaran tersebut mulai diterapkan sejak 2024 melalui sejumlah perangkat daerah sebagai proyek percontohan. Hingga 2026, penerapannya telah diperluas untuk mendukung pembayaran perjalanan dinas serta belanja barang dan jasa pemerintah.
Meski demikian, pemanfaatannya masih memerlukan peningkatan.
Menurutnya, salah satu tantangan adalah membangun pemahaman aparatur mengenai prosedur transaksi dan pertanggungjawaban pembayaran menggunakan kartu kredit pemerintah.
"Kita sudah diberikan kemudahan melalui Kartu Kredit Pemerintah Daerah. Jadi fasilitas ini harus dimanfaatkan. Jangan sampai kartunya sudah tersedia, tetapi belum digunakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan," pesannya.
Sebagai bentuk apresiasi terhadap penerapan transaksi digital, Pemkot Pontianak turut menyerahkan plakat penghargaan kepada tiga OPD dengan pemanfaatan KKPD terbaik. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak meraih juara pertama, disusul Dinas Lingkungan Hidup sebagai juara kedua, serta Dinas Kesehatan di posisi ketiga. Penghargaan tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi perangkat daerah lainnya untuk meningkatkan pemanfaatan transaksi non-tunai dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintahan.
Sekda juga mengingatkan para kepala OPD selaku pengguna anggaran agar lebih aktif memantau pelaksanaan kegiatan dan realisasi belanja di unit kerja masing-masing. Kemudahan transaksi melalui KKPD diharapkan dapat membantu mengurangi hambatan administratif, sehingga pelaksanaan program tidak menumpuk menjelang akhir tahun anggaran.
"Kepala OPD sebagai pengguna anggaran harus memahami dan memantau realisasi belanjanya. Jangan hanya menyerahkan seluruhnya kepada bendahara atau pengelola keuangan. Pimpinan juga harus memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai rencana," tegasnya.
Melalui penguatan koordinasi bersama perbankan dan seluruh perangkat daerah, Pemkot Pontianak berharap penerapan digitalisasi keuangan semakin optimal. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari peningkatan kinerja Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, transparan, dan akuntabel. (prokopim)
Sungai Jawi Tembus Tiga Besar Kelurahan Berprestasi Nasional
PONTIANAK – Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, berhasil masuk tiga besar Regional III Kalimantan dalam Penjaringan Desa dan Kelurahan Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2026. Capaian tersebut membawa Sungai Jawi ke tahap klarifikasi lapangan oleh tim penilai nasional yang berlangsung di Aula Muis Amin, Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Pontianak, Kamis (5/11/2026).
Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam pencapaian tersebut, mulai dari pemerintah kelurahan, kecamatan, perangkat daerah, hingga masyarakat.
"Kita patut berbangga karena Kelurahan Sungai Jawi berhasil masuk tiga besar regional. Capaian ini merupakan hasil kerja sama dan kolaborasi antara pemerintah kelurahan, kecamatan, perangkat daerah, serta seluruh elemen masyarakat," ujarnya.
Bahasan menjelaskan, sejumlah inovasi menjadi kekuatan Sungai Jawi dalam penjaringan tahun ini. Di bidang pemerintahan, terdapat Sipaling Sungai Jawi yang memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kecepatan dan kemudahan pelayanan publik. Sementara di bidang kewilayahan, Bank Sampah Jawi Berkelas dan Kampung Sayur dikembangkan untuk memperkuat pengelolaan lingkungan, ekonomi masyarakat, serta ketahanan pangan.
"Kampung Sayur ini sudah memberikan manfaat. Kita mendorong masyarakat menanam komoditas seperti cabai sehingga dapat membantu menjaga ketersediaan pasokan dan kestabilan harga," jelasnya.
Adapun di bidang kemasyarakatan, inovasi Jawara, Terisma, dan Sakura menjadi bagian dari upaya pemberdayaan dan peningkatan kualitas kehidupan warga.
Menurut Bahasan, pengembangan berbagai program tersebut menjadi tantangan tersendiri mengingat Sungai Jawi merupakan kawasan permukiman padat penduduk. Kondisi wilayah yang terbatas menuntut pemerintah kelurahan dan masyarakat lebih kreatif dalam memanfaatkan potensi yang tersedia.
Ia menekankan, prestasi yang diraih harus diikuti dengan konsistensi pelaksanaan program.
"Semoga Sungai Jawi dapat menjadi contoh bagi 28 kelurahan lainnya di Kota Pontianak," katanya.
Sementara itu, Asisten Deputi Pembiayaan Kementerian Koperasi Niken Wulandari menjelaskan, penjaringan desa dan kelurahan berprestasi tahun 2026 memiliki sejumlah penekanan baru dibandingkan tahun sebelumnya. Selain menilai penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan, tim juga memperhatikan pengembangan ekonomi lokal berbasis koperasi dan UMKM, ketangguhan menghadapi perubahan iklim, serta kemampuan desa dan kelurahan dalam merespons dampak inflasi.
"Jadi tidak hanya UMKM yang tumbuh, tetapi bagaimana usaha-usaha tersebut dapat dikonsolidasikan melalui koperasi," jelasnya.
Niken menerangkan, penguatan koperasi diharapkan turut membantu menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok. Koperasi juga didorong membangun kerja sama dengan pelaku usaha dan pemerintah daerah dalam memperkuat rantai pasok komoditas. Ia mencontohkan upaya masyarakat mengembangkan tanaman cabai melalui Kampung Sayur sebagai bentuk partisipasi dalam mendukung ketersediaan pangan lokal. Menurutnya, inisiatif semacam itu dapat diperkuat melalui kolaborasi antarpemangku kepentingan.
Terkait proses penjaringan, Niken menjelaskan bahwa penilaian administrasi, pemaparan, dan wawancara calon juara telah dilaksanakan pada 5 hingga 9 Oktober 2026. Tahun ini, penyelenggara juga menerapkan pembagian enam regional, dengan Kalimantan masuk Regional III. Pada tahap klarifikasi lapangan, tim akan memeriksa kesesuaian data yang disampaikan sebelumnya, mengamati langsung pelaksanaan program, serta berdialog dengan unsur pemerintah dan masyarakat.
"Klarifikasi lapangan tidak semata-mata untuk memeriksa kesesuaian data dan informasi, tetapi juga memahami bagaimana program inovasi dilaksanakan, sejauh mana manfaatnya bagi masyarakat, dan bagaimana keberlanjutannya dapat dijaga," terangnya.
Hasil klarifikasi tersebut akan menjadi bagian dari penilaian akhir untuk menentukan desa dan kelurahan berprestasi tingkat nasional tahun 2026. (prokopim)
Belanja Daerah Harus Tepat Sasaran
PONTIANAK – Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menekankan pentingnya penguatan pengawasan internal dan manajemen risiko dalam pengelolaan belanja daerah. Menurutnya, setiap anggaran yang digunakan pemerintah harus tepat sasaran, terhindar dari pemborosan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Bahasan mengatakan, setiap perangkat daerah harus mampu mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan. Risiko tersebut perlu diantisipasi melalui langkah pengendalian yang terukur agar pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan.
"Akuntabilitas harus dibangun sejak perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga evaluasi, sehingga potensi kesalahan dapat dicegah sejak dini," ujarnya sembari tersenyum saat membuka Talkshow bertema "Akuntabilitas Belanja Daerah dalam Mewujudkan Good Governance" di Grand Anggrek Ballroom Hotel Ibis Pontianak, Kamis (5/11/2026).
Ia juga mengingatkan pentingnya keterbukaan dalam perencanaan pembangunan, terutama terhadap usulan masyarakat yang disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka mengapa suatu usulan dapat direalisasikan, sementara usulan lainnya harus ditunda. Hal tersebut penting untuk menghindari anggapan bahwa aspirasi masyarakat tidak mendapat perhatian.
"Tidak semua usulan masyarakat bisa kita penuhi seratus persen. Tentu harus dipilih berdasarkan skala prioritas dan kemampuan anggaran. Tetapi semuanya harus dijelaskan secara terbuka," terangnya.
Dalam pengelolaan anggaran, Bahasan juga menyoroti hubungan kerja antara pemerintah daerah dan DPRD. Ia mengingatkan agar kerja sama kedua lembaga tetap mengedepankan kepatuhan terhadap aturan, termasuk ketika menghadapi berbagai kepentingan dalam pembahasan program maupun anggaran.
"Apapun tekanan secara politik, kalau tidak sesuai aturan, kita sampaikan dengan tegas dan sebijak-bijaknya bahwa itu melanggar atau melawan hukum," tegasnya.
Dalam hal ini, Inspektorat memiliki peran strategis sebagai mitra perangkat daerah untuk mengidentifikasi kelemahan, memperkuat pengendalian, serta memastikan tindak lanjut hasil pengawasan berjalan secara tuntas.
"Inspektorat bukan hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra perangkat daerah dalam memperbaiki tata kelola dan mengelola risiko," jelasnya.
Selain pengawasan internal, sinergi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga perlu diperkuat untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Bahasan menilai keberhasilan pengelolaan anggaran tidak cukup diukur dari terserapnya dana, tetapi juga dari hasil program yang dapat dirasakan masyarakat. Karena itu, setiap perangkat daerah perlu memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan kegiatan, risiko pelaksanaan, serta hasil yang ingin dicapai.
"Melalui penguatan pengawasan dan manajemen risiko, kita dapat mewujudkan belanja daerah yang semakin berkualitas, tepat sasaran, bebas dari pemborosan, serta memberikan hasil nyata bagi masyarakat," tutupnya. (prokopim)