Berita

PONTIANAK – Peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) di Kota Pontianak dipusatkan di Kecamatan Pontianak Utara. Kegiatan gotong royong dilaksanakan warga setempat sejak pukul 07.00 WIB di sepanjang Jalan Sungai Selamat, Kelurahan Siantan Hilir.

Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, turut bergotong royong membersihkan parit sekaligus meninjau pemerataan pembangunan di wilayah Pontianak Utara.

“Sejak awal, Pak Wali Kota bersama saya berkomitmen melaksanakan pemerataan pembangunan,” ujarnya usai kegiatan gotong royong dan penyerahan bantuan sarana prasarana kepada warga di Aula Kantor Camat Pontianak Utara, Selasa (23/12/2025).

Bahasan menyampaikan, Pontianak Utara dan Pontianak Timur masih memerlukan perhatian lebih, khususnya pada sektor infrastruktur. Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Kota Pontianak menetapkan kedua wilayah itu sebagai prioritas percepatan pemerataan pembangunan guna menekan kesenjangan antarwilayah.

Ia menilai, infrastruktur yang memadai berdampak langsung terhadap keteraturan, kenyamanan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan yang merata juga diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang lebih baik, terutama di wilayah yang selama ini masih tertinggal.

“Pemerataan pembangunan tidak terlepas dari peran masyarakat. Melalui gotong royong, warga ikut menjaga, merawat, dan memanfaatkan hasil pembangunan secara bersama,” tambahnya.

Menurut Bahasan, BBGRM perlu dimaknai sebagai upaya menjaga nilai kebersamaan dan partisipasi warga dalam mendukung pembangunan daerah. Semangat gotong royong menjadi modal sosial penting untuk mewujudkan kota yang tertib, inklusif, dan berkelanjutan.

Ia menjelaskan, Pemerintah Kota Pontianak secara konsisten melaksanakan gotong royong rutin setiap bulan yang digelar serentak di enam kecamatan.

"Kegiatan tersebut menjadi sarana interaksi langsung antara pemerintah dan masyarakat sekaligus memperkuat kepedulian terhadap lingkungan," ungkap Bahasan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P2KBP3A) Kota Pontianak, Rifka, mengatakan bantuan sarana prasarana diberikan kepada RW 18 yang mencakup RT 1, RT 2, RT 3, dan RT 4. Bantuan tersebut berupa alat pemotong rumput, sapu, serok, dan tong sampah.

“Peralatan ini digunakan secara bersama oleh warga untuk mendukung kebersihan dan kegiatan gotong royong di lingkungan,” ujarnya.

Selain melibatkan masyarakat, Dinas P2KBP3A juga mendorong keterlibatan anak-anak dalam kegiatan BBGRM. Anak-anak yang tergabung dalam Forum Anak dan Forum Genre dilibatkan secara aktif, termasuk dalam kepanitiaan kegiatan.

“Kami ingin anak-anak mengenal dan merasakan langsung nilai gotong royong sejak dini agar budaya ini dapat diteruskan oleh generasi muda,” pungkas Rifka. (kominfo/prokopim)

Pemkot Salurkan 9.912 Bantuan Sarana Pertanian

PONTIANAK – Mat Niwar (40) menjadi satu di antara 22 kelompok tani se-Kota Pontianak yang menerima bantuan alat dan mesin tani dari Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. Dengan bantuan satu unit power thresher tersebut, ia kian bersemangat untuk meningkatkan produktivitas padi di lahannya.

“Terima kasih Pemkot Pontianak atas bantuan yang diserahkan. Kendala selama ini kurang alat. Melalui bantuan ini mudah-mudahan meningkatkan jumlah produksi,” tuturnya setelah menerima bantuan secara simbolis yang diserahkan oleh Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan di UPT Agribisnis Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan (DPPP) Kota Pontianak Jalan Budi Utomo, Kecamatan Pontianak Utara, Kamis (18/12/2025).

Sebagai seorang kepala keluarga yang bermukim di Kelurahan Siantan Hulu ini, ia berharap bantuan pemerintah ke depan terus hadir menunjang kebutuhan para petani se-Kota Pontianak.

“Jika petani sejahtera kami jadi semakin semangat,” jelas Mat Niwar yang juga merupakan anggota Kelompok Tani Palma Sejahtera.

Wakil Wali Kota Bahasan menerangkan, penyerahan alat dan mesin pertanian ditujukan untuk meningkatkan motivasi serta produktivitas petani. Menurutnya, penggunaan alat modern mendorong proses pertanian yang lebih efisien dan efektif dibandingkan cara konvensional.

“Ini dukungan nyata pemerintah kepada para petani agar pertanian di Kota Pontianak bisa terus tumbuh dan berkembang,” ujarnya.

Bahasan menambahkan, meskipun Kota Pontianak memiliki keterbatasan lahan, pihaknya tetap berupaya memberi kontribusi terhadap program strategis nasional di sektor pangan. Produksi padi dan jagung, misalnya, terus dioptimalkan agar tetap mampu menyumbang kebutuhan pangan.

“Kita menargetkan produksi padi mencapai 800 ton per tahun, termasuk melalui penanaman simbolis yang terintegrasi dengan program pemerintah pusat,” paparnya.

Terkait alih fungsi lahan akibat padatnya permukiman, Bahasan menegaskan Pontianak Utara tetap dipertahankan sebagai kawasan agribisnis pertanian. Kawasan tersebut ditetapkan sebagai kawasan hijau yang dilindungi regulasi.

“Langkah ini diambil untuk menjaga keberlanjutan lahan pertanian sekaligus menahan laju konversi lahan,” ungkap Wawako.

Plt Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak Muchammad Yamin menyampaikan penyaluran alat dan sarana produksi pertanian merupakan bagian dari komitmen pemerintah kota agar seluruh program OPD dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Bantuan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan kelompok tani agar dapat dimanfaatkan secara optimal,” imbuhnya.

Yamin mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian akhir rangkaian program tahun 2025 yang mengacu pada arahan Presiden Republik Indonesia serta pimpinan daerah di Kota Pontianak.

“Selama ini pimpinan daerah selalu hadir bersama OPD dalam penyaluran sarana prasarana. Tujuannya sederhana, supaya bantuan tidak berhenti di administrasi, tetapi benar-benar digunakan dan dirasakan masyarakat,” ujar Yamin.

Selain penyaluran bantuan, Pemerintah Kota Pontianak juga memprioritaskan perbaikan infrastruktur pendukung. Di antaranya fasilitas seperti rumah potong hewan, balai benih ikan, dan sarana pertanian yang terus dibenahi agar mampu menjamin kualitas produksi, keamanan pangan, serta kesehatan masyarakat.

“Berkurangnya dukungan bantuan eksternal tidak mengurangi komitmen Pemerintah Kota Pontianak. Melalui optimalisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), kita tetap melanjutkan program strategis demi meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, dan peternak, sekaligus memperkuat kontribusi daerah terhadap ketahanan pangan nasional,” katanya.

Kepala Bidang Pertanian DPPP Kota Pontianak, Kanti Apriani, mengatakan bantuan yang disalurkan mencakup sarana pendukung, benih, pupuk, hingga peralatan panen dan pascapanen. Penyaluran dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kebutuhan kelompok tani di lapangan.

Ia merinci, pada sektor sarana pendukung, DPPP menyalurkan 40 unit gerobak sorong kepada tiga gabungan kelompok tani (gapoktan). Selain itu, sebanyak 150 unit shading net juga diserahkan untuk mendukung budidaya tanaman hortikultura.

Pada aspek produksi tanaman, pihaknya menyalurkan bibit cabai sebanyak 7.200 batang di empat kecamatan. Bibit tanaman buah-buahan juga diberikan sebanyak 900 batang yang tersebar di enam kecamatan. Untuk mendukung kebutuhan tanam, petani turut menerima benih sayuran sebanyak 600 kilogram serta pupuk NPK sebanyak dua ton.

DPPP juga menyalurkan bantuan sarana produksi padi gadu kepada empat kelompok tani, serta melaksanakan kegiatan demfarm padi untuk satu kelompok sebagai sarana penerapan teknologi budidaya. Program percontohan padi dilaksanakan pada dua kelompok, sementara percontohan jagung menyasar dua kelompok tani.

“Bibit cabai, buah-buahan, benih sayuran, dan pupuk kami salurkan agar petani bisa langsung memulai atau melanjutkan kegiatan tanam, terutama untuk komoditas hortikultura dan pangan,” kata Kanti.

Untuk mendukung proses panen dan pascapanen, pemerintah kota menyerahkan satu unit power threser multiguna mobile kepada satu kelompok tani, serta dua unit power threser manual untuk dua kelompok tani. Selain itu, satu lokasi jalan produksi dibangun untuk menunjang kelancaran distribusi hasil pertanian.

Pada komoditas hortikultura, DPPP menyalurkan bantuan cabai polybag sebanyak 1.000 batang kepada empat kelompok tani. Sementara itu, satu unit mesin corn sheller diberikan kepada satu kelompok tani guna meningkatkan efisiensi pengolahan jagung.

“Kami juga memberikan bantuan alat panen dan pascapanen, termasuk power thresher dan pembangunan jalan produksi, supaya efisiensi kerja petani meningkat dan distribusi hasil panen lebih lancar,” pungkasnya. (kominfo/prokopim)

PONTIANAK – Kota Pontianak kembali menempati posisi teratas dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) yang disusun KPK untuk tahun 2025. Nilai 77,92 yang diraih menempatkan Pontianak sebagai kota dengan tingkat integritas tertinggi di Pulau Kalimantan, sekaligus melampaui rata-rata nasional yang berada pada angka 71. Capaian ini menjadi penanda bahwa tata kelola pemerintahan Kota Pontianak berjalan pada arah yang tepat.

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, mengatakan hasil tersebut mencerminkan komitmen pemerintah kota dalam membangun pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.

“Alhamdulillah, hasil survei SPI KPK menempatkan Kota Pontianak sebagai yang tertinggi di Pulau Kalimantan. Komitmen ini akan terus kita tingkatkan,” ujarnya seusai kegiatan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) di Novotel Pontianak, Kamis (11/12/2025).

Ia menyebut pemerintah turut menggelar talkshow dan lomba konten untuk memperluas pemahaman generasi muda tentang pentingnya integritas. Edi juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif melaporkan dugaan penyimpangan pelayanan publik melalui kanal resmi pemerintah. Menurutnya, pelibatan masyarakat berperan penting memperkuat pengawasan dan menjaga kepercayaan publik.

“Silakan lapor ke Inspektorat. Kita juga punya dari laman KPK yaitu Jaga.id dan e-lapor,” katanya.

Di balik capaian SPI tersebut, Pemerintah Kota Pontianak menyiapkan langkah lanjutan untuk memastikan nilai integritas terus meningkat. Inspektur Kota Pontianak Trisnawati, menyebut peningkatan sosialisasi antikorupsi menjadi prioritas utama tahun mendatang. 

“Salah satu pekerjaan rumah kami adalah peningkatan sosialisasi. Angka sosialisasi kita masih relatif rendah,” ujar Tina, sapaan karibnya.

Ia menilai edukasi sejak usia dini perlu diperkuat agar risiko perilaku koruptif dapat ditekan sejak awal. Dari karya video yang dibuat peserta lomba, Trisnawati melihat banyak pelajar sudah memahami perbedaan antara perilaku koruptif dan tindakan korupsi.

“Mencontek, titip absen, atau pengelolaan waktu yang buruk merupakan perilaku koruptif. Sedangkan pengambilan uang adalah bentuk korupsi,” jelasnya.

Tina menerangkan, pemahaman seperti ini harus dijaga agar generasi muda tumbuh sebagai calon pemimpin yang berintegritas. Peningkatan sosialisasi ini juga sekaligus menguatkan citra Pontianak sebagai kota yang konsisten menjaga integritas.

Ia menyebut pengalaman Pontianak yang sempat dipimpin pejabat sementara dari KPK turut menjadi pembelajaran penting bagi pemerintah kota.

“Pengalaman yang diberikan oleh PJ Wali Kota dari KPK, walaupun singkat, menjadi bekal bagi kami untuk berbuat lebih baik ke depannya,” katanya.

Dengan fondasi integritas yang terus diperkuat serta edukasi antikorupsi yang diperluas, Pemerintah Kota Pontianak menargetkan pencapaian SPI tidak hanya dipertahankan, tetapi juga ditingkatkan.

“Upaya ini diharapkan mampu memperteguh posisi Pontianak sebagai kota yang berkomitmen pada pemerintahan bersih dan berintegritas,” tutup Tina. (kominfo)

Senam Sehat Peringatan Hakordia 2025

PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menggelar Senam Sehat dalam rangka Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 di Taman Alun Kapuas, Jumat (5/12/2025). Kegiatan yang diinisiasi Inspektorat Kota Pontianak ini diikuti ratusan ASN di lingkungan Pemkot Pontianak sebagai bentuk penguatan komitmen antikorupsi di lingkungan pemerintah daerah.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, senam sehat bersama ini tidak hanya sekadar aktivitas olahraga saja, tetapi juga untuk memberikan semangat kepada ASN senantiasa menjaga integritas dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup Pemkot Pontianak, di seluruh bidang.

“Kegiatan ini bukan hanya seremoni, melainkan momentum untuk kembali menegaskan komitmen bahwa kita harus menjaga integritas dalam setiap aspek pelayanan publik,” katanya.

Ia menekankan, korupsi tidak hanya dipahami sebagai tindakan yang melanggar aturan, tetapi juga tercermin dari sikap dan etika dalam keseharian, terutama saat memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

“Saya memaknai, korupsi tidak hanya sebatas tindakan yang melanggar aturan, tetapi juga bagaimana sikap kita dalam keseharian saat memberikan pelayanan sesuai tugas, fungsi dan ketentuan yang telah ditetapkan, baik bagi ASN maupun PTT,” jelasnya.

Dalam memperkuat budaya antikorupsi, lanjut Edi, Pemkot Pontianak melakukan upaya melalui penerapan transparansi berbasis elektronik serta peningkatan pengawasan internal.

“Masyarakat kini dapat memantau kinerja pemerintah dengan lebih mudah melalui media sosial dan berbagai saluran digital,” tuturnya.

Selain di lingkungan pemerintahan, Pemkot turut memperluas edukasi antikorupsi ke dunia pendidikan. Nilai-nilai integritas mulai ditanamkan sejak dini di jenjang PAUD, TK, SD, hingga SMP. 

“Budaya antikorupsi ini harus dibiasakan sejak awal, termasuk di sekolah-sekolah,” tutupnya.

Melalui peringatan Hakordia 2025, Pemkot Pontianak berharap kesadaran publik semakin meningkat dan komitmen bersama untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berintegritas terus menguat. (prokopim/kominfo)