Berita

PALANGKA RAYA – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, bersama istri tiba di Bandara Tjilik Riwut, Palangka Raya, Jumat (26/9/2025) pukul 15.00 WIB. Kedatangannya untuk menghadiri Musyawarah Komisariat Wilayah (Muskomwil) V Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Regional Kalimantan.

“Pertemuan ini bukan hanya agenda seremonial, tetapi ruang silaturahmi antarwali kota. Kita bisa saling bertukar gagasan bagaimana mengelola kota dengan lebih baik,” ungkap Edi setibanya di Palangka Raya.

Wali Kota Edi bakal mengikuti rangkaian utama Muskomwil V APEKSI. Selain musyawarah utama, terdapat pula Side Event Seminar bertema “Potensi Pembiayaan Alternatif dari Ekonomi Karbon”. Seminar ini menghadirkan narasumber dari kementerian, akademisi, hingga praktisi internasional.

“Melalui Muskomwil, kita dapat menyatukan suara kota-kota di Kalimantan. Isu-isu seperti tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, hingga pembangunan berkelanjutan harus diperjuangkan bersama,” jelas Edi.

Acara direncanakan akan dibuka oleh Gubernur Kalimantan Tengah bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya dan jajaran pengurus APEKSI. Dalam forum musyawarah ini, seluruh wali kota se-Kalimantan membahas isu strategis pemerintahan daerah.

“Isu lingkungan menjadi tantangan global. Pontianak sebagai kota hijau punya kepentingan untuk mendorong model pembiayaan alternatif. Dengan begitu, pembangunan kota bisa tetap berjalan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan,” kata Edi.

Edi juga dijadwalkan mengikuti olahraga sore dan penanaman pohon di Halaman Balai Kota Palangka Raya. Ia menyebut kegiatan ini sejalan dengan semangat menjaga lingkungan. 

“Penanaman pohon sederhana, tapi dampaknya jangka panjang. Kita ingin meninggalkan warisan kota yang lebih sehat untuk generasi mendatang,” tuturnya.

Wali Kota berharap hasil Muskomwil ini bisa ditindaklanjuti dalam kerja nyata.

“Kota Pontianak siap berkontribusi aktif dalam jaringan kota se-Kalimantan untuk menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya. (kominfo/prokopim)

GOW Pontianak Gelar Workshop Public Speaking

PONTIANAK – Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Pontianak menggelar workshop kepemimpinan bertema “Optimalisasi Leadership Perempuan melalui Kemampuan Public Speaking di Lingkungan Sosial” di Aula Rumah Jabatan Wakil Wali Kota, Rabu (24/9/2025).

Ketua GOW Kota Pontianak Norhasanah menekankan pentingnya perempuan untuk terus mengasah kemampuan berbicara di depan umum sebagai bekal kepemimpinan. Menurutnya, public speaking bukan hanya milik politisi atau motivator, tetapi juga diperlukan bagi kaum perempuan dalam menjalankan perannya di masyarakat maupun organisasi.

“Jangan anggap kita paling pandai, tetapi kita belajar untuk lebih pandai. Workshop ini bukan sekadar acara, melainkan wadah untuk mengembangkan diri, menambah wawasan, serta mengasah keterampilan public speaking,” ujarnya.

Norhasanah menambahkan, kepemimpinan yang baik bukan berarti bersikap otoriter, melainkan menjadi pemimpin yang dihargai serta mampu memberikan manfaat bagi bawahan maupun lingkungan sekitarnya. 

“Kita perempuan juga harus belajar menjadi pemimpin yang bisa mengarahkan bawahan untuk menjadi lebih baik. Semoga yang hadir di sini menjadi pemimpin-pemimpin hebat yang menjadikan perempuan Pontianak semakin jaya dan sukses,” tuturnya.

Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan, memberikan apresiasi kepada GOW atas inisiatif menyelenggarakan workshop tersebut. Ia menilai, penguatan kapasitas perempuan sangat penting, terutama dalam hal kepemimpinan dan komunikasi.

“Perempuan memiliki peran strategis dalam keluarga, masyarakat, dan pemerintahan. Dengan kemampuan public speaking yang baik, para perempuan akan lebih percaya diri dalam menyampaikan gagasan dan mengambil keputusan. Saya berharap kegiatan ini melahirkan pemimpin-pemimpin perempuan yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi Kota Pontianak,” ungkapnya.

Ia juga mendorong agar peserta benar-benar memanfaatkan workshop ini sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas diri. 

“Jadikan kegiatan ini sebagai bekal, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk mendukung terwujudnya Pontianak yang lebih harmonis dan maju,” pungkas Bahasan. (prokopim)

PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak terus memperkuat keterbukaan informasi publik melalui strategi digitalisasi dan inovasi layanan. Upaya ini dipaparkan dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi (KI) 2025 yang digelar di Ruang Audio Visual Kantor Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar).

Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan, menegaskan komitmen pemerintah kota untuk menghadirkan pelayanan informasi publik yang transparan, cepat, dan mudah diakses masyarakat. 

“Transparansi informasi menjadi pondasi utama dalam membangun kepercayaan publik. Kami berupaya menghadirkan layanan yang efisien dan inklusif, termasuk bagi penyandang disabilitas,” ujarnya usai memaparkan Inovasi dan Strategi Keterbukaan Informasi Pemkot Pontianak, Rabu (24/9/2025).

Berbagai langkah dilakukan, mulai dari penyediaan kanal informasi berbasis digital, pengembangan portal Jendela Pontianak (Jepin), hingga optimalisasi Portal Satu Data. Pemkot juga menyiapkan server berkapasitas besar serta membentuk Computer Security Incident Response Team (CSIRT) guna memperkuat keamanan data.

Selain itu, masyarakat turut dilibatkan dalam penyusunan kebijakan publik melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dan rancangan peraturan daerah terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Wakil Wali Kota menambahkan, sinergi dengan komunitas informasi masyarakat dan publikasi melalui berbagai media menjadi bagian dari strategi memperluas akses informasi. 

“Keterbukaan informasi bukan hanya kewajiban, tetapi juga wujud pelayanan publik yang akuntabel,” katanya.

Dengan strategi tersebut, Pemkot Pontianak berharap kualitas pelayanan informasi publik semakin meningkat dan dapat menjadi rujukan bagi daerah lain.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Pontianak Zulkarnain,  

menjelaskan kinerja Pemkot dalam keterbukaan informasi mengalami tren positif dalam dua tahun terakhir.

Berdasarkan penilaian Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, pada tahun 2023 Kota Pontianak berada di peringkat ke-6 dengan predikat informatif. Setahun kemudian, peringkat naik ke posisi ke-4 dan berhasil meraih predikat yang sama serta ditetapkan sebagai juara umum.

“Komitmen itu terlihat dari program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta respons cepat terhadap aspirasi masyarakat melalui kanal resmi, seperti media sosial, email, dan telepon pengaduan. Tahun ini kami targetkan ada peningkatan dari penilaian,” ujarnya setelah mendampingi Wawako Bahasan.

Menurutnya, target tersebut realistis dicapai dengan dukungan seluruh OPD. Ia menilai keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan hak publik yang harus dijamin.

“Kami telah dorong semua perangkat daerah memaksimalkan pengelolaan informasi, memperkuat dokumentasi, serta menyerahkan bukti dukung yang diminta Komisi Informasi,” paparnya.

Komisi Informasi Kalbar menggunakan sejumlah indikator dalam penilaian, seperti komitmen kelembagaan, ketersediaan informasi publik, pelayanan informasi, dan pengembangan website resmi. Penilaian ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Zulkarnain menyebut, keterbukaan informasi sejalan dengan visi Kota Pontianak, yaitu Maju, Sejahtera, Berwawasan Lingkungan yang Humanis. Visi tersebut memberi ruang bagi setiap warga kota untuk dilibatkan secara aktif dalam pembangunan melalui akses informasi yang merata.

“Dengan arah pembangunan yang inklusif, transparansi menjadi bagian tak terpisahkan dari pelayanan publik. Karena itu, kami optimistis target bisa diraih,” tutupnya. (kominfo)

JAKARTA – Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Pontianak, Yanieta Arbiastutie, menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) 2025 di Krakatau Ballroom, Hotel Mercure Convention Center, Ancol, Jakarta Utara, Selasa (23/9/2025).

Rakernas dibuka secara resmi oleh Ketua Umum Dekranas, Selvi Ananda Gibran, yang ditandai dengan pemukulan gong. Kegiatan ini diikuti oleh Ketua Dekranasda provinsi, kabupaten, dan kota dari seluruh Indonesia.

Yanieta mengatakan, terdapat sejumlah poin penting yang disampaikan para narasumber Rakernas. Salah satunya instruksi kepada seluruh Ketua Dekranasda untuk menyelaraskan program kerja Dekranas tahun 2025 dengan kegiatan di daerah pada 2026. Selain itu, turut dibahas mengenai sumber anggaran Dekranasda yang dipaparkan oleh Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri.

“Sebetulnya banyak program kerja dan kegiatan menarik yang tadi disampaikan. Kami berharap kegiatan tersebut bisa sampai ke daerah, seperti inovasi dan strategi pengembangan produk kerajinan berbasis potensi lokal untuk pasar global maupun sosialisasi UMKM Berani Inovasi Siap Adaptasi (BISA) Ekspor,” ujarnya.

Menurutnya, untuk menembus pasar global bukanlah hal mudah bagi perajin kriya. Produk kerajinan harus memenuhi standar ekspor dan berbagai persyaratan khusus. Karena itu, kolaborasi antara Dekranas pusat, Dekranasda provinsi, dan kabupaten/kota menjadi sangat penting.

“Kolaborasi ini akan memastikan perajin Pontianak siap bersaing di pasar global,” imbuhnya.

Namun, Yanieta mengakui adanya keterbatasan anggaran Dekranasda Kota Pontianak untuk menjalankan sinkronisasi program sebagaimana arahan Dekranas pusat, misalnya kerja sama dengan desainer terkemuka untuk membuka potensi pasar industri fesyen.

“Kerja sama tersebut membutuhkan biaya besar. Apalagi di tengah kondisi efisiensi yang harus dilakukan pemerintah daerah, sehingga kami berharap bisa difasilitasi Dekranas pusat,” jelasnya.

Meski begitu, Yanieta optimistis bahwa program pengembangan UMKM akan tetap diminati. Ia menyebut beberapa kegiatan bisa dilaksanakan secara hybrid atau daring, mengingat sebagian UMKM binaan Dekranasda Kota Pontianak sebenarnya sudah layak ekspor, namun belum memiliki jejaring pasar global.

“Dekranasda Pontianak sangat berterima kasih kepada Dekranas pusat dan Dekranasda Provinsi Kalbar atas dukungan yang telah diberikan. Kami terbuka untuk terus berkolaborasi memajukan UMKM di Kota Pontianak,” pungkasnya. (Publikasi Dekranasda Pontianak 2025)