Berita

PKK Kalbar Monev ke PKK Pontianak, Percepat Sinkronisasi Program Kerja

PONTIANAK – Tim Penggerak (TP) PKK Kota Pontianak menerima kunjungan kerja TP PKK Provinsi Kalbar dalam rangka monitoring dan evaluasi (monev) TP PKK Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar).

Dalam kunjungan itu, Ketua TP PKK Provinsi Kalbar Erlina Ria Norsan menekankan pentingnya kegiatan monev dalam rangka memperkuat pelaksanaan program-program PKK di daerah. Ia menilai, monev bukanlah ajang mencari kesalahan, melainkan upaya memperbaiki, menyelaraskan, dan memperkuat sinergi antara PKK Provinsi dengan PKK kabupaten/kota. 

“Monitoring dan evaluasi hari ini sangat penting. Kami ingin meninjau langsung pelaksanaan program PKK serta mengevaluasi progres yang telah berjalan. Ini dilakukan untuk perbaikan dan sinkronisasi program,” ujarnya usai berkunjung ke Sekretariat PKK Kota Pontianak, Senin (1/12/2025).

Ia juga meminta seluruh Ketua PKK kabupaten/kota, termasuk Pontianak, untuk melaporkan capaian 100 hari kerja, yang menurutnya merupakan bagian dari program pembangunan daerah. Sejak dilantik, Erlina menerapkan program 100 hari kerja tidak hanya untuk pemerintah daerah melalui perangkat OPD, tetapi juga dalam pembinaan PKK di seluruh wilayah Kalbar.

“Alhamdulillah, 14 kabupaten/kota telah melaksanakan program tersebut dan bahkan menambahnya dengan berbagai inovasi,” sebutnya.

Erlina juga memberikan apresiasi kepada jajaran PKK Kota Pontianak yang dinilainya telah melaksanakan program secara inovatif dan terukur. 

“Mulai dari pendidikan, posyandu, pemberdayaan ekonomi keluarga, penurunan stunting, gerakan makan ikan bersama, hingga peningkatan cakupan imunisasi yang mendukung program nasional. Semua berjalan dengan baik,” ungkapnya.

Sebagai Bunda PAUD Provinsi Kalbar, Erlina juga menekankan pentingnya kolaborasi antara Bunda PAUD kabupaten/kota dengan Dinas Pendidikan, OPD terkait, dan pihak swasta. Ia mendorong agar guru PAUD nonformal yang belum terdata di Kemdikbud bisa memperoleh beasiswa melalui dukungan anggaran CSR maupun skema lainnya.

“Harapan kita, pada tahun 2026 tidak ada lagi guru PAUD yang tidak memiliki sertifikasi. Ini tugas besar yang harus kita wujudkan bersama,” tegasnya.

Ketua TP PKK Kota Pontianak Yanieta Arbiastutie Kamtono, menyebut momen ini menjadi kesempatan strategis untuk memperkuat penyelarasan program PKK dari tingkat kota hingga ke dasawisma.

“Kegiatan monitoring dan evaluasi ini merupakan momentum penting bagi kami untuk menyampaikan capaian, tantangan, serta penyempurnaan terhadap 10 Program Pokok PKK yang telah kami jalankan,” tuturnya.

Menurutnya, PKK Kota Pontianak memegang peran strategis sebagai mitra pemerintah, terutama dalam pembinaan keluarga sejahtera. Seluruh program dijalankan secara terstruktur, terukur dan terintegrasi antara tingkat kota, kecamatan hingga kelurahan.

Yanieta menjelaskan bahwa penyusunan rencana program untuk 100 hari kerja dan Program Kerja Tahun 2025 telah diselesaikan lebih awal. Perencanaan tersebut mengacu pada hasil Rakernas IX PKK, kebijakan PKK Provinsi Kalbar, serta Rencana Induk TP PKK Kota Pontianak. 

“Dokumen perencanaan ini menjadi dasar bagi kami dalam menetapkan prioritas, sasaran, dan strategi pelaksanaan program di seluruh jenjang,” jelasnya.

Memasuki akhir tahun, PKK Kota Pontianak terus berupaya menuntaskan seluruh program prioritas meski waktu tersisa hanya sekitar satu bulan.

 “Setiap kegiatan harus tetap mengedepankan ketepatan sasaran, efektivitas, dan keberlanjutan,” ungkap Yanieta.

Dalam kesempatan tersebut, Yanieta juga memaparkan capaian dan inovasi dari masing-masing Kelompok Kerja (Pokja) TP PKK Kota Pontianak. Pada Pokja I yang membidangi Penghayatan dan Pengamalan Pancasila serta Gotong Royong, seluruh program, termasuk Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital (PAAREDI) telah terlaksana 100 persen. Pokja ini menghadirkan inovasi Sepeda PKK dan Gema Digital Pokja I, yang dirancang untuk mengintegrasikan kegiatan PKK dari tingkat kota, kecamatan hingga kelurahan, sekaligus memperkuat kesiapsiagaan anggota dalam kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan.

Sementara itu, Pokja II yang berfokus pada pendidikan, keterampilan, dan pengembangan kehidupan berkoperasi, mencatat capaian program sekitar 95 persen, dengan dua kegiatan yang akan diselesaikan pada Desember. Inovasi unggulan yang dikembangkan adalah UP2K CERDIK (Cerdas Digital Kreatif), sebuah program peningkatan kapasitas digital marketing bagi anggota UP2K, mulai dari penguatan branding, pembuatan kemasan produk, hingga pendampingan untuk meningkatkan pendapatan keluarga.

Pokja III yang bergerak dalam bidang pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga, juga mencatat capaian sekitar 95 persen. Pokja ini mengembangkan inovasi PROSPEK (Promosi dan Sosialisasi Pangan Lokal dan Peningkatan Ekonomi Keluarga) yang berfokus pada meningkatkan konsumsi pangan lokal serta memperkuat pendapatan petani dan pelaku UMKM melalui promosi dan edukasi berkelanjutan.

Pokja IV (Kesehatan, Kelestarian Lingkungan Hidup dan Perencanaan Sehat) turut menjadi garda terdepan dalam isu kesehatan nasional, khususnya penanganan stunting. Capaian program Pokja IV tercatat telah terlaksana 100 persen, termasuk peluncuran inovasi unggulan BESTI PKK (Bebas TBC Bersama PKK) yang berfokus pada pencegahan dan pemberantasan TBC di Kota Pontianak. 

“Seluruh inovasi tersebut terus didorong untuk dilaksanakan secara berkelanjutan melalui kolaborasi antara PKK Kota, kecamatan dan kelurahan, serta dukungan pemerintah daerah dan mitra terkait,” pungkasnya. (Sumber : humas.pkkpontianak)

PONTIANAK – Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) tiga wilayah, Kubu Raya-Pontianak-Mempawah (KUPONWAH) menggelar panen cabai serentak di masing-masing wilayah. Di Pontianak, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono memanen cabai di kebun milik Pondok Pesantren Al Murabbi yang terletak di Jalan Nipah Kuning Dalam, Kelurahan Pallima Kecamatan Pontianak Dalam, Rabu (26/11/2025).

Wali Kota Edi mengatakan kegiatan ini sebagai upaya menjaga ketersediaan komoditas pangan sekaligus menekan laju inflasi daerah.

“Kegiatan panen dilakukan di atas lahan sekitar satu hektare, bagian dari total 8–9 hektare tanaman cabai yang tersebar di Kota Pontianak,” tuturnya, usai panen serentak.

Ia menilai program KUPONWAH berperan penting dalam memperkuat ketahanan pasokan pertanian dan menjadi salah satu instrumen pengendalian harga. Edi menegaskan bahwa Kota Pontianak berhasil mencatat inflasi pada angka 1,58 persen hingga Oktober, yang merupakan capaian terendah di Kalimantan Barat.

“Harga cabai di Pasar Flamboyan saat ini berada di kisaran Rp54 ribu hingga Rp60 ribu per kilogram, padahal dua hari lalu masih sekitar Rp20 ribu. Artinya, suplai menjadi faktor kunci. Karena itu, panen dan produksi cabai dari kabupaten maupun kota dapat membantu menjaga stabilitas harga di Pontianak,” ujar Edi.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir Forum TPID Kota Pontianak, Kepala BPS, jajaran organisasi perangkat daerah, camat, serta unsur PKK. Melalui forum ini, Pemkot Pontianak menekankan perlunya kolaborasi dengan daerah sekitar seperti Kabupaten Kubu Raya dan Mempawah yang memiliki keterhubungan pasar dan distribusi pangan.

Menurut Edi, batas wilayah administratif bukan menjadi penghalang kolaborasi dalam mengendalikan inflasi, terutama karena mobilitas masyarakat dan arus distribusi komoditas pangan saling terhubung. Ia berharap gerakan panen cabai ini menjadi inspirasi sekaligus dapat dikembangkan ke komoditas pertanian lain seperti sayuran dan produk unggulan daerah.

Melalui panen cabai bersama TPID ini, Pemkot Pontianak optimistis pasokan dan distribusi pangan regional dapat terjaga, sehingga stabilitas harga tetap terkendali serta kesejahteraan petani dapat terus meningkat.

“Kita harus saling menunjang. Pontianak, Kubu Raya, dan Mempawah memiliki hubungan pasar yang kuat. Kerja sama ini penting untuk menjaga inflasi dan memperkuat ketahanan pangan di wilayah masing-masing,” imbuhnya.

Plt Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak Muchammad Yamin menambahkan, Kota Pontianak menyedialan total 9 hektare lahan khusus menanam cabai.

“Kita ingin selain dari lahan juga mendorong dari pekarangan rumah tangga warga. Jika bisa digulirkan terus, ada ikan di kolam misalnya dan lain-lain," ucapnya.

Tahun depan komoditas utama menjadi perhatian Pemkot Pontianak untuk diproduksi sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo.

“Mudah-mudahan bisa menjangkau lingkup warga dan meningkatkan perekonomian,” tutupnya. (kominfo/prokopim)

Workshop Penyusunan Konten

PONTIANAK – Sebanyak 50 pengelola media sosial seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak antusias mengikuti Workshop Penyusunan Konten oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Pontianak. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Diskominfo Kota Pontianak, Vivi Salmiarni menekankan urgensi penyajian informasi yang akurat, transparan, dan mudah dipahami publik pada era keterbukaan informasi saat ini.

“Media komunikasi publik tidak hanya menjadi saluran transparansi, tetapi juga ruang edukasi dan dokumentasi kinerja pemerintah. Pengelolaan konten yang tertib dan konsisten menjadi fondasi komunikasi publik yang efektif,” ujarnya usai membuka workshop, mewakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, di Aula SSA Kantor Wali Kota, Kamis (20/11/2025).

Kegiatan ini menjadi upaya meningkatkan kualitas produksi informasi pemerintahan melalui penguatan kompetensi sumber daya manusia. Vivi menjelaskan bahwa setiap perangkat daerah memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi resmi pemerintah, baik melalui situs web, media sosial, maupun kanal komunikasi lain. Kehadiran informasi yang valid dan teratur dinilai mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

“Workshop ini membekali peserta dua kompetensi inti, yaitu dasar desain grafis sederhana dan teknik penyusunan rilis kegiatan,” paparnya.

Keterampilan tersebut diharapkan mendukung peningkatan kualitas konten yang diproduksi perangkat daerah dan KIM, serta memperkuat peran pemerintah sebagai sumber informasi terpercaya.

Vivi mengajak seluruh peserta mengikuti workshop secara sungguh-sungguh dan terbuka terhadap perkembangan baru dalam pengelolaan informasi. Ia menambahkan bahwa komitmen setiap pengelola media menjadi faktor utama dalam menghasilkan konten informatif yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Kegiatan sehari ini diikuti pengelola media perangkat daerah serta perwakilan Komunitas Informasi Masyarakat di Kota Pontianak,” tutupnya. (kominfo)

Pemkot Perkuat Peran UMKM Lewat SIPEDE

PONTIANAK – Dari tujuh kelurahan di Kecamatan Pontianak Timur, sudah ada tiga yang telah membentuk Komunitas Informasi Masyarakat (KIM), yakni KIM Saigon, KIM Banjar Serasan, dan KIM Parit Mayor. Kondisi ini mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak memperkuat peran KIM sekaligus meningkatkan literasi informasi masyarakat melalui kegiatan Sosialisasi Informasi dan Kebijakan Pemerintah Daerah (SIPEDE) bertema Pelatihan UMKM dan Perannya dalam Perekonomian Masyarakat yang digelar di Aula Kantor Lurah Parit Mayor, Rabu (19/11/2025).

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Pontianak Vivi Salmiarni menyebut SIPEDE dirancang sebagai ruang penyampaian informasi pemerintah secara langsung kepada warga. Menurutnya, informasi kebijakan tidak boleh hanya berputar di media formal, melainkan harus hadir secara dekat dan mudah dipahami masyarakat.

“SIPEDE memastikan informasi dan kebijakan pemerintah dapat diakses secara jelas dan terbuka oleh masyarakat,” ujarnya usai membuka acara, mewakili Kadiskominfo.

Ia menjelaskan pertumbuhan ekonomi Kota Pontianak sangat ditopang oleh pelaku UMKM, mulai dari pedagang kecil, pengrajin, usaha rumahan, hingga pelaku usaha kreatif. Karena itu, tema UMKM diangkat untuk memperkuat kapasitas pelaku usaha dalam memanfaatkan dukungan pemerintah yang tersedia.

Pemkot Pontianak, lanjut Vivi, menyediakan banyak program bagi UMKM seperti pelatihan, fasilitasi perizinan, pendampingan, hingga peningkatan kualitas kemasan dan pemasaran. Namun tidak semua pelaku usaha mengetahui aksesnya.

Melalui SIPEDE, peserta memperoleh penjelasan langsung dari pendamping dan praktisi, termasuk strategi pemasaran digital, branding, dan storytelling produk yang kini menjadi modal penting dalam memperluas pasar.

Ia juga menegaskan pentingnya peran KIM sebagai mitra strategis pemerintah. Sebagai jembatan informasi, KIM berfungsi memastikan masyarakat menerima berita yang benar, program yang tepat, dan kesempatan yang bermanfaat.

“KIM bukan hanya penyampai informasi, tetapi penjaga kualitas informasi untuk masyarakat,” katanya.

Ketua Panitia acara, Septian Triadi Syahputra, menegaskan keberadaan KIM perlu terus diperluas karena baru tiga kelurahan yang memilikinya. Ia berharap SIPEDE dapat memotivasi kelurahan lain membentuk KIM sehingga jejaring informasi masyarakat semakin kuat.

Septian juga menyampaikan terima kasih kepada Diskominfo Kota Pontianak, narasumber, serta para peserta atas partisipasi dalam kegiatan tersebut.

Ia menambahkan, kegiatan SIPEDE di Parit Mayor diikuti oleh pengurus KIM, perwakilan kelurahan, narasumber, serta pelaku UMKM dari berbagai wilayah di Pontianak Timur

“Kami berharap kegiatan ini menambah wawasan dan pemahaman peserta dalam mengelola usaha dan memanfaatkan peluang UMKM,” tutupnya. (kominfo)