,
menampilkan: hasil
Wako Edi Ajak Generasi Muda Kritis dan Berani Kawal Pembangunan
PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengajak generasi muda memahami demokrasi secara lebih luas, tidak sebatas pelaksanaan pemilihan umum setiap lima tahun. Demokrasi, menurutnya, juga menyangkut pemenuhan hak masyarakat, penegakan hukum, keseimbangan kekuasaan, hingga bagaimana kebijakan pemerintah mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Edi mengapresiasi inisiatif organisasi kepemudaan dan mahasiswa yang menyediakan ruang diskusi bagi pelajar untuk mengenal persoalan demokrasi dan pembangunan sejak dini.
"Demokrasi juga menyangkut persoalan yang kita hadapi sehari-hari, termasuk bagaimana hak dan kewajiban masyarakat dapat terpenuhi," ujarnya saat membuka Sekolah Demokrasi Cipayung di Hotel Maestro Pontianak, Sabtu (14/11/2026).
Edi menjelaskan, demokrasi yang sehat membutuhkan keseimbangan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiganya harus menjalankan fungsi masing-masing secara optimal agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan yang berpotensi merugikan masyarakat. Menurutnya, prinsip supremasi hukum juga menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari demokrasi. Penegakan hukum harus berlaku adil tanpa memandang jabatan maupun kedudukan seseorang.
Ia turut menyoroti tantangan demokrasi di era digital. Derasnya arus informasi melalui media sosial memberikan ruang kebebasan berpendapat yang semakin luas, tetapi sekaligus menghadirkan risiko penyebaran informasi keliru, provokasi, dan pembentukan persepsi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Karena itu, Edi berharap generasi muda mampu membangun kemampuan berpikir kritis, memeriksa kebenaran informasi, serta menyampaikan pandangan secara bertanggung jawab.
"Kita perlu melihat apakah kebebasan di ruang digital ini benar-benar mencerdaskan masyarakat atau justru menjadi sarana pembodohan, penghasutan, dan penyebaran informasi yang tidak benar. Ini yang harus kita cermati bersama," katanya.
Ruang diskusi seperti Sekolah Demokrasi penting untuk mempersiapkan generasi penerus kepemimpinan. Menurutnya, mahasiswa dan pelajar perlu memahami persoalan daerah secara menyeluruh agar mampu menawarkan gagasan yang tidak hanya kritis, tetapi juga dapat diterapkan.
Ia mencontohkan persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), krisis air bersih, serta dampak perubahan iklim yang membutuhkan perencanaan dan kolaborasi berbagai pihak.
"Pemerintahan yang baik harus mampu menyusun program dengan memperhitungkan berbagai kemungkinan. Kita harus melakukan antisipasi dan mitigasi, didukung sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan berkolaborasi," terangnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pontianak pada 2025 mencapai 82,80, meningkat dari 82,22 pada tahun sebelumnya. Capaian tersebut menempatkan Pontianak dalam kategori pembangunan manusia sangat tinggi, sekaligus melampaui rata-rata IPM Provinsi Kalimantan Barat sebesar 72,09 dan nasional sebesar 75,90.
"Indeks Pembangunan Manusia menjadi salah satu indikator untuk mengukur kemajuan daerah. Jadi, kesejahteraan bukan hanya dilihat dari pendapatan, tetapi juga bagaimana masyarakat memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kualitas hidup yang baik," ungkapnya.
Dalam bidang kesehatan, usia harapan hidup saat lahir masyarakat Pontianak pada 2025 tercatat 75,96 tahun. Indikator tersebut menjadi salah satu ukuran pembangunan manusia yang turut mencerminkan kondisi kesehatan dan kualitas hidup penduduk.
Sementara dari sisi perekonomian, pertumbuhan ekonomi Kota Pontianak pada 2025 mencapai 5,34 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,11 persen, meskipun sedikit di bawah Kalimantan Barat yang mencapai 5,39 persen. Aktivitas ekonomi Pontianak banyak ditopang sektor perdagangan dan jasa yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat. Keberadaan UMKM, warung kopi, kafe, rumah makan, dan berbagai usaha jasa turut membuka peluang pekerjaan. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak otomatis mencerminkan pemerataan kesejahteraan. Pemerintah perlu memastikan manfaat pembangunan dapat dinikmati masyarakat secara lebih luas.
"Pertumbuhan ekonomi itu penting, tetapi belum tentu langsung meningkatkan kesejahteraan. Kita harus melihat sektor apa yang tumbuh dan sejauh mana dampaknya terhadap masyarakat, termasuk penyerapan tenaga kerja," jelasnya. (prokopim)
Pemkot Apresiasi Wajib Pajak lewat Anugerah Pajak Award 2026
Perluas Digitalisasi Pembayaran Pajak Daerah
PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang dinilai memiliki kepatuhan dan kontribusi dalam mendukung penerimaan daerah melalui Anugerah Pajak Award 2026. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi kepada masyarakat dan pelaku usaha yang telah memenuhi kewajiban perpajakannya sekaligus mendukung pembiayaan pembangunan Kota Pontianak.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, kontribusi wajib pajak memiliki peran penting dalam memperkuat kemampuan fiskal daerah. Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang dirangkai dengan Anugerah Pajak Award 2026 di Ballroom Hotel Golden Tulip Pontianak, Jumat (13/11/2026) malam.
"Atas nama Pemerintah Kota Pontianak, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para wajib pajak yang selama ini telah berkontribusi. Pajak yang dibayarkan terus kita manfaatkan untuk mendukung pembangunan Kota Pontianak," ujarnya.
Edi mengungkapkan, kondisi fiskal saat ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kemandirian dalam membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat. Optimalisasi penerimaan pajak tidak mudah dilakukan karena masih terdapat wajib pajak yang belum sepenuhnya memahami maupun memenuhi kewajibannya.
Selain itu, beberapa sektor penerimaan masih membutuhkan perhatian, di antaranya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta pajak dan retribusi parkir.
"Tantangan kita dalam mencapai target penerimaan daerah ini tidak mudah. Masih ada wajib pajak yang belum sepenuhnya memenuhi kewajibannya. Karena itu, perlu terus dilakukan sosialisasi dan pendekatan yang lebih baik," jelasnya.
Edi menilai digitalisasi menjadi salah satu langkah untuk menjawab tantangan tersebut. Melalui kerja sama dengan Bank Kalbar, Pemkot Pontianak telah mengembangkan berbagai sistem pembayaran dan pengawasan transaksi, termasuk pemasangan tapping box, penerapan sistem pembayaran elektronik, serta penggunaan perangkat perekam data transaksi usaha.
Pemanfaatan teknologi tersebut diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pajak daerah sekaligus mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran.
"Kita ingin sistem pembayaran pajak semakin mudah diakses dan transparan. Dengan digitalisasi, transaksi bisa tercatat dengan baik dan pengelolaan penerimaan daerah menjadi lebih akuntabel," katanya.
Komitmen Pemkot Pontianak dalam memperluas transaksi digital dan akses keuangan juga mendapat pengakuan melalui penghargaan TP2DD Terbaik se-Kalimantan serta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Terbaik Wilayah Kalimantan pada 2026.
"Alhamdulillah, tahun ini kita mendapat penghargaan TP2DD dan TPAKD terbaik se-Kalimantan. Ini menunjukkan upaya yang kita lakukan sudah berada di jalur yang tepat. Tetapi inovasi, sosialisasi, dan kolaborasi harus terus ditingkatkan," ungkapnya.
Ia berharap Anugerah Pajak Award dapat menjadi penyemangat bagi wajib pajak untuk terus memenuhi kewajibannya secara tertib. Menurutnya, kepatuhan membayar pajak merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Pontianak sekaligus Ketua TP2DD Amirullah menjelaskan, penerima penghargaan ditetapkan melalui evaluasi berdasarkan sejumlah kriteria. Di antaranya kepatuhan dan ketepatan waktu pembayaran, kesesuaian serta kejujuran pelaporan objek pajak, besarnya kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan kategori, hingga keaktifan memanfaatkan kanal pembayaran non-tunai.
Penilaian juga mempertimbangkan dukungan wajib pajak terhadap program optimalisasi penerimaan daerah, termasuk penggunaan sistem Online Tax Monitoring (OTM) untuk pencatatan transaksi usaha.
"Pajak Award ini bukan hanya rutinitas pemberian piagam. Ini merupakan bentuk apresiasi tertinggi pemerintah daerah kepada masyarakat dan pelaku usaha yang memiliki komitmen dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan tepat jumlah," katanya.
Selain penghargaan tersebut, Pemkot Pontianak juga menggelar program Gebyar Pajak sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat yang telah melunasi PBB Tahun 2026 sebelum jatuh tempo. Para wajib pajak yang memenuhi ketentuan berkesempatan mengikuti pengundian hadiah.
Amirullah menilai pemberian insentif dapat menjadi salah satu pendekatan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat. Dengan demikian, optimalisasi pajak tidak hanya dilakukan melalui pengawasan, tetapi juga pemberian kemudahan dan penghargaan.
Di sisi pengelolaan belanja, ia menyebut Pemkot Pontianak juga terus mendorong penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). Melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), evaluasi dan penguatan pemanfaatan KKPD telah dilakukan untuk mempercepat transaksi serta meningkatkan akuntabilitas keuangan pemerintah.
"Digitalisasi ini tidak hanya pada penerimaan daerah, tetapi juga pada belanja pemerintah. Kita ingin seluruh proses transaksi semakin efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan," jelasnya.
Amirullah berharap Anugerah Pajak Award menjadi momentum untuk mempererat kerja sama pemerintah, perbankan, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan Kota Pontianak.
"Selamat kepada seluruh penerima penghargaan. Bapak dan ibu adalah mitra strategis pemerintah dan pahlawan pembangunan daerah yang sesungguhnya," pungkasnya. (prokopim)
Pontianak Bidik Juara Umum MTQ 2027
PONTIANAK – Kota Pontianak mulai mempersiapkan diri sebagai tuan rumah Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-35 Tingkat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2027. Selain menyukseskan penyelenggaraan, Pemerintah Kota Pontianak juga menargetkan peningkatan prestasi kafilah agar mampu bersaing merebut gelar juara umum.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono saat menghadiri rapat koordinasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Kota Pontianak di Aula Rohana Muthalib, Jumat (13/11/2026). Rapat tersebut membahas evaluasi pelaksanaan MTQ sebelumnya sekaligus persiapan Pontianak menghadapi perhelatan tingkat provinsi tahun depan.
Edi mengatakan, persiapan sebagai tuan rumah akan ditindaklanjuti dengan pembentukan panitia khusus. Untuk lokasi utama kegiatan, ia mengusulkan Stadion Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) sebagai salah satu tempat yang dapat mendukung penyelenggaraan MTQ.
Menurutnya, kesuksesan sebagai tuan rumah perlu diiringi dengan pencapaian prestasi. Ia meminta LPTQ mempersiapkan pembinaan secara lebih matang, terutama dengan memetakan potensi qari dan qariah yang berpeluang menyumbangkan medali bagi Kota Pontianak.
“Kalau melihat persiapan dan potensi yang kita miliki, saya yakin sebenarnya bisa. Kita harus mempersiapkannya dengan matang. Bapak dan Ibu di LPTQ tentu lebih memahami qari dan qariah mana yang memiliki potensi untuk meraih medali,” ujarnya.
Edi mengingatkan bahwa sistem penilaian MTQ memperhitungkan perolehan medali dan peringkat peserta. Karena itu, strategi pembinaan perlu diarahkan agar Pontianak mampu memperoleh poin dari sebanyak mungkin cabang lomba.
“Tidak harus semuanya juara pertama. Peserta yang bisa meraih juara kedua, ketiga, bahkan juara harapan juga menyumbangkan poin. Jadi, kita perlu mengupayakan sebanyak mungkin peserta bisa masuk final dan mendapatkan medali,” jelasnya.
Ia juga mendorong peningkatan kualitas pembinaan melalui keterlibatan pelatih maupun tenaga ahli yang memiliki pengalaman di tingkat nasional. Edi mencontohkan cabang kaligrafi yang menunjukkan perkembangan positif. Pada MTQ 2026, kafilah Pontianak berhasil meraih dua medali emas setelah sebelumnya cabang tersebut cukup didominasi daerah lain.
“Saya punya gagasan agar kita bisa melibatkan pelatih atau tenaga ahli tingkat nasional untuk membina peserta yang memang kita nilai memiliki potensi. Mereka perlu mendapat perhatian dan pembinaan lebih intensif supaya kemampuannya semakin berkembang,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua LPTQ Kota Pontianak Amirullah menjelaskan, berdasarkan evaluasi pelaksanaan MTQ tingkat provinsi, peringkat Kota Pontianak mengalami penurunan dari posisi kedua pada 2025 menjadi posisi ketiga pada 2026. Namun, dari sisi perolehan medali emas justru terjadi peningkatan, dari 10 menjadi 12 medali emas.
Ia menjelaskan, sistem penilaian MTQ tidak hanya memperhitungkan medali emas. Medali perak, perunggu, hingga juara harapan juga memiliki bobot nilai. Dalam ketentuan tersebut, medali emas bernilai 9 poin, perak 7 poin, perunggu 5 poin, juara harapan I sebanyak 3 poin, harapan II 2 poin, dan harapan III 1 poin.
Berdasarkan evaluasi tersebut, Pontianak mengumpulkan 178 poin pada MTQ 2026. Meski unggul dalam perolehan medali emas dibandingkan sejumlah daerah, kontribusi poin dari kategori lainnya masih perlu ditingkatkan.
“Setelah kami pelajari, meskipun kita unggul dari sisi medali emas, nilai dari medali perak, perunggu, dan juara harapan masih kurang. Artinya, strategi ke depan tidak hanya mencari juara satu, tetapi juga memperbanyak peserta yang bisa menjadi juara dua dan tiga,” ungkap Amirullah.
Karena itu, LPTQ akan mengupayakan lebih banyak peserta menembus babak final dan memperoleh peringkat pada setiap cabang lomba. Jumlah peserta yang dikirim juga akan dioptimalkan sesuai ketentuan agar peluang memperoleh poin semakin besar.
Amirullah juga menyampaikan bahwa pelaksanaan MTQ tingkat kecamatan dan tingkat kota selama 2025 hingga 2026 berjalan baik dan lancar. Kegiatan tersebut mendapat dukungan hibah Pemerintah Kota Pontianak serta kerja sama pengurus LPTQ di tingkat kecamatan. Meski demikian, kebutuhan pembiayaan masih memerlukan dukungan berbagai pihak, terutama untuk honorarium dewan hakim, pelaksana kegiatan, dan bonus bagi para pemenang.
“Alhamdulillah, seluruh kegiatan dapat berjalan lancar berkat dukungan pemerintah kota dan kerja sama seluruh pengurus LPTQ, baik tingkat kota maupun kecamatan. Kami berharap dukungan dan koordinasi ini terus terjaga untuk persiapan tahun depan,” katanya.
Terkait persiapan tahun depan, LPTQ Kota Pontianak berencana melakukan koordinasi dengan LPTQ Provinsi Kalimantan Barat untuk membahas tahapan penyelenggaraan. Penetapan tanggal dan lokasi pelaksanaan masih menunggu arahan Wali Kota Pontianak.
Amirullah menegaskan, LPTQ Kota Pontianak bersama seluruh pengurus di tingkat kecamatan menyatakan kesiapan untuk mendukung Kota Pontianak sebagai tuan rumah MTQ ke-35 Tingkat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2027. (prokopim)
Pemkot Pontianak Perkuat Mitigasi Konflik Kepentingan
PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak memperkuat upaya pencegahan konflik kepentingan atau conflict of interest dalam penyelenggaraan pemerintahan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pelayanan publik berjalan secara profesional, adil, transparan, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Upaya tersebut diwujudkan melalui Workshop Conflict of Interest bertema “Pontianak Berintegritas: Strategi Mitigasi Konflik Kepentingan Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih” yang dibuka Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, Kamis (12/11/2026).
Edi mengatakan, konflik kepentingan merupakan persoalan yang dapat muncul dalam aktivitas sehari-hari aparatur pemerintah. Salah satunya ketika hubungan pribadi dengan seseorang memengaruhi objektivitas dalam memberikan pelayanan.
“Misalnya dalam proses perizinan, ketika yang datang merupakan mantan rekan kerja, pensiunan, kenalan, atau bahkan keluarga, secara naluriah mungkin muncul kecenderungan memberikan perlakuan istimewa dibandingkan masyarakat lain yang tidak kita kenal,” ujarnya.
Menurutnya, situasi semacam itu perlu dipahami agar aparatur mampu membedakan tindakan yang masih sesuai ketentuan dengan perilaku yang mengarah pada konflik kepentingan. Salah satu upaya pencegahan dalam pelayanan rutin, misalnya, melalui penerapan sistem antrean sehingga setiap masyarakat memperoleh kesempatan yang sama.
Ia juga menyoroti potensi konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, termasuk penunjukan penyelenggara kegiatan atau event organizer (EO) yang memiliki hubungan keluarga maupun kedekatan dengan pihak pengambil keputusan.
Menurut Edi, pemerintah harus menjaga integritas sekaligus memastikan kualitas pelaksanaan program. Karena itu, setiap keputusan perlu memiliki dasar yang jelas, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Tujuan pelayanan kita adalah memberikan proses yang cepat, terukur, pasti, dan menghasilkan kemanfaatan yang optimal bagi masyarakat. Semua itu harus tetap berpedoman pada aturan dan standar pelayanan publik,” tegasnya.
Ia menambahkan, penerapan prosedur juga perlu diikuti kemampuan organisasi dalam mengelola pelayanan secara efektif. Jangan sampai prosedur yang tidak dikelola dengan baik justru menghambat pelayanan dan mengurangi manfaat yang seharusnya diterima masyarakat.
Edi berharap workshop tersebut dapat memperkuat pemahaman aparatur dalam mengidentifikasi risiko konflik kepentingan. Upaya itu perlu dilanjutkan melalui mitigasi, monitoring, pengawasan, dan pembinaan secara berkelanjutan.
Selain pengawasan, ia menekankan pentingnya evaluasi terhadap hasil program dan pelayanan pemerintah. Pemkot Pontianak juga perlu melaksanakan survei kepuasan masyarakat secara berkala dengan melibatkan lembaga survei atau perguruan tinggi independen.
“Dari survei tersebut, kita bisa mengetahui di mana letak kelemahan pelayanan, aspek apa yang harus ditingkatkan, dan hal-hal apa yang perlu dipertahankan,” ungkapnya.
Inspektur Kota Pontianak Trisnawati menjelaskan, konflik kepentingan telah lama menjadi perhatian penyelenggara pemerintahan maupun pengawas internal dan eksternal. Sejumlah area yang memiliki potensi konflik kepentingan antara lain pengadaan barang dan jasa, perizinan, serta pengelolaan pendapatan daerah berupa pajak dan retribusi.
Ia mengatakan, identifikasi menjadi langkah awal untuk memastikan apakah suatu kondisi benar-benar termasuk konflik kepentingan atau tidak.
Melalui workshop tersebut, Pemkot Pontianak menghadirkan narasumber dari Kementerian PANRB untuk memberikan pemahaman kepada ASN mengenai kriteria dan langkah mitigasinya.
“Harapannya, ASN yang bertugas dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Pontianak dapat memahami hal-hal apa saja yang masuk dalam kriteria konflik kepentingan. Mereka juga diharapkan mampu membedakan mana kondisi yang harus dicegah dan mana yang sebenarnya tidak termasuk konflik kepentingan,” jelasnya.
Trisnawati menambahkan, potensi konflik kepentingan perlu diantisipasi sejak awal. Apabila konflik kepentingan sudah ditemukan dalam pelaksanaan tugas, ASN perlu mendeklarasikan dan melaporkannya agar dapat ditangani sesuai ketentuan.
Menurutnya, tidak semua indikasi dapat langsung dikategorikan sebagai konflik kepentingan.
Melalui kegiatan ini, Pemkot Pontianak berharap aparatur semakin memahami batas antara kepentingan pribadi dan tanggung jawab jabatan, sehingga penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan integritas dan pelayanan publik semakin berkualitas.
“Diperlukan identifikasi secara cermat agar langkah pencegahan dan penanganan yang diambil tepat sasaran,” pungkasnya. (prokopim)