Berita

PONTIANAK – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Pontianak menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) untuk menyerap saran dan masukan masyarakat dalam meningkatkan kualitas layanan digital, di Pontive Center, Kamis (16/4/2026).

Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah, akademisi, media, pelaku usaha, komunitas, hingga masyarakat umum. Forum ini menjadi ruang dialog antara pemerintah dan publik dalam memperkuat tata kelola komunikasi dan informatika di Kota Pontianak.

Kepala Diskominfo Kota Pontianak, Syamsul Akbar, menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif seluruh peserta yang hadir dalam forum tersebut.

“Saya mengapresiasi para undangan, mitra kerja, dan stakeholder yang telah hadir dan berpartisipasi dalam Forum Konsultasi Publik ini,” ujarnya usai kegiatan.

Ia menjelaskan, forum ini menjadi bagian penting dalam evaluasi layanan sekaligus wadah menghimpun masukan konstruktif dari masyarakat. Sejumlah catatan yang muncul akan menjadi perhatian, terutama dalam penguatan literasi digital.

“Ada beberapa perbaikan yang perlu kami lakukan, terutama dalam meningkatkan literasi digital, khususnya di kalangan anak muda agar lebih bijak dalam bermedia sosial dan menggunakan teknologi,” katanya.

Akbar menegaskan, pihaknya berkomitmen menindaklanjuti berbagai masukan tersebut agar layanan semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Diskominfo tidak hanya menyediakan infrastruktur, tetapi juga memastikan integrasi dan kualitas data untuk mendukung kebijakan yang tepat sasaran,” ungkapnya.

Dalam membangun ekosistem digital, Diskominfo berperan sebagai regulator, koordinator, fasilitator, edukator, sekaligus walidata yang memastikan keterpaduan data antar perangkat daerah. Peran ini juga diperkuat sebagai enabler dan orkestrator dalam menyelaraskan seluruh elemen ekosistem digital.

Ia menambahkan, peran tersebut sejalan dengan visi Kota Pontianak 2025–2029 untuk mewujudkan kota yang maju, sejahtera, berwawasan lingkungan, dan humanis melalui penguatan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi.

“Transformasi digital harus ditopang tata kelola yang kolaboratif dan pelayanan publik yang responsif,” kata Akbar.

Lewat forum tersebut, ia memaparkan sejumlah capaian sebagai bagian dari transparansi kinerja. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada 2025 mencapai indeks 3,73 dengan kategori sangat baik.

Akbar melanjutkan, Diskominfo mengelola Data Center yang menampung 167 aplikasi dan website pemerintah daerah, serta menyediakan akses internet di berbagai ruang publik untuk mendukung layanan digital masyarakat.

Di bidang statistik sektoral, Pemerintah Kota Pontianak melalui Diskominfo telah mengelola lebih dari 3.000 dataset dalam portal Satu Data, dengan 2.692 data statistik sektoral pada tahun 2025. Indeks Satu Data Indonesia Kota Pontianak tercatat sebesar 71,58 dengan kategori baik.

Dari sisi pelayanan, Survei Kepuasan Masyarakat periode 1 Juli hingga 30 November 2025 mencatat indeks 97,838 dengan kategori sangat baik. Akbar menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut.

“Kami berharap kolaborasi dan kerja sama dengan berbagai pihak dapat terus berjalan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat,” tutupnya. (kominfo)

PONTIANAK – Untuk meningkatkan pemahaman organisasi kemasyarakatan (ormas) dalam mengelola serta mempertanggungjawabkan dana hibah yang bersumber dari APBD Kota Pontianak secara akuntabel dan sesuai ketentuan, Pemerintah Kota Pontianak menggelar bimbingan teknis penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ) dana hibah bagi pengurus ormas.

“Bimtek ini menjadi upaya pemerintah daerah untuk menyatukan persepsi dan pemahaman terkait tata cara pengelolaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dana hibah. Ini penting agar seluruh proses berjalan tertib dan sesuai aturan,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak Amirullah usai membuka bimtek tersebut di Hotel Ibis, Selasa (31/3/2026).

Ia menyebutkan, sebanyak 85 ormas diundang untuk mengikuti kegiatan tersebut. Para peserta diharapkan dapat mengikuti seluruh rangkaian bimtek dengan serius hingga selesai.

Menurutnya, pemahaman yang baik sangat diperlukan, mengingat pengelolaan keuangan daerah bersifat dinamis dan terus mengalami perubahan mengikuti perkembangan regulasi dan kebutuhan masyarakat.

“Dana hibah yang bersumber dari APBD memiliki prinsip akuntabilitas. Artinya, penggunaannya harus sesuai dengan perencanaan yang diajukan dalam proposal, serta dapat dipertanggungjawabkan secara jelas,” tegasnya.

Amirullah juga mengingatkan agar setiap organisasi menyesuaikan pelaksanaan kegiatan dengan jumlah dana yang diterima. Jika terdapat perbedaan antara nilai usulan dan realisasi bantuan, maka kegiatan dan laporan harus disesuaikan.

Selain itu, ia menekankan pentingnya kesesuaian antara bidang organisasi dengan kegiatan yang dilaksanakan. Hal ini untuk memastikan penggunaan dana hibah tepat sasaran dan tidak menyimpang dari tujuan awal organisasi.

“Organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, maka kegiatannya harus berkaitan dengan pendidikan. Begitu juga dengan bidang kepemudaan atau kesehatan, harus sesuai dengan fokusnya masing-masing,” jelasnya.

Lebih lanjut, Amirullah juga menyoroti pentingnya legalitas dan administrasi organisasi, termasuk kewajiban memiliki sekretariat dan alamat yang jelas agar memudahkan koordinasi dengan pemerintah daerah.

Ia menambahkan, kegiatan bimtek ini juga merupakan bagian dari implementasi regulasi, baik Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan maupun Peraturan Wali Kota Pontianak terkait pengelolaan hibah dan bantuan sosial.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Pontianak berharap terbangun sinergi dan kolaborasi antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan dalam mendukung pembangunan serta menjaga harmonisasi kehidupan bermasyarakat.

“Kami mengajak seluruh peserta untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Pahami materi yang disampaikan narasumber, sehingga ke depan penyusunan laporan pertanggungjawaban menjadi lebih baik, tepat, dan mudah,” pungkasnya.

Melalui bimtek ini seluruh peserta diharapkan dapat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh dalam pengelolaan dana hibah secara profesional dan bertanggung jawab. (prokopim)

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengajak kader dan alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) untuk terus memperkuat sinergi dalam membangun Kota Pontianak. Ajakan tersebut disampaikannya dalam kegiatan silaturahmi dan buka puasa bersama keluarga besar Majelis Daerah (MD) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) dan HMI Kota Pontianak di Aula Rumah Dinas Wali Kota Pontianak, Minggu (15/3/2026).

Kegiatan tersebut menjadi momentum mempererat silaturahmi antara kader dan alumni HMI yang kini berkiprah di berbagai bidang, baik di pemerintahan, birokrasi, maupun sektor profesional.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono yang juga merupakan alumni HMI menyampaikan rasa syukur dapat berkumpul bersama keluarga besar HMI di bulan suci Ramadan. Menurutnya, momen tersebut tidak sekadar menjadi ajang buka puasa bersama, tetapi juga memperkuat hubungan persaudaraan antar kader dan alumni HMI.

“Kita bersyukur bisa bersilaturahmi pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi yang terbaik bagi kita, segala ibadah kita diterima dan kesalahan kita diampuni Allah,” ujarnya.

Edi menilai HMI memiliki peran penting dalam membentuk karakter para alumninya sehingga mampu berkiprah di tengah masyarakat. Nilai-nilai kaderisasi yang diperoleh selama berproses di HMI menjadi bekal dalam menjalankan berbagai peran di masyarakat.

“HMI ini yang membentuk karakter kita, bagaimana kita bisa berkiprah di masyarakat. Ajang silaturahmi ini harus bisa mempererat persaudaraan dan chemistry kita, walaupun kita berasal dari alumni mana pun dan dari daerah mana pun, kita memiliki chemistry yang sama,” katanya.

Ia juga menyinggung besarnya peran alumni HMI dalam kepemimpinan di Indonesia. Berdasarkan pengalamannya saat mengikuti kegiatan retret kepala daerah beberapa waktu lalu, Edi menyebut terdapat lebih dari seratus kepala daerah yang merupakan alumni HMI. Namun demikian, Edi mengingatkan bahwa mengelola pemerintahan daerah bukanlah hal yang mudah. Berbagai tantangan harus dihadapi sehingga diperlukan kolaborasi dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk para kader dan alumni HMI.

“Mengelola kota ini tidak semudah yang kita bayangkan. Maka diperlukan sinergi dan kolaborasi. Di era digital ini semuanya ingin cepat dan sangat transparan,” jelasnya.

Ia juga menyinggung berbagai tantangan yang dihadapi para kepala daerah saat ini, termasuk persoalan hukum yang menjerat sejumlah pejabat di berbagai daerah. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi pengingat pentingnya integritas dalam menjalankan amanah.

“Di bulan ini saja sudah empat atau lima kepala daerah yang terkena OTT dengan berbagai macam persoalan. Tantangannya cukup besar dengan berbagai problematika, sehingga perlu kolaborasi dan sinergi semua pihak,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Majelis Wilayah (MW) KAHMI Provinsi Kalimantan Barat Harisson mengatakan kegiatan buka puasa bersama tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga tradisi silaturahmi di lingkungan alumni HMI dan KAHMI di Kalimantan Barat.

“Hari ini kita kembali bersilaturahmi. Dari dulu kita berharap ada agenda buka puasa bersama seperti ini dan akhirnya bisa terlaksana hari ini,” katanya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota Pontianak yang telah memfasilitasi terselenggaranya kegiatan tersebut di rumah dinas wali kota.

“Terima kasih kepada Kanda Edi yang telah melaksanakan buka puasa bersama dalam rangka silaturahmi KAHMI di rumah dinas Wali Kota Pontianak,” tutupnya. (prokopim)

PONTIANAK – Program pasar murah yang digelar Tim Penggerak PKK Kota Pontianak menjelang Hari Raya Idulfitri mendapat sambutan positif dari para penerima manfaat. Salah satunya datang dari Bunda Dara, kader Posyandu Mufakat, Kelurahan Pallima, yang sangat terbantu dengan paket sembako yang disediakan dalam kegiatan tersebut. 

Menurutnya, bantuan yang diberikan pada tahun ini terasa lebih lengkap. Tidak hanya bahan pokok, namun juga kebutuhan jelang lebaran.

“Ini luar biasa. Bagi kami para kader posyandu ini sangat membantu, apalagi menjelang Lebaran,” ujarnya, Kamis (12/3/2026).

Ia mengatakan para kader posyandu selama ini menjalankan tugas secara sukarela untuk membantu pelayanan kesehatan masyarakat di lingkungan masing-masing. Meski tidak menerima honor tetap, para kader tetap menjalankan tugasnya dengan penuh semangat.

“Kalau kader posyandu memang sudah terbiasa bekerja untuk masyarakat. Walaupun tidak ada honor tetap, kami tetap menjalankan tugas dengan ikhlas,” katanya.

Menurutnya, bantuan paket sembako melalui pasar murah tersebut menjadi bentuk perhatian dan penghargaan dari pemerintah daerah terhadap para kader yang selama ini aktif dalam kegiatan pelayanan masyarakat.

“Ini merupakan penghargaan yang luar biasa bagi kami. Terima kasih kepada Pemerintah Kota Pontianak, khususnya Pak Wali Kota Edi Rusdi Kamtono dan Ibu Yanieta,” ungkapnya.

Para kader posyandu masih tetap menjalankan tugas hingga menjelang Hari Raya Idulfitri. Bahkan, selain kegiatan posyandu rutin, mereka juga membantu berbagai program kesehatan masyarakat di wilayahnya seperti Makan Bergizi Gratis. 

Dalam kegiatan pasar murah kali ini, disediakan 1.500 paket sembako dengan harga terjangkau bagi kader PKK, anggota Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT), kader posyandu serta guru PAUD di Kota Pontianak.

Ketua TP PKK Kota Pontianak Yanieta Arbiastutie mengatakan kegiatan pasar murah ini merupakan bentuk kepedulian PKK dalam membantu masyarakat menghadapi kenaikan harga bahan pokok yang biasanya terjadi menjelang Lebaran. Mereka menyediakan paket sembako seharga Rp77.500 yang berisi beras 5 kilogram, gula pasir 1 kilogram dan minyak goreng 1 liter. Sebagian paket juga dilengkapi dengan telur sebanyak 10 butir, sementara paket lainnya mendapatkan satu botol sirup sebagai pengganti karena keterbatasan stok telur.

“Sebanyak 1.500 paket kami siapkan. Sebagian mendapatkan telur dan sebagian mendapatkan sirup, namun semua tetap mendapatkan paket sembako,” jelas Yanieta.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengapresiasi inisiatif TP PKK Kota Pontianak bersama berbagai mitra dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok menjelang Idulfitri. Ia juga memastikan bahwa stok bahan pokok di Kota Pontianak masih tersedia sehingga masyarakat tidak perlu khawatir.

“Kegiatan pasar murah ini tentu sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Idulfitri. Stok bahan pokok di pasar-pasar juga masih tersedia. Kalaupun ada kenaikan harga biasanya sifatnya fluktuatif karena meningkatnya permintaan menjelang Lebaran,” ujarnya.

Edi berharap kegiatan serupa dapat terus diperluas sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat di seluruh wilayah Kota Pontianak. 

“Mudah-mudahan kegiatan seperti ini bisa terus dikembangkan dan menjangkau masyarakat di enam kecamatan di Kota Pontianak,” tutupnya. (prokopim/kominfo)