Berita

Wali Kota: Pengabdian Mereka Jadi Teladan

PONTIANAK;– Pemerintah Kota Pontianak kembali memberikan penghormatan kepada Aparatur Sipil Negara yang memasuki masa purna tugas. Pada periode Maret dan April 2026, sebanyak 26 ASN dilepas secara resmi sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian mereka di berbagai sektor pelayanan publik.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, kegiatan pelepasan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah kota untuk memberikan penghargaan yang layak kepada ASN yang telah menyumbangkan tenaga dan pikiran bagi kemajuan Kota Pontianak.

“Pada kesempatan yang berbahagia ini, Pemerintah Kota Pontianak memberikan penghormatan dan apresiasi kepada 26 ASN yang memasuki masa purna tugas. Ini bagian dari komitmen kami untuk memberikan penghargaan atas pengabdian mereka,” ujarnya, Rabu (1/4/2026).

Ia menjelaskan, para ASN yang memasuki masa purna tugas telah menempuh perjalanan panjang pengabdian di berbagai bidang, mulai dari pelayanan pasar tradisional, sektor kesehatan, pembinaan dan pengawasan lalu lintas angkutan jalan, pelayanan pemerintahan di tingkat kelurahan, pemberdayaan masyarakat, hingga dunia pendidikan.

“Di balik setiap jabatan dan tugas yang diemban, tersimpan dedikasi dan tanggung jawab yang dijalani dengan sepenuh hati. Kehadiran Bapak dan Ibu di unit kerja masing-masing telah memberi arti bagi masyarakat dan ikut membentuk wajah Pemerintah Kota Pontianak seperti yang kita kenal hari ini,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Pontianak telah mengangkat 335 calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil. Ia berharap para ASN yang baru diangkat mampu mengamalkan nilai-nilai BerAKHLAK, yakni berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.

Selain itu, ia mengingatkan seluruh ASN aktif agar terus menjunjung profesionalisme, menaati ketentuan perundang-undangan, mengikuti perkembangan zaman, memiliki inisiatif, peduli terhadap lingkungan, bijak dalam bermedia sosial, serta mampu beradaptasi terhadap perubahan. 

“Disiplin kerja juga menjadi hal utama, termasuk memanfaatkan jam dinas secara optimal dan menghindari segala bentuk pelanggaran,” pesan Edi.

Ia turut mengapresiasi kehadiran mitra strategis seperti PT Taspen, Bank Kalbar, Bank Mandiri Taspen, dan BSI yang selama ini mendampingi ASN memasuki masa purna tugas. 

“Saya berharap kolaborasi ini terus diperkuat agar pemenuhan hak-hak ASN purna tugas dapat berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan memberi rasa aman,” tukasnya.

Kepada para pensiunan, Edi berpesan bahwa purna tugas bukan akhir dari pengabdian, melainkan awal dari fase kehidupan yang baru. Ia berharap para ASN yang memasuki masa purna tugas tetap sehat, bahagia, dan produktif di tengah keluarga maupun masyarakat.

“Atas nama pribadi dan Pemerintah Kota Pontianak, saya menyampaikan terima kasih atas pengabdian yang tulus, loyalitas, dan dedikasi yang telah diberikan. Semoga masa purna tugas ini menjadi masa kebahagiaan dan keberkahan,” pungkasnya. (prokopim/kominfo)

Wali Kota Sampaikan LKPJ Tahun 2025

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kota Pontianak, Selasa (31/3/2026).

Menurutnya, capaian kinerja pembangunan daerah secara umum menunjukkan hasil yang positif. Edi menyebutkan, rata-rata capaian sasaran tujuan pembangunan daerah mencapai 106,20 persen, sedangkan capaian sasaran kinerja daerah berada di angka 110,22 persen. 

“Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar target pembangunan daerah dapat direalisasikan dengan baik,” ujarnya.

Pada aspek pembangunan manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pontianak meningkat menjadi 82,80. Peningkatan ini didukung oleh perbaikan di sektor pendidikan, kesehatan, serta daya beli masyarakat. Usia harapan hidup tercatat mencapai 75,96 tahun.

Meski demikian, Edi mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, salah satunya angka stunting yang berada di level 22,3 persen. Ia menyatakan, pemerintah kota akan terus memperkuat intervensi melalui peningkatan layanan kesehatan, perbaikan gizi masyarakat, serta kolaborasi lintas sektor.

Selain itu, indeks pembangunan literasi masyarakat yang berada di angka 34,85 dinilai masih perlu ditingkatkan. 

“Ini menjadi refleksi bagi kami untuk memperkuat program literasi dengan pendekatan yang lebih inovatif, kolaboratif, dan berbasis komunitas,” katanya.

Di bidang tata kelola pemerintahan, Pemkot Pontianak mencatat capaian positif dengan indeks reformasi birokrasi sebesar 84,7 dan indeks pelayanan publik 4,71. Pemerintah kota juga berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan daerah.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Kota Pontianak mencapai 5,34 persen, dengan PDRB per kapita sebesar Rp80,79 juta. 

“Namun, pada sektor infrastruktur, indeks masih berada di angka 72,23, yang menunjukkan perlunya percepatan pembangunan,” ungkap Edi.

Dalam aspek lingkungan, indeks kualitas lingkungan hidup meningkat menjadi 65,69, disertai penurunan indeks risiko bencana menjadi 50,09. Kondisi sosial masyarakat juga dinilai stabil dan kondusif, dengan indeks kepuasan masyarakat mencapai 93,947.

Edi menegaskan, berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah daerah, DPRD, unsur Forkopimda, dunia usaha, dan masyarakat. 

“Kami menyadari masih ada indikator yang perlu diperbaiki. Ini menjadi komitmen kami untuk terus menyempurnakan kebijakan pembangunan ke depan,” ucapnya.

Ia juga menilai pembahasan LKPJ menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam meningkatkan kualitas kebijakan publik.

“LKPJ ini kami sampaikan secara resmi kepada DPRD Kota Pontianak untuk dibahas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kami terbuka terhadap masukan dan rekomendasi sebagai bagian dari evaluasi ke depan,” tuturnya.

Menanggapi penyampaian LKPJ tersebut, Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin, menyatakan pihaknya akan segera melakukan pembahasan secara menyeluruh bersama seluruh komisi di DPRD.

Ia mengatakan, DPRD akan mencermati setiap capaian kinerja maupun indikator yang masih perlu ditingkatkan, guna memastikan pelaksanaan pembangunan daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

“LKPJ ini akan kami bahas sesuai mekanisme yang berlaku. Kami akan melihat secara komprehensif, baik capaian yang sudah baik maupun hal-hal yang masih perlu diperbaiki,” sebutnya.

Menurutnya, DPRD juga akan memberikan rekomendasi strategis sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah kota dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan ke depan.

“Rekomendasi yang nantinya disampaikan DPRD diharapkan bisa menjadi masukan konstruktif bagi pemerintah kota, sehingga program pembangunan ke depan semakin tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat,” pungkasnya. (prokopim)

Arahan Sekda kepada ASN se-Kecamatan Pontianak Selatan

PONTIANAK – Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah menekankan pentingnya pemahaman tugas pokok dan fungsi (tupoksi) bagi aparatur sipil negara (ASN) di tingkat kecamatan dan kelurahan. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan arahan pada apel pagi yang dirangkaikan dengan halal bihalal ASN di Kecamatan Pontianak Selatan, Senin (30/3/2026).

Menurut Amirullah, pemahaman terhadap tupoksi menjadi dasar utama dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Ia menilai masih terdapat aparatur yang belum memahami secara menyeluruh peran dan tanggung jawabnya sesuai dengan struktur organisasi.

“Paling sederhana, baca dulu tugas dan fungsi masing-masing. Lihat dari struktur organisasi, mulai dari camat, sekretaris hingga kepala seksi. Itu sudah jelas pembagian tugasnya,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar seluruh ASN mempelajari regulasi yang menjadi dasar kerja, seperti Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Wali Kota mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). Selain itu, dokumen perencanaan seperti Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) juga harus dipahami hingga ke tingkat kelurahan.

Tak hanya itu, Amirullah menegaskan pentingnya memahami Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang bersumber dari Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Melalui dokumen tersebut, aparatur dapat mengetahui program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBD.

“Dari DPA itulah terlihat apa saja kegiatan yang harus dilaksanakan. Kalau itu saja tidak dipahami, bagaimana mau bekerja dan melayani masyarakat dengan baik,” tegasnya.

Ia menambahkan, selain kegiatan yang dibiayai APBD, terdapat pula program yang dapat didukung melalui sumber lain seperti Corporate Social Responsibility (CSR). Namun demikian, pemahaman terhadap seluruh sumber pembiayaan tetap menjadi bagian penting dalam pelaksanaan tugas.

Dalam kesempatan itu, Amirullah juga menyoroti pentingnya kinerja yang terukur melalui indikator yang jelas. Ia mencontohkan realisasi anggaran sebagai salah satu tolok ukur kinerja.

“Realisasi anggaran Kecamatan tahun 2025 sebesar 95,6 persen. Itu jelas dan terukur. Dari angka tersebut kita bisa menilai kinerja,” ungkapnya.

Selain aspek keuangan, indikator pelayanan publik seperti Indeks Pelayanan Publik dan Indeks Kepuasan Masyarakat juga harus dikuasai oleh aparatur hingga tingkat staf. Ia menegaskan bahwa penilaian kinerja harus berbasis data, bukan sekadar asumsi.

“Kerja itu harus berbasis angka dan data, bukan kira-kira. Supaya jelas ukurannya,” tambahnya.

Tak kalah penting, Amirullah mengingatkan soal disiplin pegawai, khususnya kehadiran dalam apel pagi dan kepatuhan terhadap jam kerja. Ia meminta pimpinan di setiap tingkatan untuk tegas memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar.

“Kalau tidak hadir apel atau tidak disiplin, harus ada sanksi. Jangan dibiarkan, karena itu menyangkut tanggung jawab jabatan dan tunjangan yang diterima,” ucapnya.

Ia berharap, melalui pembinaan ini, seluruh ASN di lingkungan kecamatan dan kelurahan dapat meningkatkan kinerja serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Saya minta semua memahami tugas dan fungsinya dengan baik. Dari situ kita bisa bekerja maksimal dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” pungkasnya. (prokopim)

Wako Sidak ASN Pasca Libur Lebaran

PONTIANAK - Usai libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, Tim Monitoring dan Pengawasan Disiplin ASN menyisir seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak. Tim yang terbagi dalam lima kelompok ini menggelar inspeksi mendadak (sidak) untuk memastikan ASN di masing-masing organisasi perangkat daerah masuk kerja sehingga pelayanan publik tetap berjalan optimal pasca libur panjang. 

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono yang memimpin tim sidak di Kantor Terpadu Sutoyo, memeriksa absensi pegawai di empat instansi yang ada di gedung itu, yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Dinas Tenaga Kerja.

Dari hasil peninjauan tersebut, Edi memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik meskipun terdapat beberapa ASN yang belum masuk kerja karena alasan cuti maupun sakit.

“Secara umum ASN di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak sudah masuk kerja dan pelayanan tetap berjalan, terutama di Disdukcapil. Memang ada beberapa staf yang tidak masuk karena izin sakit dan masih cuti, tetapi pelayanan kepada masyarakat tetap maksimal,” ujarnya usai menggelar sidak, Rabu (25/3/2026).

Ia menegaskan, kehadiran ASN di hari-hari awal kerja setelah libur panjang menjadi hal penting untuk menjaga kualitas pelayanan publik. Oleh sebab itu, dirinya mengingatkan seluruh ASN agar kembali meningkatkan kinerja dan kedisiplinan.

Terkait disiplin pegawai, Edi menekankan bahwa pemerintah telah memiliki mekanisme penegakan aturan sesuai tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sanksi diberikan secara bertahap, mulai dari teguran lisan dan tertulis hingga hukuman yang lebih berat.

Namun demikian, ia menekankan bahwa penerapan sanksi juga mempertimbangkan kondisi di lapangan, termasuk kendala yang mungkin dihadapi pegawai, seperti persoalan transportasi saat arus mudik.

Menurut Edi, momentum Idulfitri harus dimaknai sebagai titik awal untuk memperkuat semangat dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Kita harapkan setelah libur Lebaran dan dalam suasana Idulfitri ini, ASN bisa bekerja lebih semangat. Jadikan momentum ini untuk meningkatkan pelayanan yang cepat, baik, dan responsif,” tuturnya.

Lebih lanjut, ia juga menekankan pentingnya memberikan pelayanan dengan sepenuh hati. Dengan demikian, berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di Kota Pontianak dapat diselesaikan secara optimal.

“Pelayanan harus dilakukan dengan hati, sehingga persoalan-persoalan di Kota Pontianak bisa kita atasi, kita selesaikan, dan kita kerjakan dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya. (prokopim)