Berita

PONTIANAK – Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, mengukuhkan Sidig Handanu sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Pontianak, yang sebelumnya bernama Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda). Perubahan nomenklatur ini memerlukan penyesuaian pada jajaran di bawahnya.

Selain itu, Bahasan juga melantik 24 pejabat lain yang terdiri atas 8 pejabat administrator, 1 pejabat pengawas, 13 kepala sekolah, serta 2 kepala puskesmas. Kepada pejabat yang baru dilantik, Wawako berpesan agar aparatur sipil negara (ASN) lebih proaktif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Ia mengingatkan supaya pejabat tidak menunggu keluhan warga atau viral di media sosial sebelum bertindak, terutama dalam menghadapi bencana, pelayanan kesehatan, maupun masalah sosial.

“ASN sudah mendeklarasikan diri siap mengabdi kepada masyarakat, maka harus cepat tanggap dan tidak banyak mengeluh,” ujarnya usai pelantikan dan pengambilan sumpah di Aula SSA Kantor Wali Kota, Senin (25/8/2025).

Pada sektor kesehatan, Bahasan menegaskan pasien darurat harus segera ditangani tanpa dipersulit urusan administrasi. Ia juga menyoroti aturan klaim BPJS Kesehatan yang mewajibkan suhu tubuh 40 derajat sebagai syarat rawat inap, yang dianggap merugikan peserta.

“Hingga kini, kepesertaan BPJS Kesehatan di Pontianak telah mencapai 98 persen. Pemerintah kota juga mengalokasikan Rp56 miliar untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat,” imbuhnya.

Wawako Bahasan mengajak seluruh ASN meningkatkan dedikasi, loyalitas, dan kinerja. Evaluasi berkala akan dilakukan dengan menitikberatkan pada kompetensi dan kualitas pelayanan.

“Masyarakat harus merasa puas dengan pelayanan pemerintah kota,” tutupnya. (kominfo/prokopim)

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, menegaskan pentingnya akuntabilitas, efisiensi, dan inovasi dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tahun 2026.

Menurutnya, anggaran 2026 menjadi penyusunan murni pertama di bawah kepemimpinan dirinya bersama Wakil Wali Kota, dengan landasan visi-misi serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030.

“Tahun depan harus lebih terukur, berbasis outcome, dan memberi multiplier effect bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya, usai membuka asistensi di lingkungan Pemkot Pontianak, Senin (25/8/2025).

Ia menyoroti kondisi ekonomi nasional yang masih penuh tantangan, termasuk adanya pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Meski demikian, target pendapatan APBD 2026 ditetapkan sebesar Rp2,216 triliun.

“Kita perlu bekerja keras menggali sumber pendapatan baru agar pembangunan tetap berjalan,” tambahnya.

Edi juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar memahami tata kelola keuangan secara menyeluruh, mulai dari sumber pendapatan hingga manfaat belanja daerah. Transparansi dan pertanggungjawaban menjadi kunci, sebab tujuan akhir APBD adalah kesejahteraan masyarakat.

Ia menekankan, politik anggaran harus dipahami sebagai proses mencapai tujuan bersama antara eksekutif dan legislatif. DPRD memiliki peran penting dalam pengawasan, pengesahan, sekaligus memastikan setiap program relevan dengan kebutuhan publik.

Wali Kota turut menyinggung penghargaan dan insentif dari pemerintah pusat. Kinerja daerah yang baik dapat mendatangkan tambahan dana fiskal.

“Prinsip serupa juga diterapkan di tingkat kota, dengan memberikan apresiasi kepada masyarakat yang taat membayar pajak,” paparnya.

Selain pendapatan, aspek pelayanan publik turut disoroti. Wali Kota meminta jajaran aparatur mengubah pola pikir agar lebih berorientasi pada pelayanan dan empati, bukan sekadar angka gaji atau tunjangan. 

“Mindset kita harus membangun dan membantu masyarakat agar lebih maju. Kalau fokusnya hanya materi, kerja tidak akan totalitas,” tegasnya.

Terkait efisiensi, ia mengingatkan agar program lebih selektif dan berbasis kebutuhan. Kajian serta perjalanan dinas yang tidak mendesak diminta untuk ditekan, mengingat era digitalisasi memudahkan koordinasi tanpa harus sering bepergian.

Sektor strategis seperti pariwisata, infrastruktur, keamanan, dan kebersihan juga ditekankan sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kegiatan sederhana pun dapat memberi dampak luas bila dikelola dengan baik,” imbuhnya.

Wali Kota kemudian mengajak peran kecamatan, kelurahan, serta RT/RW yang akan mendapat peningkatan insentif. Namun, ia mengingatkan agar tidak ada pemekaran berlebihan, melainkan lebih mengoptimalkan peran yang sudah ada. 

“Insentif yang diberikan harus sebanding dengan kontribusi nyata dalam mendukung pemerintahan, termasuk menjaga keamanan dan ketertiban,” tutupnya. (kominfo/prokopim)

PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak resmi mengimplementasikan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) sebagai bagian dari modernisasi tata kelola keuangan daerah. Langkah ini didasarkan pada Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2024 tentang tata cara penggunaan KKPD, serta perjanjian kerja sama dengan BPD Kalimantan Barat yang ditandatangani pada 31 Juli 2024.

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menegaskan bahwa penerapan KKPD merupakan wujud komitmen Pemkot dalam mendorong pengelolaan keuangan yang lebih transparan. 

“Dengan KKPD, kita ingin memastikan belanja daerah lebih efisien, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya usai penyerahan simbolis kartu kredit di Kantor Wali Kota, Jumat (22/5/2025).

Ia menjelaskan, implementasi KKPD di Pemkot Pontianak sejatinya telah dimulai sejak tahun 2024, seiring terbitnya Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2024. Pemkot melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) bekerja sama dengan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, yang melakukan co-branding dengan Bank Mandiri.

“Kolaborasi ini menjadi bagian penting agar sistem pembayaran kita terintegrasi dan berjalan lancar,” jelasnya.

Menurut Edi, BKAD juga telah melakukan studi banding bersama BPKAD Provinsi Kalimantan Barat yang lebih dulu menerapkan KKPD.

Sebagai tahap awal, implementasi KKPD pada Tahun Anggaran 2025 dilakukan di tujuh perangkat daerah: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, Sekretariat DPRD, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta Inspektorat.

Edi menargetkan, pada Tahun Anggaran 2026 KKPD sudah dapat diterapkan di seluruh 32 SKPD di lingkungan Pemkot Pontianak.

“Harapan kita, seluruh perangkat daerah bisa segera menggunakan KKPD agar pengelolaan keuangan menjadi lebih efektif dan transparan. Kita belajar dari pengalaman provinsi, sehingga penerapan di Kota Pontianak bisa lebih matang dan terarah,” pesannya.

Proses implementasi KKPD turut didukung melalui kegiatan berbagi pengetahuan bersama BPKAD Provinsi Kalimantan Barat, koordinasi dengan BPD Kalbar, capacity building penggunaan KKPD, hingga High Level Meeting dengan Bank Indonesia.

“Dengan langkah ini, Pemkot Pontianak menegaskan komitmen dalam mendorong efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah,” pungkas Wali Kota. (kominfo/prokopim)

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program-program prioritas yang belum tuntas pada periode kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota Bahasan. Bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan, serta penanganan masalah sosial menjadi fokus utama agar Kota Pontianak semakin maju, sejahtera, dan memiliki lingkungan yang representatif serta humanis.

Hal itu disampaikan Edi usai memimpin upacara penaikan bendera Merah Putih dalam rangka HUT ke-80 Republik Indonesia di Lapangan PSP Keboen Sajoek, Minggu (17/8/2025).

“Alhamdulillah, pagi ini kami jajaran Pemerintah Kota Pontianak sukses menyelenggarakan upacara bendera. Momentum 80 tahun Indonesia merdeka ini harus menjadi penyemangat bagi pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat untuk bersama-sama membangun negeri,” ujarnya.

Terkait adanya kebijakan pengurangan alokasi anggaran dari pemerintah pusat, Edi memastikan hal itu tidak akan menghambat pembangunan di Pontianak. Pemerintah kota, lanjutnya, akan lebih selektif dan melakukan efisiensi, sekaligus menggandeng masyarakat serta dunia usaha untuk berkontribusi melalui kewajiban sebagai warga negara.

“Program pembangunan tetap kita jalankan sesuai kebutuhan, dengan memprioritaskan yang benar-benar mendesak dan berdampak luas. Sementara program yang tidak menjadi kebutuhan utama akan kita tunda,” jelasnya.

Wali Kota menambahkan, perhatian terhadap para pejuang dan veteran tetap menjadi bagian dari kebijakan pemerintah kota. Insentif, pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta kemudahan akses layanan publik telah diberikan kepada para veteran. 

“Ini sebagai bentuk penghargaan atas jasa-jasanya kepada bangsa,” tuturnya.

Sementara itu, peringatan 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia di mata anggota veteran DS Mattalim (86), berharap pemerintah menaruh perhatian serius terhadap kesejahteraan rakyat.

“Kita harapkan karena sudah 80 tahun merdeka, kesejahteraan rakyat terutama itu harus dianggap. Sekarang ini masih banyak yang menganggur, bahkan mencari sekolah pun sulit,” ungkapnya usai menghadiri upacara penaikan bendera.

Menurutnya, generasi penerus bangsa perlu meneladani semangat perjuangan para pahlawan yang rela mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan.

“Pejuang zaman dahulu berjuang tanpa pamrih, dengan darah dan daging mereka. Maka sekarang sudah merdeka, kami titipkan negeri ini kepada generasi penerus,” pesan Mattalim.

Mengenang masa tugasnya sebagai prajurit, Mattalim bercerita pernah bertugas keliling dari Sabang, Tanjung Pinang, Jakarta, hingga Pontianak. Selama sembilan tahun, ia mengabdi di kapal perang RI, termasuk saat konfrontasi Indonesia–Malaysia di Tanjung Pinang.

“Kami berhadapan langsung dengan Inggris pada waktu itu,” kenangnya.

Bagi Mattalim, amanah kemerdekaan harus terus dijaga oleh generasi saat ini dengan menegakkan keadilan, memberantas korupsi, serta mengutamakan kesejahteraan rakyat. (prokopim/kominfo)