Berita

Pontianak Capai UHC Prioritas, BPJS Kesehatan Apresiasi Komitmen Pemkot

PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak kembali mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih status Universal Health Coverage (UHC) Prioritas. Pontianak telah mencapai cakupan kepesertaan jaminan kesehatan sebesar 98,14 persen dan tingkat keaktifan 80,16 persen per Juni 2025.

Pencapaian ini diapresiasi langsung oleh Deputi Direksi Wilayah IV BPJS Kesehatan Elsa Novelia saat  acara peluncuran UHC Kota Pontianak di Aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) Kantor Wali Kota, Selasa (24/6/2025).

Elsa menyampaikan apresiasinya atas komitmen tinggi Pemkot Pontianak di bawah kepemimpinan Wali Kota Edi Kamtono dalam mewujudkan perlindungan jaminan kesehatan bagi warganya.

“Terima kasih Pak Wali dan seluruh jajaran. Ini capaian yang luar biasa karena tidak mudah mencapainya,” ujarnya.

Menurutnya, angka tersebut menunjukkan bahwa dari total penduduk Kota Pontianak sebanyak 674.242 jiwa, hanya kurang dari 15 ribu jiwa yang belum tercakup dalam program jaminan kesehatan nasional. Pencapaian ini menjadikan Kota Pontianak berhak atas status UHC Prioritas yang memberikan keistimewaan berupa layanan jaminan kesehatan aktif seketika tanpa masa tunggu 14 hari, terutama saat warga membutuhkan layanan kesehatan secara mendadak.

“Ini privilege luar biasa. Jika belum UHC Prioritas, warga harus menunggu 14 hari setelah mendaftar. Sekarang, warga Pontianak bisa langsung aktif,” jelas Elsa.

Ia menekankan, UHC Prioritas bukan sekadar soal angka cakupan, tetapi juga menyangkut kualitas layanan, akses yang merata, serta perlindungan terhadap biaya tambahan. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh penyedia layanan kesehatan, baik primer maupun rujukan, untuk memahami dengan baik prosedur dan alur pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“BPJS Kesehatan siap mengawal dan mendampingi proses ini bersama Pemkot Pontianak. Kami telah menyediakan kanal pengaduan dan informasi, serta akan terus menyosialisasikan ke masyarakat,” ucapnya.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, menyatakan rasa syukurnya atas pencapaian ini. Ia menilai hasil tersebut merupakan komitmen pihaknya dalam menjamin layanan kesehatan masyarakat sudah berjalan baik. 

“UHC Prioritas ini juga menjadi salah satu syarat penting dari pemerintah pusat yang berhasil kita penuhi,” tuturnya.

 Dengan UHC Prioritas, masyarakat Kota Pontianak kini bisa mengakses layanan kesehatan hanya dengan menunjukkan KTP. Peserta baru yang sebelumnya harus menunggu masa aktif selama 14 hari, kini bisa langsung aktif dan mendapatkan layanan kesehatan jika mendesak.

“Kalau dulu harus tunggu 14 hari setelah pendaftaran, sekarang bisa langsung aktif. Jadi, kalau sakit, bisa langsung dilayani,” imbuh Wali Kota.

Pemkot Pontianak juga telah mendaftarkan lebih dari 22 ribu warga yang sebelumnya belum memiliki jaminan kesehatan. Hal ini sekaligus menjadi bentuk tanggung jawab Pemkot dalam menjamin hak kesehatan bagi seluruh warganya, terutama yang masuk kategori tidak mampu.

“Artinya, warga yang belum terdaftar JKN tapi mengalami kondisi sakit mendadak bisa langsung mengaktifkan kepesertaan tanpa harus menunggu,” sebutnya.

Meski begitu, tingkat keaktifan peserta yang baru mencapai 80 persen masih menjadi perhatian. Ia mengimbau kepada peserta JKN mandiri agar rutin membayar iuran demi menjaga status aktif dan kelancaran layanan kesehatan.

“Kami berharap mereka yang mampu bisa membayar sendiri iurannya. Tapi untuk warga tidak mampu, pemerintah akan terus hadir membantu,” tutupnya. (prokopim)

IBI Kota Pontianak Gelar Muscab IX dan Peringatan HUT ke-74

PONTIANAK - Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kota Pontianak menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) IX sekaligus memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-74 IBI di Hotel Orchardz Perdana, Minggu (15/6/2025). Acara yang dihadiri oleh ratusan bidan dari berbagai wilayah di Kota Pontianak ini dibuka secara resmi oleh Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono.

Edi menekankan pentingnya peran bidan dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak di Kota Pontianak. Ia menyampaikan apresiasi atas dedikasi para bidan, baik senior maupun junior, yang telah berkontribusi besar dalam layanan kesehatan masyarakat.

“Peran bidan sangat penting, terutama dalam masa kehamilan, persalinan, dan pasca melahirkan. Ketergantungan masyarakat terhadap bidan masih sangat tinggi,” ujarnya.

Ia mengungkapkan bahwa angka kelahiran di Pontianak cukup tinggi, dengan sekitar tujuh ribu kelahiran tercatat sepanjang tahun 2024. Dengan angka tersebut, isu stunting menjadi perhatian serius. Edi menyebutkan bahwa pada 2023 angka stunting sempat turun menjadi 16,4 persen, namun kembali naik menjadi 22 persen berdasarkan survei BKKBN.

“Tentu ini menjadi perhatian kita bersama. Saya berharap IBI Kota Pontianak dapat bersinergi dengan pemerintah kota dalam menurunkan angka stunting. Kolaborasi adalah kunci,” ucapnya.

Wali Kota  juga menyinggung pentingnya pendataan ulang dan evaluasi indikator penilaian stunting yang digunakan pemerintah pusat. Ia menilai, peningkatan angka stunting tak hanya terjadi di Pontianak, melainkan juga di berbagai wilayah di Indonesia, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

Dalam kesempatan itu,  Edi mendorong agar Muscab IX IBI ini melahirkan program-program yang dapat mendukung penguatan peran bidan dalam pendampingan ibu hamil dan pemantauan tumbuh kembang anak. Ia berharap sinergi antara IBI, Dinas Kesehatan, puskesmas, posyandu, dan rumah sakit dapat semakin ditingkatkan.

“Saya berharap program-program IBI bisa menjadi bagian dari solusi bersama, mulai dari kehamilan hingga pertumbuhan anak. Kita ingin anak-anak Pontianak lahir sehat dan tumbuh kuat,” pungkasnya. (prokopim)

Upaya Pemkot Pontianak Petakan Kasus Tuberculosis

PONTIANAK - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Pontianak melakukan skrining penyakit Tuberculosis yang menyasar masyarakat di kecamatan Pontianak Barat. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyebut, skrining yang dilakukan merupakan langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak dalam mencari data yang valid terkait masyarakat yang mengidap Tuberculosis sekaligus melakukan pemetaan masyarakat yang berpotensi terjangkit kasus Tuberculosis.

"Tuberculosis adalah salah satu penyakit yang penanganannya menjadi salah satu prioritas pemerintah, lewat Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka," ungkapnya pasca memimpin Apel persiapan skrining di Koramil Pontianak Barat, Jumat (13/6/2025).

Edi menambahkan, Pemkot Pontianak juga menjadikan penanganan penyakit Tuberculosis sebagai salah satu prioritas lewat program Quick Win yang diusung pihaknya. Karena menurutnya, kasus Tuberculosis ini memiliki tingkat keterjangkitan yang sangat tinggi. Sehingga perlu adanya penanganan cepat dan tepat dalam mencegah serta mengobati penyakit pernafasan ini.

"Tuberculosis harus kita tangani, baik penderita aktif maupun sekitarnya seperti keluarga dan lingkungan tempat tinggal. Karena hal ini sangat berpengaruh terhadap ketertularan dan penyembuhan total pasien," paparnya.

Wali Kota juga menekankan bahwa dalam skrining kali ini, kondisi tempat tinggal hingga lingkungannya akan menjadi perhatian. Ia meminta para petugas dapat mengecek kondisi rumah warga termasuk sirkulasi udara, pencahayaan, hingga kelembaban. 

"Kondisi rumahnya juga didata. Jika ada hal yang perlu ditangani, akan dibantu lewat Dinas PUPR dengan program Bedah Rumah," tegas Edi.

Kepala Dinkes Kota Pontianak Saptiko menyebut, program skrining ini juga bertujuan untuk menjaring masyarakat yang mengidap Tuberculosis sehingga bisa segera ditangani hingga sembuh. Karena dengan meminum obat selama 2 minggu, penderita tidak akan bisa menularkan penyakitnya ke orang lain.

"Dengan meminum obat selama 2 minggu di awal, penderita tidak akan menyebarkan penyakitnya. Namun, tetap harus minum obat selama 6 bulan berturut-turut agar penyakitnya bisa sembuh total," tuturnya.

Dari segi pemantauan, Saptiko mengatakan terdapat tiga pihak yang terlibat untuk memantau progres penyembuhan penderita Tuberculosis. Pertama adalah keluarga penderita, kedua adalah Kader Tuberculosis, dan ketiga yaitu petugas Puskesmas.

"Per tahun 2025 ini ada 1.118 orang yang positif dan sudah dipantau untuk proses pengobatan. Di kecamatan lain akan kita lakukan juga ke depannya," jelasnya.

Saptiko memastikan, penangan kasus Tuberculosis ini sepenuhnya ditanggung pemerintah lewat BPJS Kesehatan. Sehingga masyarakat diminta turut aktif berpartisipasi menekan angka keterjangkitan Tuberculosis tanpa harus khawatir terkait pembiayaan penanganan.

"Pemeriksaan hingga pengobatan sepenuhnya gratis hingga sembuh. Tingkat kesembuhan Tuberculosis ini hingga 95 persen jika minum obatnya tertatur," tutupnya. (kominfo/prokopim)

Pencanangan Program Imunisasi Berdampak Strategis di Kalbar

KUBU RAYA  - Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Pontianak dalam mendukung penuh Program Imunisasi Berdampak Strategis yang dicanangkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar). Bahasan menyampaikan bahwa imunisasi merupakan investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia.

“Imunisasi bukan sekadar suntikan, tapi perlindungan masa depan. Anak-anak yang sehat adalah aset bangsa. Maka dari itu, kami di Kota Pontianak berkomitmen memperkuat pelayanan imunisasi di semua tingkatan,” ujarnya usai menghadiri Pencanangan Penguatan Program Imunisasi Berdampak Strategis di Kalbar, yang digelar di Ballroom Hotel Dangau Kubu Raya, Kamis (12/6/2025).

Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menyukseskan program imunisasi, termasuk peran orang tua, kader posyandu hingga tokoh masyarakat dalam membangun kesadaran tentang pentingnya vaksinasi.

Lebih lanjut, Bahasan menekankan bahwa penguatan posyandu menjadi prioritas. Ia mengajak seluruh pihak, terutama Tim Penggerak PKK di tingkat kota hingga kelurahan, untuk menghidupkan kembali kegiatan posyandu yang sempat vakum kala pandemi.

“Posyandu adalah ujung tombak pelayanan dasar bagi ibu dan anak. Kalau posyandu aktif, maka kita bisa deteksi dini masalah kesehatan seperti stunting atau keterlambatan tumbuh kembang,” ucapnya.

Terkait penanganan stunting, Bahasan menegaskan bahwa Pemerintah Kota Pontianak telah menjalankan berbagai program intervensi gizi dan pemeriksaan kehamilan yang terintegrasi. Namun ia mengakui, masih perlu upaya bersama agar prevalensi stunting bisa ditekan signifikan.

“Kita tidak bisa kerja sendiri. Ini butuh sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh elemen. Kalau kita mau menyongsong Generasi Emas 2045, pondasinya harus dibangun dari sekarang,” tegasnya.

Gubernur Kalbar Ria Norsan menyampaikan keprihatinannya terhadap menurunnya cakupan imunisasi dasar lengkap di wilayah Kalbar. Berdasarkan data, pada tahun 2023 cakupan imunisasi dasar lengkap untuk anak usia satu tahun mencapai 74,9 persen, namun angka ini merosot tajam menjadi 42,7 persen pada tahun 2024 (data hingga November).

“Ini penurunan yang sangat jauh. Untuk itu, saya mengajak seluruh stakeholder dan pemangku kepentingan agar bersama-sama meningkatkan kembali cakupan imunisasi,” imbaunya.

Ia menekankan pentingnya peran imunisasi dalam mencegah berbagai penyakit seperti polio, campak, hingga TBC. Ia juga menyayangkan masih beredarnya informasi keliru di masyarakat terkait vaksinasi yang menyebabkan kekhawatiran tidak berdasar.

“Kalau anak tidak sehat sejak awal karena tidak diimunisasi, maka program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan Presiden juga tidak akan optimal. Kesehatan adalah fondasi utama,” tutupnya. (prokopim)