Berita

PONTIANAK - Dalam rangka mempercepat implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan strategi pembangunan dapur umum dan dapur sekolah di seluruh wilayah Kalimantan Barat (Kalbar). 

Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan, saat ini baru sekitar 40-an dapur umum yang telah tersedia, padahal kebutuhan di wilayah ini mencapai lebih dari 500 satuan pelayanan gizi. 

“Jumlah ini masih sangat jauh dari target. Karena itu, kami mengajak semua kepala daerah untuk berperan aktif mempercepat pembangunan dapur-dapur ini,” ujarnya usai menandatangani Nota Kesepahaman antara Pemerintah Daerah se-Provinsi Kalbar dengan BGN di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (3/6/2025).

Untuk wilayah yang sulit dijangkau, Dadan menyebutkan bahwa solusi terbaik adalah menempatkan dapur langsung di sekolah. Hal ini bertujuan untuk menjaga kualitas makanan.

“Di daerah yang hanya memiliki satu sekolah, dapurnya akan dibuat di sekolah itu. Kalau makanan dikirim dari jauh, kualitasnya bisa menurun,” jelasnya.

Program MBG sendiri menekankan penggunaan bahan pangan lokal, seperti beras kampung, telur, ayam, dan susu. Dadan mengatakan kerja sama dengan petani dan peternak lokal juga menjadi kunci dalam menjaga pasokan bahan pangan yang berkelanjutan. Bagi ibu hamil dan balita, distribusi makanan bergizi dilakukan langsung ke rumah atau melalui posyandu. 

“Kami bekerja sama dengan kader posyandu dan memberikan insentif tambahan agar program ini berjalan efektif,” tambahnya.

Dadan menekankan bahwa setiap menu yang diberikan harus memenuhi komposisi gizi yang seimbang, yakni 30 persen protein, 40 persen karbohidrat dan 30 persen serat, serta dilengkapi dengan susu bila memungkinkan.

Ia juga mengapresiasi kehadiran dan dukungan penuh dari Gubernur Kalbar serta seluruh jajaran kepala daerah dalam pertemuan tersebut. 

“Kami berharap sinergi ini dapat mempercepat intervensi gizi nasional, terutama di daerah-daerah yang paling membutuhkan,” imbuhnya.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, menyatakan dukungannya terhadap Program MBG yang digagas oleh BGN. Menyikapi rencana pembangunan dapur umum dan dapur sekolah di Kalbar,  Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak siap berkontribusi secara maksimal demi suksesnya program tersebut.

“Kami di Pontianak mendukung penuh program ini karena tujuannya sangat bagus, yakni memastikan anak-anak dan masyarakat penerima manfaat mendapatkan makanan bergizi secara merata,” sebutnya.

Wali Kota Edi Kamtono mengungkapkan bahwa Pemkot Pontianak akan mengidentifikasi lokasi sekolah-sekolah yang bisa difungsikan sebagai pusat penyediaan makanan bergizi. Ia menilai model dapur sekolah sangat relevan untuk menjangkau sekolah-sekolah yang jaraknya jauh dari dapur umum yang ada di Kota Pontianak.

“Kami sedang memetakan sekolah-sekolah yang bisa langsung disiapkan dapurnya. Kalau bisa, satu dapur melayani beberapa sekolah di sekitarnya. Dengan begitu, distribusinya lebih efisien dan tetap menjaga kualitas makanan,” terangnya.

Dengan kesiapan dan dukungan dari pemerintah kota, diharapkan implementasi MBG di Pontianak dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mempercepat intervensi gizi yang menyentuh langsung masyarakat. (prokopim)

PONTIANAK - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pontianak Utara resmi mencanangkan Zona Integritas (ZI) sebagai langkah awal menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Pencanangan dilanjutkan dengan penyematan pin dan selempang kepada agen perubahan ZI dan penandatanganan pakta integritas oleh garda sehat—sebutan bagi tenaga kesehatan di RSUD Pontianak Utara—serta perwakilan dari lintas sektor dan stakeholder.

Inspektur Kota Pontianak, Yaya Maulidia, menegaskan pentingnya semangat kolektif dalam menciptakan pelayanan kesehatan yang bersih dan profesional. Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap RSUD Pontianak Utara sebagai rumah sakit yang baru berdiri, tetapi telah berani mengambil langkah strategis dalam pembangunan integritas.

“Ini menjadi tonggak penting dalam komitmen RSUD Pontianak Utara untuk mendukung reformasi birokrasi dan meningkatkan mutu pelayanan publik,” tuturnya setelah meresmikan, mewakili Wali Kota Pontianak, di RSUD Pontianak Utara, Jalan Khatulistiwa, Selasa (27/5/2025).

RSUD Pontianak Utara sendiri mulai beroperasi pada awal 2023 dan terus menunjukkan progres signifikan dalam meningkatkan kualitas layanan. Meskipun terbilang muda, rumah sakit ini menegaskan komitmennya untuk membangun sistem kerja yang akuntabel, transparan, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat.

“Momen ini menjadi simbol kesiapan seluruh jajaran rumah sakit untuk menjalankan transformasi budaya kerja yang lebih bersih dan melayani,” terang Yaya.

Direktur RSUD Pontianak Utara, Nuzulisa Zulkifli menyampaikan, pencanangan ini merupakan awal dari proses panjang yang penuh tantangan. Namun, dengan semangat gotong royong dan perbaikan berkelanjutan, pihaknya optimis dapat meraih predikat WBK dan WBBM secara bertahap.

“Kegiatan ini bukan sekadar seremoni, melainkan manifestasi dari tekad institusional untuk menghadirkan pelayanan publik yang bersih, cepat, dan humanis. Kepercayaan masyarakat menjadi tujuan utama yang ingin dicapai melalui langkah-langkah konkret dalam pelaksanaan zona integritas,” tegasnya.

Dengan semangat tersebut, RSUD Pontianak Utara berharap seluruh pihak, baik internal maupun eksternal, dapat memberikan dukungan serta doa agar transformasi ini berjalan lancar. Rumah sakit ini siap menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang bermartabat dan bebas dari praktik tidak terpuji.

“Melalui kegiatan ini, RSUD Pontianak Utara berupaya menjadi institusi muda yang progresif. Dengan fondasi integritas yang kuat, kami optimis mampu menghadirkan perubahan nyata bagi pelayanan kesehatan di wilayah utara Kota Pontianak,” tutupnya. (kominfo)

Kasus TBC di Pontianak Turun Drastis 

PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak berkomitmen dalam percepatan eliminasi tuberculosis di Kota Pontianak. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menerangkan, komitmen tersebut dapat dilihat dari jumlah kasus TBC di Kota Pontianak yang mengalami penurunan signifikan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Pontianak, sepanjang tahun 2024 terdapat 1.838 kasus TBC di Kota Pontianak. Jumlah itu menurun drastis jika dibandingkan tahun sebelumnya yang menyentuh angka 2.435 kasus.

“Ini menandakan langkah-langkah yang telah kita lakukan tepat sasaran dan keberhasilan pengobatan sebanyak 91,18 persen,” ungkapnya usai mengikuti rapat koordinasi dengan Tim Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Percepatan Eliminasi Tuberkulosis (TBC) dari Komisi IX DPR RI saat melakukan kunjungan kerja di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (22/5/2025).

Selain itu, lanjut Edi, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TBC) yang diinisiasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pontianak juga menjadi salah satu langkah percepatan dalam penanganan tuberculosis di Kota Pontianak. Ia berharap melalui Raperda tersebut dapat memberikan layanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien dalam penanggulangan TBC. Hal itu juga sejalan dengan program prioritas 100 hari kerja kepemimpinannya di periode kedua ini 

“Ini sebagai bentuk kepedulian semua pihak mengingat Indonesia berada di peringkat kedua dunia penyebaran TBC tertinggi setelah India menurut data World Health Organization (WHO),” ujarnya.

Sebagai upaya lain dalam meminimalisir TBC, pihaknya turut menginisiasi penyusunan Raperda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dengan menambah ruang lingkup diberlakukannya KTR, di antaranya tempat wisata, taman kota, fasilitas olahraga baik milik pemerintah maupun swasta.

Selanjutnya tempat hiburan, tempat rekreasi, halte, terminal angkutan umum, pelabuhan hingga bandar udara. Penambahan ini juga mengatur tentang rokok elektrik yang sebelumnya belum terdapat secara eksplisit dalam Perda Nomor 10 Tahun 2010.

“Hal baru di dalam Raperda ini juga mengatur sanksi biaya paksaan penegak hukum yang setiap denda dari pelanggaran akan masuk ke dalam kas daerah. Beberapa penyesuaian ini kita usulkan karena Perda sebelumnya tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan di atasnya,” kata Wali Kota Edi Kamtono.

Sementara itu, Ketua Tim Panja Pengawasan Percepatan Eliminasi Tuberculosis (TBC) dari Komisi IX DPR RI l, Nihayatul Wafiroh mengatakan, pihaknya melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalbar dalam rangka memantau langsung penanganan penyakit TBC di provinsi ini. Dipilihnya Kalbar sebagai lokasi kunjungan karena meski bukan termasuk daerah dengan prevalensi TBC tertinggi, wilayah ini memiliki tantangan tersendiri dalam penanganan kesehatan masyarakat.

“Terutama karena kondisi geografis yang luas dan terpencar,” terangnya.

Dalam pertemuan tersebut, Tim Panja mendapatkan laporan mengenai minimnya fasilitas diagnosis TBC seperti Tes Cepat Molekuler (TCM) dan alat X-ray.

“Tadi sudah disampaikan oleh Pak Wakil Gubernur dan Kepala Dinas Kesehatan, bahwa peralatan seperti TCM dan X-ray masih sangat terbatas. Saat ini di tingkat kabupaten baru tersedia satu alat TCM. Ini tentu perlu ditambah agar kita bisa mengetahui seberapa besar sebenarnya jumlah kasus TBC di Kalbar,” ucapnya.

Nihayatul juga menekankan pentingnya pendampingan pasien selama proses pengobatan TBC yang memakan waktu cukup lama, minimal enam bulan. Ia menekankan bahwa deteksi dini sangat penting agar pasien bisa segera dirujuk ke puskesmas dan mendapat pendampingan rutin.

“Selama ini, pasien TBC baru terdeteksi saat sudah berada di rumah sakit. Kita dorong agar setelah diagnosis, pasien bisa dikembalikan ke puskesmas untuk pemantauan, karena puskesmas lebih mampu mengawasi kedisiplinan pasien dalam minum obat,” sebutnya.

Tak hanya itu, dalam kunjungan ini Tim Panja juga mendorong Kalbar untuk segera mengajukan pembangunan laboratorium TBC sendiri. Saat ini, sampel-sampel dari Kalbar masih harus dikirim ke Rumah Sakit dr Soetomo di Surabaya untuk pemeriksaan lanjutan. (prokopim)

67 Posyandu di Pontianak Timur Terima Bantuan Operasional

PONTIANAK - Sebanyak 67 posyandu di Kecamatan Pontianak Timur menerima bantuan dana operasional dari Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. Bantuan dana untuk operasional posyandu masing-masing Rp3 juta ini diserahkan secara simbolis oleh Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan di Aula Kantor Camat Pontianak Timur, Rabu (26/3/2025).

Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menyatakan, Pemerintah Kota Pontianak terus berkomitmen meningkatkan taraf kesehatan masyarakat melalui berbagai program strategis. Salah satu upayanya adalah pemberian bantuan operasional kepada kader posyandu di wilayah Pontianak Timur, yang telah rutin dilakukan setiap tahun. Kader-kader ini memiliki peran sangat penting dalam memberikan layanan kesehatan, terutama bagi balita, ibu hamil, lansia dan remaja.

“Bantuan operasional ini sebesar Rp3 juta per tahun untuk setiap kader. Selain itu, kami juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp100 juta di setiap kelurahan untuk mendukung kebutuhan gizi bagi balita, ibu hamil, dan remaja,” ungkap Bahasan.

Ia menambahkan bahwa upaya ini merupakan bagian dari langkah strategis untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pontianak, yang terus menunjukkan tren positif. Salah satu tantangan yang menjadi perhatian utama adalah penanganan stunting. Saat ini, angka stunting di Pontianak masih berada di atas 16 persen, sehingga diperlukan gerakan bersama untuk menurunkannya.

“Kader posyandu adalah ujung tombak dalam pengawalan stunting. Mereka mendampingi masyarakat mulai dari calon pengantin, ibu hamil, hingga 1000 hari pertama kehidupan anak. Fokus kami adalah mencegah lahirnya bayi stunting baru, sekaligus menangani anak yang sudah terlahir dengan kondisi stunting,” jelasnya.

Camat Pontianak Timur M Akif menyampaikan apresiasinya kepada ibu-ibu yang aktif mendukung kegiatan Posyandu di wilayahnya. Menurutnya, partisipasi ibu-ibu sangat luar biasa, dengan mayoritas peserta posyandu berasal dari kalangan perempuan. 

“Saya berharap agar dana operasional yang telah disalurkan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mendukung kegiatan posyandu dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” tuturnya.

Sebanyak 67 posyandu di Kecamatan Pontianak Timur tersebar di beberapa wilayah, yakni di Kelurahan Saigon 7 posyandu, Dalam Bugis 12 posyandu, Parit Mayor 7 posyandu, Tambelan Sampit 10 Posyandu, Banjar Serasan 14 posyandu, Tanjung Hulu 11 posyandu, Tanjung Hilir 6 posyandu. (prokopim)