Berita

PONTIANAK – Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan memastikan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menjadikan pencegahan dan penurunan angka stunting di Kota Pontianak sebagai salah satu fokus prioritas pihaknya. Hal ini ia sampaikan saat membuka secara resmi penyerahan bantuan Paket Makanan Tambahan (PMT) bagi balita kepada penerima bantuan Penanggulangan Stunting di Aula Kantor Kecamatan Pontianak Utara, Rabu (13/8/2025). Program bantuan Penanggulangan Stunting ini sendiri merupakan kerja sama antara Pemkot Pontianak dan PLN UPT Pontianak lewat skema program Corporate Social Responsibility (CSR).

“Kami Pemkot Pontianak terus berupaya bagaimana pencegahan stunting ini bisa dimaksimalkan. Agar Kota Pontianak ini persentase stuntingnya bisa sekecil mungkin. Karena secara wilayah Kota Pontianak sangat terjangkau dan ideal untuk melakukan aksi-aksi intervensi,” jelas Wakil Wali Kota Pontianak pasca menyerahkan bantuan secara simbolis.

Bahasan juga menjelaskan bahwa berbagai langkah strategis telah dilakukan pihaknya dalam mencegah dan menekan angka stunting di Kota Pontianak. Beberapa diantaranya yaitu dengan melaksanakan program Bapak dan Ibu Asuh, sosialisasi dan edukasi ke masyarakat lewat Kader PKK Kota Pontianak, hingga langkah intervensi langsung seperti pemberian bantuan kepada ibu hamil hingga balita.

“Kami optimis ke depan dapat menurunkan serendah-rendahnya angka stunting di Kota Pontianak. Kami sudah menggelontorkan anggaran di setiap kelurahan untuk kepentingan Posyandu. Karena Posyandu ini sudah menangani berbagai kelompok, termasuk lansia, ibu hamil, remaja putri, dan balita,” ungkapnya.

Kelompok target program pencegahan dan penurunan angka stunting ini diakui Bahasan juga telah diperluas, mulai dari hulu hingga ke hilir. Kelompok tersebut mencakup mulai dari calon pengantin, pasangan yang baru menikah, ibu hamil, hingga anak umur dua tahun.

“Ini benar-benar akan dimaksimalkan pengawalannya untuk mendeteksi kesehatan mereka. Sehingga mereka ini tidak lagi melahirkan anak stunting baru. Cukuplah yang sudah lahir stunting kita tangani. Sedangkan para ibu-ibu hamil ini kita akan bekerja keras agar mereka tidak melahirkan bayi stunting baru,” tegas Bahasan.

Manager PLN UPT Pontianak, Darul Irfan mengatakan bahwa stunting masih menjadi salah satu masalah krusial di Indonesia. Untuk itu, pihaknya bersinergi dengan pemerintah daerah dalam upaya melakukan aksi pencegahan dan penurunan angka stunting.

“Kita harus lakukan pencegahan sejak dini. Untuk itu kami melaksanakan program bantuan yang menyasar anak balita dan ibu hamil,” paparnya.

Darul Irfan juga menyebut, terdapat 80 paket sembako yang diberikan kepada penerima. Tiap paket tersebut berisikan berbagai sembako seperti beras, telur, minyak goreng, tepung, dan kacang hijau.

“Ini merupakan salah satu upaya kami dalam membantu menurunkan angka stunting di Kota Pontianak,” tuturnya.

Sementara itu, Camat Pontianak Utara Indrawan menyampaikan apresiasinya atas kolaborasi Pemkot Pontianak dan PLN UPT Pontianak dalam mendukung penurunan angka stunting. Ia menegaskan, pihak kecamatan siap mengawal program ini hingga ke tingkat kelurahan dan RT/RW.

“Di Pontianak Utara, kami akan memastikan bantuan ini tepat sasaran dan benar-benar bermanfaat bagi balita serta ibu hamil penerima. Selain itu, kami juga terus melakukan pemantauan pertumbuhan anak melalui Posyandu dan koordinasi dengan tenaga kesehatan setempat,” imbuhnya.

Indrawan menambahkan, peran aktif masyarakat juga sangat dibutuhkan untuk menjaga asupan gizi anak. Menurutnya, edukasi gizi dan pola hidup sehat harus berjalan seiring dengan pemberian bantuan.

“Bantuan ini penting, tapi kesadaran orang tua dalam memperhatikan gizi anak sehari-hari jauh lebih penting. Kita ingin anak-anak di Pontianak Utara tumbuh sehat dan cerdas,” pungkasnya. (kominfo/prokopim)

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak melaksanakan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di sekolah-sekolah sebagai bagian dari delapan Program Hasil Terbaik Cepat Presiden dan Wakil Presiden untuk mendukung Indonesia Emas 2045. Program ini terdiri dari CKG Ulang Tahun, CKG Sekolah, dan CKG Khusus.

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menjelaskan CKG Ulang Tahun telah dimulai sejak Februari 2025 untuk anak usia enam tahun ke bawah, kelompok usia dewasa, dan lanjut usia. Sementara CKG Sekolah dimulai pada tahun ajaran baru, Agustus 2025, dengan sasaran pelajar di seluruh jenjang pendidikan.

“CKG Sekolah menjadi langkah strategis untuk memeriksa kesehatan pelajar secara menyeluruh, mulai dari fisik, mental, hingga faktor risiko penyakit. Dengan deteksi dini, penanganan bisa dilakukan lebih cepat dan tepat,” ujar Edi di Kantor Wali Kota, Rabu (13/8/2025).

Pemeriksaan meliputi kesehatan telinga, mata, gigi, status gizi, tekanan darah, kebugaran jasmani, skrining kesehatan jiwa, serta deteksi faktor risiko TBC, diabetes, hepatitis, talasemia, kebiasaan merokok, kesehatan reproduksi, kelengkapan imunisasi, dan kadar hemoglobin. Edi menambahkan, keberhasilan program ini memerlukan dukungan semua pihak.

“Kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, sekolah, dan orang tua akan memastikan pelaksanaan berjalan optimal demi masa depan anak-anak kita. Jika ditemukan masalah, hasilnya disampaikan kepada guru atau orang tua/wali untuk dirujuk ke puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya,” ungkap Wali Kota.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak, Saptiko, menyampaikan mekanisme pelaksanaan dimulai dari persiapan di puskesmas berupa pendataan sasaran sekolah dan siswa, koordinasi jadwal, pendaftaran sekolah di situs ASIK, penyiapan tenaga kesehatan, pemetaan alat kesehatan, serta penyediaan bahan medis habis pakai.

“Di sekolah, guru membantu mendata siswa, menginformasikan program kepada orang tua, dan menyiapkan dua ruang pemeriksaan serta lapangan untuk tes kebugaran,” jelasnya.

Pendaftaran siswa dilakukan melalui aplikasi Satu Sehat Mobile atau WhatsApp Chatbot Kementerian Kesehatan. Bagi yang tidak memiliki perangkat, pendaftaran dilakukan oleh sekolah melalui situs ASIK. H-7 sebelum pemeriksaan, puskesmas dan sekolah melakukan koordinasi serta membagikan tautan kuisioner. H-2, puskesmas memastikan kelengkapan data dan peralatan.

“Pada hari pelaksanaan, pemeriksaan dibagi di dua ruang. Ruang pertama digunakan untuk pemeriksaan status gizi, tekanan darah, dan gigi oleh guru UKS bersama tenaga puskesmas. Ruang kedua untuk pemeriksaan telinga dan mata oleh tenaga puskesmas. Tes kebugaran jasmani dilaksanakan di lapangan olahraga oleh guru PJOK,” papar Saptiko.

Tahun ini, sasaran program mencakup 224 SD/MI, 133 SMP/MTs, dan 122 SMA/MAN dengan total 142.901 siswa. Saptiko menegaskan tujuan utama CKG adalah mengidentifikasi faktor risiko kesehatan, mendeteksi kondisi pra-penyakit agar tidak berkembang menjadi penyakit, serta mencegah komplikasi dan kematian.

“Kesehatan pelajar adalah fondasi penting untuk mencetak generasi unggul,” pungkasnya. (kominfo)

Warga Kelurahan Bangka Belitung Laut Terima Bantuan Barang

PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menyerahkan bantuan barang-barang perlengkapan untuk mendukung kegiatan posyandu maupun pemberdayaan masyarakat. Bantuan barang antara lain sound system, alat tensi digital, alat autocheck dan strip, lemari, kipas angin, peralatan hadrah dan perlengkapan lainnya.

Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan, menyerahkan secara simbolis berbagai barang bantuan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) 2025 kepada masyarakat di Halaman Kantor Kelurahan Bangka Belitung Laut, Sabtu (9/8/2025) malam. 

“Bantuan ini menjadi bagian dari program Pemkot Pontianak dalam memperkuat layanan posyandu sekaligus mendukung percepatan penurunan angka stunting di Kota Pontianak,” ujarnya usai menyerahkan bantuan barang kepada warga di kelurahan tersebut.

Ia menambahkan, bantuan tersebut tidak hanya diberikan di Kelurahan Bangka Belitung Laut, tetapi juga akan didistribusikan ke seluruh 29 kelurahan yang tersebar di enam kecamatan di Kota Pontianak. Bahasan menjelaskan, pengadaan peralatan ini diharapkan dapat memotivasi masyarakat untuk lebih rajin datang ke Posyandu. Menurutnya, peran posyandu kini semakin luas, tidak hanya fokus pada balita, tetapi juga memberikan layanan bagi lansia, ibu hamil, dan remaja putri.

“Kami ingin memberikan semangat dan edukasi agar masyarakat rajin memanfaatkan layanan posyandu. Dengan adanya peralatan pemeriksaan kesehatan yang memadai, masyarakat bisa lebih mudah melakukan pengecekan kesehatan secara rutin,” ungkapnya.

Ia menegaskan, salah satu tujuan utama penguatan posyandu ini adalah mendukung program nasional percepatan penurunan stunting. Bahasan menilai, upaya menekan angka stunting harus dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan, mulai dari tahap perencanaan keluarga hingga tumbuh kembang anak.

“Pencegahan harus dimulai dari hulu sampai hilir, dari calon pengantin, masa kehamilan, hingga anak berusia dua tahun. Kita pastikan tidak ada bayi lahir dalam kondisi stunting. Bagi yang sudah teridentifikasi stunting, harus kita tangani dan carikan solusi agar bisa tumbuh lebih sehat,” ucapnya.

Sebagai ibu kota provinsi dengan luas wilayah hanya 118 kilometer persegi, Bahasan mengingatkan pentingnya menjaga kualitas sumber daya manusia di Pontianak. Menurutnya, generasi emas Indonesia 2045 hanya bisa terwujud jika seluruh anak mendapatkan tumbuh kembang yang optimal sejak dini.

“Pontianak ini wilayahnya kecil, tapi harus menjadi contoh dalam kualitas kesehatan dan pendidikan warganya. Karena itu, kami terus mengajak masyarakat bergandengan tangan mendukung program pemerintah, khususnya dalam menghapus stunting,” pungkasnya. (prokopim)

Pontianak Jadi Sorotan HUT ke-57 BPJS Kesehatan

PONTIANAK – Kota Pontianak dipilih sebagai lokasi peringatan HUT ke-57 BPJS Kesehatan karena capaian kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah menyentuh 98 persen dan masuk kategori Wajib Prioritas. Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Indra Yana, menyebut Pontianak berhasil mengaktifkan 80 persen peserta lebih cepat dari target nasional Desember 2025.

“Ini bentuk apresiasi Dewan Pengawas dan Direksi kepada Pemerintah Kota Pontianak yang mampu bergerak lebih cepat,” ujarnya setelah membuka kegiatan Gerakan Edukasi Bersama Komunitas Paham Sistem JKN di Aula SSA Kantor Wali Kota, Rabu (23/7/2025).

Format peringatan HUT ke-57 BPJS Kesehatan di Pontianak melibatkan berbagai komunitas lokal, mulai dari komunitas balap, K-Pop, hingga komunitas lansia, sebagai simpul informasi mengenai penggunaan kartu, keluhan, dan pembaruan data administrasi.

Indra menjelaskan, BPJS Kesehatan berperan sebagai penyelenggara pembayaran jaminan, bukan penyedia layanan medis langsung. Layanan diberikan oleh 3.165 rumah sakit mitra, lebih dari 23 ribu fasilitas kesehatan tingkat pertama, serta jejaring lainnya di seluruh Indonesia.

“Kami membayar klaim rumah sakit melalui paket INA-CBGs,” katanya.

Ia menegaskan peserta aktif tidak boleh dikenakan biaya tambahan. Jika terbukti ada pungutan untuk layanan yang seharusnya dijamin, dana wajib dikembalikan. Kanal digital disiapkan untuk pendaftaran, perubahan data, dan pengaduan daring yang ditindaklanjuti oleh tim BPJS.

Dalam kondisi gawat darurat, pasien tetap ditangani terlebih dahulu di fasilitas kesehatan. Pembiayaan menyesuaikan status kepesertaan seperti peserta aktif dijamin, sedangkan nonpeserta tidak dapat ditagihkan ke BPJS karena sistem ini berbasis asuransi sosial dengan mekanisme audit ketat.

“Tidak boleh ada pungutan apa pun kepada peserta aktif yang iurannya lancar,” paparnya.

Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, menyatakan dukungan penuh terhadap sosialisasi BPJS Kesehatan. Ia menilai edukasi melalui komunitas sangat efektif agar masyarakat memahami layanan dari tingkat primer hingga rujukan.

“Sosialisasi ini penting supaya masyarakat lebih mengenal program JKN,” ucapnya.

Bahasan meminta adanya kebijakan khusus atau diskresi agar fasilitas kesehatan tidak ragu melayani peserta JKN. Menurutnya, layanan BPJS berperan besar dalam mencegah kemiskinan ekstrem akibat mahalnya biaya pengobatan. Ia juga mengingatkan masyarakat rutin memeriksakan kesehatan dan tidak menunggu penyakit parah.

“Yang terpenting, kita semua harus sehat dengan jaminan kesehatan dari BPJS. Pemerintah Kota Pontianak berharap layanan BPJS bisa meningkatkan kesehatan masyarakat, sekaligus mencegah kemiskinan ekstrem,” tegasnya.

Pemkot Pontianak terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengaktifkan kembali 79 ribu peserta yang datanya dianulir Kementerian Sosial. Bagi peserta yang menunggak, solusi akan diberikan sesuai kemampuan. Program jemput bola disiapkan untuk menjaring peserta baru, sedangkan tunggakan dapat dicicil melalui Program REHAB.

“Ada sekitar 79 ribu peserta yang datanya dianulir oleh Kementerian Sosial. Ini menjadi beban kami, dan sedang diupayakan aktivasi kembali. Untuk peserta yang menunggak, jika mereka benar-benar tidak mampu, akan ada solusi. Tapi kalau mampu, jangan berpura-pura tidak mampu,” tutupnya. (kominfo/prokopim)