Berita

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak memperkuat pemahaman aparatur dalam mengantisipasi risiko hukum pada proses pengadaan barang dan jasa (PBJ). Upaya tersebut dilakukan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) bertema “Mitigasi Risiko Hukum PBJ dan Perlindungan Hukum bagi Pelaku Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak” di Hotel Ibis, Senin (5/10/2026).

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, pelaksanaan PBJ berdampak luas terhadap pemerintah, penyedia, hingga masyarakat sebagai penerima manfaat. Karena itu, setiap tahapan perlu dijalankan secara cermat dengan memperhatikan ketentuan dan kualitas hasil pekerjaan.

“Risiko utama yang sering kita hadapi adalah mendapatkan penyedia atau pelaksana yang kurang tepat, yang pada akhirnya berdampak terhadap kualitas hasil akhir dari barang atau jasa yang kita dapatkan,” ujarnya.

Menurut Edi, pemilihan penyedia perlu mempertimbangkan kemampuan dan profesionalisme dalam melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak. Ia mengingatkan agar proses pengadaan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian pekerjaan, tetapi juga memastikan hasilnya sesuai kebutuhan dan memberikan manfaat.

Edi juga menekankan pentingnya kualitas perencanaan sebelum pekerjaan dimulai. Menurutnya, persoalan yang muncul akibat perencanaan yang kurang matang dapat berdampak pada efisiensi anggaran, kualitas pekerjaan, dan hasil akhir yang diterima masyarakat.

“Program yang kita laksanakan harus mengutamakan fungsi dan kemanfaatan, bukan sekadar selesai. Kebiasaan menggampangkan masalah seperti tender dulu, nanti diubah saat pelaksanaan harus dihentikan,” tegasnya.

Ia mencontohkan, apabila kondisi lapangan berbeda dengan perencanaan awal, evaluasi seharusnya dilakukan sejak awal agar pekerjaan tetap sesuai fungsi dan kebutuhan. Hal tersebut juga diperlukan untuk mencegah pemborosan serta menjaga kualitas hasil pekerjaan.

“Jangan sampai perencanaan dipaksakan padahal tidak sesuai kondisi lapangan. Ujung-ujungnya terjadi pemborosan, hasil yang cepat rusak, dan estetika yang buruk,” jelasnya.

Selain perencanaan dan pemilihan penyedia, Edi meminta para pelaku PBJ memahami berbagai risiko yang dapat memengaruhi pelaksanaan pekerjaan. Setiap keputusan, menurutnya, harus memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kunci utama dari PBJ adalah taat aturan dan jangan pernah melakukan tindakan yang bersifat pidana murni, seperti pemalsuan tanda tangan, pencabutan atau penggantian dokumen secara ilegal, maupun mark-up harga,” ujarnya.

Edi berharap Bimtek tersebut menjadi ruang bagi para pelaku PBJ untuk membahas berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan sekaligus mencari solusi bersama. Dengan pemahaman yang semakin baik, proses pengadaan di lingkungan Pemkot Pontianak diharapkan berjalan tertib, berkualitas, tepat waktu, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. (prokopim)

Kejuaraan Olahraga Penguat Sport Tourism Pontianak

PONTIANAK – Sebanyak 78 tim akan bersaing dalam berbagai kelompok usia dan kategori di turnamen bola basket Wali Kota Cup 2026 di GOR Perbasi Pontianak. Peserta terbagi ke dalam sejumlah kategori, mulai dari kelompok usia 40 tahun, senior putra, tingkat SMP hingga SMA, baik putra maupun putri.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono berharap kejuaraan ini terus berkembang menjadi agenda tetap yang mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi sekaligus memperkuat posisi Pontianak sebagai kota olahraga dan sport tourism.

“Sudah tepat satu tahun sejak penyelenggaraan sebelumnya. Saya berharap kejuaraan ini menjadi ajang tetap untuk melahirkan atlet-atlet basket yang nantinya bisa berprestasi, tidak hanya di tingkat kota dan provinsi, tetapi juga nasional,” ujarnya saat membuka Kejuaraan Bola Basket Wali Kota Cup II di GOR Perbasi Pontianak, Minggu (4/10/2026) malam.

Edi menekankan pentingnya sportivitas dalam setiap pertandingan. Menurutnya, kompetisi harus menjadi ruang pembinaan sekaligus membangun mental atlet sejak usia dini. Menurutnya, kegiatan olahraga berskala kota maupun lebih luas juga memiliki dampak yang tidak hanya terbatas pada prestasi atlet. Kehadiran turnamen dapat menggerakkan sektor ekonomi, pariwisata, kesehatan, hingga kebahagiaan masyarakat.

“Kita ingin menjadikan Pontianak sebagai kota olahraga, sport city, sekaligus mendorong sport tourism. Karena kegiatan olahraga seperti ini bisa memberi dampak pada pertumbuhan ekonomi, pariwisata, kesehatan, dan kehidupan masyarakat,” jelasnya.

Menurut Edi, Pontianak terus membangun dan memperbaiki berbagai fasilitas olahraga agar dapat dimanfaatkan untuk pembinaan atlet maupun penyelenggaraan event. Ia juga berharap kejuaraan basket dapat kembali menggairahkan minat masyarakat terhadap olahraga tersebut, termasuk menghadirkan para penggemar dan mantan pemain untuk ikut meramaikan ekosistem basket di Pontianak.

“Semoga dari turnamen ini lahir atlet-atlet yang bisa membawa nama Pontianak dan Kalimantan Barat ke tingkat yang lebih tinggi,” pungkasnya.

Ketua panitia kejuaraan, Yandi mengatakan penyelenggaraan tahun ini memang dibuat lebih sederhana dibandingkan tahun sebelumnya. Panitia tidak menghadirkan pemain luar negeri maupun atlet internasional karena sebelumnya mempertimbangkan kondisi kabut asap yang sempat terjadi di Pontianak. Kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga ruang persatuan bagi seluruh pencinta olahraga basket di Pontianak.

“Kita ingin acara ini menjadi acara persatuan bagi semua pencinta olahraga basket, khususnya di Kota Pontianak,” ujarnya.

Ia menilai basket merupakan salah satu cabang olahraga yang memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan di Pontianak, baik pada level nasional maupun internasional. Kompetisi ini dapat menjadi bagian dari proses pembinaan berkelanjutan. Melalui pertandingan yang rutin dan kompetitif, atlet muda diharapkan terbiasa menghadapi tekanan pertandingan sekaligus meningkatkan kemampuan teknis dan mental.

“Ajang seperti ini memberi pengalaman bertanding. Dari sini mereka bisa belajar, mengevaluasi diri, dan meningkatkan kualitas permainan,” jelasnya.

Ia juga mengapresiasi dukungan Pemerintah Kota Pontianak, sponsor, Perbasi, KONI, pelatih, ofisial, serta seluruh pihak yang membantu penyelenggaraan Wali Kota Cup II. Dukungan tersebut menjadi penting agar pembinaan olahraga tidak hanya mengandalkan pemerintah maupun organisasi olahraga, tetapi juga melibatkan dunia usaha dan masyarakat. (prokopim)

PONTIANAK – Dinas Perhubungan Kota Pontianak mengingatkan masyarakat agar tidak memarkir kendaraan di atas trotoar selama pelaksanaan Car Free Day (CFD). Pada pelaksanaan perdana kembali CFD, Minggu (4/10/2026), petugas mulai memasang stiker peringatan di kendaraan yang parkir sembarangan.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Pontianak Rendrayani mengatakan, pada tahap awal pihaknya masih mengedepankan pendekatan persuasif dan edukasi kepada masyarakat.

“Karena ini baru memulai lagi Car Free Day tanggal 4, hari ini kita masih memberikan peringatan. Kita pasang stiker larangan parkir di trotoar karena trotoar itu milik pejalan kaki, bukan untuk parkir,” ujarnya.

Rendrayani menyebut, masyarakat yang mengikuti CFD dipersilakan memanfaatkan kantong-kantong parkir yang telah tersedia di sekitar kawasan. Beberapa ruas yang menjadi lokasi parkir antara lain Jalan Untung Surapati, Jalan Media, dan Jalan Palapa.

“Silakan masyarakat yang mengikuti CFD, termasuk yang datang dari kawasan Mega Mall dan sekitarnya, menggunakan titik parkir terdekat sesuai kantong parkir yang tersedia,” katanya.

Ia menambahkan, petugas Dishub disiagakan di sejumlah titik untuk membantu mengarahkan kendaraan sekaligus menjaga agar akses pejalan kaki tetap bebas dari kendaraan yang parkir sembarangan. Pada pelaksanaan kali ini terdapat peningkatan kendaraan yang parkir di sekitar kawasan depan Pendopo Gubernur Kalbar. Kondisi tersebut antara lain dipengaruhi adanya kegiatan pasar murah di sekitar PMI Pontianak.

“Biasanya di depan pendopo gubernur tidak ada parkir. Tetapi karena hari ini ada pasar murah sayur di PMI, masyarakat melihat peluang untuk parkir di sini,” jelasnya.

Karena itu, petugas mengingatkan pengendara agar memindahkan kendaraan ke tempat yang telah disediakan dan tidak menggunakan trotoar sebagai area parkir.

“Kita ingatkan masyarakat untuk tidak parkir di trotoar dan mencari kantong parkir lain yang sudah tersedia,” ujarnya.

Rendrayani berharap masyarakat ikut menjaga ketertiban selama CFD sehingga fungsi trotoar sebagai ruang aman bagi pejalan kaki tetap terjaga.

“Car Free Day ini ruang untuk masyarakat berjalan kaki dan beraktivitas dengan nyaman. Jadi mari sama-sama tertib dan gunakan tempat parkir yang sudah disiapkan,” pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK – Kegiatan gotong royong di kawasan Jalan Pelabuhan Rakyat, Gang Karya Tani 3 dan Gang Usaha Bersama 1, Minggu (4/10/2026), tidak hanya difokuskan pada pembersihan lingkungan, tetapi juga menghasilkan tindak lanjut terhadap sejumlah persoalan infrastruktur yang ditemukan di lapangan.

Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengatakan, salah satu yang menjadi perhatian adalah kondisi jembatan atau gertak yang menghubungkan akses menuju Gang Karya Tani 3. Dari hasil peninjauan langsung, jembatan tersebut dinilai perlu segera diperbaiki agar akses warga kembali aman dan lancar.

“Ini sudah kita lihat langsung kondisinya. Saya minta Dinas PUPR melalui bidang SDA untuk segera menindaklanjuti dengan dana perawatan rutin,” ujarnya.

Bahasan mengatakan, perbaikan diharapkan dapat dilakukan tanpa harus menunggu penganggaran tahun berikutnya. Menurutnya, akses tersebut cukup penting karena digunakan warga untuk berbagai keperluan sehari-hari.

“Kalau ambulans mau masuk membawa orang sakit, akses ini harus bisa dilalui. Begitu juga kalau ada kondisi darurat seperti kebakaran,” katanya.

Selain jembatan, Bahasan juga menyoroti kondisi saluran primer di sekitar kawasan tersebut. Ia meminta agar pengerukan dilakukan untuk memperlancar aliran air dan mengurangi potensi genangan. Bahasan menilai kegiatan gotong royong akan lebih bermakna apabila mampu memunculkan tindak lanjut nyata terhadap persoalan yang ditemukan di lingkungan masyarakat.

“Gotong royong ini jangan hanya menjadi seremoni. Minimal ada persoalan yang bisa langsung kita tindak lanjuti dan dirasakan manfaatnya oleh warga,” katanya.

Menurutnya, kehadiran pemerintah di lapangan penting untuk menangkap langsung kebutuhan masyarakat yang terkadang belum tersampaikan melalui jalur formal. Ia juga meminta camat, lurah, dan perangkat daerah terkait terus memantau proses penanganan agar hasil gotong royong benar-benar memberi dampak.

“Kalau ada yang masih belum tertangani, sampaikan dan laporkan. Kita ingin setiap kegiatan seperti ini punya hasil konkret,” ujarnya.

Bahasan berharap semangat kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat dapat terus dijaga, terutama dalam merawat lingkungan dan menyelesaikan persoalan infrastruktur skala lingkungan.

“Kalau kita kompak, persoalan-persoalan seperti ini bisa lebih cepat kita selesaikan bersama,” pungkasnya. (prokopim)