,
menampilkan: hasil
Pekan Budaya LPM, Pj Wako Harap Jadi Agenda Tetap
PONTIANAK - Laskar Pemuda Melayu (LPM) Kalimantan Barat (Kalbar) bekerja sama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menggelar Pekan Budaya di Jalan Diponegoro Pontianak. Pekan Budaya ini berlangsung selama sepekan. Selain menampilkan budaya dan kesenian, Pekan Budaya juga diisi berbagai stand-stand kuliner dan produk-produk UMKM di sepanjang Jalan Diponegoro. Hadir pada acara peresmian Pekan Budaya LPM di antaranya Pj Wali Kota Pontianak Ani Sofian, Komandan Kodim 1207/Pontianak Letkol Arm Irwansyah, Kepala Kejaksaan Negeri Pontianak Yulius Sigit Kristanto, Gubernur Kalbar periode 2018-2023 Sutarmidji dan Wali Kota Pontianak periode 2018-2023 Edi Rusdi Kamtono.
Pj Wali Kota Pontianak Ani Sofian mengapresiasi Pekan Budaya yang diinisiasi LPM sebagai wadah dalam mengekspresikan budaya dan kesenian Melayu dan etnis-etnis lainnya yang ada di Kota Pontianak.
“Harapan kita menjadi event tetap di Pontianak yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya,” ujarnya usai meresmikan Pekan Budaya LPM, Minggu (5/5/2024) malam.
Menurutnya, pemerintah daerah sangat mendukung kegiatan ini karena dinilai membawa manfaat yang cukup besar bagi pengembangan budaya dan kesenian hingga UMKM di Kota Pontianak.
“Sekaligus memperkenalkan budaya Melayu di Kota Pontianak sehingga bisa menjadi salah satu objek wisata dalam mendongkrak perekonomian,” kata Ani Sofian.
Dia pun berharap selama berlangsungnya pelaksanaan Pekan Budaya ini, panitia bisa menjaga ketertiban, keamanan dan kebersihan di lokasi sekitar penyelenggaraan acara.
“Pagi-pagi sampah-sampah sudah harus bersih di lokasi ini, kita jaga keindahan Kota Pontianak supaya tetap bersih dan indah,” tuturnya.
Panglima Muda LPM Kalbar Muhammad Ishak menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran Panglima Besar LPM karena kondisi yang kurang sehat.
"Kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Pemkot Pontianak, kepada dinas terkait dan semua pihak yang turut serta mensukseskan acara ini,” ucapnya.
Adapun maksud dan tujuan Pekan Budaya LPM ini, lanjutnya lagi, sebagai salah satu kegiatan untuk mempromosikan keterampilan khas budaya Melayu. Event ini juga menampilkan berbagai kesenian dan kerajinan, tidak hanya budaya Melayu tetapi juga etnis-etnis lainnya yang ada di Pontianak.
“Pekan Budaya LPM ini juga menjadi wadah untuk meningkatkan ekonomi UMKM. Besar harapan kami kepada Pemkot Pontianak agar kegiatan ini menjadi agenda tahunan,” kata Ishak.
Gubernur Kalbar periode 2018-2023 Sutarmidji berharap event ini bisa terus berlanjut dan menjadi sebuah agenda budaya di Kalbar.
“Semoga acara ini bisa terus berlanjut dan menjadi sebuah agenda budaya di Kalimantan Barat,” ungkapnya.
Ia juga berharap event ini menjadi agenda tetap dari LPM dan Pemkot Pontianak sehingga bisa menjadi bagian dari kalender wisata di Kota Pontianak.
“Pekan Budaya ini sebagai upaya mengembangkan budaya dan kesenian-kesenian Melayu,” tutupnya. (prokopim)
Konsul Malaysia Kagumi Tradisi Halal Bihalal di Indonesia
PONTIANAK - Tradisi halal bihalal yang menjadi agenda rutin tahunan setiap bulan Syawal dalam suasana Idulfitri di penjuru nusantara, mengundang daya tarik bagi warga jiran, utamanya Malaysia. Betapa tidak, Konsul Malaysia di Pontianak, Azizul Zekri mengaku, awalnya ia masih belum mengetahui persis konsep halal bihalal yang hanya ditemuinya di Indonesia. Bahkan saat dirinya mencoba mencari makna halal bihalal dalam kamus Bahasa Arab tetapi tidak ditemukan. Ternyata ia baru mengetahui bahwa makna halal bihalal ini memang khusus terjemahannya yang hanya ada di Indonesia saja.
“Jadi, alhamdulillah saya sudah paham konsepnya, yaitu halal bihalal ini kita kosong-kosonglah. Maksudnya, kita saling maaf-memaafkan,” ujarnya saat memberikan sambutan pada Halal Bihalal yang digelar oleh Konsulat Malaysia di Hotel Grand Mahkota Pontianak, Minggu (5/5/2024).
Oleh karenanya, atas nama Konsulat Malaysia, Azizul menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh tamu yang hadir apabila sepanjang dirinya beserta jajaran Konsulat Malaysia berada di Kalimantan Barat, sekiranya ada tindakan dan tutur kata yang kurang berkenan.
“Apabila ada tindakan dan tutur kata kami yang menyinggung ataupun yang kurang senang, sepanjang kami berada di sini, kami mohon maaf,” ucapnya.
Pada Halal Bihalal ini, pihaknya telah menyiapkan berbagai kuliner khas Malaysia, mulai dari roti canai, laksa dari berbagai lokaliti dari Malaysia dan hidangan lainnya. Bahkan roti canai yang dihidangkan langsung dibuat oleh chef asal Malaysia. Laksa juga menjadi hidangan favorit yang disajikan pada halal bihalal. Selain Laksa Sarawak, juga ada Laksa Semenanjung. Ia menyebut, ada berbagai jenis laksa di Malaysia, sesuai dengan lokaliti asalnya, seperti Laksa Pulau Pinang, Laksa Kedah, Laksa Perak, Laksa Johor dan laksa dari wilayah lainnya.
“Kalau Laksa Sarawak itu mungkin sudah biasa dirasakan oleh warga Kalimantan Barat, tapi kalau ini kita bawa laksa daripada Semenanjung. Silakan dicoba kenikmatannya,” kata Azizul.
Pj Wali Kota Pontianak Ani Sofian menyampaikan apresiasinya kepada pihak Konsulat Malaysia yang telah menggelar halal bihalal dengan masyarakat Kota Pontianak.
“Ini merupakan hal positif sebagai wadah kita saling memaafkan karena mungkin selama pergaulan tanpa disadari kita telah menyakiti atau melukai perasaan orang lain, melalui momentum inilah kita saling maaf-memaafkan,” tuturnya.
Selain silaturahmi, pihaknya juga membicarakan rencana Konsulat Malaysia yang akan menggelar Expo UMKM di Kota Pontianak.
“Mudah-mudahan ini menjadi ajang saling bertukar informasi antar UMKM, baik dari Malaysia maupun Indonesia serta memperluas jaringan pasar UMKM yang ada di Kota Pontianak,” imbuhnya. (prokopim)
IKAPTK Pontianak Wadah Silaturahmi dan Berbagi Pengalaman Antar Alumni
PONTIANAK – Pj Wali Kota Pontianak Ani Sofian menilai peran Ikatan Keluarga Alumni Perguruan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) Kota Pontianak menjadi wadah silaturahmi antar purna praja, baik dari APDN, STPDN sampai IPDN. IKAPTK menurutnya juga sebagai tempat berbagi pengalaman dari senior kepada junior yang masih berkarir di pemerintahan di Kota Pontianak.
“Besok lusa adik kita, cucu kita akan menduduki posisi di pemerintahan, walaupun kita sudah tidak lagi mengabdi, paling tidak karena kita berpengalaman, kalau ada hal yang kurang cocok dengan perkembangan zaman, kita bisa titip pesan kepada adik-adik kita,” tuturnya, usai acara Halal Bihalal IKAPTK Kota Pontianak, di Aula Rumah Jabatan Wali Kota, Minggu (5/5/2024).
Ani Sofian juga merupakan satu di antara purna praja Kota Pontianak. Ia berkarir di pemerintahan sejak tahun 1986. Berbekal pendidikan di APDN, dirinya sempat membawahi berbagai bidang. Sebagai purna praja, dituntut untuk handal dalam manajemen dan bisa ditempatkan di manapun.
“Kita ini diberikan pendidikan khusus dalam melaksanakan perintah, ini tentu tidak sekejap mata, karena di samping pendidikan, juga pengalaman kita melaksanakan pekerjaan sudah sangat beragam. Sistem pendidikan yang diberikan kepada kita menjadi keluwesan kepada pimpinan untuk memberikan jabatan kepada kita,” katanya.
Sebagai calon pimpinan nantinya tentu akan banyak menghadapi tantangan. Ani Sofian berpesan, agar ketika sudah menduduki jabatan jangan malu bertanya kepada orang lain, baik itu bawahan dan staf sampai masyarakat.
“Kalau saya berprinsip, kalau saya tidak tahu, siapapun saya tanya. Ketika kita bertanya tidak otomatis jabatan dan pangkat kita turun, bahkan kebanyakan menjadi suatu kebanggaan bagi yang ditanya,” papar Pj Wali Kota, yang juga selaku Ketua Dewan Pembina IKAPTK Kota Pontianak.
Prinsip itu pula yang ia bawa ketika menjadi orang nomor satu di Kota Pontianak saat ini. Menjalankan tugasnya sebagai pimpinan tertinggi, tentu memerlukan peran pihak lain. Ani Sofian mengapresiasi kinerja ASN di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak, khususnya alumni praja. Berbagai program usai dirinya dilantik mendapat penghargaan tingkat nasional. Mulai dari pencapaian sepuluh besar inflasi terendah se-Indonesia, tiga kali berturut-turut dalam kurun waktu tiga bulan. Kemudian penurunan angka stunting hingga penghapusan kemiskinan ekstrem.
“Program Pemkot Pontianak memberikan prioritas kepada investasi sosial juga, misalnya bantuan operasional kepada posyandu, fardhu kifayah, guru ngaji sampai RT dan RW. Setiap instansi berlomba melaksanakan pasar murah, banyak yang berkontribusi,” tutup Ani Sofian. (kominfo/prokopim)
Ani Sofian Lantik 850 PPPK Jadi Pejabat Fungsional
PONTIANAK – Pj Wali Kota Pontianak Ani Sofian resmi melantik sebanyak 850 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak formasi tahun 2023 sebagai pejabat fungsional, di Gedung Pontianak Convention Center (PCC), Jumat (3/5/2024).
Adapun rincian PPPK yang menerima SK Pengangkatan di antaranya 572 tenaga guru, 213 tenaga kesehatan dan 65 tenaga teknis. Kepada pegawai yang baru menerima SK, Ani Sofian berpesan agar menjaga kedisiplinan serta bertugas sesuai peraturan berlaku.
“Saya harap saudara-saudara dapat bekerja serius karena memang diperlakukan hukuman disiplin, jadi kalau tidak masuk gajinya boleh tidak bayar, kalau tidak masuk 28 hari bisa dipecat. PPPK dikontrak selama lima tahun tapi dievaluasi setiap satu tahun, dan wajib mengisi Sasaran Kinerja Pemerintah (SKP),” terangnya usai pelantikan dan pengambilan sumpah.
Untuk mengisi kekurangan tenaga di beberapa instansi, Pemkot Pontianak telah mengusulkan 1.215 formasi CASN, baik PNS dan PPPK untuk formasi tahun 2024. Sampai saat ini, kata Ani Sofian, pihaknya masih menunggu jadwal seleksi CASN dari pemerintah pusat.
“Sekarang kita masih menunggu jadwalnya, tapi yang kita lakukan saat ini masih mengusulkan formasi yang sesuai dengan pendidikan dan pengalaman kerja tenaga kerja di lingkungan Pemkot Pontianak, mudah-mudahan bisa terserap semuanya,” ujarnya.
Ia menguraikan beberapa perbedaan antara PNS dan PPPK. Perbedaan tersebut seperti penerimaan pensiunan, tugas belajar, kenaikan pangkat, cuti alasan penting serta mutasi–yang hanya menjadi hak PNS. Kendati demikian, dirinya optimis ke depan pemerintah akan memberikan perlakuan yang sama kepada PPPK dengan langkah lain.
“Pada dasarnya haknya hampir sama, seperti tunjangan baik PNS dan PPPK sama-sama mendapatkan hak tunjangan dari pemerintah daerah,” tutupnya. (kominfo/prokopim)