,
menampilkan: hasil
Sepuluh Anak Pontianak Terima Bantuan Kemensos
Yusnaldi Harap Ringankan Beban Keluarga
PONTIANAK – Sebanyak 10 anak di Kota Pontianak, termasuk sahabat disabilitas anak dan anak yang membutuhkan dukungan sosial, menerima bantuan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Direktorat Anak. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Pontianak Yusnaldi di Kantor Dinas Sosial Kota Pontianak, Selasa (17/11/2026).
Yusnaldi mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap anak-anak dan keluarga yang membutuhkan dukungan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia berharap bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai kondisi masing-masing penerima.
"Mudah-mudahan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, terutama untuk memenuhi kebutuhan anak-anak dan meringankan beban keluarga," ujarnya.
Menurut Yusnaldi, bantuan sosial tidak semata-mata dinilai dari besar atau kecilnya barang yang diberikan, tetapi dari manfaat yang dirasakan penerima. Ia berharap bantuan tersebut dapat membantu keluarga dalam memberikan perawatan dan pendampingan bagi anak-anak yang membutuhkan perhatian khusus.
Yusnaldi juga mengapresiasi Dinas Sosial Kota Pontianak yang terus berupaya menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Ia berharap kerja sama dengan pemerintah pusat dapat terus diperkuat agar program bantuan sosial semakin tepat sasaran dan memberikan manfaat berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Pontianak M Akif menjelaskan, bantuan tersebut berasal dari Direktorat Anak Kementerian Sosial RI dan diberikan kepada 10 anak dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Jenis bantuan meliputi sembako, telur, susu, kasur, bantal, pakaian, seragam sekolah, mainan anak, hingga meja dan kursi khusus bagi anak penyandang disabilitas.
"Alhamdulillah, ada 10 anak warga Kota Pontianak yang menerima bantuan. Jenisnya bermacam-macam dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing anak, sehingga bantuan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka," jelasnya.
Akif menambahkan, penyaluran bantuan tersebut merupakan bagian dari kerja sama Dinas Sosial Kota Pontianak dengan Kementerian Sosial RI. Selain melalui dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pemerintah kota juga berupaya mengakses berbagai program bantuan dari pemerintah pusat untuk menjangkau warga yang membutuhkan. Ia berharap bantuan tersebut dapat menunjang kebutuhan dasar, pendidikan, dan kenyamanan anak dalam menjalani aktivitas sehari-hari.
"Bapak dan ibu harus tetap semangat dalam mengasuh dan mendampingi anak-anak. Mudah-mudahan bantuan ini bisa meringankan kebutuhan keluarga dan menambah semangat untuk terus memberikan perhatian serta dukungan bagi anak-anak," pungkasnya. (prokopim)
Bahasan Tekankan Penertiban Aset Daerah dan Pemerataan Layanan Air Bersih
PONTIANAK – Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menegaskan pentingnya penertiban aset milik pemerintah daerah dan pemerataan akses air bersih bagi masyarakat. Kedua persoalan tersebut menjadi perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak dalam pembahasan empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang telah diajukan kepada DPRD Kota Pontianak.
Empat Ranperda tersebut meliputi pencabutan aturan tentang lembaga pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan RT/RW, pengelolaan barang milik daerah, penyelenggaraan transportasi, serta penambahan penyertaan modal pemerintah daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa. Bahasan mengatakan, seluruh rancangan tersebut akan dibahas bersama DPRD agar dapat diimplementasikan sesuai kebutuhan masyarakat.
"Mudah-mudahan segera bisa dibahas dan nantinya diimplementasikan demi kepentingan masyarakat," ujarnya usai rapat Paripurna, Selasa (17/11/2026).
Khusus pengelolaan barang milik daerah, Bahasan mengungkapkan masih terdapat aset tanah milik Pemkot Pontianak yang diduga dikuasai pihak tertentu. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah untuk melakukan inventarisasi, evaluasi, dan penertiban agar aset daerah dapat dikelola secara optimal.
"Aset-aset Pemerintah Kota Pontianak ini cukup banyak. Ada juga aset tanah yang ternyata sudah diduduki oleh beberapa oknum masyarakat. Ini akan kita evaluasi, inventarisasi, dan tertibkan sesuai aturan yang berlaku," katanya.
Meski demikian, Bahasan menekankan bahwa penertiban harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan status hukum dan hak masyarakat.
"Penertiban tetap harus sesuai aturan yang berlaku. Jangan sampai upaya mengamankan aset pemerintah justru melanggar atau mengambil hak-hak warga," tegasnya.
Sementara mengenai Ranperda penambahan penyertaan modal kepada Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa, Bahasan mengatakan dukungan permodalan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan memerlukan persetujuan DPRD. Menurutnya, penguatan permodalan harus diikuti peningkatan kualitas pengolahan air baku, pelayanan kepada pelanggan, serta perluasan jaringan perpipaan yang belum merata di 29 kelurahan.
"Bagaimana pengelolaan air baku menjadi air yang layak digunakan masyarakat terus mengalami peningkatan kualitas. Akses perpipaan yang belum merata juga harus menjadi perhatian. Tujuannya tentu untuk kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat," jelasnya.
Terkait kemungkinan penyesuaian tarif air minum, Bahasan menyebut hal tersebut masih dalam tahap kajian dan telah menjadi bagian dari konsultasi publik. Ia menegaskan, kebijakan tarif harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi pelanggan, terutama keluarga berpenghasilan rendah.
"Harapan kita, masyarakat berpenghasilan rendah tidak mengalami kenaikan. Jadi harus ada klasifikasi yang mempertimbangkan kondisi masyarakat," ungkapnya.
Bahasan berharap pembahasan empat Ranperda bersama DPRD dapat menghasilkan regulasi yang memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ia menilai pengelolaan aset yang tertib dan penguatan Perumda Air Minum harus memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.
"Kalau pelayanan semakin baik dan kualitasnya meningkat, tentu masyarakat yang harus merasakan manfaatnya," pungkasnya. (prokopim)
Diskominfo Pontianak Perkuat Integrasi Data untuk Kematangan Indikator Kota Cerdas
PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak memperkuat koordinasi pemenuhan kematangan indikator Kota Cerdas atau Smart City sebagai persiapan uji coba indikator dan pengumpulan data serta dokumen pendukung untuk tahun 2027. Upaya ini dilakukan untuk memastikan data antarperangkat daerah terintegrasi dan dapat dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Pontianak, Yopie Indra Pribadi, mengatakan koordinasi tersebut bertujuan menyamakan pola kerja antarperangkat daerah dalam memenuhi kebutuhan data indikator Kota Cerdas. Dengan begitu, setiap perangkat daerah dapat mempersiapkan data yang diperlukan secara terencana dan tidak lagi mengumpulkannya secara mendadak ketika dibutuhkan.
Yopie menjelaskan, penerapan konsep Kota Cerdas tidak hanya berorientasi pada pengumpulan data untuk memenuhi indikator penilaian. Lebih dari itu, data yang dihimpun harus memiliki nilai dan dapat dimanfaatkan sebagai aset pemerintah dalam menyinkronkan program serta mendukung perencanaan pembangunan.
“Data yang dikumpulkan harus memiliki makna dan bisa dimanfaatkan. Dengan begitu, data tersebut menjadi aset pemerintah, program antarperangkat daerah dapat tersinkronisasi, dan perencanaan pembangunan bisa dilakukan dengan lebih baik serta tepat sasaran,” ujarnya, Selasa (17/11/2026).
Menurutnya, penguatan indikator Kota Cerdas juga perlu diselaraskan dengan program Satu Data Kota Pontianak. Sejumlah data yang dibutuhkan untuk memenuhi indikator Kota Cerdas perlu diidentifikasi dan diintegrasikan ke dalam sistem Satu Data agar dapat diakses dan dimanfaatkan sesuai kebutuhan.
Dengan integrasi tersebut, perangkat daerah diharapkan memiliki acuan yang jelas mengenai data yang harus disiapkan. Proses pemenuhan indikator pun dapat dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya ketika ada permintaan pengumpulan data atau dokumen pendukung.
Yopie menambahkan, tujuan utama penerapan Kota Cerdas adalah menghadirkan dampak nyata bagi pembangunan daerah. Pemanfaatan data yang terintegrasi, didukung inovasi dan kolaborasi antarperangkat daerah, diharapkan mampu meningkatkan produktivitas serta daya saing Kota Pontianak.
“Data ini bukan sekadar dikumpulkan untuk menyelesaikan tugas, tetapi menjadi tolok ukur dan sumber awal dalam merencanakan pembangunan. Harapannya, pembangunan yang kita laksanakan ke depan semakin baik dan sesuai kebutuhan masyarakat,” tutupnya. (kominfo)
Pontianak Raih Dua Penghargaan Kemenkes
Perkuat Layanan Berhenti Merokok
PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak meraih dua penghargaan sekaligus dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia, yakni Kabupaten/Kota Terbaik dalam Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Tahun 2026 dan Kabupaten/Kota Terbaik dalam Program Upaya Berhenti Merokok (UBM) Tahun 2026. Penghargaan tersebut diberikan di Jakarta, Minggu (15/11/2026), sebagai apresiasi atas upaya pemerintah daerah menciptakan lingkungan yang lebih sehat.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, dan masyarakat. Menurutnya, kebijakan pengendalian rokok bertujuan membangun kesadaran bersama untuk saling menghormati hak atas lingkungan yang sehat.
"Pendekatan kita memberikan pemahaman, pilihan dan dukungan bagi masyarakat," ujarnya, Selasa (17/11/2026).
Komitmen tersebut diperkuat melalui Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2025 tentang Kawasan Tanpa Rokok yang menggantikan Perda Nomor 10 Tahun 2010. Kebijakan ini mengatur tujuh tatanan KTR, meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, serta tempat umum dan tempat lainnya.
"Prinsipnya adalah saling menghargai. Masyarakat yang tidak merokok berhak mendapatkan udara bersih, sementara mereka yang merokok juga perlu memahami adanya ruang-ruang tertentu yang harus dijaga bersama," katanya.
Selain penerapan KTR, Pemkot Pontianak melalui Dinas Kesehatan juga menyediakan layanan Klinik Upaya Berhenti Merokok (UBM) di seluruh puskesmas. Layanan ini memberikan kesempatan bagi masyarakat yang ingin mengurangi ketergantungan terhadap rokok atau berhenti merokok dengan pendampingan tenaga kesehatan. Klinik tersebut menyediakan konseling gratis dan pemeriksaan kadar karbon monoksida dalam napas menggunakan alat CO Analyzer.
Layanan UBM mencakup asesmen ketergantungan nikotin, konseling, edukasi kesehatan, serta pendampingan sesuai kebutuhan masing-masing individu. Edi menilai setiap orang memiliki proses dan tantangan berbeda dalam mengubah kebiasaan. Karena itu, dukungan yang diberikan perlu bersifat terbuka, bertahap, dan tidak menghakimi.
"Kita ingin masyarakat tahu bahwa ketika mereka memiliki keinginan untuk berhenti merokok, ada layanan kesehatan yang siap membantu. Tidak perlu merasa takut atau malu untuk berkonsultasi. Pemerintah hadir untuk mendampingi, bukan menghakimi," jelasnya.
Edi turut mengapresiasi para penanggung jawab KTR di tingkat puskesmas serta Tim Satuan Tugas KTR Kota Pontianak yang konsisten melakukan sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan. Ia menekankan penerapan kebijakan tersebut terus mengedepankan pendekatan edukatif dan persuasif sehingga kesadaran masyarakat tumbuh tanpa menimbulkan stigma terhadap kelompok tertentu.
"Penghargaan ini bukan tujuan akhir. Yang terpenting adalah masyarakat semakin memahami pentingnya menjaga kesehatan diri dan orang-orang di sekitarnya. Kita ingin membangun Pontianak yang lebih sehat melalui kesadaran, kepedulian, dan kerja sama semua pihak," pungkasnya. (prokopim)