,
menampilkan: hasil
Pemkab Mempawah Kaji Terap Akuntabilitas Kinerja ke Pontianak
PONTIANAK – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mempawah melakukan kaji terap ke Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak untuk mempelajari pengelolaan kinerja pemerintahan, manajemen risiko, serta penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Kegiatan tersebut menjadi sarana berbagi pengalaman dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.
Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah Abdul Malik mengatakan, Kota Pontianak dipilih karena dinilai memiliki sejumlah capaian positif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ia berharap jajaran perangkat daerah Mempawah dapat mempelajari strategi yang diterapkan Pemkot Pontianak untuk meningkatkan kinerja organisasi.
"Kita menggunakan pedoman dan regulasi yang sama, tetapi hasilnya bisa berbeda. Ini yang ingin kami pelajari, strategi apa yang digunakan Pemerintah Kota Pontianak sehingga kinerjanya terus meningkat," ujarnya, Senin (16/11/2026).
Abdul Malik menegaskan, keberhasilan pemerintah daerah tidak cukup diukur dari terlaksananya kegiatan atau besarnya serapan anggaran, tetapi juga dampaknya bagi masyarakat. Karena itu, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi harus saling terhubung serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Ia juga mengingatkan pentingnya ketepatan data dalam penyusunan kebijakan.
"Kalau data yang kita sampaikan salah, analisisnya juga akan salah. Kalau analisis salah, kebijakan yang dihasilkan juga bisa keliru. Karena itu, data harus menjadi perhatian serius dalam penyelenggaraan pemerintahan," jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah menyambut baik kunjungan tersebut. Menurutnya, kaji terap menjadi kesempatan untuk memperkuat kerja sama antarpemerintah daerah. Sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Barat, Pontianak memiliki tanggung jawab untuk turut mendukung kemajuan kabupaten dan kota lainnya.
"Pontianak tidak bisa membangun sendiri. Apa pun kemajuan yang dicapai kabupaten dan kota lain di Kalimantan Barat, Pontianak harus mendukung sepenuhnya. Karena secara langsung maupun tidak langsung, kemajuan daerah lain juga akan memberikan dampak bagi Kota Pontianak," katanya.
Amirullah juga menyampaikan keyakinannya terhadap kemampuan Kabupaten Mempawah untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
"Saya yakin dan percaya Mempawah bisa. Kita harus terus saling mendukung, berbagi pengalaman, dan bersama-sama mendorong kemajuan Kalimantan Barat," katanya.
Ia berharap kunjungan tersebut semakin mempererat hubungan kelembagaan antara Pemerintah Kota Pontianak dan Pemerintah Kabupaten Mempawah. Menurutnya, semangat kolaborasi harus terus dijaga karena tantangan pembangunan daerah membutuhkan kerja sama yang berkelanjutan. (prokopim)
ASN Harus Kuasai AI, Bukan Sekadar Menggunakan
PONTIANAK – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak Amirullah mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) agar tidak hanya menjadi pengguna teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI), tetapi mampu memanfaatkannya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, penguasaan AI kini menjadi kebutuhan dalam menghadapi perubahan teknologi dan tuntutan masyarakat yang menginginkan pelayanan pemerintah semakin cepat, transparan, dan berkualitas.
Hal tersebut disampaikannya saat membuka kegiatan Pengembangan Kapasitas ASN Berbasis Artificial Intelligence di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak, Senin (16/11/2026). Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan aparatur, khususnya pejabat administrator, dalam memanfaatkan teknologi untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan.
"Perubahan terjadi begitu cepat. Teknologi terus berkembang sehingga cara kerja kita juga harus menyesuaikan. ASN harus beradaptasi agar tidak tertinggal," ujarnya.
Amirullah menilai perkembangan AI memberikan peluang besar bagi pemerintah untuk meningkatkan efektivitas kerja. Teknologi tersebut dapat dimanfaatkan untuk menyusun dokumen, mengolah data, memperkuat analisis, mengidentifikasi persoalan, hingga merumuskan alternatif kebijakan. Namun, ia mengingatkan bahwa AI bukan pengganti kemampuan berpikir dan tanggung jawab aparatur. Hasil yang diberikan teknologi tetap harus diperiksa, dipahami, dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.
"AI itu alat bantu, bukan tujuan dan bukan satu-satunya sumber dalam mengambil keputusan. Kita harus tetap menggunakan pengetahuan, pengalaman, dan pertimbangan sendiri," tegasnya.
Ia mencontohkan penggunaan AI dalam penyusunan dokumen maupun pencarian referensi. Meskipun mampu menghasilkan informasi dalam waktu singkat, AI masih berpotensi memberikan jawaban yang tidak akurat, termasuk referensi yang tidak dapat ditemukan sumber aslinya. Karena itu, Amirullah meminta ASN tidak menerima seluruh informasi yang dihasilkan AI tanpa melakukan pemeriksaan ulang. Kemudahan teknologi harus diimbangi kemampuan memverifikasi informasi dan menjaga keamanan data.
"Jangan percaya seratus persen dengan apa yang diberikan AI. Harus diperiksa kembali, jangan ditelan mentah-mentah. Gunakan untuk membantu pekerjaan, bukan menggantikan penilaian kita," pesannya.
Menurut Amirullah, keberhasilan penerapan AI dalam pemerintahan tidak semestinya diukur dari banyaknya aplikasi yang digunakan, melainkan dari manfaat yang dihasilkan. Teknologi harus mampu menyederhanakan proses kerja, menghemat waktu, meningkatkan efisiensi, dan membantu pemerintah menghasilkan kebijakan yang lebih tepat.
Ia mengaitkan pemanfaatan AI dengan tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setiap inovasi yang dilakukan perangkat daerah harus memiliki hubungan dengan tugas dan fungsi masing-masing serta memberikan kontribusi terhadap pencapaian pembangunan.
"Tujuan kita sebagai Pemerintah Kota Pontianak adalah menyejahterakan warga. Jadi, penggunaan AI pun harus bermuara ke sana. Bagaimana pekerjaan menjadi lebih cepat, lebih efisien, dan hasilnya memberikan manfaat bagi masyarakat," tuturnya.
Ia juga mendorong peserta untuk tidak terjebak pada penggunaan AI yang hanya bersifat hiburan atau menghasilkan konten tanpa tujuan yang jelas. Menurutnya, kreativitas aparatur harus diarahkan pada penyelesaian persoalan yang dihadapi organisasi dan masyarakat.
Amirullah menegaskan, perkembangan AI tidak dapat dihindari. Karena itu, ASN perlu membangun kemauan belajar dan terus memperbarui kompetensi agar mampu mengikuti perubahan zaman.
"Belajar AI ini bukan lagi pilihan. This is a must, sesuatu yang harus dipelajari. Kita harus memahami dan memanfaatkannya dengan bijak agar aparatur semakin kreatif, cepat, dan efektif dalam bekerja," pungkasnya. (prokopim)
Pemkot Pontianak Ajukan Empat Ranperda
Transportasi hingga Penyertaan Modal Perumda Air Minum
PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak mengajukan empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) kepada DPRD Kota Pontianak. Empat Ranperda tersebut mencakup pencabutan regulasi terkait lembaga pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan RT/RW, pengelolaan barang milik daerah, penyelenggaraan transportasi, serta penambahan penyertaan modal pemerintah daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, pengajuan empat Ranperda tersebut merupakan bagian dari upaya menyesuaikan regulasi daerah dengan perkembangan ketentuan perundang-undangan sekaligus memperkuat penyelenggaraan pelayanan publik.
“Empat rancangan peraturan daerah ini kami ajukan dengan harapan pembahasannya dapat berjalan lancar sesuai mekanisme yang berlaku,” ujarnya saat menyampaikan penjelasan umum dalam rapat paripurna DPRD Kota Pontianak, Senin (16/11/2026).
Ranperda pertama berkaitan dengan pencabutan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat serta Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2020 tentang pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga. Pencabutan dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian terhadap ketentuan yang berlaku, sehingga pengaturan kelembagaan masyarakat di tingkat kelurahan dapat memiliki dasar hukum yang lebih sesuai dengan perkembangan regulasi.
Ranperda kedua mengatur pengelolaan barang milik daerah. Penyesuaian diperlukan seiring terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 yang mengubah ketentuan sebelumnya mengenai pengelolaan barang milik daerah.
“Dengan adanya perubahan regulasi tersebut, maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap peraturan daerah tentang pengelolaan barang milik daerah,” katanya.
Sementara itu, ranperda ketiga menyangkut penyelenggaraan transportasi. Edi menuturkan, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam pengembangan jaringan transportasi, manajemen dan rekayasa lalu lintas, fasilitasi angkutan umum, hingga pengawasan operasional transportasi sesuai ketentuan perundang-undangan. Khusus Pontianak, keberadaan sungai menjadi bagian penting dari sistem transportasi kota. Karena itu, pengaturan transportasi tidak hanya berfokus pada transportasi jalan, tetapi juga perlu mengakomodasi transportasi sungai dalam satu sistem yang terintegrasi.
“Pontianak memiliki sungai sebagai salah satu sarana transportasi penting. Karena itu diperlukan pengaturan yang mencakup transportasi darat dan sungai secara terintegrasi,” jelas Edi.
Pengaturan tersebut diharapkan dapat mendukung konektivitas antarwilayah, meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat, memperlancar pergerakan orang dan barang, serta meningkatkan aspek keselamatan, keamanan dan kenyamanan transportasi.
Ranperda keempat berkaitan dengan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kota Pontianak kepada Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa. Edi menerangkan, penyertaan modal merupakan salah satu instrumen pemerintah daerah dalam memperkuat badan usaha milik daerah sekaligus mendukung pembangunan ekonomi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, salah satu sumber modal BUMD dapat berasal dari penyertaan modal daerah yang bersumber dari APBD maupun sumber lain sesuai ketentuan.
“Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” terangnya.
Ia berharap proses pembahasan keempat Ranperda tersebut bersama DPRD Kota Pontianak dapat berjalan efektif dan menghasilkan regulasi yang mampu menjawab kebutuhan pembangunan serta pelayanan masyarakat.
“Semoga seluruh proses pembahasan dapat berjalan lancar dan sesuai mekanisme yang berlaku,” pungkasnya. (prokopim)
Satlinmas Mata dan Telinga Persoalan Lingkungan
PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono meminta anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan berperan aktif dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta mengantisipasi berbagai persoalan di lingkungan masyarakat. Sebagai unsur yang berada paling dekat dengan warga, Satlinmas diharapkan menjadi sumber informasi bagi pemerintah dalam merespons persoalan di lapangan.
Keberadaan Satlinmas memiliki peran strategis dalam membantu pemerintah daerah menjaga ketenteraman dan ketertiban umum, sekaligus mendukung penanganan keadaan darurat serta kegiatan sosial kemasyarakatan.
"Ini momentum untuk meneguhkan komitmen, tanggung jawab, dan kesiapsiagaan dalam menjalankan tugas perlindungan masyarakat," ujarnya Pelantikan Anggota Linmas Se-Kota Pontianak di Aula Sultan Syarif Abdurrahman Kantor Wali Kota Pontianak, Senin (16/11/2026).
Menurut Edi, perkembangan Kota Pontianak sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Barat sekaligus pusat pemerintahan, pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan jasa menghadirkan tantangan tersendiri dalam menjaga ketertiban lingkungan. Tingginya mobilitas penduduk, termasuk mahasiswa dan masyarakat pendatang, menuntut pengawasan serta koordinasi yang semakin baik di tingkat wilayah.
Anggota Satlinmas memiliki keunggulan karena mengenal karakteristik dan kondisi masyarakat di lingkungan masing-masing. Pengetahuan tersebut dapat membantu pemerintah mengidentifikasi potensi gangguan ketertiban maupun persoalan yang membutuhkan penanganan.
"Satlinmas ini menjadi mata dan telinga pemerintah di lapangan. Kalau ada persoalan di lingkungan, baik menyangkut keamanan, ketertiban maupun infrastruktur, sampaikan informasinya kepada lurah, camat, atau perangkat daerah terkait agar segera ditindaklanjuti," katanya.
Edi mencontohkan persoalan genangan air yang kerap terjadi ketika hujan lebat bersamaan dengan pasang Sungai Kapuas. Menurutnya, informasi dari masyarakat mengenai saluran tersumbat, kondisi drainase, maupun titik genangan sangat diperlukan untuk menentukan langkah penanganan.
"Kalau ada parit yang tersumbat atau saluran yang perlu dihubungkan, sampaikan. Informasi dari lapangan itu penting bagi kami untuk menentukan program dan penanganan yang lebih baik," jelasnya.
Selain genangan, Edi turut mengingatkan potensi bencana lain seperti kebakaran lahan dan angin puting beliung. Ia meminta Satlinmas memahami potensi risiko di wilayah masing-masing serta mampu memberikan informasi awal apabila terjadi keadaan darurat. Kecepatan penyampaian informasi dan koordinasi dapat membantu mengurangi risiko serta mempercepat penanganan. Dalam kondisi darurat, anggota Satlinmas diharapkan dapat membantu proses evakuasi dan penanganan awal sesuai kemampuan, tanpa membahayakan keselamatan diri maupun orang lain.
"Kesiapsiagaan bencana menjadi bagian penting dari tugas perlindungan masyarakat. Penanganan awal harus cepat, tepat, terkoordinasi, dan tetap mengutamakan keselamatan jiwa," tegasnya.
Edi juga menyoroti sejumlah persoalan ketertiban umum yang masih ditemukan di Pontianak, mulai dari permainan layang-layang menggunakan tali berbahaya, pencurian kabel fasilitas umum, hingga pelanggaran aturan lingkungan.
Ia meminta anggota Satlinmas ikut membantu memberikan edukasi dan melaporkan potensi pelanggaran kepada petugas yang berwenang. Menurutnya, pendekatan kepada masyarakat harus tetap mengedepankan sikap humanis, sopan, dan persuasif.
"Jalankan tugas dengan disiplin dan integritas. Bersikaplah humanis, sopan, dan persuasif, serta tetap menghormati hak masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan," pesannya. (prokopim)