Berita

PONTIANAK – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Pontianak menggelar Musyawarah Olahraga Kota (Musorkot) di Aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) Kantor Wali Kota, Sabtu (20/12/2025). 

Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan membuka secara resmi Musorkot KONI Kota Pontianak. Melalui Musorkot ini, Bahasan berharap lahir gagasan-gagasan segar dan evaluasi yang konstruktif, sekaligus terpilih kepengurusan KONI Kota Pontianak yang visioner dan berintegritas. 

Tantangan ke depan, kata dia, adalah membawa atlet-atlet Pontianak tidak hanya berprestasi di tingkat daerah, tetapi juga mampu bersaing di level nasional hingga internasional.

“Siapa pun yang nantinya terpilih memimpin KONI Kota Pontianak, harus mampu menjawab tantangan peningkatan prestasi atlet dengan manajemen yang akuntabel dan semangat kebersamaan,” ujarnya.

Bahasan menambahkan, Pemerintah Kota Pontianak akan terus menjadi mitra strategis KONI dalam mendukung pengembangan infrastruktur olahraga serta menciptakan iklim pembinaan yang sehat dan berkelanjutan. 

“Saya mengajak seluruh insan olahraga menjadikan Musorkot sebagai wadah pemersatu demi kemajuan olahraga Pontianak,” ucapnya.

Musorkot yang mengusung tema ‘Meraih Prestasi Olahraga dengan Berkolaborasi’, Bahasan menilai bahwa keberhasilan olahraga tidak dapat dicapai secara parsial. Menurutnya, prestasi atlet merupakan hasil kerja bersama yang harmonis antara atlet yang berdisiplin, pelatih yang kompeten, pengurus organisasi yang profesional, serta dukungan berkelanjutan dari pemerintah dan masyarakat.

“Prestasi olahraga lahir dari kolaborasi. Tidak cukup hanya mengandalkan satu pihak, melainkan membutuhkan sinergi yang kuat dan berkesinambungan,” tuturnya.

Pada kesempatan tersebut, Bahasan juga menyampaikan apresiasi kepada Ketua Umum KONI Kota Pontianak beserta seluruh jajaran pengurus periode sebelumnya atas dedikasi dan pengabdian dalam membina olahraga di Kota Khatulistiwa. 

“Fondasi yang telah dibangun menjadi modal penting bagi kepengurusan selanjutnya untuk meningkatkan capaian prestasi,” pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK - Upaya menekan angka kemiskinan di Kota Pontianak tidak bisa lagi dijalankan secara parsial dan seremonial. Diperlukan langkah terintegrasi, berbasis data akurat, serta kolaborasi lintas sektor agar tidak ada warga yang tertinggal dari pembangunan.

Penegasan tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan, saat memimpin Rapat Koordinasi (rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Pontianak Tahun 2025 di Aula Rumah Dinas Wakil Wali Kota, Jumat (19/12/2025).

Bahasan menekankan, rakor TKPKD bukan sekadar agenda rutin, melainkan forum strategis untuk menyatukan visi, mengonsolidasikan langkah, dan memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan Pontianak sebagai kota yang inklusif, berkeadilan, dan sejahtera.

“Penanggulangan kemiskinan bukan hanya kewajiban administratif, tetapi tanggung jawab moral kita bersama. Negara harus benar-benar hadir di tengah masyarakat,” ujarnya.

Menurut Bahasan, kemiskinan tidak semata persoalan ekonomi, tetapi juga menyangkut aspek kemanusiaan, akses, dan kesempatan hidup. 

“Karena itu, penanganannya menuntut kerja kolektif seluruh pemangku kepentingan tanpa ego sektoral,” tuturnya.

Dalam rakor tersebut, Bahasan mengungkapkan sejumlah tantangan mendasar yang masih dihadapi Kota Pontianak, mulai dari keberadaan penduduk miskin dan miskin ekstrem yang membutuhkan intervensi terintegrasi, validitas dan pemutakhiran data, keterbatasan akses layanan dasar, hingga persoalan kemiskinan struktural seperti pengangguran dan rendahnya produktivitas ekonomi keluarga miskin.

“Program penanggulangan kemiskinan tidak boleh berhenti pada penyaluran bantuan sosial semata. Kita harus bergerak ke arah transformasi sosial dan ekonomi keluarga miskin,” ungkapnya.

Untuk itu, Pemkot  Pontianak menetapkan sejumlah arah kebijakan yang akan diperkuat ke depan. Di antaranya pembaruan dan integrasi data kemiskinan berbasis kelurahan, RT, dan RW secara berkala. Bahasan meminta para camat dan lurah memimpin langsung proses pemutakhiran data agar intervensi program benar-benar tepat sasaran.

Selain itu, fokus penghapusan kemiskinan ekstrem juga menjadi prioritas melalui pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, rumah layak huni, air bersih, sanitasi, jaminan sosial, dan layanan kesehatan, dengan pendekatan penanganan kasus secara khusus bagi keluarga miskin ekstrem.

Di bidang ekonomi, Pemkot Pontianak mendorong transformasi melalui penguatan keterampilan kerja, pelatihan wirausaha, pengembangan UMKM, serta fasilitasi akses permodalan, termasuk melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR), CSR, dan dana sosial lainnya.

“Kita tidak ingin warga miskin hanya menerima bantuan, tetapi harus berdaya dan mandiri,” kata Bahasan.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan kolaborasi pentahelix, melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, serta komunitas dan masyarakat sebagai mitra di lapangan. Di sisi lain, tata kelola, monitoring, dan evaluasi program akan diperkuat dengan menitikberatkan pada capaian dampak, bukan sekadar output kegiatan.

Bahasan mengajak seluruh lembaga dan OPD yang terlibat untuk menghilangkan ego sektoral, melahirkan inovasi, serta menjadikan penanggulangan kemiskinan sebagai gerakan sosial bersama.

“Kita ingin kehadiran TKPKD benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dengan keputusan yang tepat, kerja sungguh-sungguh, dan kolaborasi semua pihak, saya yakin Pontianak mampu menurunkan kemiskinan secara signifikan,” pungkasnya. (prokopim)

Warga Pontianak Timur Antusias Sambut Operasi Pasar Murah

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak kembali menggelar Operasi Pasar Murah sebagai upaya menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat menjelang Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Kali ini, operasi pasar menyasar warga Kecamatan Pontianak Timur. Warga menyambut antusias pasar murah di Halaman Kantor Camat Pontianak Timur, Jumat (19/12/2025).

Sebanyak 2.752 paket sembako murah disiapkan khusus bagi warga Kecamatan Pontianak Timur. Setiap paket dijual dengan harga Rp85 ribu dan berisi beras premium 5 kilogram, gula premium 1 kilogram, serta minyak goreng premium 1 liter. Warga tampak tertib mengantre dengan membawa kelengkapan persyaratan serta tas belanja masing-masing.

Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah yang meninjau langsung pelaksanaan operasi pasar mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam membantu masyarakat menghadapi potensi kenaikan harga bahan pokok menjelang hari besar keagamaan.

“Operasi pasar murah ini kami gelar untuk memastikan masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru,” ujarnya.

Menurut Amirullah, selain meringankan beban masyarakat, operasi pasar murah juga berperan penting dalam menjaga stabilitas harga dan menekan inflasi daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Pontianak melibatkan berbagai pihak, mulai dari perbankan, BUMN, BUMD hingga pelaku usaha, agar ketersediaan dan distribusi bahan pokok berjalan optimal.

“Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan rasa aman dan ketenangan bagi masyarakat dalam menyambut akhir tahun,” katanya.

Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Ibrahim menjelaskan, operasi pasar murah dilaksanakan di enam kecamatan se-Kota Pontianak dengan jadwal yang telah ditetapkan. Setiap kegiatan dibuka mulai pukul 07.00 hingga 13.00 WIB. Warga diwajibkan membawa KTP asli beserta fotokopinya sebagai syarat pembelian, serta membawa kantong belanja sendiri.

Pemerintah Kota Pontianak menyiapkan total 16.439 paket sembako murah yang tersebar di enam kecamatan, yakni Pontianak Tenggara 2.000 paket, Pontianak Kota 2.187 paket, Pontianak Selatan 2.500 paket, Pontianak Utara 3.500 paket, Pontianak Timur 2.752 paket, dan Pontianak Barat 3.500 paket.

“Selain paket sembako, masyarakat juga bisa membeli telur ayam ras dengan harga Rp10 ribu per pack berisi 10 butir, serta sejumlah komoditas lain yang dijual di bawah harga pasar,” jelasnya.

Salah seorang warga Pontianak Timur, Yuliana (47), mengaku sangat terbantu dengan adanya operasi pasar murah tersebut. Ia menilai harga kebutuhan pokok di pasaran mulai meningkat menjelang akhir tahun.

“Dengan harga yang lebih murah, kami bisa menghemat pengeluaran. Kegiatan seperti ini sangat membantu masyarakat,” tuturnya. (prokopim)

PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak mulai mematangkan rencana penerapan layanan angkutan massal berbasis jalan dengan skema Buy The Service (BTS) sebagai solusi untuk mengurangi kemacetan dan tingginya penggunaan kendaraan pribadi di wilayah perkotaan. Upaya tersebut dibahas dalam kegiatan Konsultasi Publik Persiapan Layanan Angkutan Massal Berbasis Jalan yang digelar di Aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) Kantor Wali Kota Pontianak, Kamis (18/12/2025).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak Amirullah, menerangkan, sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Barat, Pontianak memiliki peran strategis sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa. Kondisi tersebut menuntut tersedianya sistem transportasi yang andal, terintegrasi, serta berkelanjutan.

“Transportasi menjadi urat nadi pergerakan ekonomi dan sosial masyarakat. Kota Pontianak harus memiliki sistem transportasi publik yang tidak hanya lancar dan aman, tetapi juga ramah lingkungan serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, perencanaan transportasi Kota Pontianak ke depan telah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2045 dan RPJMD 2025–2029, dengan visi pengembangan transportasi berkonsep green mobility. 

“Salah satu langkah strategisnya adalah penyusunan Dokumen Tataran Transportasi Lokal (TATRALOK) sebagai dasar pengembangan sistem transportasi yang komprehensif dan berkelanjutan,” kata Amirullah.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Pontianak, Yuli Trisna Ibrahim, menjelaskan, penerapan skema BTS merupakan bagian dari kebijakan nasional yang didorong oleh Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan kualitas layanan angkutan umum perkotaan.

“Melalui skema Buy The Service, pemerintah berperan sebagai penyedia layanan, sementara operator dibayar berdasarkan kinerja layanan. Tujuannya agar masyarakat mendapatkan angkutan umum yang aman, nyaman, terjangkau, dan berkeselamatan,” jelasnya.

Menurut Trisna, Kota Pontianak saat ini menghadapi sejumlah tantangan transportasi, mulai dari keterbatasan infrastruktur, belum optimalnya integrasi antarmoda, hingga menurunnya minat masyarakat terhadap angkutan umum konvensional akibat berkembangnya transportasi berbasis daring.

“Oleh karena itu, peninjauan ulang jaringan trayek angkutan kota menjadi sangat penting agar sesuai dengan pola pergerakan masyarakat, tata guna lahan, serta jaringan jalan yang ada,” terang dia.

Trisna menambahkan, penyelenggaraan angkutan massal berbasis jalan nantinya akan mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal, yang meliputi aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan.

Melalui konsultasi publik ini, Pemerintah Kota Pontianak berharap masukan dari para pemangku kepentingan dan masyarakat dapat memperkuat perencanaan penerapan BTS. 

“Dokumen TATRALOK, rencana umum jaringan trayek, evaluasi kinerja sarana dan prasarana, serta kajian dampak sosial diharapkan menjadi pedoman agar penyelenggaraan angkutan massal berbasis jalan di Kota Pontianak dapat berjalan efektif, efisien, dan terorganisir secara sistematis,” tutupnya. (prokopim)