Berita

Selaraskan Program PKK dengan Perangkat Daerah

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menegaskan bahwa Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) merupakan mitra strategis pemerintah dalam mempercepat pencapaian kesejahteraan keluarga. Menurutnya, PKK memiliki peran penting karena mampu menjangkau langsung masyarakat hingga tingkat keluarga. Karena itu, keberadaan PKK tidak hanya dilihat sebagai organisasi pendamping, tetapi sebagai bagian penting dari kerja pembangunan kota.

“PKK adalah mitra strategis pemerintah kota. Kerja nyata, kerja ikhlas, dan kerja rasa, itulah PKK. Pemberdayaan kesejahteraan keluarga ini tugas yang sangat mulia,” ujarnya dalam Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Sosialisasi Program Kerja TP PKK Kota Pontianak Tahun 2026 di Aula Rumah Dinas Wali Kota Pontianak, Selasa (19/5/2026).

Menurutnya, visi memajukan Kota Pontianak dan menyejahterakan masyarakat tidak bisa hanya dijalankan oleh pemerintah melalui perangkat daerah. Diperlukan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk PKK yang memiliki struktur hingga ke tingkat dasawisma dan posyandu. Itu pun tidak cukup hanya dengan ukuran ekonomi, tetapi juga menyangkut kesehatan, kecerdasan, kebahagiaan, dan kualitas hidup masyarakat.

“Kalau kita bicara kesejahteraan, ini luas. Kita harus melihat warga kita sehat atau tidak, cerdas atau tidak, bahagia atau tidak. Kalau sehat dan cerdas tapi tidak bahagia, itu juga masalah,” katanya.

Ia menilai, indikator pembangunan seperti Indeks Pembangunan Manusia, penurunan angka kemiskinan, penanganan stunting, perluasan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing masyarakat hanya bisa dicapai melalui kerja bersama. Karena itu, program OPD dan PKK perlu disinergikan agar tidak berjalan sendiri-sendiri.

“Semua tugas dan fungsi OPD muaranya adalah memajukan kota dan menyejahterakan masyarakat. PKK harus diajak untuk mencapai target yang menjadi visi dan misi dalam RPJMD,” jelasnya.

Edi juga menyinggung keterbatasan jumlah ASN di Kota Pontianak yang belum ideal dibandingkan jumlah penduduk. Dengan kondisi itu, peran PKK semakin penting karena dapat menjangkau masyarakat lebih luas dan lebih fleksibel.

Ketua TP PKK Kota Pontianak Yanieta Arbiastutie menegaskan tantangan pembangunan keluarga saat ini semakin kompleks sehingga diperlukan langkah bersama yang terarah dan berkesinambungan. TP PKK, lanjutnya, memiliki peran strategis dalam mendukung visi pembangunan Kota Pontianak yang maju, sejahtera, dan berdaya saing. Program kerja TP PKK Kota Pontianak tahun 2026 diarahkan untuk memperkuat berbagai pilar pembangunan keluarga, mulai dari kesehatan, kelestarian lingkungan hidup, perencanaan sehat, edukasi sanitasi, hingga pemantauan tumbuh kembang anak secara terpadu.

“Pada pilar kesehatan, kelestarian lingkungan hidup, dan perencanaan sehat, kami akan terus hadir dalam edukasi lingkungan, pemantauan tumbuh kembang anak secara terpadu, serta edukasi sanitasi lingkungan yang layak di setiap keluarga,” katanya.

Yanieta juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi dan literasi digital bagi kader PKK dan masyarakat. Menurutnya, perkembangan zaman menuntut kader PKK untuk semakin adaptif dalam menyebarkan informasi positif, edukatif, dan bermanfaat bagi keluarga. Ia berharap seluruh program PKK, mulai dari tingkat dasawisma hingga kecamatan, dapat berjalan searah dan saling menguatkan dengan program Pemerintah Kota Pontianak. Dengan demikian, pelaksanaan program bisa lebih tepat sasaran dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.

Yanieta menambahkan, banyak program PKK yang bersinggungan dan dapat disinergikan dengan program perangkat daerah. Karena itu, ia berharap dukungan OPD dapat memperkuat pelaksanaan program PKK agar masyarakat tidak bingung dan manfaat program benar-benar dirasakan.

“Saya percaya ketika pemerintah, Tim Penggerak PKK, dan seluruh elemen masyarakat berjalan beriringan, maka tidak ada tantangan yang tidak bisa kita hadapi bersama,” pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak menggelar operasi pasar dalam rangka menyambut Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah. Kegiatan ini dilaksanakan selama tiga hari, mulai Selasa, 19 Mei hingga Kamis, 21 Mei 2026, dan menyasar masyarakat di enam kecamatan se-Kota Pontianak.

Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah menjelaskan, operasi pasar tersebut merupakan wujud kepedulian pemerintah daerah dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan. Melalui kegiatan ini, Pemkot Pontianak berupaya menjaga daya beli masyarakat, khususnya terhadap bahan pokok yang menjadi kebutuhan utama rumah tangga.

“Ini adalah wujud kepedulian pemerintah dalam langkah membantu mengangkat daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok,” ujarnya usai membuka operasi pasar di halaman Kantor Kecamatan Pontianak Barat, Selasa (19/5/2026).

Adapun bahan pokok yang dijual dalam operasi pasar ini antara lain beras, minyak goreng, dan gula pasir. Barang-barang tersebut dijual dengan harga subsidi agar lebih terjangkau bagi masyarakat.

Sekda menerangkan, sumber dana subsidi berasal dari dukungan program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) sejumlah mitra. Pelaksanaan kegiatan ini juga melibatkan perangkat daerah terkait, camat, dan lurah di wilayah Kota Pontianak.

Menurutnya, operasi pasar digelar secara merata di seluruh kecamatan. Setiap kecamatan memperoleh alokasi 1.000 paket bahan pokok bersubsidi. Dengan demikian, total paket yang disediakan dalam kegiatan ini mencapai 6.000 paket. Untuk satu paketnya dijual seharga Rp85 ribu, di mana harga asli paket tersebut Rp116 ribu.

“Untuk paket yang kami sediakan dalam bentuk subsidi harga, dibagi di enam kecamatan. Satu kecamatan itu 1.000 paket,” katanya.

Selain membantu masyarakat, operasi pasar ini juga menjadi bagian dari upaya pengendalian inflasi daerah. Sekda menyebut, subsidi harga bahan pokok diharapkan dapat membantu menjaga ketersediaan suplai di masyarakat, sehingga keseimbangan pasar tetap terjaga dan harga tidak mengalami kenaikan signifikan menjelang Iduladha.

“Tujuan lainnya adalah mengendalikan inflasi. Dengan harga yang disubsidi dalam jangka waktu ini, kita membantu dari sisi suplai, sehingga diharapkan keseimbangan pasar tercapai dan harga tidak meningkat,” ungkapnya.

Ia menambahkan, sasaran utama kegiatan ini adalah warga kurang mampu. Sesuai arahan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pontianak, penerima manfaat diarahkan kepada masyarakat yang masuk dalam kategori desil 1 dan desil 2 berdasarkan data kesejahteraan sosial.

“Yang kita sarankan adalah warga kurang mampu, berdasarkan data tertentu dari sosial kemasyarakatan, yang kita kategorikan dari desil 1 sampai dengan desil 2,” terangnya.

Pemilihan warga yang berhak membeli paket bahan pokok bersubsidi dilakukan oleh pihak kecamatan dan kelurahan. Mereka bertugas memilah dan memilih warga yang diundang untuk hadir dalam kegiatan operasi pasar tersebut.

Sekda berharap operasi pasar ini dapat memberi manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok menjelang Iduladha. Selain itu, kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat langkah pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat di Kota Pontianak. (prokopim)

PONTIANAK – Sebanyak 65 peserta Motor Besar Club Indonesia (MBCI) Rally 3rd memulai perjalanan touring lintas negara dari halaman Kantor Wali Kota Pontianak menuju sejumlah daerah di Malaysia dan Brunei Darussalam, Selasa (19/5/2026). Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi komunitas motor besar sekaligus membawa misi wisata dan promosi daerah.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyampaikan apresiasinya kepada para peserta yang mengikuti touring tersebut. Menurutnya, perjalanan ini bukan hanya sekadar aktivitas berkendara jarak jauh, tetapi juga menjadi ajang memperkenalkan potensi daerah, khususnya Kalimantan Barat dan Kota Pontianak, kepada wilayah negara tetangga.

“Ini perjalanan yang sangat jauh. Ada 65 peserta yang ikut, mudah-mudahan dalam perjalanannya semua diberikan kesehatan dan keselamatan,” ujarnya saat melepas peserta MBCI Rally 3rd.

Ia menilai kegiatan seperti ini memiliki nilai strategis karena Kalimantan Barat memiliki keunggulan geografis sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia. Keberadaan perbatasan darat tersebut membuka akses yang besar bagi hubungan sosial, ekonomi, pariwisata, dan budaya antara Kalimantan Barat dengan negara tetangga.

“Alhamdulillah, Kalimantan Barat khususnya memiliki perbatasan darat dengan Sarawak. Ini memberikan akses yang sangat banyak dan bermanfaat,” katanya.

Wali Kota juga mendorong agar kegiatan serupa terus dikembangkan ke depan, terutama dalam membangun jejaring komunitas lintas negara. Menurutnya, komunitas otomotif dapat menjai bagian dari diplomasi masyarakat yang memperkuat hubungan persahabatan antarwilayah.

Ketua MBCI Kalbar, Indra Kurnianto, menyampaikan bahwa Pontianak dipilih sebagai titik awal keberangkatan. Ia mengapresiasi dukungan penuh Pemerintah Kota Pontianak, Wali Kota Pontianak, Kapolresta Pontianak, unsur TNI, serta dinas-dinas terkait yang telah membantu kelancaran kegiatan tersebut.

Indra menjelaskan, awalnya panitia hanya membuka kuota untuk 50 peserta. Namun, tingginya antusiasme membuat jumlah peserta terus bertambah hingga akhirnya ditutup pada angka 65 peserta. Rombongan akan menempuh rute dari Pontianak menuju Sri Aman, kemudian berlanjut ke Miri, Brunei Darussalam, Sibu, hingga Kuching. Di Kuching, para peserta dijadwalkan menghadiri Bike Week Festival Motor Besar se-Asia Tenggara, salah satu agenda otomotif besar yang mempertemukan komunitas motor besar dari berbagai negara.

Menurut Indra, kegiatan di Kuching diperkirakan akan dihadiri ribuan kendaraan motor besar. Hal ini menjadi momentum penting bagi MBCI untuk memperkuat jejaring komunitas otomotif, khususnya di kawasan Pulau Borneo dan Asia Tenggara.

“Ini momen yang sangat ramai, kemungkinan bisa tumpah sampai ribuan kendaraan motor besar,” jelasnya.

Setelah mengikuti rangkaian kegiatan, rombongan dijadwalkan kembali ke Pontianak melalui jalur Aruk. Indra menyebut perjalanan ini membentuk rute melingkar atau rotasi 360 derajat, dengan titik awal dan akhir di Kota Pontianak.

“Pulangnya kami akan melewati Aruk, rotasi 360 derajat hingga sampai kembali di Pontianak. Insya Allah tiba pada Minggu, 24 Mei 2026,” ujarnya.

Peserta yang mengikuti kegiatan ini berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Selain dari Kalimantan Barat, rombongan juga diikuti anggota MBCI dari Yogyakarta, Bogor, Bengkulu, Palembang, Jakarta, Bandung, hingga Jawa Timur. Ia berharap kegiatan MBCI Rally 3rd dapat berjalan lancar, seluruh peserta diberikan kesehatan dan keselamatan, serta mampu memperkuat citra Pontianak sebagai kota yang terbuka bagi kegiatan komunitas, wisata, dan persahabatan lintas negara. (prokopim)

Diskon 51 Persen untuk Sambungan Pasif

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono meminta Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa atau PDAM Pontianak terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di ulang tahunnya yang ke 51. Meskipun kapasitas terpasang telah mencapai 2.358 liter per detik, serta cakupan pelayanan mencapai 90,54 persen, pelayanan harus terus digenjot. 

“Saya menekankan di usia ke-51 ini agar PDAM terus bekerja meningkatkan kualitas pelayanan secara profesional, menjadikan pelanggan atau masyarakat sebagai model dalam memberikan kepuasan terhadap layanan air bersih,” ujarnya usai apel dalam rangka HUT Perumda Tirta Khatulistiwa, Senin (18/5/2026).

Ia mengakui, untuk mencapai pelayanan air bersih yang ideal dibutuhkan investasi besar, baik dari sisi jaringan, teknologi, sumber daya manusia, maupun keuangan. Selain itu, kualitas layanan PDAM juga dipengaruhi oleh kondisi air baku, termasuk ancaman intrusi air laut ke Sungai Kapuas yang dapat berdampak pada kualitas air.

“Pengaruh air baku tidak bisa dipungkiri. Kondisi intrusi air laut juga akan berpengaruh terhadap kualitas air. Karena itu, pegawai PDAM harus bekerja profesional, disiplin, transparan, sesuai SOP, dan menjaga integritas,” katanya.

Edi juga menyoroti pentingnya menekan kebocoran air atau non revenue water (NRW). Saat ini, tingkat kebocoran berada di angka 28,77 persen, dan ia meminta agar angka tersebut dapat ditekan menjadi di bawah 28 persen. Menurutnya, kebocoran banyak disebabkan oleh jaringan distribusi yang sudah tua dan rusak sehingga perlu diganti secara bertahap.

“Kebocoran itu disebabkan jaringan distribusi yang sebagian sudah tua dan rusak. Itu harus diganti. Saya minta ditekan di bawah 28 persen,” tegasnya.

Selain menekan kebocoran, Edi juga mendorong peningkatan inovasi layanan berbasis digital. Aplikasi dan sistem digital, katanya, harus dimanfaatkan untuk mengelola data pelanggan, pembayaran, pengaduan, hingga mempercepat respons terhadap keluhan masyarakat.

“Inovasi layanan harus terus dilakukan, termasuk aplikasi berbasis digital untuk data pelanggan, pembayaran, maupun sistem. Yang penting juga responsif terhadap keluhan masyarakat,” jelasnya.

Dirut Perumda Tirta Khatulistiwa Pontianak, Abdullah mengatakan, pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin mencapai target-target pelayanan yang telah ditetapkan. Salah satu peningkatan penting adalah beroperasinya Instalasi Pengolahan Air Nipah Kuning dengan kapasitas 300 liter per detik.

“Dengan selesainya dan beroperasinya instalasi Nipah Kuning 300 liter per detik, sekarang total kapasitas kami menjadi 2.358 liter per detik,” ujarnya.

Abdullah menjelaskan, Perumda Tirta Khatulistiwa juga terus menekan tingkat kebocoran air. Pada April lalu, tingkat kebocoran tercatat 28,77 persen. Sementara target yang ditetapkan tahun ini adalah 28,6 persen.

“Memang kami ditargetkan tahun ini 28,6 persen. Insyaallah kami akan berupaya semaksimal mungkin agar target tersebut bisa tercapai,” katanya.

Sebagai bagian dari rangkaian HUT ke-51, Perumda Tirta Khatulistiwa juga memberikan diskon sebesar 51 persen bagi pelanggan pasif yang ingin membuka kembali sambungan. Program ini khusus diberikan kepada pelanggan yang telah tidak aktif selama lebih dari empat bulan.

“Diskonnya 51 persen, sesuai HUT ke-51. Ini untuk pelanggan pasif yang membuka sambungan kembali, khususnya yang sudah empat bulan ke atas,” ungkapnya.

Program diskon tersebut berlaku untuk golongan rumah tangga 2A1, 2A2, dan 2A3. Masa program dimulai pada 18 Mei 2026 hingga 31 Juli 2026.

“Semoga ini bermanfaat bagi pelanggan pasif, sehingga mereka bisa menjadi pelanggan aktif kembali,” katanya. (prokopim)