Berita

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak kembali menorehkan prestasi dalam percepatan digitalisasi daerah. Kota Pontianak meraih penghargaan TP2DD Terbaik 2026 dalam rangkaian Rakornas Pengendalian Inflasi dan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas komitmen Pemerintah Kota Pontianak dalam memperluas digitalisasi transaksi pemerintah daerah, termasuk pada pengelolaan pajak dan retribusi.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah, Bank Indonesia, perbankan, dan berbagai pihak yang selama ini mendorong transformasi layanan keuangan daerah.

“Alhamdulillah, penghargaan ini menjadi motivasi bagi kita untuk terus memperkuat digitalisasi. Tujuannya bukan sekadar mendapatkan penghargaan, tetapi bagaimana layanan kepada masyarakat menjadi semakin mudah, cepat, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.

Edi menjelaskan, salah satu terobosan yang terus dikembangkan Pemkot Pontianak adalah Elektronifikasi Pendapatan Online Terintegrasi atau e-Ponti. Platform tersebut memberikan kemudahan bagi wajib pajak dan wajib retribusi untuk melakukan pelaporan maupun pembayaran secara digital, sehingga dapat dilakukan tanpa harus selalu datang langsung ke kantor pelayanan. 

“Melalui e-Ponti, kita ingin masyarakat semakin mudah membayar pajak dan retribusi. Pada saat yang sama, pemerintah juga mendapatkan sistem pengelolaan pendapatan yang lebih tertib dan transparan,” katanya.

e-Ponti telah digunakan untuk mendukung berbagai jenis pajak daerah, antara lain PBB-P2, BPHTB, pajak reklame, Pajak Barang dan Jasa Tertentu, hingga opsen PKB dan BBNKB. Pemkot juga terus memperluas penggunaan QRIS serta kanal pembayaran digital lainnya dalam transaksi pemerintah daerah. Salah satu pengembangan yang dilakukan adalah penerapan QRIS Dinamis untuk pembayaran PBB yang telah terintegrasi dengan e-Ponti. Sistem tersebut memungkinkan wajib pajak membayar PBB dengan memindai kode QR melalui telepon genggam, tanpa harus mengantre di loket pembayaran. 

Menurut Edi, digitalisasi juga menjadi instrumen untuk mempersempit transaksi tunai sekaligus meningkatkan akuntabilitas penerimaan daerah.

“Semakin banyak transaksi yang dilakukan secara digital, semakin mudah kita melakukan pencatatan dan pengawasan. Masyarakat mendapat kemudahan, pemerintah juga bisa meningkatkan transparansi,” ujarnya.

Ia menambahkan, transformasi digital di lingkungan Pemkot Pontianak akan terus diperluas, tidak hanya pada pajak, tetapi juga berbagai jenis retribusi dan pelayanan publik. Pada 2025, Pemkot juga telah menerapkan pembayaran digital pada sejumlah layanan seperti parkir Alun-Alun Kapuas, fasilitas olahraga, rumah potong hewan hingga yang terbaru di Pelabuhan Seng Hie.

Edi berharap penghargaan TP2DD Terbaik 2026 menjadi pemacu bagi seluruh perangkat daerah untuk terus berinovasi dan memperluas ekosistem transaksi digital.

“Yang terpenting adalah keberlanjutannya. Digitalisasi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan sekaligus memperkuat tata kelola keuangan daerah,” pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK – Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah menegaskan bahwa pemenuhan hak asasi manusia harus menjadi bagian nyata dalam setiap pelayanan kesehatan. Menurutnya, perspektif HAM tidak hanya berkaitan dengan isu besar seperti demonstrasi atau perkara hukum, tetapi juga hadir dalam cara aparatur melayani masyarakat sehari-hari.

Aparatur di bidang kesehatan perlu memahami konsep dasar HAM agar mampu menerapkannya secara konkret dalam pelayanan. Bentuk sederhananya antara lain fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas, pelayanan tanpa diskriminasi, komunikasi yang santun, serta perlindungan terhadap data pasien.

“Hak asasi manusia itu melekat dalam setiap pelayanan publik, mulai dari cara berkomunikasi, kesetaraan, akses, privasi sampai penghormatan terhadap pasien,” ujarnya saat membuka Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia bagi ASN di bidang Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, Kamis (24/9/2026).

Menurutnya, pelayanan tanpa diskriminasi juga sejalan dengan fungsi ASN sebagai perekat bangsa. Masyarakat harus mendapatkan pelayanan yang sama tanpa melihat latar belakang suku, agama, kondisi ekonomi maupun kelompok tertentu. Setiap pasien harus diperlakukan sebagai manusia yang memiliki martabat dan hak yang wajib dihormati.

“Manusiawi itu artinya memanusiakan. Orang yang datang mendapatkan pelayanan harus diperlakukan sebagaimana mestinya sebagai manusia, kemudian juga harus adil,” ujarnya. 

Karena itu, Amirullah meminta ASN di rumah sakit, puskesmas, maupun unit pelayanan kesehatan lainnya menjadikan perspektif HAM sebagai bagian dari budaya kerja sehari-hari.

“Dalam pelayanan kepada masyarakat, apalagi sebagai ASN, semuanya ada aturan, ada hak dan kewajiban. Tugas birokrasi adalah menciptakan keteraturan dan memastikan pelayanan berjalan dengan baik,” ujarnya.

Koordinator Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat, Arifian Sulthana, mendorong aparatur negara di Kota Pontianak untuk semakin memahami dan mengintegrasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam setiap kebijakan maupun praktik pelayanan publik.

Penguatan kapasitas ini dilakukan melalui pendekatan edukatif, partisipatif, dan kolaboratif. Sosialisasi, diskusi, hingga kunjungan lapangan menjadi sarana untuk menyampaikan informasi, mendengar aspirasi, sekaligus membangun kerja sama lintas sektor.

“Aparatur negara tidak hanya dituntut memberikan pelayanan yang efektif dan efisien, tetapi juga memastikan kebijakan dan pelayanan yang diberikan selaras dengan prinsip-prinsip HAM,” jelasnya.

Menurutnya, program penguatan kapasitas HAM tidak boleh berhenti sebagai kegiatan kelembagaan semata. Lebih dari itu, kegiatan tersebut harus menjadi bagian dari gerakan moral dan kebangsaan.

“Penghormatan terhadap HAM bukan hanya kewajiban pemerintah sebagai institusi, tetapi juga tanggung jawab setiap aparatur negara,” pungkasnya. (prokopim)

Wali Kota Tinjau Sekolah Rakyat

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengunjungi Sekolah Rakyat di Pontianak Utara untuk melihat langsung kondisi siswa sekaligus memastikan kebutuhan mereka tetap terpenuhi di tengah dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap yang masih terjadi. Dalam kunjungan tersebut, Edi berinteraksi dengan para siswa, menanyakan kondisi kesehatan, kebutuhan sehari-hari, serta aktivitas belajar yang mereka jalani. Ia ingin memastikan seluruh siswa tetap merasa aman dan nyaman selama mengikuti kegiatan di Sekolah Rakyat.

“Yang paling penting anak-anak ini tetap sehat, kebutuhan mereka terpenuhi, dan proses belajar tetap berjalan dengan baik,” ujarnya, Rabu (23/9/2026).

Edi menilai, kondisi kabut asap membutuhkan perhatian khusus terhadap kesehatan anak-anak. Karena itu, ia meminta pengelola Sekolah Rakyat terus memantau kondisi siswa, terutama jika muncul keluhan seperti batuk, sesak, iritasi mata, atau gangguan kesehatan lainnya. Ia juga mengingatkan agar aktivitas di luar ruangan dibatasi apabila kualitas udara memburuk. Penggunaan masker, kecukupan air minum, serta kesiapan layanan kesehatan dinilai penting untuk mengurangi risiko paparan asap.

“Aktivitas luar harus dikurangi. Anak-anak harus dijaga, dipastikan cukup minum, menggunakan masker, dan kalau ada keluhan kesehatan segera ditangani,” katanya.

Selain aspek kesehatan, Edi juga mengecek kebutuhan dasar siswa selama mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat. Ia menekankan bahwa pemerintah hadir memastikan kebutuhan makan, tempat tinggal, pembelajaran, hingga pendampingan siswa berjalan dengan baik. Menurutnya, Sekolah Rakyat bukan hanya tempat belajar, tetapi juga menjadi ruang pembinaan bagi anak-anak agar mendapatkan kesempatan yang lebih baik.

“Kita ingin mereka tidak hanya sekolah, tetapi juga merasa diperhatikan. Kebutuhan dasarnya harus cukup, kesehatannya terjaga, dan mereka tetap semangat belajar,” ujarnya.

Saat berdialog, Edi juga memberikan motivasi kepada para siswa agar tetap rajin belajar dan menjaga kesehatan. Ia berharap kondisi karhutla tidak mengurangi semangat mereka untuk terus mengikuti pendidikan. Termasuk meminta jajaran terkait terus berkoordinasi dengan pengelola Sekolah Rakyat untuk memantau perkembangan kondisi siswa selama musim kemarau dan kabut asap.

“Jangan sampai ada kebutuhan yang terabaikan, terutama kesehatan mereka di tengah kondisi seperti sekarang,” pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK – Momentum Kulminasi Matahari di Kota Pontianak tahun ini dimaknai dengan aksi berbagi kepada masyarakat di kawasan Tugu Khatulistiwa, Rabu (23/9/2026). Pemerintah Kota Pontianak menyalurkan 1.000 paket sembako sekaligus air bersih sebagai bagian dari kegiatan Kulminasi Peduli.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, rangkaian kulminasi yang berlangsung pada 21 hingga 23 September tidak hanya menjadi momentum fenomena alam, tetapi juga diisi dengan kepedulian sosial di tengah kondisi kemarau dan kabut asap.

“Hari ini sebenarnya kita masuk dalam titik kulminasi Kota Pontianak. Saya minta September ini kulminasi berbagi, berbagi sembako dan air minum, supaya suasana kabut dan kemarau ini tetap bermakna dalam momentum kulminasi,” ujar Edi.

Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 1.000 paket sembako dibagikan kepada masyarakat. Paket bantuan berisi sejumlah kebutuhan pokok seperti mi instan, minyak goreng, makanan kaleng, dan gula. Selain sembako, Pemkot Pontianak juga menyalurkan puluhan ribu liter air bersih. Edi mengatakan, pembagian air bukan pertama kali dilakukan, namun momentum kulminasi dimanfaatkan untuk memperluas distribusi sekaligus mengedukasi masyarakat mengenai kebutuhan air minum di tengah kondisi air baku yang masih terdampak intrusi air laut.

“Sebelum-sebelumnya juga kita bagikan (air bersih). Ini kan momen, jadi dalam kulminasi kita sekaligus memberikan dan mengedukasi masyarakat,” katanya.

Ia menjelaskan, Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa tetap memproduksi air untuk kebutuhan mandi dan mencuci meskipun air baku masih terintrusi air laut. Sementara untuk kebutuhan minum, pemerintah menyiapkan air yang diproduksi khusus dan diantarkan langsung kepada masyarakat.

"Kegiatan Kulminasi Peduli menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan momentum peringatan di Kota Pontianak memberi manfaat langsung bagi warga," katanya.

Salah satu penerima bantuan, Kalsum (46), warga Sungai Selamat, berkata senang menerima paket sembako. Ia memperoleh kupon bantuan dari ketua RT di lingkungannya.

“Senang sekali. Terima kasih kepada Pak Wali Kota dan semua yang sudah memberikan sembako ini,” ujarnya.

Kalsum menyebut bantuan yang diterimanya berisi sembako. Ia juga berencana kembali mengambil air minum yang disediakan dalam kegiatan tersebut.

“Insya Allah kalau ada yang mengantar ke sini saya akan balik lagi. Saya berterima kasih kepada Pak Wali Kota dan semua yang mengadakan kegiatan ini. Semoga Pontianak tambah maju,” tutupnya. (prokopim)