,
menampilkan: hasil
BETUAH RAYE, Strategi Pontianak Optimalkan Aset Daerah
PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak mulai mengembangkan strategi baru untuk mengoptimalkan aset daerah sebagai salah satu sumber peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya tersebut diwujudkan melalui inovasi BETUAH RAYE (Bersinergi, Efektif, Terpadu, Unggul, Amanah, dan Harmonis) yang diperkenalkan melalui soft launching dalam Forum Konsultasi Publik dan Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Pontianak di Hotel Mercure, Kamis (12/11/2026).
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, optimalisasi aset menjadi semakin penting di tengah kebijakan pengurangan Transfer ke Daerah (TKD). Pemerintah daerah dituntut lebih cermat menggali potensi sumber daya yang dimiliki, termasuk aset yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal.
Menurutnya, persoalan pengelolaan aset masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari pendataan dan dokumentasi yang belum tertib, perubahan pejabat pengelola, aset yang belum jelas status hukumnya, hingga aset yang belum memberikan manfaat ekonomi bagi daerah.
“Jangan sampai ada aset yang benar-benar mati atau tidak berfungsi, apalagi di kawasan perkotaan yang lahannya sangat terbatas. Kita harus berupaya memanfaatkan aset sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kepentingan kelompok atau golongan,” ujarnya.
Edi menyoroti sejumlah persoalan yang masih dihadapi dalam pengelolaan aset daerah, mulai dari dokumentasi yang belum tertata, aset yang belum tercatat secara lengkap, hingga aset yang belum memiliki kejelasan status hukum.
“Pergantian pejabat pengelola juga menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga kesinambungan pendataan dan pengamanan aset,” terang Edi.
Karena itu, diperlukan komitmen seluruh perangkat daerah untuk melakukan inventarisasi, validasi, serta memastikan setiap aset tercatat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, pemanfaatan aset perlu disesuaikan dengan kondisi dan potensi masing-masing. Sejumlah aset masih memerlukan penyelesaian, baik yang berkaitan dengan bangunan belum termanfaatkan, kerja sama pemanfaatan yang belum tuntas, maupun aset tanah yang masih menghadapi persoalan administrasi. Penanganan berbagai persoalan tersebut membutuhkan koordinasi lintas perangkat daerah agar aset yang dimiliki pemerintah kota dapat memberikan manfaat optimal bagi pembangunan.
Edi berharap inovasi tersebut dapat memperkuat sinergi antarperangkat daerah sekaligus membuka peluang investasi melalui pemanfaatan aset yang selama ini belum tergarap. Dengan pengelolaan yang lebih tertib dan produktif, aset pemerintah diharapkan mampu menjadi salah satu penopang ketahanan fiskal Kota Pontianak untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Setiap aset perlu dilihat berdasarkan kondisi, potensi, dan peluang pemanfaatannya,” sebutnya.
Kepala BKAD Kota Pontianak Mahardika Sari menjelaskan, BETUAH RAYE dikembangkan dengan tiga pendekatan utama, yakni Asset Intelligence, Economic Intelligence, dan Fiscal Intelligence. Ketiganya menjadi tahapan untuk memastikan aset terdata secara spasial, diketahui potensi ekonominya, kemudian ditentukan pola pemanfaatan atau kerja sama yang sesuai.
“Asset Intelligence memastikan aset terdata dan tergambarkan secara spasial. Setelah itu, melalui Economic Intelligence, kita bisa menghitung potensi ekonomi yang dapat dihasilkan. Dari kedua informasi tersebut, kita menentukan pola kerja sama yang tepat melalui Fiscal Intelligence,” jelas Dika, sapaan karibnya.
Pola kerja sama yang dimaksud dapat berupa Bangun Guna Serah (BGS), Bangun Serah Guna (BSG), sewa, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), maupun Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI), sesuai ketentuan yang berlaku. Aplikasi ini dirancang untuk melayani kebutuhan pemerintah daerah sekaligus calon investor. Investor dapat mengakses informasi aset dan peluang pemanfaatannya, sedangkan pemerintah daerah dapat memantau proses administrasi, kerja sama, hingga status hukum aset.
“Dari sisi investor, kami memberikan kemudahan terkait informasi aset dan potensi pemanfaatannya. Sementara dari sisi pemerintah daerah, kami ingin seluruh proses kerja sama sampai pemantauannya bisa dilakukan dalam satu sistem, termasuk mengetahui sejauh mana status hukum dan proses penanganan setiap aset,” ungkapnya.
Ia menambahkan, sistem pengelolaan dari sisi pemerintah daerah dilengkapi mekanisme maker, checker, dan otorisasi untuk memastikan setiap tahapan pendataan, validasi, serta persetujuan berjalan secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Aset itu harus benar-benar terkelola dengan baik, mulai dari pendataan, validasi, hingga kemanfaatannya. Karena itu, kami masih terus menyempurnakan parameter dalam aplikasi ini, terutama untuk menghitung potensi ekonomi dan menentukan pola pemanfaatan yang tepat,” tutupnya.
Aplikasi BETUAH RAYE dapat diakses melalui laman betuahraye.pontianak.go.id. Namun, saat ini aplikasi masih dalam tahap soft launching dan terus dikembangkan. Melalui forum konsultasi publik dan perangkat daerah, BKAD menghimpun masukan dari akademisi, instansi vertikal, masyarakat, calon investor, serta seluruh organisasi perangkat daerah untuk menyempurnakan sistem tersebut. (prokopim)
Pemkot Pontianak Perkuat Mitigasi Konflik Kepentingan
PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak memperkuat upaya pencegahan konflik kepentingan atau conflict of interest dalam penyelenggaraan pemerintahan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pelayanan publik berjalan secara profesional, adil, transparan, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Upaya tersebut diwujudkan melalui Workshop Conflict of Interest bertema “Pontianak Berintegritas: Strategi Mitigasi Konflik Kepentingan Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih” yang dibuka Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, Kamis (12/11/2026).
Edi mengatakan, konflik kepentingan merupakan persoalan yang dapat muncul dalam aktivitas sehari-hari aparatur pemerintah. Salah satunya ketika hubungan pribadi dengan seseorang memengaruhi objektivitas dalam memberikan pelayanan.
“Misalnya dalam proses perizinan, ketika yang datang merupakan mantan rekan kerja, pensiunan, kenalan, atau bahkan keluarga, secara naluriah mungkin muncul kecenderungan memberikan perlakuan istimewa dibandingkan masyarakat lain yang tidak kita kenal,” ujarnya.
Menurutnya, situasi semacam itu perlu dipahami agar aparatur mampu membedakan tindakan yang masih sesuai ketentuan dengan perilaku yang mengarah pada konflik kepentingan. Salah satu upaya pencegahan dalam pelayanan rutin, misalnya, melalui penerapan sistem antrean sehingga setiap masyarakat memperoleh kesempatan yang sama.
Ia juga menyoroti potensi konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, termasuk penunjukan penyelenggara kegiatan atau event organizer (EO) yang memiliki hubungan keluarga maupun kedekatan dengan pihak pengambil keputusan.
Menurut Edi, pemerintah harus menjaga integritas sekaligus memastikan kualitas pelaksanaan program. Karena itu, setiap keputusan perlu memiliki dasar yang jelas, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Tujuan pelayanan kita adalah memberikan proses yang cepat, terukur, pasti, dan menghasilkan kemanfaatan yang optimal bagi masyarakat. Semua itu harus tetap berpedoman pada aturan dan standar pelayanan publik,” tegasnya.
Ia menambahkan, penerapan prosedur juga perlu diikuti kemampuan organisasi dalam mengelola pelayanan secara efektif. Jangan sampai prosedur yang tidak dikelola dengan baik justru menghambat pelayanan dan mengurangi manfaat yang seharusnya diterima masyarakat.
Edi berharap workshop tersebut dapat memperkuat pemahaman aparatur dalam mengidentifikasi risiko konflik kepentingan. Upaya itu perlu dilanjutkan melalui mitigasi, monitoring, pengawasan, dan pembinaan secara berkelanjutan.
Selain pengawasan, ia menekankan pentingnya evaluasi terhadap hasil program dan pelayanan pemerintah. Pemkot Pontianak juga perlu melaksanakan survei kepuasan masyarakat secara berkala dengan melibatkan lembaga survei atau perguruan tinggi independen.
“Dari survei tersebut, kita bisa mengetahui di mana letak kelemahan pelayanan, aspek apa yang harus ditingkatkan, dan hal-hal apa yang perlu dipertahankan,” ungkapnya.
Inspektur Kota Pontianak Trisnawati menjelaskan, konflik kepentingan telah lama menjadi perhatian penyelenggara pemerintahan maupun pengawas internal dan eksternal. Sejumlah area yang memiliki potensi konflik kepentingan antara lain pengadaan barang dan jasa, perizinan, serta pengelolaan pendapatan daerah berupa pajak dan retribusi.
Ia mengatakan, identifikasi menjadi langkah awal untuk memastikan apakah suatu kondisi benar-benar termasuk konflik kepentingan atau tidak.
Melalui workshop tersebut, Pemkot Pontianak menghadirkan narasumber dari Kementerian PANRB untuk memberikan pemahaman kepada ASN mengenai kriteria dan langkah mitigasinya.
“Harapannya, ASN yang bertugas dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Pontianak dapat memahami hal-hal apa saja yang masuk dalam kriteria konflik kepentingan. Mereka juga diharapkan mampu membedakan mana kondisi yang harus dicegah dan mana yang sebenarnya tidak termasuk konflik kepentingan,” jelasnya.
Trisnawati menambahkan, potensi konflik kepentingan perlu diantisipasi sejak awal. Apabila konflik kepentingan sudah ditemukan dalam pelaksanaan tugas, ASN perlu mendeklarasikan dan melaporkannya agar dapat ditangani sesuai ketentuan.
Menurutnya, tidak semua indikasi dapat langsung dikategorikan sebagai konflik kepentingan.
Melalui kegiatan ini, Pemkot Pontianak berharap aparatur semakin memahami batas antara kepentingan pribadi dan tanggung jawab jabatan, sehingga penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan integritas dan pelayanan publik semakin berkualitas.
“Diperlukan identifikasi secara cermat agar langkah pencegahan dan penanganan yang diambil tepat sasaran,” pungkasnya. (prokopim)
Perkuat Penerimaan Pajak Kendaraan, Pemkot Libatkan 31 Kolektor Kelurahan
PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak terus memperkuat upaya optimalisasi penerimaan daerah melalui Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Salah satunya dengan meningkatkan kapasitas dan koordinasi 31 kolektor yang bertugas di tingkat kelurahan agar mampu mendukung peningkatan penerimaan pajak daerah.
Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengatakan, peran kolektor kelurahan menjadi bagian penting dalam memperkuat sinergi pemerintah dengan masyarakat. Menurutnya, peningkatan penerimaan daerah perlu didukung pemahaman yang baik mengenai mekanisme perpajakan, pelayanan, serta pendekatan kepada wajib pajak.
"Mudah-mudahan melalui kegiatan ini kita bisa memaksimalkan penerimaan daerah untuk mendukung pembangunan Kota Pontianak," ujarnya saat membuka Capacity Building dan Sinergitas Kolektor Kelurahan dalam Optimalisasi Penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB Kota Pontianak di Hotel Borneo Pontianak, Kamis (12/11/2026).
Bahasan menjelaskan, penguatan kapasitas kolektor tidak hanya bertujuan meningkatkan penerimaan pajak, tetapi juga membangun koordinasi yang lebih efektif antara pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan instansi terkait. Dengan pemahaman yang sama, pelaksanaan tugas di lapangan diharapkan semakin tertib dan mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.
Ia menilai optimalisasi pajak daerah merupakan bagian dari upaya memperkuat kemandirian fiskal pemerintah daerah. Penerimaan yang diperoleh menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, serta berbagai program yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
Menurut data Badan Pendapatan Daerah Kota Pontianak, penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB sepanjang 2025 mencapai Rp124,87 miliar atau sekitar 22,92 persen dari total penerimaan pokok pajak daerah. Capaian tersebut terdiri atas Opsen PKB sebesar Rp78,26 miliar atau 114,24 persen dari target, serta Opsen BBNKB sebesar Rp46,62 miliar atau 119,94 persen dari target.
Sementara pada tahun 2026, hingga 30 Oktober, realisasi Opsen PKB tercatat Rp71,65 miliar atau 81,33 persen dari target. Adapun Opsen BBNKB mencapai Rp48,95 miliar atau 82,33 persen dari target. Secara keseluruhan, kedua jenis opsen tersebut telah menghasilkan penerimaan sekitar Rp120,60 miliar hingga akhir Oktober 2026.
Capaian itu tidak terlepas dari penerapan kebijakan opsen pajak daerah yang mulai berlaku pada 5 Januari 2025 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Melalui kebijakan tersebut, penerimaan yang sebelumnya diperoleh melalui mekanisme bagi hasil berubah menjadi penerimaan perpajakan daerah secara langsung melalui opsen.
Bahasan berharap hasil penerimaan yang telah dicapai dapat terus ditingkatkan melalui kerja sama berbagai pihak, termasuk Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Jasa Raharja, serta Bank Kalbar.
Ia menekankan pentingnya menjaga komunikasi dan koordinasi agar para kolektor memiliki pemahaman yang memadai dalam menjalankan tugas. Menurutnya, kegiatan peningkatan kapasitas juga menjadi kesempatan untuk menyamakan persepsi mengenai upaya mengoptimalkan penerimaan pajak di wilayah masing-masing.
"Harapan saya, Bapak dan Ibu yang hadir dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan, sekaligus memperkuat sinergi yang selama ini telah terbangun," katanya.
Bahasan mengingatkan, sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Barat, Pontianak memiliki tanggung jawab untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan dan penataan kota. Karena itu, dukungan penerimaan daerah yang berkelanjutan diperlukan agar berbagai program dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan masyarakat.
"Mudah-mudahan dengan sinergi yang terus terjaga, penerimaan daerah dapat semakin optimal sehingga mendukung kesejahteraan masyarakat dan pembangunan Kota Pontianak yang berkelanjutan," pungkasnya. (prokopim)
Kontingen Pontianak Targetkan Pertahankan Juara Umum Porprov XIV Kalbar
PONTIANAK – Kontingen Kota Pontianak siap berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIV Kalimantan Barat Tahun 2026 dengan mengikutsertakan 959 orang yang terdiri dari atlet dan ofisial. Mengikuti 39 cabang olahraga, Kota Pontianak menargetkan mempertahankan gelar juara umum pada ajang olahraga tingkat provinsi tersebut.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono secara resmi melepas kontingen Kota Pontianak di Lapangan PSP Keboen Sajoek, Rabu (11/11/2026) malam. Ia menyebut para atlet yang diberangkatkan merupakan putra-putri terbaik Kota Pontianak yang telah melewati proses seleksi dan pemusatan latihan.
“Saudara-saudara memikul nama besar dan kehormatan Kota Pontianak di pundak kalian. Fokuslah bertanding dan berikan yang terbaik. Tunjukkan semangat, pantang menyerah, dan dulanglah medali sebanyak-banyaknya untuk mempertahankan posisi Kota Pontianak sebagai juara umum,” pesannya.
Edi memastikan Pemerintah Kota Pontianak berkomitmen mendukung pembinaan prestasi dan kesejahteraan atlet. Dukungan tersebut juga diwujudkan melalui penyiapan bonus sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan dan capaian para atlet.
Ia mengingatkan seluruh atlet dan ofisial agar menjaga sportivitas, kesehatan, serta nama baik daerah selama mengikuti pertandingan. Menurutnya, kemenangan harus diraih dengan menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas dan disiplin mengikuti arahan ofisial.
Kepala Kontingen Kota Pontianak Ismail Rambe melaporkan, jumlah kontingen mencapai 959 orang, termasuk 222 ofisial. Para atlet akan berlaga pada 39 cabang olahraga yang tersebar di sejumlah daerah. Sebanyak 35 cabang olahraga dipertandingkan di Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya, sementara pencak silat berlangsung di Kabupaten Ketapang, arung jeram di Kabupaten Sekadau, tenis meja di Kabupaten Sanggau, serta balap motor di Kota Singkawang.
Porprov XIV Kalbar dijadwalkan berlangsung pada 14 hingga 21 November 2026. Meski demikian, beberapa cabang olahraga telah lebih dahulu memulai pertandingan. Berdasarkan laporan hingga 11 November 2026, Kontingen Kota Pontianak sementara memimpin klasemen dengan perolehan 29 medali emas, 14 perak, dan tujuh perunggu.
Edi berharap prestasi yang diraih para atlet dapat menjadi pijakan untuk melangkah ke kompetisi yang lebih tinggi, termasuk Pekan Olahraga Nasional (PON) hingga ajang internasional. Pemerintah Kota Pontianak, lanjutnya, akan terus berkolaborasi dengan KONI dan seluruh pihak terkait untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana serta pembinaan olahraga.
“Kita akan terus gaungkan Pontianak sebagai sport city, sport tourism, dan sport recreation. Semua itu bermuara pada satu dampak penting, yakni menjadikan warga Kota Pontianak sehat, kuat, dan sejahtera,” pungkasnya. (prokopim)