Berita

Tampilkan Produk di Ajang INACRAFT 2026

JAKARTA - Pameran INACRAFT 2026 menjadi titik balik bagi Natalia Desca Rina, perajin sepatu kulit muda asal Pontianak. Dengan produk yang unik dan berkualitas, Natalia berhasil menarik perhatian pengunjung dan mendapatkan pesanan dari dalam dan luar negeri.

"Saya sangat beruntung bisa mengikuti pameran ini. tidak hanya mempromosikan produk, tapi juga mendapatkan pengalaman berharga dan masukan dari perajin lain," kata Natalia pemilik akun Instagram  @Koyuko_Official di stan Pontianak, Jumat (6/2/2026).

Produk sepatu dengan brand Koyuko yang memiliki ciri khas kombinasi kulit kayu kapuak dan kulit sapi lokal, juga berhasil menarik perhatian Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, yang sempat membeli salah satu karyanya saat berkunjung ke Galeri Dekranasda Pontianak. Saat ini, Natalia telah menerima pesanan dari Singapura dan India, baik melalui pameran maupun pemesanan online. 

"Untuk sepatu harus melakukan pemesanan terlebih dahulu karena memiliki proses yang cukup panjang, dari desain, produksi, hingga pengiriman," jelasnya.

Dengan kerja keras dan dedikasi, Natalia terus mengembangkan usahanya. Ia telah memiliki workshop yang lebih besar dan tim yang solid, serta terus menciptakan sepatu kulit yang inovatif dan berkualitas.

"Saya merasa bahwa kerja keras saya telah terbayar dan ingin terus mengembangkan usaha saya serta membawa nama Pontianak ke kancah internasional." ucapnya.

Ketua Dekranasda Kota Pontianak, Yanieta Arbiastutie merasa bangga dan bersyukur atas capaian yang diraih oleh perajin muda, Natalia Desca Rina. Keberhasilan ini membuktikan bahwa produk kriya Pontianak memiliki daya saing, keunikan, dan kualitas yang mampu menembus pasar nasional hingga internasional.

“Partisipasi pada INACRAFT 2026 menjadi bukti nyata bahwa pembinaan, pendampingan, dan promosi yang berkelanjutan dapat melahirkan perajin yang inovatif dan berdaya saing global,” tuturnya.

Dekranasda Kota Pontianak akan terus berkomitmen mendukung perajin lokal, khususnya generasi muda, agar terus berkembang, naik kelas, dan membawa nama Pontianak semakin dikenal di kancah internasional.

“Kami berharap kisah sukses ini dapat menjadi inspirasi bagi perajin lainnya untuk terus berkarya, berinovasi, dan percaya pada potensi lokal yang kita miliki,” pungkasnya. (*)

PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak memberikan izin pelaksanaan pesta kembang api dalam rangka menyambut Tahun Baru Imlek 2577, dengan lokasi terpusat di kawasan Jalan Gajah Mada. Kebijakan ini diambil sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi masyarakat Tionghoa, sekaligus untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan warga kota secara keseluruhan.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menjelaskan bahwa izin tersebut diberikan secara terbatas dan terkontrol. Menurutnya, Jalan Gajah Mada selama ini memang menjadi pusat aktivitas dan perayaan Imlek di Pontianak, sehingga paling tepat dijadikan lokasi utama pesta kembang api.

“Pemerintah kota mengizinkan pesta kembang api, tapi terpusat di kawasan Jalan Gajah Mada. Itu sudah menjadi tradisi masyarakat Tionghoa untuk merayakan Imlek. Kita harapkan tetap bisa menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan warga,” ujarnya, Kamis (5/2/2026).

Edi mengimbau masyarakat yang ingin menyaksikan atau merayakan Imlek dengan kembang api agar melakukannya di area yang telah ditentukan. Ia berharap tidak ada aktivitas serupa di luar kawasan tersebut, sehingga pengamanan dan pengaturan lalu lintas dapat dilakukan secara optimal.

“Untuk yang di luar area Jalan Gajah Mada, kalau bisa bergeser ke sana saja. Kegiatan ini juga hanya berlangsung sekitar satu sampai dua jam di malam Imlek,” jelasnya.

Lebih lanjut, Edi menyampaikan bahwa setelah perayaan Imlek, Pemerintah Kota Pontianak akan bersiap menyambut bulan suci Ramadan. Penetapan awal Ramadan masih menunggu pengumuman resmi pemerintah pusat, yang diperkirakan berlangsung pada 19 Februari mendatang.

“Setelah itu, kita akan fokus membangun suasana Ramadan di Kota Pontianak,” katanya.

Terkait pengendalian harga dan ketersediaan bahan pokok, Edi menegaskan bahwa Pemkot Pontianak telah menggelar rapat koordinasi tingkat pimpinan bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Rapat tersebut bertujuan untuk memastikan stok kebutuhan pokok masyarakat tetap aman serta harga-harga terkendali di pasar.

“Kita sudah lakukan rapat koordinasi untuk pengendalian inflasi, mengecek ketersediaan stok, dan memastikan harga kebutuhan pokok tetap stabil, baik menjelang Imlek maupun menjelang Ramadan,” pungkasnya.

Dengan langkah ini, Pemkot Pontianak berharap perayaan Imlek dan Ramadan dapat berlangsung khidmat dan meriah, tanpa mengganggu ketertiban umum, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan sosial di Kota Pontianak. (prokopim)

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menegaskan bahwa peningkatan kualitas keterhubungan infrastruktur jalan menjadi salah satu fokus utama Pemerintah Kota Pontianak, khususnya di Kecamatan Pontianak Tenggara. Kawasan ini didukung banyak fasilitas penting, mulai dari perkantoran pemerintah pusat dan provinsi, lembaga vertikal, pusat ekonomi, pendidikan hingga kawasan perumahan yang mayoritas dihuni masyarakat menengah ke atas.

“Secara infrastruktur, jalan-jalan di Pontianak Tenggara relatif sudah mantap. Namun memang masih ada beberapa ruas yang belum bisa kita intervensi karena terkendala persoalan lahan,” ujarnya saat membuka Musrenbang RKPD 2027 tingkat Kecamatan Pontianak Tenggara di Hotel Mercure, Kamis (5/2/2026).

Ia mencontohkan Jalan Gang Amali dan Jalan Aloevera yang hingga kini belum dapat ditingkatkan secara optimal akibat persoalan status lahan. Meski demikian, untuk jalan-jalan utama, Pemkot Pontianak terus melakukan peningkatan, terutama untuk mendukung jaringan inner ring road.

Menurut Edi, pada akhir tahun ini pembangunan inner ring road akan dimulai dari Paris II menuju Jalan Perdana, sebagai terusan dari Jalan Harapan Jaya dan Cahaya Baru. Selain itu, pembangunan Jalan Perdana hingga Sepakat II juga akan dilanjutkan untuk memperlancar arus lalu lintas.

“Kepadatan lalu lintas di Pontianak Tenggara cukup tinggi karena banyak pusat kegiatan, mulai dari perkantoran, sekolah, rumah sakit, pusat perbelanjaan, hingga keberadaan Universitas Tanjungpura dengan puluhan ribu mahasiswa,” jelasnya.

Pemkot juga terus melakukan pelebaran ruas-ruas jalan rawan macet, seperti Jalan Paris II yang telah dilebarkan melalui perubahan anggaran. Tahun ini, pelebaran sejumlah jembatan dan pembangunan trotoar secara bertahap juga dilakukan. Selain jalan kota, Edi menyebut pihaknya siap bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terkait pelebaran Jalan Adi Sucipto dan Imam Bonjol yang berstatus jalan provinsi. 

“Kita siap melebarkan hingga enam meter kiri dan kanan, termasuk penataan ulang drainase dan penghijauan,” tegasnya.

Melalui Musrenbang ini, Edi berharap seluruh usulan masyarakat dapat dirumuskan secara realistis dan terintegrasi, sehingga pembangunan infrastruktur jalan di Pontianak Tenggara benar-benar menjawab kebutuhan mobilitas warga dan mendukung pertumbuhan kota secara berkelanjutan. (prokopim)

TPID Gelar HLM, Perkuat Pengendalian Inflasi Jelang Imlek, Ramadan dan Idulfitri

PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalbar menggelar High Level Meeting (HLM) dalam rangka memperkuat koordinasi pengendalian inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) seperti Imlek, Ramadan dan Idulfitri. Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Gubernur Kalbar Ria Norsan ini diikuti oleh TPID kabupaten/kota se-Kalbar di Aula Keriang Bandong Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Kamis (5/2/2026).

Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menyatakan, pengendalian inflasi membutuhkan sinergi yang kuat antar instansi agar stabilitas harga dan ketersediaan pasokan tetap terjaga, khususnya di daerah perkotaan seperti Pontianak yang menjadi pusat aktivitas ekonomi.

“Pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan secara parsial. Dibutuhkan kerja sama dan koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, serta seluruh pemangku kepentingan agar harga kebutuhan pokok tetap stabil dan terjangkau oleh masyarakat,” ujarnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi tahunan Kota Pontianak pada Januari 2026 tercatat sebesar 2,74 persen. Sementara itu, inflasi bulanan (month to month) Januari 2026 berada pada angka 0,07 persen dan inflasi year to date juga sebesar 0,07 persen. Angka tersebut menempatkan Kota Pontianak sebagai daerah dengan inflasi terendah se-Kalbar.

Bahasan bilang, meskipun tingkat inflasi masih berada dalam rentang target, kewaspadaan tetap harus ditingkatkan, terutama menjelang HBKN yang berpotensi mendorong kenaikan harga pada kelompok komoditas tertentu, khususnya makanan, minuman, dan tembakau.

“Kami terus mengantisipasi potensi kenaikan harga menjelang hari besar keagamaan. Pemerintah Kota Pontianak melalui TPID akan memastikan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta keterjangkauan harga bagi masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan, Pemerintah Kota Pontianak telah menyiapkan sejumlah langkah strategis melalui penerapan strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

“Strategi 4K menjadi fokus utama kami. Mulai dari pemantauan harga dan stok bahan pokok di pasar rakyat, pelaksanaan operasi pasar, hingga penyebaran informasi harga secara berkala kepada masyarakat,” jelas Bahasan.

Gubernur Kalbar Ria Norsan, dalam arahannya menyampaikan bahwa inflasi Kalbar pada tahun 2025 tercatat sebesar 1,85 persen, mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Memasuki tahun 2026, inflasi mulai menunjukkan tren kenaikan yang dipengaruhi oleh naiknya harga sejumlah komoditas pangan strategis serta faktor musiman menjelang perayaan hari besar keagamaan.

“Pada tahun 2026 ini, inflasi mulai menunjukkan tren kenaikan, terutama dipengaruhi oleh harga cabai rawit, bawang merah, serta faktor musiman menjelang perayaan hari besar. Karena itu, kita berkumpul hari ini untuk mencari solusi agar inflasi tetap terkendali, stabilitas harga terjaga, dan kebutuhan bahan pokok masyarakat dapat terpenuhi,” terangnya.

Ia meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Kalbar untuk memperkuat koordinasi dengan perangkat daerah terkait, khususnya dalam pendataan ketersediaan stok dan harga bahan pangan di wilayah masing-masing.

“Saya meminta kepada pemerintah kabupaten dan kota untuk terus berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait, melakukan pendataan stok dan harga bahan pangan, serta mengambil langkah-langkah pengendalian dan tindakan preventif terhadap komoditas yang berpotensi mengalami gejolak harga,” tegasnya.

Selain itu, Ria Norsan juga menekankan pentingnya dukungan data dan kebijakan yang akurat dari instansi terkait dalam upaya pengendalian inflasi.

“Saya juga meminta kepada Badan Pusat Statistik Provinsi Kalbar serta Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalbar agar menyampaikan data dan kebijakan yang efektif serta efisien, sehingga inflasi dapat dijaga tetap rendah dan stabil,” imbuhnya.

Terkait ketersediaan pangan, Gubernur Kalbar meminta Perum Bulog Kalbar untuk memaparkan rencana penyerapan produksi padi, seiring dengan potensi peningkatan produksi gabah di daerah.

“Berdasarkan data BPS, terdapat potensi peningkatan produksi gabah kering panen di Kalbar sebesar 25 persen dibandingkan Januari 2025. Hal ini perlu diantisipasi dengan rencana penyerapan yang matang,” sebutnya.

Secara khusus, Ria Norsan juga menyoroti kondisi harga daging ayam dan beras di sejumlah daerah yang masih relatif tinggi.

“Saya minta perhatian khusus untuk Kabupaten Sambas, Kabupaten Kapuas Hulu, dan Kabupaten Melawi terkait tingginya harga daging ayam dan beras. Perlu dilakukan penguatan pasokan dan kelancaran distribusi agar harga dapat segera terkendali,” pungkasnya. 

Melalui pelaksanaan HLM TPID Provinsi Kalbar ini, diharapkan koordinasi pengendalian inflasi antar kabupaten dan kota semakin solid sehingga stabilitas harga dan daya beli masyarakat dapat terus terjaga sepanjang tahun 2026. (prokopim)