,
menampilkan: hasil
Pemkot Salurkan Bantuan Sarana Lingkungan untuk Warga Pontianak Barat
PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menyerahkan bantuan berbagai sarana dan perlengkapan untuk mendukung kegiatan masyarakat di Kecamatan Pontianak Barat. Bantuan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan anggaran daerah Tahun 2026 tersebut mencakup peralatan kebersihan lingkungan, perlengkapan kegiatan sosial, sarana pendidikan, hingga fasilitas olahraga.
Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan kepada perwakilan masyarakat Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Sungai Jawi Luar, Sungai Beliung, dan Pal Lima di Aula Kelurahan Sungai Jawi Luar, Jalan Apel, Rabu (11/11/2026).
Bahasan mengatakan, penyaluran bantuan merupakan agenda rutin pemerintah daerah untuk mendukung kebutuhan masyarakat di tingkat kelurahan. Menurutnya, barang yang diserahkan harus dimanfaatkan secara optimal dan tidak hanya disimpan atau digunakan oleh kelompok penerima tertentu.
"Ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah untuk memberikan dukungan kepada masyarakat. Saya berharap setiap bantuan yang sudah diberikan benar-benar dimanfaatkan, jangan sampai hanya disimpan dan tidak digunakan," ujarnya.
Bantuan yang disalurkan meliputi gerobak sampah, mesin pemotong rumput, tempat sampah, perlengkapan kebersihan, tenda, kursi, meja lipat, pengeras suara portabel, hingga perlengkapan pemulasaraan jenazah. Selain itu, terdapat bantuan untuk kegiatan pendidikan anak usia dini (PAUD), posyandu, PKK, dan sarana olahraga masyarakat.
Menurut Bahasan, setiap barang memiliki manfaat yang dapat dirasakan bersama apabila dikelola dengan baik. Ia mencontohkan penggunaan pengeras suara portabel yang tidak harus terbatas pada kegiatan majelis taklim, tetapi juga bisa dimanfaatkan untuk rapat RT, kegiatan warga, maupun keperluan sosial lainnya. Begitu pula dengan bantuan tenda dan kursi yang diharapkan dapat meringankan kebutuhan warga ketika mengadakan kegiatan kemasyarakatan. Bahasan mengingatkan agar pengurus RT dan RW bersama masyarakat memiliki kesepakatan mengenai penggunaan, penyimpanan, serta pemeliharaan barang.
Ia memahami bahwa pengelolaan fasilitas bersama tidak selalu mudah. Karena itu, komunikasi dan semangat kekeluargaan diperlukan agar bantuan tidak justru menimbulkan perselisihan di lingkungan warga.
"Kalau ada yang membutuhkan, tolong dibantu. Memang perlu tenaga untuk memasang, membongkar, dan menyimpan kembali. Tetapi di situlah semangat gotong royong dan kebersamaan kita," katanya.
Lebih jauh, Bahasan meminta para lurah agar responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Usulan bantuan yang disampaikan warga perlu ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran, dengan memberikan penjelasan yang terbuka apabila belum dapat dipenuhi. Ia menekankan pentingnya kejujuran dalam menyampaikan kebutuhan agar bantuan tepat sasaran dan tidak terjadi pengadaan barang yang sebenarnya sudah tersedia serta masih layak digunakan.
"Kalau memang dibutuhkan dan bisa dibantu, kita upayakan. Kalau belum bisa, sampaikan alasannya dengan baik. Yang penting jangan memberikan harapan tanpa kepastian kepada masyarakat," tuturnya.
Bahasan berharap bantuan tersebut dapat mendukung berbagai kegiatan warga, memperkuat kepedulian terhadap lingkungan, dan meringankan kebutuhan fasilitas bersama di tingkat RT maupun RW.
"Semua bantuan ini merupakan ikhtiar kita bersama. Tolong dijaga, dirawat, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan semakin mempererat silaturahmi, kebersamaan, dan semangat gotong royong masyarakat Kota Pontianak," pungkasnya. (prokopim)
Bagian Organisasi Setda Pontianak Terima Penghargaan dari Gubernur Kalbar
PONTIANAK – Bagian Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Kota Pontianak menerima penghargaan dari Gubernur Kalimantan Barat atas keberhasilannya dalam melaksanakan pembinaan dan pendampingan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. Penghargaan tersebut diserahkan dalam Rapat Koordinasi Pelayanan Publik dan Tatalaksana Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat di Ruang Tengkawang, Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Rabu (11/11/2026).
Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diterima Bagian Organisasi. Menurutnya, penghargaan tersebut merupakan bentuk pengakuan terhadap peran pembinaan dan pendampingan yang selama ini dilakukan untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan di berbagai perangkat daerah.
"Penghargaan ini menjadi apresiasi atas kerja Bagian Organisasi dalam mengawal peningkatan kualitas pelayanan publik. Pembinaan yang dilakukan mungkin tidak selalu terlihat langsung oleh masyarakat, tetapi hasilnya sangat menentukan bagaimana perangkat daerah memberikan pelayanan," ujarnya.
Penghargaan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tersebut diberikan atas kontribusi Bagian Organisasi dalam mendukung capaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kota Pontianak Tahun 2025 sebesar 4,71 dengan kategori Pelayanan Prima (A) dari Kementerian PANRB, serta Opini Kualitas Tinggi dalam Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI.
Sekda Amirullah menilai fungsi Bagian Organisasi memiliki posisi strategis karena menjadi penghubung antara kebijakan pelayanan publik dengan pelaksanaannya pada unit-unit pelayanan. Melalui pembinaan, koordinasi, dan evaluasi, perangkat daerah didorong menerapkan standar pelayanan yang lebih terukur dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan pembinaan tidak hanya diukur dari hasil penilaian, tetapi juga dari kemampuan perangkat daerah memperbaiki kelemahan yang ditemukan dalam evaluasi. Karena itu, Bagian Organisasi diharapkan semakin aktif memantau tindak lanjut rekomendasi dan mendampingi unit pelayanan yang masih memerlukan penguatan.
"Yang kita harapkan, Bagian Organisasi tidak hanya menyiapkan perangkat daerah ketika menghadapi penilaian. Pembinaan harus terus berjalan, termasuk memastikan hasil evaluasi benar-benar ditindaklanjuti dan menjadi perbaikan dalam pelayanan sehari-hari," jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya membangun kesamaan standar pelayanan di seluruh perangkat daerah. Menurutnya, masyarakat berhak memperoleh kualitas layanan yang baik tanpa bergantung pada instansi mana yang mereka datangi.
Untuk itu, Amirullah mendorong Bagian Organisasi terus memperkuat koordinasi dengan perangkat daerah, mengembangkan metode evaluasi, serta mendorong pertukaran praktik baik antarsatuan kerja. Unit pelayanan yang telah menunjukkan kinerja baik dapat menjadi rujukan bagi unit lainnya dalam melakukan pembenahan.
"Bagian Organisasi harus mampu menjadi penggerak perbaikan tata laksana dan pelayanan publik. Ketika ada unit yang sudah baik, pengalamannya bisa dibagikan. Sementara yang masih memiliki kekurangan harus didampingi agar kualitas pelayanan semakin merata," katanya.
Sekda Amirullah berharap penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi jajaran Bagian Organisasi untuk mempertahankan kualitas pembinaan sekaligus meningkatkan efektivitas pendampingan. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh perangkat daerah yang telah mendukung pelaksanaan evaluasi dan perbaikan pelayanan publik.
"Penghargaan ini patut disyukuri, tetapi juga membawa tanggung jawab untuk terus menjaga kualitas kerja. Saya berharap Bagian Organisasi semakin kuat dalam menjalankan fungsi pembinaan, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh seluruh unit pelayanan dan masyarakat Kota Pontianak," pungkasnya. (prokopim)
Pemkot Pontianak Akan Lanjutkan Penertiban Kabel FO dan Utilitas
PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak akan melanjutkan penertiban jaringan kabel fiber optik (FO) dan kabel utilitas milik penyedia jasa internet atau Internet Service Provider (ISP). Penertiban tahap kedua ini dijadwalkan mulai pekan depan dengan menyasar sejumlah titik di sepanjang Jalan Ahmad Yani, Jalan Media, dan kawasan Jalan Palapa. Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengatakan, penataan dilakukan untuk mengatasi kesemrawutan kabel yang selama ini dikeluhkan masyarakat. Upaya tersebut diawali dengan konsolidasi bersama para operator dan penyedia jasa internet agar pelaksanaan di lapangan berjalan secara terkoordinasi.
“Penataan ini akan dilakukan secara bertahap. Untuk tahap lanjutan, kita mulai di beberapa titik yang sudah disepakati bersama. Ke depannya, penataan akan diperluas ke seluruh ruas jalan di Kota Pontianak,” ujarnya saat memimpin Konsolidasi Penertiban Kabel FO dan Kabel Utilitas Bersama ISP Kota Pontianak, Rabu (11/11/2026).
Bahasan menjelaskan, pemerintah juga tengah menyiapkan konsep penataan jaringan dalam jangka panjang, termasuk kemungkinan penggunaan tiang bersama. Opsi penempatan jaringan melalui bawah tanah maupun tiang di atas permukaan jalan akan dipertimbangkan dengan memperhatikan aspek teknis serta dampaknya terhadap masyarakat.
“Prinsipnya, kita mencari pola penataan yang paling baik. Jika pemasangan melalui bawah tanah justru menimbulkan banyak kendala atau merugikan masyarakat, tentu opsi lain seperti penggunaan tiang bersama bisa dipertimbangkan,” jelasnya.
Ia menargetkan penataan kabel di seluruh wilayah Kota Pontianak dapat diselesaikan dalam kurun waktu satu hingga dua tahun. Untuk mendukung pelaksanaannya, Pemkot Pontianak akan membentuk tim bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII).
Bahasan menambahkan, para penyedia jasa internet yang hadir dalam konsolidasi tersebut pada prinsipnya menyambut baik rencana penataan dan menyatakan kesiapan untuk terlibat dalam pekerjaan lapangan. Ia pun mengapresiasi langkah kolaborasi dan kooperasi dari para penyedia jasa internet demi meningkatkan keamanan dan kenyamanan bersama.
Kepala Diskominfo Kota Pontianak Syamsul Akbar mengatakan, konsolidasi dilakukan untuk menyepakati titik-titik penataan, khususnya pada segmen Jalan Ahmad Yani. Dengan demikian, pekerjaan di lapangan dapat berlangsung lebih terkoordinasi dan menghasilkan penataan yang dipahami bersama.
Selain membahas pekerjaan tahap awal, pertemuan tersebut juga menjadi ruang untuk menyamakan persepsi mengenai konsep penataan jaringan ke depan. Sesuai arahan Wakil Wali Kota, penertiban diharapkan tidak hanya menyasar ruas jalan protokol, tetapi juga dapat diperluas ke jalan-jalan utama lainnya di Kota Pontianak.
“Respon dari para operator sejauh ini sangat kolaboratif dan kooperatif. Mereka juga tidak ingin kondisi kabel yang semrawut menimbulkan penilaian negatif dari masyarakat. Karena itu, mereka mendukung rencana Pemkot untuk melakukan penataan,” kata Akbar.
Ia menjelaskan, sembari menyiapkan konsep jaringan bersama, baik melalui tiang bersama maupun ducting bersama, pemerintah akan terlebih dahulu melakukan perapian kabel di sejumlah ruas jalan prioritas. Penataan selanjutnya akan diperluas ke lokasi lain setelah konsep dan kebutuhan teknisnya dimatangkan.
“Melalui konsolidasi ini, Pemkot Pontianak berharap penataan jaringan telekomunikasi dapat berjalan secara bertahap dan berkelanjutan, sekaligus menciptakan lingkungan kota yang lebih tertib dan nyaman bagi masyarakat,” pungkasnya. (kominfo)
Perkuat Inovasi Daerah, Pemkot Tandatangani Komitmen Bersama Kemendagri
PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menegaskan komitmennya untuk terus mendorong inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Komitmen tersebut diwujudkan melalui Penandatanganan Komitmen antara Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri dengan Gubernur serta Bupati dan Wali Kota se-Kalimantan Barat, yang dirangkai dengan pemberian plakat komitmen inovasi daerah dalam agenda Gelar Orientasi dan Apresiasi Inovasi Kalbar 2026, di Aula Garuda Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (11/11/2026).
Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menyampaikan, penguatan inovasi merupakan bagian penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Menurutnya, pemerintah daerah dituntut mampu menghadirkan terobosan yang menjawab kebutuhan masyarakat, terutama di tengah perkembangan teknologi dan semakin tingginya harapan terhadap pelayanan publik.
"Inovasi tidak harus selalu sesuatu yang besar atau membutuhkan anggaran yang tinggi. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menghadirkan cara kerja yang lebih efektif, mempermudah pelayanan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujarnya.
Bahasan menekankan pentingnya peran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), khususnya Bidang Riset dan Inovasi Daerah, sebagai ujung tombak pembinaan dan pengembangan inovasi di lingkungan Pemkot Pontianak. Menurutnya, inovasi tidak boleh berhenti pada penciptaan program baru atau keikutsertaan dalam kompetisi, tetapi harus terus dikembangkan dan dijaga keberlanjutannya agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Penguatan inovasi membutuhkan pembinaan yang terarah dan berkesinambungan. Karena itu, Bapperida melalui Bidang Riset dan Inovasi Daerah diharapkan tidak sekadar menghimpun dan mendokumentasikan inovasi dari organisasi perangkat daerah (OPD), tetapi juga aktif melakukan pendampingan, evaluasi, serta mendorong pengembangan inovasi sesuai kebutuhan masyarakat.
Menurut Bahasan, salah satu tantangan dalam pengembangan inovasi pemerintah adalah menjaga keberlanjutan program. Tidak sedikit gagasan yang muncul sebagai terobosan pada awal pelaksanaannya, tetapi membutuhkan pembinaan lebih lanjut agar dapat menjadi bagian dari sistem kerja pemerintahan.
Untuk itu, ia mendorong Bapperida membangun mekanisme pembinaan yang lebih sistematis, mulai dari identifikasi potensi inovasi, pendampingan pengembangan, pengukuran manfaat, hingga evaluasi keberlanjutan. Dengan demikian, inovasi yang telah berjalan baik dapat terus diperkuat dan berpeluang diterapkan pada perangkat daerah lainnya.
"Inovasi jangan hanya muncul ketika ada perlombaan atau penilaian. Setelah mendapatkan penghargaan, programnya harus tetap berjalan. Bahkan, kalau terbukti efektif, bisa dikembangkan dan diterapkan di OPD lain," tegasnya.
Bahasan menilai setiap perangkat daerah memiliki peluang menghadirkan terobosan, baik melalui penyederhanaan prosedur pelayanan, pemanfaatan teknologi, peningkatan efisiensi kerja, maupun pengembangan program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Ia menekankan bahwa sebuah inovasi tidak selalu harus berbentuk aplikasi digital atau membutuhkan anggaran besar. Perbaikan sederhana yang mampu mempercepat pelayanan, mengurangi prosedur berbelit, atau meningkatkan kepuasan masyarakat juga merupakan bentuk inovasi yang patut dikembangkan.
Dalam kesempatan tersebut, Bahasan turut menyambut baik komitmen bersama BSKDN Kemendagri dalam memperkuat ekosistem inovasi daerah. Ia berharap kerja sama tersebut membuka peluang pendampingan, peningkatan kapasitas aparatur, serta pertukaran praktik baik antarpemerintah daerah di Kalimantan Barat.
"Kita ingin seluruh perangkat daerah memiliki semangat berinovasi. Bapperida harus mampu menggerakkan, membina, dan menjaga kesinambungan inovasi tersebut, sehingga tidak bergantung pada pergantian pejabat atau pelaksana program," ungkapnya.
Ia berharap penandatanganan komitmen inovasi daerah menjadi momentum untuk memperkuat budaya kerja yang kreatif, kolaboratif, dan berorientasi pada penyelesaian masalah.
"Penghargaan tentu menjadi motivasi, tetapi yang lebih penting adalah keberlanjutan inovasi. Kita ingin inovasi menjadi budaya kerja di seluruh OPD, bukan sekadar kegiatan sesaat. Pada akhirnya, masyarakatlah yang harus merasakan manfaatnya," pungkasnya. (prokopim)