Berita

Pemkot Dorong Inovasi Berdampak

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak memulai rangkaian Kompetisi Inovasi Pontianak (KOPi) Tahun 2026 melalui kegiatan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Penyusunan Proposal, di Aula Rohana Muthalib, Bapperida Pontianak, Kamis (17/9/2026). Kegiatan ini menjadi tahapan awal untuk mendorong lahirnya inovasi yang tidak hanya unggul dalam kompetisi, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah mengatakan, pemerintah daerah saat ini dituntut tidak hanya bekerja secara rutin, tetapi mampu bekerja lebih cepat, efektif, efisien, dan adaptif terhadap persoalan masyarakat. Untuk sementara kompetisi tersebut dikhususkan untuk ASN di Kota Pontianak.

“Inovasi bukan lagi sekadar pilihan, tetapi sudah menjadi bagian penting dari tata kelola pemerintahan,” ujarnya ketika membuka kegiatan bimtek dan sosialisasi. 

Menurut Amirullah, inovasi tidak selalu harus berbentuk program besar atau membutuhkan anggaran tinggi. Inovasi dapat dimulai dari cara sederhana dalam memperbaiki pelayanan maupun menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat.

“Inovasi bisa dimulai dari bagaimana kita menemukan cara yang lebih baik dalam menyelesaikan persoalan masyarakat maupun meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan,” katanya.

Pada pelaksanaan KOPi 2026, terdapat perubahan dalam pengelolaannya. Jika sebelumnya kompetisi berada di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pontianak, tahun ini pelaksanaannya berada di Bidang Riset dan Inovasi Daerah BAPPERIDA Kota Pontianak.

Amirullah menilai perubahan tersebut sebagai langkah strategis untuk memperkuat ekosistem inovasi daerah. Dengan demikian, KOPi tidak hanya berhenti pada kompetisi dan pemberian penghargaan.

Ia berharap peserta Bimtek dapat memahami penyusunan proposal secara lebih baik dan tidak sekadar mengejar pemenuhan persyaratan administrasi kompetisi. Inovasi yang baik harus mampu terus dikembangkan dan, jika memungkinkan, direplikasi oleh perangkat daerah atau wilayah lainnya.

“Jangan sampai setelah kompetisi selesai, inovasinya kemudian berhenti,” katanya.

Amirullah juga mengajak seluruh perangkat daerah menjadikan KOPi 2026 sebagai momentum untuk menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Pontianak terus belajar, beradaptasi, dan berinovasi dalam memberikan pelayanan.

“Bukan sekadar berlomba untuk menjadi juara, tetapi berlomba untuk memberikan manfaat terbaik bagi masyarakat,” tegasnya.

Ia berharap rangkaian KOPi tahun ini menghasilkan proposal inovasi yang tidak hanya baik dari sisi administrasi, tetapi benar-benar berangkat dari kebutuhan dan persoalan yang nyata.

“Saya berharap lahir proposal-proposal inovasi yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan dampak nyata bagi Kota Pontianak,” ujarnya.

Kepada seluruh peserta, Amirullah meminta agar kegiatan Bimtek dan Sosialisasi dimanfaatkan untuk memperdalam pemahaman, berdiskusi, dan menggali sebanyak mungkin pengetahuan dari para narasumber.

“Semoga melalui KOPi Tahun 2026 kita semakin banyak menemukan inovasi unggulan yang membawa perubahan nyata bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mendorong penanganan air baku Kota Pontianak menjadi perhatian bersama pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Menurutnya, persoalan air baku tawar membutuhkan langkah jangka panjang, mulai dari optimalisasi Waduk Penepat, perpanjangan jaringan pipa hingga perlindungan kualitas Sungai Kapuas.

Terlebih, pengelolaan air baku pada wilayah Sungai Kapuas memiliki keterkaitan kuat dengan kewenangan pemerintah pusat. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air mengatur bahwa pemerintah pusat bertugas mengelola sumber daya air pada wilayah sungai strategis nasional serta menjamin penyediaan air baku yang memenuhi kualitas untuk kebutuhan pokok masyarakat pada wilayah tersebut. Wilayah Sungai Kapuas sendiri dikelola oleh Balai Wilayah Sungai Kalimantan I di bawah Kementerian Pekerjaan Umum.

Pemkot Pontianak berharap koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat semakin diperkuat, terutama untuk menjamin ketersediaan air baku saat musim kemarau panjang dan intrusi air laut terjadi.

“Kita berharap ke depan ada koordinasi untuk membicarakan masalah air baku, khususnya air baku tawar. Misalnya optimalisasi Penepat, termasuk bersama BWSK memperpanjang pipa sampai ke Biung,” ujarnya, Rabu (16/9/2026).

Menurutnya, sumber air di Biung berjarak sekitar tujuh kilometer dari Waduk Penepat dan masih memiliki kadar garam yang relatif rendah. Lokasi tersebut dinilai berpotensi menjadi salah satu alternatif sumber air baku ketika intrusi air laut masuk semakin jauh ke Sungai Kapuas.

Edi juga mendorong agar solusi jangka panjang seperti pembangunan bendung karet di sekitar Sungai Penepat dapat dikaji. Infrastruktur tersebut diharapkan dapat membantu menghambat masuknya air laut saat kemarau.

“Ke depan perlu dipikirkan bendung karet di sungai-sungai Penepat. Jadi ketika musim seperti sekarang, air laut tidak mudah masuk ke sana,” jelasnya.

Karena itu, Edi berharap dukungan APBN dapat diarahkan untuk memperkuat infrastruktur sumber air baku di Penepat dan kawasan sekitarnya. Menurutnya, kemampuan fiskal pemerintah kota terbatas untuk membiayai sendiri investasi berskala besar tersebut. Terlebih saat ini pemerintah pusat memangkas alokasi anggaran Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 untuk program prioritas nasional.

“Kemampuan fiskal kita terbatas. Karena itu kita berharap provinsi dan terutama pemerintah pusat bisa mengalokasikan anggaran APBN untuk pembenahan di Penepat,” ujarnya.

Selain persoalan kuantitas, Edi juga menekankan pentingnya menjaga kualitas Sungai Kapuas. Menurutnya, Pemerintah Kota Pontianak tidak dapat menangani sendiri kondisi daerah aliran sungai karena wilayahnya melintasi sejumlah kabupaten.

“Ini tidak mungkin kota menangani sendiri persoalan di hulunya, karena Sungai Kapuas melintasi banyak daerah. Harus menjadi tanggung jawab bersama,” katanya.

Ia menambahkan, Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa selama ini juga membayar Pajak Air Permukaan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Pemungutan pajak tersebut berlandaskan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Nilai yang dibayarkan rata-rata mencapai sekitar Rp2,5 miliar per tahun. Karena itu, ia berharap perhatian terhadap kualitas sumber air permukaan juga menjadi bagian dari pengelolaan bersama.

“Kita tidak menggunakan air permukaan secara gratis. Setiap tahun rata-rata sekitar Rp2,5 miliar kita bayarkan. Karena itu kualitas sumber air juga harus menjadi perhatian bersama,” tegasnya.

Edi menilai persoalan Sungai Kapuas tidak hanya muncul ketika kadar garam meningkat. Kondisi daerah aliran sungai, sedimentasi, aktivitas perkebunan hingga potensi pencemaran juga perlu mendapat perhatian untuk menjaga Sungai Kapuas sebagai sumber air baku dalam jangka panjang.

“Sungai Kapuas ini panjangnya lebih dari seribu kilometer. Kalau daerah aliran sungainya tidak dijaga, kita tidak tahu bagaimana dampak ekologinya ke depan,” ujarnya.

Ia menyebut, kebutuhan penguatan sumber air baku Pontianak telah berulang kali disampaikan dalam forum perencanaan pembangunan. Namun menurutnya, persoalan tersebut perlu ditempatkan sebagai kebutuhan strategis jangka panjang, tidak hanya dibicarakan ketika kemarau terjadi.

“Selalu kita sampaikan dalam Musrenbang. Persoalan ini tidak bisa hanya dilihat untuk hari ini. Tapi sebagai birokrat, perencanaan jangka panjang, seharusnya menjadi tanggung jawab bersama,” pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak bersama Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa telah menyalurkan hampir empat juta liter air minum kepada masyarakat di tengah kondisi air baku Sungai Kapuas yang masih terdampak intrusi air laut.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, distribusi air minum terus dilakukan ke sejumlah titik yang membutuhkan. Pasokan tersebut berasal dari produksi Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa dan terus diperkuat dengan tambahan air tawar yang didatangkan dari luar Kota Pontianak.

“Kita sudah upayakan lembur dan optimalkan segala daya dan tenaga untuk benar-benar memberikan layanan air bersih dan air minum bagi warga Pontianak,” ujarnya, Rabu (16/9/2026).

Menurut Edi, penyediaan air minum menjadi salah satu prioritas pemerintah selama kondisi air baku belum kembali normal. Ia berharap ketersediaan pasokan tersebut dapat memberikan kepastian kepada masyarakat dan mengurangi kekhawatiran terhadap kebutuhan air sehari-hari.

“Yang paling penting warga tetap tenang. Kita terus berupaya menyiapkan alternatif persediaan air yang bisa digunakan di tengah musim kemarau,” katanya.

Selain produksi yang sudah didistribusikan, pasokan air tawar juga terus ditambah. Sebanyak 1,1 juta liter air tawar yang diangkut menggunakan tongkang dari Desa Radak, Kecamatan Terentang, telah tiba di Instalasi Pengolahan Air (IPA) Nipah Kuning Dalam.

Air tersebut sedang dipindahkan dan diproses terlebih dahulu sebelum dapat dimanfaatkan masyarakat. IPA Nipah Kuning Dalam sendiri memiliki kapasitas produksi sekitar 300 liter per detik dan melayani kebutuhan air, terutama di wilayah Pontianak Barat.

“Dengan adanya tambahan air tawar ini, tentunya kita berharap kualitas air yang tersedia semakin baik,” ujar Edi.

Direktur Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa Abdullah mengatakan, hampir empat juta liter air minum yang telah disalurkan belum termasuk tambahan pasokan dari tongkang yang saat ini sedang dalam proses pengangkutan dan pengisian.

“Yang sudah kita distribusikan kurang lebih hampir empat juta liter,” jelasnya.

Abdullah menerangkan, tongkang pertama yang telah tiba di intake Nipah Kuning membawa sekitar 1,1 juta liter air tawar. Sementara dua tongkang berikutnya memiliki kapasitas sekitar lima juta liter dan empat juta liter.

Dengan demikian, lebih dari 10 juta liter air tawar disiapkan dalam satu rangkaian pengangkutan untuk memperkuat cadangan air baku. Dua tongkang yang belum tiba saat ini masih dalam proses pengisian dan selanjutnya direncanakan ditambatkan di IPA Parit Mayor.

“Air dari ponton nanti masuk ke instalasi intake dan diteruskan ke instalasi pengolahan. Di sana ada wadah penampungan tersendiri sebelum diproses,” jelas Abdullah.

Ia menambahkan, pengangkutan air tawar akan terus dilakukan selama kualitas air baku Sungai Kapuas belum kembali normal. Berdasarkan pemantauan terakhir, kadar garam di Instalasi Imam Bonjol mulai mengalami penurunan dari sekitar 3.000 miligram per liter menjadi 1.300 miligram per liter. Namun, kadar garam di Nipah Kuning masih relatif tinggi.

“Mudah-mudahan hujan di daerah hulu memberikan dampak dalam dua atau tiga hari ke depan,” pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak mendistribusikan bantuan air bersih kepada masyarakat di lingkungan Masjid Agung Al-Falah, Kecamatan Pontianak Barat, Rabu (16/9/2026). Bantuan tersebut diberikan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan air bersih di tengah kondisi sulitnya mendapatkan air.

Asisten Administrasi Umum Setda Kota Pontianak, Yusnaldi, mengatakan pendistribusian air bersih merupakan bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan. Bantuan tersebut juga merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Pontianak agar masyarakat yang membutuhkan air bersih dapat dibantu di tengah kondisi krisis air saat karhutla.

“Kita atas nama Pemerintah Kota Pontianak bersyukur dapat membantu masyarakat untuk mendistribusikan air bersih kepada warga yang membutuhkan, walaupun hujan sudah turun,” ujar Yusnaldi.

Menurutnya, distribusi air bersih tidak hanya dilakukan di satu lokasi, tetapi menyasar masyarakat di enam kecamatan. Pemkot berkoordinasi dengan camat dan lurah untuk menentukan warga yang menjadi prioritas penerima bantuan, terutama mereka yang sangat membutuhkan.

Pada distribusi hari ini, sebanyak 9 ribu liter air bersih disalurkan ke Masjid Agung Al-Falah Pontianak Barat. Yusnaldi menegaskan,bantuan akan terus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan air bersih.

“Kita terus membantu masyarakat yang membutuhkan air bersih karena ini kebutuhan yang sangat vital. Kita berdoa hujan cepat turun sehingga air asin bisa cepat tawar,” katanya.

Sekretaris Yayasan Masjid Agung Al-Falah Kota Pontianak, Erwin Yurizal, menyambut baik bantuan tersebut. Ia mengatakan bantuan air bersih dari Pemkot Pontianak disalurkan melalui Dinas PUPR dan Dinas Kominfo untuk masyarakat di lingkungan masjid.

“Ini sangat membantu sekali bagi masyarakat kita. Sekarang kondisi cuaca kita musim kemarau, jadi betul-betul ini sangat membantu,” ungkap Erwin.

Erwin menyebut bantuan tersebut merupakan pertama kalinya diterima Masjid Agung Al-Falah dari Pemkot Pontianak. Pihak yayasan juga telah menginformasikan adanya bantuan air bersih tersebut kepada masyarakat di lingkungan masjid yang mencakup 26 RT.

Sementara itu, masyarakat Pontianak Barat, Ewaldus Dwi Setiawan, mengaku terbantu dengan adanya distribusi air bersih tersebut. Menurutnya, kondisi air sungai yang asin saat musim kering membuat masyarakat bergantung pada ketersediaan air bersih.

“Saya sebagai masyarakat sangat merasa terbantu. Memang kalau sudah musim kering, air sungai kita asin, jadi kita sangat bergantung dengan air bersih,” tuturnya.

Ewaldus mengatakan air yang diperolehnya digunakan untuk berbagai kebutuhan rumah tangga, seperti mencuci, membersihkan sayuran, mandi, dan kebutuhan air minum. Pada distribusi tersebut, ia mendapatkan empat galon air untuk memenuhi kebutuhan di rumahnya.

Ia juga mengapresiasi bantuan yang diberikan pemerintah dan berharap bantuan tersebut dapat membantu masyarakat sekitar dalam memenuhi kebutuhan air bersih.

“Saya mewakili masyarakat sini mengucapkan terima kasih banyak untuk bantuan ini dan sangat-sangat terbantu,” pungkasnya. (kominfo)