,
menampilkan: hasil
Sungai Jawi Tembus Tiga Besar Kelurahan Berprestasi Nasional
PONTIANAK – Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, berhasil masuk tiga besar Regional III Kalimantan dalam Penjaringan Desa dan Kelurahan Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2026. Capaian tersebut membawa Sungai Jawi ke tahap klarifikasi lapangan oleh tim penilai nasional yang berlangsung di Aula Muis Amin, Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Pontianak, Kamis (5/11/2026).
Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam pencapaian tersebut, mulai dari pemerintah kelurahan, kecamatan, perangkat daerah, hingga masyarakat.
"Kita patut berbangga karena Kelurahan Sungai Jawi berhasil masuk tiga besar regional. Capaian ini merupakan hasil kerja sama dan kolaborasi antara pemerintah kelurahan, kecamatan, perangkat daerah, serta seluruh elemen masyarakat," ujarnya.
Bahasan menjelaskan, sejumlah inovasi menjadi kekuatan Sungai Jawi dalam penjaringan tahun ini. Di bidang pemerintahan, terdapat Sipaling Sungai Jawi yang memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kecepatan dan kemudahan pelayanan publik. Sementara di bidang kewilayahan, Bank Sampah Jawi Berkelas dan Kampung Sayur dikembangkan untuk memperkuat pengelolaan lingkungan, ekonomi masyarakat, serta ketahanan pangan.
"Kampung Sayur ini sudah memberikan manfaat. Kita mendorong masyarakat menanam komoditas seperti cabai sehingga dapat membantu menjaga ketersediaan pasokan dan kestabilan harga," jelasnya.
Adapun di bidang kemasyarakatan, inovasi Jawara, Terisma, dan Sakura menjadi bagian dari upaya pemberdayaan dan peningkatan kualitas kehidupan warga.
Menurut Bahasan, pengembangan berbagai program tersebut menjadi tantangan tersendiri mengingat Sungai Jawi merupakan kawasan permukiman padat penduduk. Kondisi wilayah yang terbatas menuntut pemerintah kelurahan dan masyarakat lebih kreatif dalam memanfaatkan potensi yang tersedia.
Ia menekankan, prestasi yang diraih harus diikuti dengan konsistensi pelaksanaan program.
"Semoga Sungai Jawi dapat menjadi contoh bagi 28 kelurahan lainnya di Kota Pontianak," katanya.
Sementara itu, Asisten Deputi Pembiayaan Kementerian Koperasi Niken Wulandari menjelaskan, penjaringan desa dan kelurahan berprestasi tahun 2026 memiliki sejumlah penekanan baru dibandingkan tahun sebelumnya. Selain menilai penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan, tim juga memperhatikan pengembangan ekonomi lokal berbasis koperasi dan UMKM, ketangguhan menghadapi perubahan iklim, serta kemampuan desa dan kelurahan dalam merespons dampak inflasi.
"Jadi tidak hanya UMKM yang tumbuh, tetapi bagaimana usaha-usaha tersebut dapat dikonsolidasikan melalui koperasi," jelasnya.
Niken menerangkan, penguatan koperasi diharapkan turut membantu menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok. Koperasi juga didorong membangun kerja sama dengan pelaku usaha dan pemerintah daerah dalam memperkuat rantai pasok komoditas. Ia mencontohkan upaya masyarakat mengembangkan tanaman cabai melalui Kampung Sayur sebagai bentuk partisipasi dalam mendukung ketersediaan pangan lokal. Menurutnya, inisiatif semacam itu dapat diperkuat melalui kolaborasi antarpemangku kepentingan.
Terkait proses penjaringan, Niken menjelaskan bahwa penilaian administrasi, pemaparan, dan wawancara calon juara telah dilaksanakan pada 5 hingga 9 Oktober 2026. Tahun ini, penyelenggara juga menerapkan pembagian enam regional, dengan Kalimantan masuk Regional III. Pada tahap klarifikasi lapangan, tim akan memeriksa kesesuaian data yang disampaikan sebelumnya, mengamati langsung pelaksanaan program, serta berdialog dengan unsur pemerintah dan masyarakat.
"Klarifikasi lapangan tidak semata-mata untuk memeriksa kesesuaian data dan informasi, tetapi juga memahami bagaimana program inovasi dilaksanakan, sejauh mana manfaatnya bagi masyarakat, dan bagaimana keberlanjutannya dapat dijaga," terangnya.
Hasil klarifikasi tersebut akan menjadi bagian dari penilaian akhir untuk menentukan desa dan kelurahan berprestasi tingkat nasional tahun 2026. (prokopim)
Belanja Daerah Harus Tepat Sasaran
PONTIANAK – Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menekankan pentingnya penguatan pengawasan internal dan manajemen risiko dalam pengelolaan belanja daerah. Menurutnya, setiap anggaran yang digunakan pemerintah harus tepat sasaran, terhindar dari pemborosan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Bahasan mengatakan, setiap perangkat daerah harus mampu mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan. Risiko tersebut perlu diantisipasi melalui langkah pengendalian yang terukur agar pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan.
"Akuntabilitas harus dibangun sejak perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga evaluasi, sehingga potensi kesalahan dapat dicegah sejak dini," ujarnya sembari tersenyum saat membuka Talkshow bertema "Akuntabilitas Belanja Daerah dalam Mewujudkan Good Governance" di Grand Anggrek Ballroom Hotel Ibis Pontianak, Kamis (5/11/2026).
Ia juga mengingatkan pentingnya keterbukaan dalam perencanaan pembangunan, terutama terhadap usulan masyarakat yang disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka mengapa suatu usulan dapat direalisasikan, sementara usulan lainnya harus ditunda. Hal tersebut penting untuk menghindari anggapan bahwa aspirasi masyarakat tidak mendapat perhatian.
"Tidak semua usulan masyarakat bisa kita penuhi seratus persen. Tentu harus dipilih berdasarkan skala prioritas dan kemampuan anggaran. Tetapi semuanya harus dijelaskan secara terbuka," terangnya.
Dalam pengelolaan anggaran, Bahasan juga menyoroti hubungan kerja antara pemerintah daerah dan DPRD. Ia mengingatkan agar kerja sama kedua lembaga tetap mengedepankan kepatuhan terhadap aturan, termasuk ketika menghadapi berbagai kepentingan dalam pembahasan program maupun anggaran.
"Apapun tekanan secara politik, kalau tidak sesuai aturan, kita sampaikan dengan tegas dan sebijak-bijaknya bahwa itu melanggar atau melawan hukum," tegasnya.
Dalam hal ini, Inspektorat memiliki peran strategis sebagai mitra perangkat daerah untuk mengidentifikasi kelemahan, memperkuat pengendalian, serta memastikan tindak lanjut hasil pengawasan berjalan secara tuntas.
"Inspektorat bukan hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra perangkat daerah dalam memperbaiki tata kelola dan mengelola risiko," jelasnya.
Selain pengawasan internal, sinergi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga perlu diperkuat untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Bahasan menilai keberhasilan pengelolaan anggaran tidak cukup diukur dari terserapnya dana, tetapi juga dari hasil program yang dapat dirasakan masyarakat. Karena itu, setiap perangkat daerah perlu memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan kegiatan, risiko pelaksanaan, serta hasil yang ingin dicapai.
"Melalui penguatan pengawasan dan manajemen risiko, kita dapat mewujudkan belanja daerah yang semakin berkualitas, tepat sasaran, bebas dari pemborosan, serta memberikan hasil nyata bagi masyarakat," tutupnya. (prokopim)
Bahasan Pastikan Pembenahan Drainase Berkelanjutan
PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak memastikan pembenahan sistem drainase tetap menjadi salah satu prioritas pembangunan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2027. Upaya tersebut dilakukan untuk meminimalkan genangan, terutama menghadapi musim hujan dan potensi pasang air laut yang ekstrem. Pembenahan dilakukan secara berkelanjutan.
Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengatakan, persoalan drainase menjadi salah satu perhatian fraksi-fraksi DPRD Kota Pontianak, selain peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penerangan jalan umum (PJU). Berbagai masukan tersebut disampaikan dalam rangkaian pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2027.
"Pada prinsipnya kita merespons seluruh pandangan umum fraksi-fraksi DPRD. Masukan yang disampaikan tentu merupakan aspirasi masyarakat yang dihimpun anggota dewan dari daerah pemilihan masing-masing. Ini menjadi perhatian untuk kita implementasikan ke depan," ujarnya usai agenda Pidato Tanggapan dan/atau Jawaban Wali Kota Pontianak atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Pontianak terhadap Raperda APBD Tahun 2027, Rabu (4/11/2026).
Menurut Bahasan, penanganan drainase di Pontianak membutuhkan perhatian berkelanjutan karena karakteristik geografis kota yang memiliki banyak parit dan saluran air. Pemkot terus melakukan pemantauan dan pembenahan untuk memastikan aliran air dari kawasan permukiman hingga saluran utama tetap lancar.
Ia menekankan pentingnya keterhubungan antara saluran tersier, sekunder, dan primer. Menurutnya, pembenahan pada satu bagian saluran tidak akan memberikan hasil optimal apabila aliran menuju saluran pembuangan akhir masih terhambat.
"Drainase ini terus kita benahi dan pantau, baik pagi, siang maupun malam. Mulai dari saluran tersier, sekunder hingga primer harus dipastikan saling terkoneksi. Ini semata-mata untuk meminimalkan terjadinya genangan di Kota Pontianak," jelasnya.
Bahasan mengingatkan, tantangan pengendalian genangan semakin besar ketika curah hujan tinggi bertepatan dengan pasang air laut. Kondisi tersebut membuat sistem drainase harus mampu mengalirkan air secara optimal agar genangan tidak berlangsung lama.
Karena itu, pembenahan saluran dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi lapangan, kebutuhan masyarakat, serta kemampuan keuangan daerah.
"Apalagi kita akan memasuki musim hujan dan menghadapi potensi pasang ekstrem. Mudah-mudahan dengan upaya bersama pemerintah kota, DPRD, dan perangkat daerah terkait, persoalan genangan ini bisa terus diminimalkan," katanya.
Terkait dukungan anggaran, Bahasan menyebut penanganan drainase melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah sesuai kewenangan masing-masing. Anggaran yang berkaitan dengan penanganan saluran dan infrastruktur pendukung tersebar pada beberapa perangkat daerah, dengan nilai keseluruhan yang disebutnya mencapai kisaran ratusan miliar rupiah.
Ia menjelaskan, pembagian kewenangan tersebut mencakup saluran di kawasan permukiman, saluran penghubung, hingga drainase utama yang memerlukan penanganan lebih luas.
Meski belum merinci alokasi khusus drainase untuk tahun 2027, Bahasan memastikan kebutuhan pembenahan akan terus menjadi perhatian dalam setiap tahun anggaran.
"Penanganan drainase setiap tahun harus mengalami peningkatan, tentu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Pontianak ini dikenal sebagai kota seribu parit, sehingga seluruh saluran harus kita perhatikan," tegasnya.
Ketika ditanya mengenai wilayah prioritas, Bahasan menegaskan bahwa seluruh kecamatan di Kota Pontianak memerlukan perhatian. Menurutnya, persoalan drainase tidak dapat diselesaikan secara terpisah berdasarkan batas wilayah administrasi karena seluruh saluran merupakan bagian dari sistem aliran air yang saling berhubungan.
"Kalau bicara prioritas, semuanya menjadi prioritas. Enam kecamatan ini menjadi pekerjaan rumah besar dalam penanganan drainase," ungkapnya.
Selain drainase, Bahasan turut menanggapi perkembangan rencana pembenahan fasilitas penyeberangan feri yang melayani kawasan Pontianak Utara. Ia menyebut proses perencanaan teknis masih berjalan, termasuk penyusunan Detail Engineering Design (DED) sebagai dasar pelaksanaan perbaikan.
Menurutnya, penanganan fasilitas tersebut perlu dikoordinasikan dengan pemerintah pusat karena berkaitan dengan pembagian kewenangan. Pemkot Pontianak terus melakukan komunikasi agar proses perencanaan dan pembenahan dapat ditindaklanjuti.
"Saat ini masih dalam proses penyusunan DED. Karena berkaitan dengan kewenangan pemerintah pusat, tentu pelaksanaannya harus mengacu pada arahan dan ketentuan dari pusat," terangnya.
Bahasan berharap pembenahan fasilitas penyeberangan, khususnya di wilayah Pontianak Utara, dapat mulai dilaksanakan pada 2027. Dengan perbaikan tersebut, layanan penyeberangan diharapkan dapat kembali dioptimalkan untuk mendukung mobilitas masyarakat.
"Insya Allah tahun depan akan ada pembenahan, terutama di wilayah Pontianak Utara, sehingga fasilitas feri ini nantinya bisa dioperasionalkan," ujarnya.
Ia juga menyinggung rencana pembangunan Jembatan Garuda yang kembali menjadi pembahasan setelah sempat terhenti sekitar dua tahun. Menurut Bahasan, pembangunan jembatan tersebut merupakan salah satu rencana infrastruktur yang diharapkan dapat meningkatkan konektivitas wilayah, khususnya akses menuju Pontianak Utara.
Bahasan menjelaskan, karena proyek tersebut berada dalam kewenangan pemerintah pusat, Pemkot Pontianak berada pada posisi mendukung dan menunggu perkembangan lebih lanjut dari pihak terkait.
"Pembahasan pembangunan Jembatan Garuda ini sempat terhenti sekitar dua tahun. Sekarang sudah mulai dibicarakan kembali. Pada prinsipnya, Pemerintah Kota Pontianak menyambut baik dan mendukung sepenuhnya rencana pembangunan tersebut," katanya.
Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan pemerintah pusat terus diperkuat dalam menangani berbagai kebutuhan infrastruktur kota. Menurutnya, masukan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD menjadi bagian penting dalam menyelaraskan perencanaan anggaran dengan kebutuhan masyarakat.
Bahasan menegaskan, Pemkot Pontianak akan terus berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik secara bertahap, dengan mempertimbangkan skala prioritas serta kemampuan fiskal daerah.
"Semua masukan dari fraksi-fraksi akan kita respons dan tindak lanjuti sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran. Yang terpenting, program pembangunan yang kita jalankan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Kota Pontianak," pungkasnya. (prokopim)
1.000 Pelajar Pontianak Rasakan Manfaat Program Like Sedekah Baznas 2026
Membangun Kebiasaan Berbagi Sejak Dini
PONTIANAK – Sebanyak 1.000 pelajar turut merasakan manfaat program Like Sedekah Baznas Kota Pontianak 2026. Masing-masing mereka mendapatkan bantuan tas dan alat perlengkapan sekolah. Penyerahannya dilakukan di halaman Kantor Wali Kota Pontianak, Rabu (4/11/2026).
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengapresiasi keberlanjutan program yang dijalankan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Pontianak bersama Dinas Pendidikan dan sekolah-sekolah tersebut. Menurutnya, Like Sedekah tidak hanya menjadi sarana menghimpun bantuan, tetapi juga memiliki nilai pendidikan dalam membentuk kepedulian sosial dan kebiasaan berbagi sejak dini.
"Keterlibatan pelajar dalam kegiatan berbagi merupakan bagian penting dari pendidikan karakter," ujarnya.
Melalui kebiasaan menyisihkan sebagian uang secara sukarela, anak-anak dapat belajar memahami kondisi orang lain sekaligus menumbuhkan rasa empati terhadap teman-teman yang membutuhkan. Ia berharap semangat tersebut terus dikembangkan di lingkungan sekolah dengan dukungan para guru dan orang tua. Terlebih, program Like Sedekah memiliki konsep yang sederhana, yakni menghimpun bantuan dari pelajar untuk kemudian dikembalikan kepada pelajar yang membutuhkan.
"Alhamdulilah program ini terus berlanjut dan semoga ke depan semakin banyak siswa yang mendapatkan manfaatnya," katanya.
Ketua Baznas Kota Pontianak Sulaiman menjelaskan program yang telah berjalan sejak 2023 tersebut kini melibatkan 158 sekolah, terdiri atas 130 SD dan 28 SMP di Kota Pontianak. Dalam pelaksanaannya, penyaluran dana dilakukan melalui dua tahap. Sebanyak 50 persen dari dana yang terkumpul telah diserahkan kepada sekolah masing-masing untuk membantu siswa yang membutuhkan. Sementara penyaluran tahap berikutnya dilaksanakan melalui kegiatan pendistribusian bantuan oleh Baznas Kota Pontianak.
"Dana yang terkumpul dari kepedulian para pelajar tersebut disalurkan kembali untuk membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu, termasuk melalui pemberian paket bantuan pendidikan," jelasnya.
Sejak pertama kali diluncurkan di kawasan Tugu Digulis pada 2023, program Like Sedekah menunjukkan perkembangan jumlah penerima bantuan. Pada tahun pertama, sebanyak 50 paket bantuan berhasil disalurkan. Jumlah tersebut meningkat menjadi 612 paket pada 2024, kemudian mencapai 1.000 paket pada 2025 dan kembali sebanyak 1.000 paket pada 2026.
Perkembangan tersebut menunjukkan semakin luasnya partisipasi sekolah dan dukungan berbagai pihak terhadap gerakan kepedulian sosial di kalangan pelajar. Selain melibatkan satuan pendidikan, program Like Sedekah juga mendapat dukungan dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), rumah sakit daerah, perbankan, serta donatur perorangan.
"Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas manfaat program bagi anak-anak di Kota Pontianak," katanya.
Baznas Kota Pontianak juga mulai mengembangkan gerakan serupa di lingkungan perguruan tinggi melalui program Zakat, Infak, dan Sedekah Solidaritas Mahasiswa (ZISMA). Program tersebut mengadopsi semangat Like Sedekah, yakni menghimpun kepedulian dari mahasiswa untuk membantu sesama mahasiswa yang membutuhkan. Dalam pengembangannya, Baznas bekerja sama dengan Universitas Tanjungpura dan Universitas PGRI. Pada peluncuran program ZISMA di Universitas Tanjungpura, sebanyak 50 mahasiswa menerima bantuan beasiswa untuk pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT).
"Kehadiran program tersebut diharapkan memperluas budaya berbagi yang telah ditanamkan sejak bangku sekolah hingga jenjang pendidikan tinggi," jelasnya.
Melalui sinergi antara pemerintah daerah, Baznas, satuan pendidikan, dan para donatur, program Lek Sedekah diharapkan terus berkembang sebagai gerakan kepedulian sosial yang berkelanjutan. (prokopim)