Berita

PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak meningkatkan patroli, respons cepat pemadaman, dan penegakan hukum untuk mengendalikan kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau.

Langkah ini ditegaskan Sekretaris Daerah Kota Pontianak, Amirullah, dalam Rapat Koordinasi Penanganan Karhutla yang digelar Jumat (30/1/2026).

“Fokus kita pencegahan dan penanganan cepat. Begitu ada laporan titik api, tim harus langsung bergerak supaya api tidak meluas dan dampaknya bisa ditekan,” kata Amirullah.

Ia menyebut patroli rutin diperkuat di kawasan gambut dan wilayah pinggiran kota yang rawan terbakar. Patroli dilakukan bersama unsur TNI dan Polri untuk mencegah praktik pembukaan lahan dengan cara dibakar.

“Kita tingkatkan patroli gabungan di area rawan. Ini penting untuk mencegah pembakaran lahan sejak awal,” ujarnya.

BPBD Kota Pontianak juga diminta memperkuat tim piket dan monitoring di kecamatan dengan tingkat kerawanan tinggi seperti Pontianak Selatan, Pontianak Tenggara, dan Pontianak Utara. Pengawasan dilakukan melalui patroli darat dan laporan berjenjang dari kelurahan.

“Posko dan tim piket harus siap. Wilayah yang punya riwayat kebakaran perlu dipantau lebih intensif,” kata Amirullah.

Dalam beberapa kejadian, petugas menemukan indikasi unsur kesengajaan. Barang bukti di lokasi kebakaran diamankan dan diserahkan kepada kepolisian untuk proses hukum.

“Kalau ada unsur sengaja, kita serahkan ke aparat penegak hukum. Penindakan perlu untuk memberi efek jera,” tegasnya.

Pemkot Pontianak juga memperkuat koordinasi dengan BPBD Kalimantan Barat, TNI, Polri, dan BMKG untuk memantau cuaca dan titik panas. Informasi perkembangan kondisi dan imbauan kewaspadaan disampaikan kepada masyarakat melalui kanal resmi.

Amirullah menambahkan, asap yang dirasakan warga tidak selalu bersumber dari dalam wilayah kota.

“Sebagian asap bisa berasal dari daerah lain yang terbawa angin. Meski begitu, personel dan peralatan tetap kita siagakan penuh di Pontianak,” tutupnya. (kominfo)

Harap BPBD Kalbar Bantu Pemadaman

PONTIANAK - Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono meninjau kebakaran lahan di Parit Delapan, Jalan Sungai Selamat Dalam Ujung, Siantan Hilir, Pontianak Utara yang merupakan perbatasan antara Kota Pontianak dan Kabupaten Mempawah, Kamis (29/1/2026). Di daerah perbatasan tersebut, terlihat kepulan asap hitam membumbung dengan jarak kurang lebih 1 km dari arah wilayah Kabupaten Mempawah. 

"Kita lihat di sana itu ada kebakaran lahan yang cukup luas di wilayah Kabupaten Mempawah, dan kita berharap anginnya tidak ke arah Pontianak. Karena sudah banyak keluhan warga yang merasa terganggu dengan asap ini," ujarnya.

Pemkot pun telah bekerja sama dengan pihak terkait dan relawan untuk menjaga perbatasan di wilayah Kota Pontianak. Tim rutin berpatroli dan terus memadamkan titik-titik api yang muncul. Namun jika harus mengkover wilayah yang lebih luas di batas kota, ketersediaan armada dan pasokan air jadi hambatan.

"Kami berharap BBPD Provinsi juga ikut membantu, karena ini kan lintas wilayah," ujarnya.

Sebelum ke batas kota, Wali Kota turut memadamkan api di Gang Remin, Siantan Hilir. Lahan yang terbakar luasnya hampir dua hektar dan mendekati pemukiman warga. 

"Sumber api belum diketahui. Sejak pagi sudah muncul asap dan kemudian menyebar. Ditambah dengan angin yang cukup kencang, api semakin cepat meluas," jelas Wali Kota.

Ia menjelaskan saat ini tim Pemkot bekerja sama dengan instansi terkait dan relawan damkar terus berjibaku di lapangan. Mereka berpatroli, melakukan upaya penyiraman dan pendinginan. Penanganan ini akan dilakukan terus-menerus karena terdapat beberapa titik api di sejumlah lahan. Terhadap lokasi yang terbakar, penelusuran pelaku pembakaran lahan terus dilakukan.

"Barang siapa yang sengaja membakar lahan pada kondisi seperti ini akan langsung kami amankan dan interogasi. Kami juga sedang menelusuri kepemilikan lahan tersebut. Apakah pembakaran ini disengaja atau karena kelalaian, yang jelas ada unsur kelalaian di sini," tegasnya.

Di wilayah Pontianak Utara, selain dua daerah tersebut, kebakaran juga terjadi di Jalan Flora, yang juga menjadi batas antara Pontianak dan Mempawah.

"Kebakaran juga terjadi di wilayah Flora, yang masuk kawasan luar Kota Pontianak. Namun kami tetap berupaya membantu pemadaman di sana," katanya.

Edi Kamtono mengimbau kepada warga Kota Pontianak, khususnya yang berada di sekitar lahan gambut, agar tidak membersihkan lahan dengan cara membakar. Hal ini dapat menyebabkan kebakaran yang lebih luas dan dikhawatirkan dapat merembet ke permukiman, karena jarak antara lahan terbakar dan rumah warga sangat dekat.

"Jika ditemukan, akan segera ditangani sebelum membesar. Kami juga akan terus melakukan investigasi untuk mengetahui siapa yang melakukan pembakaran ini," tutupnya. (prokopim)

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan bahwa peringatan Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah harus dimaknai lebih dari sekadar kegiatan seremonial. Menurutnya, peristiwa agung dalam sejarah Islam tersebut merupakan momentum penting untuk menenangkan hati dan menguatkan iman di tengah berbagai tantangan kehidupan saat ini.

Hal itu disampaikan Wali Kota Pontianak saat menghadiri peringatan Isra Mikraj yang digelar bersama Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Kota Pontianak di Aula Rumah Dinas Wali Kota Pontianak, Kamis (29/1/2026). Ia menyebut tema yang diusung, “Menenangkan Hati, Menguatkan Iman di Era Penuh Ujian”, sangat relevan dengan kondisi global dan nasional yang tengah dihadapi.

“Isra Mikraj adalah tonggak sejarah umat Islam karena di sanalah perintah salat diturunkan. Di tengah era digital saat ini, ketika arus informasi dan komunikasi begitu cepat, peringatan Isra Mikraj harus menjadi ruang refleksi untuk memperkuat keimanan dan ketenangan batin,” ujarnya.

Wali Kota menjelaskan, kondisi dunia yang masih belum stabil, bencana alam, hingga tekanan ekonomi seperti nilai tukar rupiah, turut berdampak pada kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, kebersamaan dan penguatan ukhuwah Islamiyah menjadi kunci untuk menghadapi berbagai ujian tersebut.

“Ini bukan hanya seremoni rutin tahunan. Isra Mikraj harus kita jadikan momentum untuk mempererat silaturahmi, memperkuat kebersamaan, dan meningkatkan kualitas kehidupan kita, baik sebagai individu maupun sebagai keluarga dan masyarakat,” katanya.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas peran BKMT dalam membina majelis taklim dan menguatkan nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat. Pemerintah Kota Pontianak, lanjutnya, akan terus mendukung kegiatan-kegiatan keagamaan sebagai bagian dari upaya membangun karakter dan spiritualitas warga.

“Kolaborasi dan sinergi antara BKMT dan Pemerintah Kota Pontianak perlu terus dijaga. Majelis taklim memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas organisasi sekaligus kualitas keimanan masyarakat,” ungkapnya.

Menjelang datangnya bulan suci Ramadan yang tinggal beberapa pekan lagi, Wali Kota mengajak seluruh masyarakat untuk mempersiapkan diri secara lahir dan batin.

“Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, keberkahan di bulan Rajab ini, dan dapat melaksanakan ibadah Ramadan nanti dengan optimal,” tuturnya.

Ia berharap, melalui penguatan nilai-nilai keagamaan, Kota Pontianak senantiasa mendapatkan rahmat dan keberkahan, serta mampu mewujudkan kehidupan masyarakat yang bahagia dan sejahtera.

“Insyaallah, Pemerintah Kota Pontianak akan terus berupaya mendukung kegiatan keagamaan demi mewujudkan Pontianak sebagai kota yang religius, aman, dan harmonis,” pungkasnya.

Ketua BKMT Kota Pontianak, Yanieta Arbiastutie menyampaikan bahwa BKMT saat ini terus bertransformasi, tidak lagi hanya menjadi wadah pembinaan bagi kaum ibu, tetapi berkembang menjadi ruang kebersamaan umat yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk kaum bapak. Transformasi ini menjadi upaya BKMT untuk menjadikan organisasi tersebut sebagai rumah bersama pembinaan keimanan dan ukhuwah di Kota Pontianak. Ia menjelaskan, keterlibatan lintas unsur dalam kepengurusan BKMT merupakan langkah strategis agar pembinaan keagamaan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. 

"BKMT ingin hadir sebagai ruang yang inklusif, tempat menimba ilmu, mempererat silaturahmi, serta menguatkan nilai-nilai keislaman di tengah tantangan kehidupan modern," katanya. (prokopim)

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, menegaskan arah pembangunan Kota Pontianak Tahun 2027 akan difokuskan pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang inklusif dan peningkatan pelayanan publik. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan angka saja, tetapi juga kualitas yang berdampak pada pembukaan peluang kerja, pengurangan kesenjangan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan. Pemkot juga mengevaluasi program-program pembangunan yang telah berjalan pada tahun 2025 dan 2026, sekaligus menentukan program yang akan dilanjutkan maupun disempurnakan pada 2027.

“Kita mengevaluasi apa saja yang sudah berjalan. Banyak program yang akan dilanjutkan, terutama peningkatan infrastruktur seperti jalan, trotoar, drainase, dan saluran. Infrastruktur tetap menjadi fokus utama,” ujarnya dalam Forum Konsultasi Publik penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pontianak Tahun 2027, di Aula SSA Kantor Wali Kota Pontianak, Kamis (29/1/2026).

Selain infrastruktur dasar, Edi menyebutkan bahwa sektor air bersih dan pengelolaan air limbah juga menjadi perhatian serius. Program Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang telah dimulai akan terus berlanjut pada 2027, seiring dengan penanganan persampahan yang terintegrasi. Di bidang pendidikan, Pemerintah Kota Pontianak berkomitmen meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sekolah. Mulai dari PAUD yang sejak 2026 telah dilakukan rehabilitasi dan pembangunan PAUD percontohan, hingga sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

“Kami juga fokus menunjang Sekolah Rakyat yang sedang berjalan, sekaligus memetakan kebutuhan sekolah baru. Hasil musrenbang menunjukkan masih perlunya SMP di wilayah timur dan barat, serta SMA di Pontianak Timur,” jelasnya.

Sektor kesehatan turut menjadi prioritas. Pemkot Pontianak akan terus meningkatkan layanan rumah sakit milik pemerintah kota, baik yang berada di wilayah barat maupun utara, serta memperkuat kerja sama dengan rumah sakit swasta yang melayani peserta BPJS Kesehatan.

“Puskesmas juga akan kita tingkatkan. Ada yang direhab, ada yang dibangun baru, termasuk penambahan layanan dan kelengkapan fasilitasnya,” kata Edi.

Di bidang sosial, Edi menegaskan bahwa penanganan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat akan terus dilanjutkan, seiring dengan upaya menjaga ketertiban dan keamanan kota. Selain itu, mitigasi bencana juga menjadi salah satu prioritas mengingat kondisi geografis Kota Pontianak yang rawan genangan dan bencana hidrometeorologi.

Ia mengakui bahwa penyusunan RKPD 2027 dihadapkan pada sejumlah tantangan, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia hingga anggaran, termasuk kemungkinan adanya penyesuaian atau pemotongan anggaran dari pemerintah pusat.

“Mudah-mudahan melalui forum konsultasi publik ini kita mendapatkan rumusan strategi pembangunan yang tepat. Setidaknya RKPD 2027 dapat terus meningkatkan pelayanan publik, daya saing kota, dan mencapai bahkan melampaui target-target pembangunan yang telah ditetapkan,” katanya.

Untuk mencapai hal tersebut, Pontianak memiliki modal cukup solid. Hal itu tergambar dari indikator kinerja makro. Antara lain, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pontianak tercatat sebesar 82,80, yang melampaui IPM Provinsi Kalimantan Barat sebesar 72,09 maupun IPM nasional sebesar 75,90.

“Capaian ini terbentuk dari meningkatnya usia harapan hidup yang mencapai 75,96 tahun, harapan lama sekolah 15,07 tahun, rata-rata lama sekolah 10,48 tahun, serta pengeluaran per kapita yang disesuaikan sebesar Rp16,7 juta per tahun,” jelasnya.

Selain IPM, angka kemiskinan Kota Pontianak pada 2025 juga berhasil ditekan hingga 4 persen, lebih rendah dibandingkan angka kemiskinan Provinsi Kalimantan Barat sebesar 6,16 persen dan nasional sebesar 8,47 persen. Sementara inflasi tercatat 1,5 persen, berada di bawah angka provinsi dan nasional, sehingga turut menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Namun demikian, Edi mengakui masih terdapat tantangan yang harus menjadi perhatian bersama, salah satunya tingkat pengangguran terbuka yang berada di angka 7,91 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi dan nasional.

“Forum ini menjadi sangat strategis karena menjadi ruang partisipatif untuk menyerap aspirasi seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan pembangunan Kota Pontianak ke depan,” tutupnya. (prokopim)