Berita

PONTIANAK – Banyaknya keluhan masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi dalam beberapa hari terakhir langsung mendapat perhatian Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono. Setelah menerima berbagai aduan dari warga, Edi segera berkoordinasi dengan PT PLN untuk meminta penjelasan sekaligus menekankan agar pemulihan pasokan listrik dilakukan secepat mungkin.

Menurut Edi, keluhan masyarakat yang masuk merupakan dampak yang ditimbulkan terhadap aktivitas rumah tangga, usaha kecil, hingga pelayanan masyarakat. Karena itu, Pemerintah Kota Pontianak memandang perlu untuk menyampaikan langsung aspirasi dan keresahan warga kepada pihak PLN.

"Saya menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir ini. Sebagai kepala daerah, saya berkewajiban menyampaikan aspirasi masyarakat dan meminta agar PLN segera mengambil langkah-langkah percepatan pemulihan," ujar Edi, Jumat (3/7/2026).

Dari hasil koordinasi dengan PLN, diketahui bahwa pemadaman bergilir terjadi akibat gangguan teknis pada sejumlah unit pembangkit serta berkurangnya pasokan daya pada sistem interkoneksi Kalimantan. Kebijakan pemadaman bergilir dilakukan untuk menjaga stabilitas sistem kelistrikan dan menghindari terjadinya pemadaman total atau blackout.

Meski demikian, Edi menegaskan bahwa masyarakat membutuhkan kepastian informasi dan percepatan penanganan. Oleh sebab itu, ia meminta PLN agar bekerja secara maksimal, transparan, dan komunikatif dalam menyampaikan perkembangan penanganan kepada masyarakat.

"Kami memahami kondisi teknis yang terjadi. Namun di sisi lain, masyarakat juga membutuhkan kepastian. Listrik adalah kebutuhan dasar yang menyangkut aktivitas sehari-hari. Karena itu, saya meminta PLN agar penanganan dilakukan secepat-cepatnya dan informasi kepada masyarakat terus diperbarui," tegasnya.

Edi juga mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan bersama-sama menjaga kondusivitas selama proses pemulihan berlangsung. Pemerintah Kota Pontianak, kata dia, akan terus memantau perkembangan penanganan gangguan kelistrikan hingga pasokan listrik kembali normal. (kominfo)

MEDAN - Sebuah pameran mungkin hanya berlangsung beberapa hari. Namun, peluang yang lahir dari sana memberikan manfaat bagi perajin ekonomi kreatif dalam jangka panjang. Itulah makna kehadiran Kota Pontianak dalam Indonesia City Expo (ICE) 2026, bagian dari rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Kota Medan.

Di balik setiap produk UMKM yang dipamerkan, setiap karya ekonomi kreatif yang diperkenalkan, dan setiap potensi daerah yang ditampilkan, tersimpan harapan agar Pontianak semakin dikenal. Semakin banyak orang mengenal potensi kota, semakin besar pula peluang investasi, kerja sama, dan terbukanya pasar bagi pelaku usaha lokal.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, menilai ICE merupakan kesempatan strategis untuk memperkenalkan keunggulan Kota Pontianak sekaligus membangun jejaring dengan berbagai daerah dan dunia usaha.

"Kita ingin potensi Kota Pontianak semakin dikenal luas. Ketika investasi bertambah, UMKM berkembang, dan kerja sama antar daerah semakin kuat, manfaatnya akan kembali kepada masyarakat melalui tumbuhnya perekonomian dan meningkatnya kesejahteraan," ungkapnya ketika berkunjung di stand pameran Pemerintah Kota Pontianak, (1/7/2026).

Tak hanya menjadi etalase potensi daerah, Indonesia City Expo juga menjadi ruang belajar bagi pemerintah kota. Berbagai inovasi pelayanan publik, transformasi digital, pengelolaan lingkungan, hingga pengembangan ekonomi dipertemukan dalam satu forum. Bagi Pontianak, pengalaman tersebut menjadi bekal untuk terus menghadirkan pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan berkualitas bagi masyarakat.

Dia menambahkan, keberhasilan Indonesia City Expo bukan diukur dari megahnya stand.pameran, melainkan dari manfaat yang dirasakan masyarakat. 

“Ketika produk lokal semakin diminati, investasi mulai berdatangan, dan inovasi pelayanan terus berkembang, di situlah sebuah pameran menjadi awal lahirnya peluang baru bagi Kota Pontianak dan warganya,” imbuhnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Dekranasda Kota Pontianak, Yanieta Arbiastutie ketika mendampingi Wali Kota Pontianak. Ia mengatakan Dekranasda Kota Pontianak mengikutsertakan perajin akar keladi air untuk mempromosikan produknya pada ICE 2026 di kota medan. Beraneka produk terbaik juga juga dipamerkan.

“Pengunjung dapat melihat langsung bagaimana pembuatan produk dari keladi air di stand Kota Pontianak sembari menikmati Kopi khas Pontianak dan makanan ringan ketika berkunjung di stan Kota Pontianak, “ ujarnya.

Ia menargetkan, seluruh barang yang dibawa bisa terjual seluruhnya sehingga perajin kota Pontianak semakin bersemangat untuk menciptakan produk terbaru.

“Jika melihat antusias pengunjung yang hadir pada even ICE 2026 saya meyakini bahwa produk Kota Pontianak akan semakin digemari sehingga peluang repeat order semakin terbuka luas,” pungkasnya. (humas Dekranasda 2026).

PONTIANAK – Dinas Kesehatan Kota Pontianak meluncurkan inovasi layanan kesehatan bertajuk Mobile CKG (Mobile Cek Kesehatan Gratis) sebagai upaya mendekatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Program yang digagas Puskesmas Kom Yos Sudarso tersebut menghadirkan berbagai layanan pemeriksaan kesehatan gratis langsung di tengah masyarakat.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak, Saptiko, menjelaskan bahwa Mobile CKG hadir sebagai solusi bagi masyarakat yang mengalami kendala untuk datang langsung ke puskesmas, baik karena faktor kesibukan, jarak, maupun alasan lainnya.

"Melalui Mobile CKG, kami membawa layanan cek kesehatan langsung ke tengah-tengah masyarakat, seperti di minimarket, supermarket, bazar, posyandu, dan berbagai event kegiatan. Masyarakat tidak perlu jauh-jauh datang ke fasilitas kesehatan karena layanan kesehatan berkualitas kini hadir menjemput warga," ujarnya, Kamis (2/7/2026).

Saptiko menerangkan, Mobile CKG menyediakan berbagai layanan pemeriksaan kesehatan secara gratis, di antaranya skrining tuberkulosis, pemeriksaan hipertensi atau tekanan darah, pemeriksaan diabetes atau gula darah, pemeriksaan kesehatan jiwa, pengukuran berat badan dan tinggi badan, serta skrining penyakit menular dan tidak menular.

"Selain itu, masyarakat juga mendapatkan edukasi kesehatan dan informasi pencegahan penyakit," imbuhnya.

Menurutnya, layanan ini terbuka bagi seluruh kelompok usia, mulai dari bayi dan balita, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lanjut usia. Seluruh warga Kota Pontianak dapat memanfaatkan layanan tersebut tanpa dipungut biaya.

Ia menekankan pentingnya deteksi dini terhadap berbagai penyakit, mengingat banyak kondisi kesehatan yang pada tahap awal tidak menunjukkan gejala.

"Kami ingin mendorong masyarakat untuk melakukan deteksi dini. Dengan mengetahui kondisi kesehatan sejak awal, maka penanganan dapat dilakukan lebih cepat sehingga risiko penyakit berkembang menjadi lebih parah dapat dicegah," katanya.

Saptiko juga mengajak masyarakat Kota Pontianak untuk aktif memanfaatkan program Mobile CKG yang akan hadir di berbagai lokasi dan kegiatan publik di Kota Pontianak.

"Mobile CKG merupakan bukti komitmen Pemerintah Kota Pontianak melalui Puskesmas Kom Yos Sudarso dalam mewujudkan akses layanan kesehatan yang lebih merata, mudah, dan inklusif bagi seluruh masyarakat," pungkasnya. (kominfo)

Sosialisasi Rencana Aksi Nasional HAM

PONTIANAK – Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak, Rusdalita, mengajak generasi muda memahami hak asasi manusia dan menghormati hak sesama dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, kesadaran terhadap HAM menjadi fondasi penting untuk membangun masyarakat yang adil, damai, humanis dan berkeadilan.

HAM merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir. Hak tersebut harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat.

“Dalam konteks pembangunan daerah, penghormatan terhadap HAM menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan kehidupan yang adil, damai, dan beradab,” ujarnya saat membuka Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia di Ruang Rapat Wali Kota Pontianak, Kamis (2/7/2026).

Ia menjelaskan, pemahaman masyarakat terhadap HAM masih perlu terus diperkuat melalui edukasi dan sosialisasi. Karena itu, nilai-nilai HAM harus diperkenalkan kepada seluruh elemen masyarakat, termasuk generasi muda, lembaga pendidikan, komunitas, dan pemangku kepentingan lainnya.

Menurut Rusdalita, RANHAM kini diperkuat melalui sembilan pilar utama. Kesembilan pilar tersebut meliputi hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya, antipenyiksaan, antidiskriminasi, hak anak, hak disabilitas, hak perempuan, hak migran, serta hak pemerintahan dan pelayanan umum.

“Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, implementasi RANHAM menjadi instrumen strategis untuk memastikan setiap kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan senantiasa berperspektif pada penghormatan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial,” jelasnya.

Ia menegaskan, Pemerintah Kota Pontianak berkomitmen mendorong terwujudnya kota yang inklusif, berkeadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Komitmen itu diwujudkan melalui penguatan koordinasi dengan instansi terkait, lembaga pendidikan, serta berbagai pemangku kepentingan agar nilai-nilai HAM dapat diterapkan secara luas dan berkelanjutan.

Rusdalita menyebut tema sosialisasi tersebut sangat relevan dengan dinamika kehidupan saat ini. Setiap warga negara perlu memahami haknya agar mampu memperoleh perlindungan, pelayanan, dan kesempatan yang setara. Namun, pemahaman terhadap hak pribadi juga harus diikuti dengan kesadaran untuk menghormati hak orang lain.

“Kehidupan yang damai, adil, dan harmonis hanya dapat terwujud apabila kita saling menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi martabat setiap manusia,” katanya.

Ia mengingatkan, generasi muda saat ini menghadapi banyak tantangan, mulai dari intoleransi, radikalisme, diskriminasi, kekerasan, perundungan, hingga penyalahgunaan media digital yang dapat memicu pelanggaran HAM. Karena itu, penguatan karakter dan pemahaman komprehensif mengenai HAM menjadi semakin penting.

Menurutnya, generasi muda tidak cukup hanya memahami HAM secara teoretis. Nilai-nilai tersebut harus diwujudkan dalam sikap sehari-hari, seperti peduli terhadap sesama, berani menyuarakan kebenaran, menolak perundungan, bijak menggunakan media sosial, menjaga etika berdiskusi, dan menghargai perbedaan.

“Kesadaran HAM harus hadir dalam perilaku sehari-hari. Kepedulian terhadap sesama, keberanian menyuarakan kebenaran, menolak perundungan, dan bijak bermedia sosial adalah bagian dari fondasi penegakan nilai kemanusiaan,” ungkapnya.

Rusdalita juga menegaskan bahwa penegakan HAM bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama sebagai warga negara. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dunia pendidikan, dan generasi muda menjadi kunci untuk mewujudkan masyarakat yang bermartabat.

Ia berharap kegiatan sosialisasi tersebut dapat menambah pengetahuan peserta tentang HAM dan mendorong lahirnya budaya dialog, saling menghormati, serta kepedulian sosial di tengah masyarakat.

“Semoga kegiatan ini memberi manfaat besar dan menjadi inspirasi bagi kita semua dalam mewujudkan Kota Pontianak yang lebih humanis, inklusif, dan berkeadilan,” pungkasnya. (prokopim)