Berita

Bagi Warga Miskin yang Tak Miliki Smartphone

PONTIANAK - Satu lagi inovasi yang dilakukan Kecamatan Pontianak Utara dalam memberikan kemudahan pelayanan kepada warganya. Lewat Pembuatan Administrasi Kependudukan Difasilitasi Kelurahan dan Kecamatan atau dengan nama akronim 'Budak Siantan', kelurahan dan kecamatan di Pontianak Utara memfasilitasi warga yang tidak bisa mengakses layanan administrasi kependudukan (adminduk) secara online dikarenakan tidak memiliki perangkat smartphone. Camat Pontianak Utara Dini Eka Wahyuni menjelaskan, dari pihak kecamatan dan kelurahan memiliki user tersendiri untuk bisa mengakses pelayanan online adminduk. Lewat layanan Budak Siantan, warga Pontianak Utara yang hendak mengurus dokumen adminduknya, cukup mendatangi kantor lurah dan camat agar bisa difasilitasi pengurusan berkasnya secara online.

"Sehingga warga Pontianak Utara tidak perlu repot datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, cukup ke kantor camat atau lurah saja dan layanan ini gratis tanpa dipungut biaya," ujarnya, Kamis (17/2/2022).

Kendati demikian, jenis layanan ini memang disediakan bagi warga yang masuk kategori miskin dan tidak memiliki perangkat smartphone maupun gadget. Keterbatasan warga inilah yang disasar oleh Kecamatan Pontianak Utara dan kelurahan se-Pontianak Utara.

"Hal ini akan membantu masyarakat dalam memanfaatkan teknologi," tuturnya.

Dini menambahkan, tak dipungkiri saat ini tidak semua masyarakat yang memiliki perangkat smartphone karena kondisi perekonomian. Kehadiran layanan Budak Siantan ini sebagai bentuk fasilitasi dari kelurahan dan kecamatan dalam membantu warga mengurus dokumen adminduknya secara online terutama warga miskin yang tidak memiliki perangkat gadget.

"Layanan Budak Siantan ini diharapkan dapat membantu masyarakat, terlebih di Kecamatan Pontianak Utara ini masih banyak warga yang tidak mampu," imbuhnya.

Hal itulah yang melatarbelakangi pihaknya untuk membantu masyarakat yang tidak bisa mengakses pelayanan online. Warga hanya cukup mendatangi kantor kecamatan atau kelurahan dengan membawa kelengkapan berkas.

"Nanti kami dari kecamatan dan kelurahan yang akan memfasilitasi dalam penyelesaian adminduk," pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK - Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak Sidiq Handanu menyebut positivity rate Kota Pontianak menyentuh angka 15 persen. Sementara untuk Bed Occupancy Rate (BOR) atau keterisian tempat tidur di rumah sakit mencapai 21 persen. Memperhatikan peningkatan kasus Covid-19 di Kota Pontianak yang sudah masuk pada PPKM level tiga, pihaknya mengikuti arahan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 11 Tahun 2022.

"Kita lakukan upaya untuk menurunkan kasus baru diantaranya dengan langkah preventif berupa penerapan protokol kesehatan, mengurangi mobilitas, dan memecah kerumunan," ungkapnya usai rapat koordinas Satgas Covid-19 di Ruang Rapat Wali Kota Pontianak, Rabu (16/2/2022).

Ia mengatakan, langkah-langkah tersebut tidak bisa hanya dilakukan oleh jajaran Dinas Kesehatan saja, tetapi dibutuhkan kerjasama dengan melibatkan berbagai pihak. Hal yang dilakukan oleh jajaran Dinas Kesehatan diantaranya tracing, testing dan treatment.

"Setiap kasus yang terkonfirmasi positif akan kita telusuri yang kontak erat dengan bersangkutan sehingga jika ada potensi menularkankan harus segera diisolasi," ujarnya.

Sidiq menekankan bahwa penanganan pandemi Covid-19 tidak hanya cukup dilakukan oleh jajaran Dinas Kesehatan saja, tetapi juga melibatkan kecamatan dan kelurahan hingga di tingkat RT dan RW.

"Dalam Satgas itu selain jajaran sektor kesehatan seperti puskesmas, camat dan lurah hingga RT dan RW juga harus dilibatkan," timpalnya. (prokopim)

Kerahkan Satgas Covid-19 Hingga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

PONTIANAK - Mengevaluasi perkembangan Covid-19 di Kota Pontianak yang terus menunjukkan peningkatan, baik dari sisi jumlah yang terkonfirmasi positif maupun kondisi Bed Occupancy Rate (BOR) rumah sakit, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono yang juga selaku Ketua Satgas Covid-19 Kota Pontianak akan memperkuat pemetaan dengan cepat dan detail untuk menggerakkan seluruh Tim Satgas Covid-19 hingga tingkat kecamatan dan kelurahan. 

"Langkah ini dilakukan sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 11 Tahun 2022 yang telah diterbitkan, termasuk Instruksi Gubernur Kalbar," ujarnya usai rapat koordinasi Tim Satgas Covid-19 Kota Pontianak di Ruang Rapat Wali Kota, Rabu (16/2/2022).

Pihaknya mengambil langkah antisipasi terjadinya puncak pandemi agar tidak mencapai keparahan seperti dahulu saat dihantam varian Delta. Pihaknya akan terus melakukan penegakkan protokol kesehatan, tracing serta melihat perkembangan situasi di lapangan. 

"Jika ada warga yang terkonfirmasi positif Covid-19, bagaimana upaya isolasi mandirinta, kemudian jika CT-nya  rendah maka kita minta untuk melakukan isolasi terpadu di rumah karantina Rusunawa Nipah Kuning agar bisa dipantau," kata Edi.

Lonjakan kasus konfirmasi positif Covid-19 menyebabkan Kota Pontianak ditetapkan PPKM level tiga. Menurut data, jumlah kasus harian sudah di atas 140 kasus konfirmasi positif Covid-19.

"Oleh sebab itu kita akan memperkuat tracing, lalu vaksinasi terus kita gencarkan terutama anak-anak dan lansia," tuturnya.

Kapolresta Pontianak Kota Kombes Pol Andi Herindra menerangkan, Pontianak saat ini sudah masuk dalam kategori PPKM level tiga sebagaimana Inmendagri Nomor 11 Tahun 2022. Untuk itu ia mengimbau terutama pelaku usaha agar mentaati keputusan pemerintah pusat.

"Mari sama-sama kita taat aturan tersebut, pelaku usaha boleh buka akan tetapi dengan tetap memperhatikan kapasitas dan batas operasional," imbuhnya.

Selain memperhatikan jam operasional, tempat usaha diminta memasang aplikasi Peduli Lindungi serta memperhatikan kapasitas. Karena jika terus terjadi lonjakan, bukan tidak mungkin PPKM di Kota Pontianak naik menjadi level empat. Kalau hal itu terjadi, maka Satgas Covid-19 terpaksa akan melakukan PPKM Mikro dan aktivitas warga dibatasi.

"Itu yang sama-sama kita hindari, kita mohon kerjasama semua pihak tolong taati yang menjadi anjuran pemerintah," imbau Kapolresta. (prokopim)

PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot)  Pontianak mengevaluasi capaian program yang mendukung untuk menurunkan kasus stunting di kota Pontianak pada pertemuan Tim Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting Kota Pontianak tahun 2022 di aula Rohana Muthalib, Bappeda Kota Pontianak, Rabu (16/2/2022).

Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan mengatakan hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai bahan analisis pemetaan program serta perencanaan percepatan program penurunan stunting pada tahun 2022.

"Saya berharap berbagai upaya intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif terpadu yang telah dilakukan seterusnya dapat dilaksanakan secara konvergen terutama di lokasi dan sasaran prioritas, " katanya.

Berdasarkan hasil survei studi status gizi balita Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan pada tahun 2021 menunjukkan bahwa prevalensi balita stunting di kota Pontianak sebesar 24.4% jika dibandingkan dengan target RPJM Nasional tahun 2024 maka Kota Pontianak masih harus menurunkan 10% kasus stunting pada balita dalam kurun waktu 2 tahun mendatang.

"Saya mengajak semua pihak bekerjasama dalam mendukung terwujudnya perbaikan gizi masyarakat khususnya pencegahan dan penurunan stunting pada balita kota Pontianak," pungkasnya. (prokopim)