Berita

PONTIANAK – Bunda PAUD Kota Pontianak, Yanieta Arbiastutie, menekankan pentingnya penerapan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Holistik Integratif sebagai upaya mewujudkan tumbuh kembang anak secara optimal sejak usia dini. Hal tersebut disampaikannya pada Edukasi Masyarakat dan Survei Publik bertema ‘Urgensi dan Konsep Pembelajaran PAUD Holistik Integratif’ yang digelar di Aula Rumah Dinas Wali Kota Pontianak, Selasa (14/7/2026).

Menurut Yanieta, pendidikan anak usia dini tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga harus memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar anak secara menyeluruh, mulai dari kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan hingga stimulasi pendidikan yang berkualitas.

“PAUD Holistik Integratif merupakan pendekatan yang memastikan seluruh kebutuhan esensial anak terpenuhi secara terpadu. Dengan demikian, anak dapat tumbuh dan berkembang secara sehat, cerdas, ceria, serta memiliki karakter yang kuat sebagai bekal di masa depan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, keberhasilan implementasi PAUD Holistik Integratif membutuhkan sinergi berbagai pihak, baik pemerintah, satuan pendidikan, tenaga pendidik, tenaga kesehatan, maupun orang tua. Kolaborasi tersebut dinilai menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan anak secara menyeluruh.

Yanieta juga mengapresiasi pelaksanaan edukasi masyarakat dan survei publik tersebut karena menjadi wadah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya layanan PAUD yang terintegrasi. Selain itu, hasil survei diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran bagi pengembangan pendidikan anak usia dini.

“Melalui kegiatan ini, kita berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya investasi pada pendidikan anak usia dini semakin meningkat. Anak-anak adalah generasi penerus yang harus dipersiapkan sejak dini melalui layanan yang berkualitas dan berkelanjutan,” tuturnya.

Ia berharap konsep PAUD Holistik Integratif dapat diterapkan secara konsisten di seluruh satuan PAUD di Kota Pontianak sehingga mampu melahirkan generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan. (*)

Pemkot Pontianak Komitmen Terapkan Manajemen Talenta

JAKARTA – Pemerintah Kota Pontianak menegaskan komitmennya untuk menerapkan Manajemen Talenta sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem merit dalam pengelolaan aparatur sipil negara (ASN). Melalui penerapan sistem yang objektif, transparan dan berbasis kompetensi, pemerintah berharap dapat mewujudkan birokrasi yang profesional, adaptif, serta mampu memberikan pelayanan publik yang semakin berkualitas.

Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan, menyatakan Pemerintah Kota Pontianak bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) terus memperkuat implementasi Manajemen Talenta melalui pendampingan dan pembinaan yang dilakukan BKN. Menurutnya, sistem tersebut menjadi langkah penting untuk memastikan pengembangan karier ASN berjalan secara adil dan berdasarkan kompetensi.

“Atas nama Pemerintah Kota Pontianak, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BKN beserta seluruh jajaran yang telah memberikan pendampingan, arahan, dan kesempatan kepada Pemerintah Kota Pontianak untuk memaparkan implementasi Manajemen Talenta,” ujarnya saat pemaparan atau ekspos Manajemen Talenta di Gedung BKN Jakarta, Selasa (14/7/2026).

Bahasan mengungkapkan dirinya bersama Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono memiliki komitmen yang sama agar penerapan Manajemen Talenta segera terwujud di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak. Menurutnya, sistem tersebut akan memberikan kepastian bahwa setiap ASN memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan karier berdasarkan kemampuan dan prestasi.

“Dengan terwujudnya Manajemen Talenta, kami bisa menyampaikan kepada siapa pun bahwa siapa yang ingin berkarier silakan berlomba secara sehat. Semua memiliki kesempatan yang sama sesuai kompetensinya,” katanya.

Ia menilai penerapan Manajemen Talenta juga akan menghilangkan praktik stagnasi jabatan yang selama ini masih berpotensi terjadi. ASN yang memiliki kompetensi dan kinerja baik akan memperoleh kesempatan berkembang tanpa harus bergantung pada pendekatan atau faktor di luar sistem merit.

“Kami tidak menginginkan ada ASN yang berada pada satu jabatan terlalu lama tanpa adanya pengembangan karier. Melalui Manajemen Talenta, kesempatan itu akan terbuka secara lebih objektif sehingga setiap pegawai dapat berkembang sesuai kapasitasnya,” jelasnya.

Bahasan menambahkan, tantangan pelayanan publik saat ini semakin besar seiring meningkatnya harapan masyarakat terhadap kualitas birokrasi. Karena itu, Pemerintah Kota Pontianak berupaya membangun tata kelola pemerintahan yang adaptif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Di era sekarang masyarakat semakin kritis. Karena itu kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Setiap masukan dan kritik dari masyarakat menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk menghadirkan solusi yang terbaik,” tuturnya.

Wakil Kepala BKN Suharmen mendorong Pemerintah Kota Pontianak memperkuat implementasi manajemen talenta ASN melalui penguatan tiga pilar utama, yakni kelembagaan, sistem informasi serta pengelolaan data dan informasi. Ia menilai kesiapan pemerintah daerah dalam menerapkan manajemen talenta tidak hanya diukur dari pemenuhan regulasi, tetapi juga dari kesiapan tata kelola dan kualitas data yang menjadi dasar pengambilan keputusan kepegawaian.

“Melalui kegiatan ekspos ini, kami ingin melihat sejauh mana kesiapan Pemerintah Kota Pontianak dalam mengimplementasikan manajemen talenta. Ada tiga pilar utama yang menjadi perhatian, yaitu kelembagaan, sistem informasi, serta data dan informasi yang menjadi fondasi pengelolaan talenta ASN,” terangnya.

Menurut Suharmen, pada aspek kelembagaan, pemerintah daerah perlu memiliki regulasi yang menjadi dasar penerapan manajemen talenta, termasuk pembentukan Komite Talenta yang bertanggung jawab menyajikan data dan informasi bagi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

Ia menekankan bahwa akurasi data menjadi faktor yang sangat menentukan dalam setiap keputusan pengembangan karier ASN.

“Manajemen talenta berbasis pada data dan informasi. Apabila data yang disajikan tidak akurat, maka keputusan yang dihasilkan juga berpotensi keliru, termasuk dalam promosi maupun pengembangan karier pegawai,” sebutnya.

Selain itu, Suharmen menjelaskan bahwa BKN telah mengembangkan Sistem Manajemen Talenta sebagai platform nasional yang dapat dimanfaatkan seluruh instansi pemerintah. Kehadiran sistem tersebut bertujuan menghindari pembangunan aplikasi yang berbeda-beda di setiap instansi, sekaligus menekan biaya pengembangan sistem.

“Melalui satu sistem yang terintegrasi, seluruh instansi memiliki standar yang sama dalam pengelolaan manajemen talenta. Dengan demikian, data menjadi lebih seragam dan dapat mendukung kebijakan mobilitas talenta ASN secara nasional,” pungkasnya.

Penerapan Sistem Merit dan Manajemen Talenta merupakan bagian dari upaya mewujudkan birokrasi yang berintegritas, berdaya saing, serta mampu menjawab tantangan pembangunan daerah. Pemerintah Kota Pontianak pun berkomitmen memperkuat implementasi sistem tersebut secara berkelanjutan demi meningkatkan kualitas kinerja ASN dan pelayanan kepada masyarakat. (prokopim)

PONTIANAK – Inspektorat Kota Pontianak terus memperkuat budaya integritas di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui sosialisasi pengendalian gratifikasi yang dilakukan secara rutin. Upaya ini diharapkan mampu membentuk perilaku berintegritas yang pada akhirnya menjadi budaya dan memberi dampak positif bagi masyarakat.

Inspektur Kota Pontianak, Trisnawati, mengatakan penguatan integritas harus dimulai dari ASN sebagai penyelenggara pemerintahan. Menurutnya, ASN yang berintegritas akan menjadi teladan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Kita berharap apabila ASN sudah memiliki perilaku berintegritas, Insya Allah ini akan menyebar juga ke seluruh lapisan masyarakat. ASN harus menjadi contoh atau role model," ujarnya, Selasa (14/7/2026).

Ia menjelaskan, membangun budaya integritas bukanlah proses yang instan. Diperlukan pembiasaan melalui kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan hingga akhirnya menjadi bagian dari budaya kerja.

Karena itu, Inspektorat Kota Pontianak terus menggelar sosialisasi mengenai integritas dan pengendalian gratifikasi.

“Kegiatan tersebut telah menjadi agenda rutin setiap bulan melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dan kini telah memasuki bulan ketiga pelaksanaan," ujar Tina sapaan karibnya.

Tina mengakui masih banyak masyarakat maupun ASN yang belum memahami secara utuh mengenai gratifikasi. Menurutnya, tidak semua bentuk pemberian dilarang.

Gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan atau berpotensi memengaruhi pelayanan publik tidak diperbolehkan. Sebaliknya, terdapat bentuk pemberian yang dibenarkan sesuai ketentuan, seperti hadiah dalam acara pernikahan atau kenang-kenangan bagi pegawai yang memasuki masa pensiun.

"Yang perlu dipahami masyarakat adalah mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Itu yang terus kami sosialisasikan secara perlahan dan rutin," katanya.

Pada bulan ini, Inspektorat kembali menggelar kegiatan bertajuk "ITKO TANGGUH". Kegiatan tersebut akan melibatkan berbagai perangkat daerah dan pemangku kepentingan, di antaranya Dinas Kesehatan dengan layanan pemeriksaan kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informatika untuk penyebarluasan informasi, serta sejumlah stakeholder lainnya.

Melalui kegiatan yang diawali dengan senam bersama itu, Inspektorat mengundang perwakilan ASN dari seluruh organisasi perangkat daerah agar pemahaman mengenai gratifikasi semakin merata.

" Selain menyasar ASN, sosialisasi juga diperluas hingga masyarakat melalui kerja sama dengan Tim Penggerak PKK yang memiliki jaringan sampai tingkat kelurahan," imbuhnya.

Trisnawati mengungkapkan, meningkatnya kepedulian masyarakat mulai terlihat saat kegiatan sosialisasi di Car Free Day Jalan Ahmad Yani. Seorang pedagang bahkan secara langsung menanyakan apakah kondisi tertentu termasuk gratifikasi atau tidak.

"Artinya masyarakat sudah mulai peduli. Ini yang ingin terus kita bangun melalui pendekatan pencegahan agar tidak muncul persoalan di kemudian hari," tuturnya.

Inspektorat juga tengah menyiapkan model edukasi antikorupsi bagi pelajar. Saat ini, sosialisasi kepada institusi pendidikan telah dilakukan melalui guru bekerja sama dengan Dinas Pendidikan. Ke depan, edukasi akan dikembangkan agar dapat menjangkau langsung para siswa.

Selain itu, Inspektorat kembali menggelar lomba video bertema antikorupsi bagi pelajar. Tahun ini, lomba juga diperluas untuk kalangan mahasiswa dan wartawan dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia.

"Kami berharap teman-teman media juga berperan memberikan edukasi melalui narasi yang mudah dipahami masyarakat. Semakin banyak yang memahami gratifikasi dan korupsi, semakin besar peluang kita melakukan pencegahan," terang Tina.

Ia menambahkan, berbagai upaya tersebut turut mendukung capaian Pemerintah Kota Pontianak dalam Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pada tahun 2025, Kota Pontianak meraih peringkat pertama dengan nilai 90 persen yang mencakup delapan area penilaian, antara lain pelayanan publik, sumber daya manusia, pendapatan daerah, serta kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). (kominfo)

PONTIANAK – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Pontianak mencatat adanya peningkatan timbulan sampah hingga sekitar 20 persen dalam beberapa waktu terakhir. Peningkatan itu dipicu musim buah yang membuat volume sampah organik meningkat dan berdampak pada beban kerja petugas kebersihan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Usmulyono mengatakan, kondisi tersebut membuat petugas harus menambah ritasi pengangkutan sampah. Bahkan, pada beberapa titik, DLH harus menambah armada dan memberlakukan lembur bagi petugas lapangan.

“Tahun ini luar biasa. Semua buah turun pada bulan-bulan ini, sehingga kami mendapat limpahan pekerjaan. Paling tidak sekarang ada peningkatan sekitar 20 persen,” ujarnya, Sabtu (11/7/2026).

Menurutnya, peningkatan volume sampah tidak hanya menambah beban angkut, tetapi juga membutuhkan penanganan lebih cepat agar tidak terjadi penumpukan di tempat pembuangan sementara. Pada beberapa wilayah, tenaga manusia sudah tidak cukup untuk menangani tumpukan sampah sehingga harus dibantu menggunakan alat berat.

“Kami terpaksa menambah armada angkutan, jumlah ritasi, dan petugas kami lemburkan. Kadang-kadang di satu daerah, tenaga manusia tidak cukup lagi, sehingga kami sudah menggunakan alat berat,” katanya.

Saat ini, persoalan sampah masih menjadi tantangan besar bagi Kota Pontianak. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Tahun 2025, timbulan sampah di Kota Pontianak mencapai 480,213 ton per hari. Dari jumlah tersebut, pengurangan sampah baru mencapai 18,87 persen, sehingga sampah yang masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) masih sekitar 377,83 ton per hari.

Upaya pengurangan dilakukan dengan menyediakan TPS 3R di tiap kecamatan. TPS 3R berfungsi untuk mengurangi sampah sejak dari tempat pengumpulan. Sampah yang masuk tidak langsung dibuang seluruhnya, tetapi dipilah dan dikelola terlebih dahulu. Hanya residu yang kemudian diangkut ke tempat pemrosesan akhir.

“Wujudnya TPS 3R. Jadi sampah yang masuk kita kurangi, residunya saja yang kita buang,” katanya.

Usmulyono menyebut, jika konsep tersebut dapat berjalan optimal, jumlah timbulan sampah yang masuk ke TPA akan berkurang. Selain itu, beban armada angkutan dan petugas kebersihan juga bisa ditekan. Ia menegaskan, pengelolaan sampah tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Berdasarkan aturan, sampah menjadi tanggung jawab pihak yang menghasilkan. Karena itu, sampah seharusnya mulai dikelola dari rumah tangga, lingkungan, hingga tingkat wilayah.

Usmulyono berharap masyarakat semakin terbiasa memilah dan mengolah sampah dari rumah. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos, sementara sampah yang masih bernilai ekonomi dapat disalurkan melalui bank sampah atau kelompok pengelola sampah di lingkungan masing-masing.

Dengan pola tersebut, ia optimistis pengelolaan sampah di Kota Pontianak dapat berjalan lebih efektif. Selain mengurangi penumpukan sampah, kebiasaan memilah dari sumber juga akan mendukung target pengurangan sampah yang masuk ke TPA.

“Pengolahan sampah harus dimulai dari rumah dan di tingkat wilayah. Kalau residunya saja yang dibuang, beban pengangkutan dan TPA akan jauh berkurang,” pungkasnya. (prokopim)