Berita

Lolos Syarat Kesehatan Sebelum Pelunasan Biaya Haji

PONTIANAK – Sebanyak 1.504 calon jemaah haji asal Kota Pontianak menjalani rangkaian pemeriksaan kesehatan sebagai syarat penetapan istitha’ah pada musim haji tahun ini. Pemeriksaan dilakukan secara bertahap mulai dari pemeriksaan kesehatan tingkat pertama hingga tes kebugaran jasmani.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak, Saptiko menjelaskan, seluruh calon jemaah haji yang telah memiliki porsi, baik yang masuk kuota keberangkatan maupun cadangan, wajib mengikuti pemeriksaan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan yang telah ditentukan.

“Pemeriksaan kesehatan haji dimulai dari pemeriksaan tingkat pertama di puskesmas. Setelah itu dilanjutkan dengan Medical Check Up (MCU) di rumah sakit,” ujarnya usai meninjau proses pemeriksaan kesehatan pada calon jamaah haji di Asrama Haji Pontianak, Kamis (15/1/2026).

Dari hasil pemeriksaan tersebut, kata Saptiko, dilakukan evaluasi untuk menentukan apakah calon jemaah haji langsung dinyatakan istitha’ah atau masih memerlukan penanganan medis lanjutan. Bagi jemaah yang memiliki penyakit tertentu namun masih dapat diperbaiki, akan dirujuk ke rumah sakit atau dokter spesialis.

“Setelah dilakukan pengobatan dan kondisinya membaik, jemaah akan menjalani pemeriksaan ulang untuk penetapan istitha’ah,” jelasnya.

Ia menambahkan, status istitha’ah kesehatan selanjutnya akan diinput ke dalam Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kesehatan yang terintegrasi langsung dengan sistem perbankan. Dengan demikian, pelunasan biaya haji hanya dapat dilakukan apabila calon jemaah telah dinyatakan memenuhi syarat kesehatan.

Menurut Saptiko, pemeriksaan kesehatan tahun ini dilakukan lebih ketat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Selain pemeriksaan fisik, jemaah juga menjalani pemeriksaan kognitif, daya ingat, serta tingkat kemandirian.

“Jemaah haji diharapkan benar-benar mampu mengurus dirinya sendiri selama menjalankan ibadah. Gangguan yang mempengaruhi kognitif, daya ingat, maupun kesehatan jiwa menjadi perhatian serius,” katanya.

Ia menyebutkan, jumlah calon jemaah haji Kota Pontianak tahun ini meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut merupakan dampak dari kebijakan pemerintah pusat dalam upaya memangkas masa tunggu keberangkatan haji.

Selain pemeriksaan medis, Dinas Kesehatan Kota Pontianak juga melaksanakan tes kebugaran jasmani bagi calon jemaah haji. Tes ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan fisik jemaah dalam menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji yang didominasi aktivitas fisik.

“Melalui tes kebugaran ini, jemaah diharapkan dapat mengetahui kondisi fisiknya. Masih ada waktu sekitar tiga bulan untuk meningkatkan kebugaran melalui olahraga rutin, pola makan bergizi, dan istirahat yang cukup,” ungkap Saptiko.

Ia juga mengimbau agar calon jemaah haji menjaga kondisi kesehatannya hingga waktu keberangkatan, serta tidak memaksakan aktivitas yang berlebihan. Khusus bagi jemaah perempuan usia subur, diharapkan menjaga agar tidak terjadi kehamilan menjelang keberangkatan, karena dapat menjadi alasan penundaan ibadah haji.

Pelaksanaan tes kebugaran jasmani dijadwalkan berlangsung selama delapan hari, mulai 14 hingga 27 Januari 2026, menyesuaikan dengan jumlah calon jemaah haji yang mencapai 1.504 orang. (Sumber: dinkes.pontianak)

Dekranasda Pontianak Suguhkan Fashion Show

PONTIANAK - Satu per satu model melangkah, mengenakan kisah yang dijahit dalam busana. Cerite Kote Dua—sebuah peragaan yang merangkum ikon-ikon Pontianak: bangunan bersejarah, denyut sungai, motif corak insang dan kalengkang, hingga warna-warna keberagaman etnis—hadir lewat lenggak-lenggok yang anggun. Sebuah sajian meriah untuk rombongan Dharma Wanita Kemenag Kalbar di Dekranasda Kota Pontianak, Rabu (14/1/2026). 

Setiap busana seolah berbicara. Ada Kapuas yang mengalir di motif, ada meriam dan enggang yang disiratkan pada tekstur, ada tangan-tangan perajin yang sabar merangkai tenun. Di bangku penonton, rombongan Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat menyimak dengan senyum—sebagian terkesima, sebagian lain bersorak kagum. Pontianak tengah bercerita tentang identitas, tentang kerja kolektif, tentang perempuan dan UMKM-nya yang terus bergerak.

Cerite Kote Dua menjadi penanda bahwa ekonomi kreatif dapat berjalan seiring dengan pelestarian budaya. Bahwa kota dapat dikenang melalui busana, dan kriya lokal tampil percaya diri di panggungnya sendiri. Semua tak lepas dari upaya Dekranasda Kota Pontianak dalam mengembangkan UMKM Center dan Galeri Dekranasda sebagai ruang pembinaan, kurasi, sekaligus pemasaran bagi produk kriya dan UMKM Kota Pontianak.

“Ini cara kami bercerita tentang kota dengan bahasa fesyen,” kata Ketua Dekranasda Kota Pontianak, Yanieta Arbiastutie. 

Yanieta menjelaskan, harga karya di Dekranasda tak dinaikkan. Besarnya sama dengan harga pengrajin. Sejak diresmikan pun, UMKM Center menjadi pusat kegiatan pelatihan dan pendampingan yang melibatkan berbagai perangkat daerah dan organisasi perempuan. Ia pun membuka peluang kolaborasi dengan Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat.

“Perempuan punya peran strategis. Melalui kolaborasi, kita bisa membina lebih banyak perempuan hebat, meningkatkan kompetensi, memperluas pasar, dan menggerakkan ekonomi,” katanya.

Ketua Dharma Wanita Persatuan Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Kalimantan Barat, Salbia Muhajirin menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat Dekranasda Kota Pontianak. Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian Hari Amal Bakti (HAB) ke-80 Kementerian Agama RI, sekaligus menjadi ajang pembelajaran ekonomi bagi anggota Dharma Wanita.

Ia menjelaskan, Dharma Wanita Persatuan memiliki program di bidang ekonomi keluarga, sehingga kunjungan ke UMKM Center dan Galeri Dekranasda menjadi kesempatan penting untuk melihat langsung potensi produk lokal Kalimantan Barat. Menurutnya, tidak semua anggota Dharma Wanita yang berasal dari Kalimantan Barat pernah mengunjungi UMKM Center, padahal di tempat tersebut tersimpan banyak produk unggulan daerah.

“Kami datang bukan hanya untuk silaturahmi, tetapi juga belajar. Ternyata di Kota Pontianak ini banyak sekali produk lokal yang berkualitas dan layak dibanggakan. Selama ini kadang kita lebih tertarik pada produk luar, padahal produk daerah kita tidak kalah bagus,” ujarnya.

Ketua Dharma Wanita Kemenag Kalbar juga menceritakan pengalaman Kementerian Agama yang telah memiliki produk batik khas, yang digunakan sebagai seragam ASN Kemenag. Selain itu, pihaknya juga kerap mengangkat kekayaan lokal Kalimantan Barat melalui peragaan busana dalam peringatan HAB di daerah, termasuk fashion show produk-produk khas kabupaten dan kota.

Sebagai orang yang berasal dari Gorontalo, ia mengaku terkesan dengan kekayaan ragam kriya dan fesyen Kalimantan Barat yang setiap daerahnya memiliki ciri khas masing-masing, seperti corak insang Pontianak, tenun dari Melawi dan Sintang, hingga berbagai produk unggulan dari Ketapang dan daerah lainnya. Kekayaan ini, menurutnya, menjadi kekuatan besar yang perlu terus dipromosikan, baik di dalam maupun luar daerah.

“Kalimantan Barat ini luar biasa. Setiap kabupaten dan kota punya identitas sendiri. Saya pribadi senang menggunakan dan memperkenalkan produk Kalimantan Barat, bahkan ketika pulang ke daerah asal saya,” ungkapnya.

Ke depan, Dharma Wanita Persatuan Kemenag Kalbar membuka peluang kolaborasi dengan Dekranasda Kota Pontianak, khususnya dalam pelaksanaan program ekonomi. Ia berharap Dekranasda dapat menjadi narasumber dan mitra pelatihan bagi anggota Dharma Wanita di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

“Insya Allah, ke depan kami ingin mengundang Dekranasda Kota Pontianak untuk berbagi ilmu dan pengalaman, agar ibu-ibu Dharma Wanita semakin berdaya secara ekonomi dan semakin mencintai produk lokal,” pungkasnya. (prokopim/kominfo)

PONTIANAK – Kehadiran Gedung Layanan Perpustakaan Kota Pontianak yang baru di Jalan Ampera mulai memberikan dampak nyata terhadap minat baca dan aktivitas literasi masyarakat. Sejak diresmikan pada 29 Desember 2025, jumlah kunjungan ke perpustakaan tersebut meningkat signifikan, bahkan hampir dua kali lipat dibandingkan sebelumnya.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak, Rendrayani, mengatakan bahwa pada hari pertama operasional setelah peresmian, tercatat sebanyak 218 pengunjung. Selama masa libur sekolah, jumlah kunjungan rata-rata mencapai sekitar 230 orang per hari.

Namun, setelah aktivitas sekolah kembali normal, jumlah pengunjung justru mengalami lonjakan tajam. Saat ini, kunjungan harian ke Gedung Layanan Perpustakaan Kota Pontianak berada di kisaran 470 hingga 490 orang per hari.

“Pada hari pertama dibuka tercatat 218 pengunjung. Saat libur sekolah rata-rata sekitar 230 pengunjung per hari. Sekarang setelah sekolah masuk, justru meningkat menjadi 470 sampai 490 pengunjung per hari,” ujar Rendrayani, yang akrab disapa Ririn, Rabu (14/1/2026).

Menurut Ririn, meningkatnya minat masyarakat tidak terlepas dari hadirnya gedung perpustakaan baru yang lebih representatif. Gedung yang berlokasi di samping SMAN 8 Pontianak tersebut dirancang sebagai ruang literasi modern, inklusif, dan ramah bagi seluruh lapisan masyarakat.

Saat ini, Gedung Layanan Perpustakaan Kota Pontianak beroperasi setiap hari kerja pukul 07.30–17.00 WIB. Pada akhir pekan, layanan tetap dibuka mulai pukul 08.00 hingga 17.00 WIB, kecuali pada hari libur nasional.

Jam operasional tersebut, kata Ririn, masih bersifat sementara dan akan disesuaikan seiring dengan pemenuhan sarana pendukung, terutama penerangan jalan di sekitar kawasan perpustakaan.

“Ke depan, setelah sarana prasarana, khususnya lampu penerangan jalan, sudah memadai, kami menargetkan layanan dapat dibuka hingga malam hari, sampai pukul 20.00 WIB,” jelasnya.

Selain menyediakan koleksi buku dan ruang baca, gedung layanan baru ini juga dilengkapi berbagai fasilitas penunjang, seperti ruang rapat, ruang serbaguna, serta studio yang dapat dimanfaatkan oleh komunitas dan masyarakat untuk kegiatan edukatif dan sosial. Seluruh fasilitas tersebut dapat digunakan secara gratis dan tidak bersifat komersial.

Masyarakat yang ingin membaca di tempat tidak diwajibkan menjadi anggota perpustakaan. Namun, keanggotaan diperlukan bagi pemustaka yang ingin meminjam buku untuk dibawa pulang. Perpustakaan Kota Pontianak juga menyediakan layanan digital melalui aplikasi perpustakaan elektronik dengan koleksi sekitar 4.000 judul buku digital, serta layanan baca daring melalui laman web resmi.

“Perpustakaan ini tidak berorientasi pada keuntungan. Semua ruang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan sosial dan edukatif, tetapi tidak diperkenankan untuk kegiatan berbayar atau penarikan tiket masuk,” tegas Ririn.

Ia menambahkan, pembangunan gedung layanan perpustakaan ini merupakan hasil proses panjang yang dimulai sejak 2023. Salah satu tantangan utama saat itu adalah pemenuhan persyaratan lahan minimal seluas 3.500 meter persegi yang harus berstatus milik pemerintah daerah.

Dari lebih dari 200 daerah yang mengajukan usulan, Kota Pontianak akhirnya terpilih sebagai salah satu dari 29 kabupaten/kota penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2025 dari Perpustakaan Nasional bersama Kementerian Keuangan RI.

Pembangunan gedung dimulai pada 28 Februari 2025 dengan masa kerja selama 210 hari kalender dan rampung tepat waktu pada 26 September 2025. Gedung tersebut kemudian diresmikan pada 19 Desember 2025 dan kini menjadi salah satu ruang publik literasi yang paling ramai dikunjungi di Kota Pontianak.

Dengan tren kunjungan yang terus meningkat, Pemerintah Kota Pontianak berharap Gedung Layanan Perpustakaan ini dapat menjadi pusat literasi, ruang belajar bersama, serta ruang interaksi sosial yang mendorong tumbuhnya budaya baca dan kreativitas masyarakat di Kota Khatulistiwa. (kominfo)

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pontianak terus mematangkan rencana penerapan layanan angkutan umum massal berbasis jalan dengan skema By the Service (BTS). Program ini diharapkan menjadi solusi transportasi perkotaan yang aman, nyaman, dan terjangkau seiring pertumbuhan penduduk dan meningkatnya aktivitas ekonomi di Kota Pontianak.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Pontianak, Yuli Trisna Ibrahim, menjelaskan, skema BTS merupakan program nasional yang digagas pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk menghadirkan layanan angkutan umum di kota-kota yang belum memiliki sistem transportasi massal memadai.

“Dalam skema BTS, pemerintah membeli layanan dari operator angkutan umum. Tujuannya untuk mengisi kekosongan layanan sekaligus menyediakan alternatif transportasi yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat,” ujarnya, Rabu (14/1/2026).

Menurutnya, layanan BTS di Pontianak nantinya akan dilengkapi dengan fasilitas Intelligent Transport System (ITS). Sistem ini memungkinkan masyarakat memperoleh kemudahan akses informasi dan pengaduan layanan angkutan perkotaan, serta memantau posisi bus secara real time melalui tracking system.

“ITS juga memudahkan pemerintah dan pengelola dalam pengumpulan serta pengolahan data, termasuk pengawasan dan pengendalian operasional bus,” jelas Trisna.

Ia menambahkan, penerapan BTS merupakan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mewajibkan pemerintah menjamin tersedianya angkutan umum sesuai standar pelayanan minimal.

Secara bertahap, armada BTS akan dilengkapi sistem keamanan dan keselamatan seperti Advanced Driver Assistance System (ADAS), Driver Status Monitoring (DSM), serta CCTV yang terpasang di seluruh sisi bus. ADAS berfungsi memberikan peringatan dini kepada pengemudi, antara lain saat keluar jalur, potensi tabrakan dengan kendaraan di depan, pejalan kaki, maupun kendaraan yang berhenti mendadak.

Sementara itu, sistem Driver Status Monitoring mampu mendeteksi perilaku pengemudi, seperti mengantuk, merokok, bermain telepon genggam, atau menerima panggilan saat berkendara. 

“Selain itu, untuk mendukung evaluasi operasional, layanan BTS juga akan dilengkapi Automatic Passenger Counting guna menghitung jumlah penumpang naik dan turun secara otomatis,” terang Trisna.

Sebagai tahap awal, Dishub Kota Pontianak menetapkan dua koridor utama BTS. Koridor 1 melayani rute Sungai Beliung–Terminal Nipah Kuning–Bangka Belitung Darat, sedangkan Koridor 2 melayani rute Kota Baru–Bangka Belitung Laut.

“Dua koridor ini diharapkan menjadi fondasi awal dalam membangun sistem transportasi perkotaan yang terintegrasi, aman, dan berkelanjutan, sekaligus mendorong peralihan masyarakat dari kendaraan pribadi ke transportasi umum,” katanya.

Melalui skema BTS, pemerintah juga menanggung sebagian atau seluruh biaya operasional agar tarif tetap terjangkau. Kebijakan ini diiringi peningkatan kualitas layanan, pemanfaatan teknologi digital seperti tiket elektronik, pemantauan rute, serta pengawasan kinerja operator secara real time.

Dishub juga menyiapkan pembangunan infrastruktur pendukung berupa halte, terminal, dan fasilitas penumpang untuk meningkatkan kenyamanan dan aksesibilitas layanan.

“Melalui program BTS, kami berkomitmen mewujudkan sistem transportasi yang inklusif, merata, dan terjangkau. Dukungan seluruh pemangku kepentingan dan partisipasi aktif masyarakat sangat dibutuhkan agar layanan ini berjalan optimal,” pungkasnya. (Sumber: dishub.pontianak)