Berita

PONTIANAK – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Pontianak menyelenggarakan Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah (SIPEDE) Kecamatan Pontianak Kota yang berlangsung di Aula Rohana Muthalib Kantor Bapperida Kota Pontianak, Kamis (27/8/2026). Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memahami serta memanfaatkan kecerdasan buatan atau Artificial intelligence (AI) untuk mendukung promosi dan memperluas akses pasar. 

Sekretaris Diskominfo Kota Pontianak, Yopie Indra Pribadi, mengatakan pemanfaatan AI menjadi hal yang semakin penting bagi pelaku UMKM seiring perkembangan teknologi dan persaingan perdagangan secara daring.

“Penerapan AI memang suatu hal yang sudah sangat lumrah sekarang ini. Pelaku UMKM perlu mempelajarinya, selain untuk meningkatkan kemampuan diri juga untuk membaca perkembangan global yang saat ini semakin gencar menggunakan AI,” ujarnya pasca membuka kegiatan SIPEDE.

Menurutnya, AI dapat dimanfaatkan mulai dari hal-hal sederhana untuk meningkatkan keterampilan pelaku UMKM. Terlebih, persaingan dalam perdagangan daring semakin berkembang sehingga pelaku usaha dituntut mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

Yopie menilai penguasaan AI juga dapat membantu pelaku UMKM dalam mempromosikan produk sekaligus memperluas akses pasar. Karena itu, pemanfaatan teknologi tersebut perlu mulai dipelajari dan dikuasai oleh para pelaku usaha.

“Ini sangat penting untuk dikuasai pelaku UMKM karena kita tidak bisa terhindar dari kondisi dunia yang saat ini sudah menggunakan AI, salah satunya untuk mempromosikan dan memperluas akses pasar,” katanya.

Ia berharap kegiatan ini tidak hanya berhenti pada pemahaman secara teori. Para peserta menurutnya diharapkan dapat mempraktikkan pengetahuan yang diperoleh sehingga AI benar-benar memberikan manfaat bagi pengembangan usaha.

“Harapannya setelah selesai kegiatan ini, para peserta UMKM mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang AI. Tidak hanya mendengar dari luar, tetapi juga mempraktikkan apa yang didapat pada hari ini sehingga ada sesuatu yang baru dan bisa diterapkan,” pungkasnya. (Kominfo)

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono meninjau Waduk Penepat di Desa Korek, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kamis (27/8/2026). Waduk ini menjadi salah satu sumber air baku cadangan yang diandalkan Perumda Tirta Khatulistiwa saat musim kemarau, terutama ketika kadar garam di Sungai Kapuas meningkat akibat intrusi air laut.

Edi mengatakan, kondisi air baku saat ini menjadi tantangan besar bagi pelayanan air bersih di Kota Pontianak. Pasalnya, Sungai Kapuas yang selama ini menjadi sumber utama air baku mengalami peningkatan kadar garam cukup tinggi. Akibatnya, air yang didistribusikan ke warga terasa asin.

“Kadar garamnya sudah sampai 5.000 miligram per liter lebih. Sementara yang disyaratkan berdasarkan ketentuan kesehatan maksimum 600 miligram per liter, itu pun untuk kebutuhan mandi. Untuk air minum harus di bawah 300 miligram per liter,” ujarnya.

Waduk Penepat tersebut terhubung ke instalasi PDAM Imam Bonjol melalui jaringan pipa sepanjang sekitar 30 kilometer. Jika berfungsi optimal, kapasitas yang direncanakan bisa mencapai sekitar 1.000 liter per detik. Namun saat ini, suplai air dari Penepat belum optimal lantaran masih dalam perbaikan Balai Wilayah Sungai Kalimantan I. Dari kebutuhan produksi air bersih Kota Pontianak yang mencapai sekitar 2.000 liter per detik dari empat intake, yakni Imam Bonjol, Nipah Kuning, Selat Panjang dan Parit Mayor, pasokan dari Penepat baru mampu sekitar 200 liter per detik.

“Yang sekarang sedang dipompa ke Imam Bonjol hanya mampu 200 liter per detik karena masih belum optimal,” jelasnya.

Ia menyebut, cakupan pelayanan air bersih di Kota Pontianak saat ini sudah mencapai sekitar 90,6 persen. Karena itu, gangguan pada air baku akan berdampak luas terhadap pelayanan kepada masyarakat. Waduk Penepat memiliki luas sekitar 6,6 hektare, sementara lahan milik Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa di kawasan tersebut sekitar 9 hektare. Saat ini, infrastruktur pendukung waduk, termasuk saluran inlet dan outlet, sedang dalam proses pembenahan oleh Balai Wilayah Sungai Kapuas melalui APBN.

“Infrastruktur outlet maupun inlet sedang dikerjakan perbaikannya oleh Balai Wilayah Sungai Kapuas menggunakan APBN tahun ini sekitar Rp16,6 miliar,” ungkapnya.

Edi menegaskan, persoalan utama yang dihadapi Kota Pontianak saat ini adalah ketersediaan air baku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, penyediaan air baku menjadi tanggung jawab pemerintah pusat atau pemerintah daeerah sesuai kewenangannya.

“Air baku ini menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, atau daerah dalam hal ini provinsi,” katanya.

Di sisi lain, Pemkot Pontianak melalui Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa setiap tahun membayar retribusi air permukaan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Pada tahun 2025, nilai retribusi yang dibayarkan mencapai lebih dari Rp2,4 miliar.

“Kita setiap tahun membayar retribusi air permukaan ke provinsi. Tahun 2025 saja Rp2,4 miliar lebih. Artinya kita membeli air, kita bayar, lalu kita olah dan distribusikan ke masyarakat,” jelasnya.

Edi berharap pembenahan Waduk Penepat bisa segera diselesaikan agar fungsi waduk sebagai sumber air baku dapat lebih optimal, terutama dalam kondisi darurat kemarau. 

“Dalam kondisi darurat ini kita berharap bisa cepat selesai dan dievaluasi supaya waduknya berfungsi. Pipa-pipa yang bocor menuju Pontianak juga harus diperbaiki,” ujarnya.

Untuk jangka panjang, Edi berharap Kementerian PU dapat membantu menambah satu jalur pipa lagi dengan diameter 800 milimeter. Dengan tambahan tersebut, pasokan air baku ke Kota Pontianak akan lebih aman saat menghadapi kondisi darurat seperti kemarau panjang.

“Ke depan kita berharap bisa diperjuangkan untuk menambah satu track lagi, 800 milimeter. Ini untuk jangka panjang, supaya kalau darurat seperti ini kita tidak kesulitan,” katanya.

Ia juga mendorong adanya solusi lain selain waduk, misalnya pembangunan bendung karet atau infrastruktur pengendali air di kawasan Sungai Penepat. Menurutnya, sumber air baku tersebut tidak hanya penting bagi Kota Pontianak, tetapi juga bagi Kubu Raya dan wilayah sekitar.

Perwakilan Balai Wilayah Sungai Kalimantan I, Novizar Ardiyansyah mengatakan pihaknya saat ini sedang melakukan peningkatan kapasitas waduk penepat. Semestinya kapasitas sambungan mencapai 1.000 liter per detik, tapi saat ini baru 500 liter per detik karena masih dalam tahap perbaikan. 

"Saat ini kami masih menunggu bahan dari jakarta, untuk perbaikan dua pipa. Dalam Waktu dekat akan selesai," katanya. 

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin menyatakan pihaknya siap mengawal upaya Pemerintah Kota Pontianak dalam memperjuangkan dukungan pemerintah pusat untuk optimalisasi penyediaan air baku. Dukungan tersebut dinilai penting untuk menjaga pelayanan air bersih bagi masyarakat, terutama saat musim kemarau dan meningkatnya kadar garam pada sumber air baku.

DPRD Kota Pontianak akan berkoordinasi dengan Komisi V DPR RI agar penanganan infrastruktur air baku dapat diperkuat melalui dukungan pusat.

“Kita minta nanti untuk Komisi V, saya akan bicara dengan Ketua Komisi V dan juga Ketua DPP PDI Perjuangan untuk membantu yang ada di Penepat ini,” ujarnya.

Menurutnya, saat ini pembenahan di kawasan sumber air baku Penepat sudah berjalan, namun dukungan yang ada masih perlu diperkuat. Ia menyebut, Pemerintah Kota Pontianak dapat menyiapkan proposal kebutuhan teknis untuk kemudian dibawa bersama ke pemerintah pusat.

Satarudin menilai, penyediaan air baku merupakan isu strategis yang tidak bisa hanya ditangani oleh pemerintah kota. Apalagi, berdasarkan ketentuan perundang-undangan, air baku menjadi bagian dari kewenangan pemerintah pusat.

“Ini pasti berlanjut. Kami akan kawal bersama Pemerintah Kota Pontianak agar penyediaan air bersih untuk masyarakat bisa lebih aman dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Layanan Air Tawar

Sementara untuk kebutuhan mendesak masyarakat, Edi menyebut Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa telah menyiapkan layanan air tawar gratis di beberapa titik. Di antaranya di Kantor Perumda Tirta Khatulistiwa, dan booster di Perumnas III, serta titik-titik lain yang akan disiapkan sesuai kebutuhan.

“Kalau masyarakat perlu air tawar untuk minum, ini gratis. Bisa membawa galon atau wadah lainnya. Tapi tidak untuk komersil,” ujarnya.

Ia juga memerintahkan Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa menyiapkan dukungan distribusi air bersih melalui mobil tangki, terutama untuk wilayah yang rawan terdampak. Pemkot juga akan berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Kapuas, Dinas PUPR Provinsi, dan bidang sumber daya air untuk mendukung pendistribusian tersebut.

“Saya perintahkan PDAM, dan mudah-mudahan dibantu Balai Wilayah Sungai, Dinas PU Provinsi, untuk menyiapkan mobil tangki mendrop air tawar ke daerah-daerah rawan, khususnya untuk air minum. Gratis,” pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak meraih penghargaan sebagai terbaik I untuk klaster kemampuan keuangan daerah “sangat tinggi” tahun anggaran 2024 kabupaten/kota se-Kalimantan Barat. Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi terhadap upaya Pemerintah Kota Pontianak dalam menjaga tata kelola keuangan daerah agar tetap efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

“Alhamdulillah, Pemerintah Kota Pontianak kembali mendapat penghargaan sebagai terbaik pertama dalam pengelolaan keuangan daerah untuk klaster kemampuan keuangan daerah sangat tinggi se-Kalimantan Barat,” ujar Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, Kamis (27/8/2026).

Edi menyebut, capaian tersebut bukan hanya penghargaan administratif, tetapi juga menjadi dorongan bagi seluruh perangkat daerah untuk terus memperbaiki kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban keuangan daerah.

“Pengelolaan keuangan daerah harus terus kita perbaiki. Mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penyerapan, sampai pelaporan harus semakin tertib dan akuntabel,” katanya.

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah atau IPKD digunakan untuk mengukur kinerja tata kelola keuangan daerah dalam periode tertentu. Pengukuran ini juga bertujuan memacu pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota agar terus meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah. Terdapat enam dimensi penilaian dalam indeks tersebut, yakni kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, transparansi pengelolaan keuangan daerah, penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah, serta opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Edi menjelaskan, dimensi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah tidak hanya dilihat dari besar kecilnya anggaran, tetapi juga dari kesesuaian dokumen, keterbukaan informasi, kemampuan menyerap anggaran, kondisi fiskal, hingga opini BPK.

“Artinya, keuangan daerah tidak hanya soal berapa besar anggaran yang dimiliki, tetapi bagaimana anggaran itu direncanakan, dialokasikan, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan,” jelasnya.

Menurut Edi, capaian tersebut harus tetap dibarengi dengan evaluasi. Beberapa aspek yang masih perlu diperkuat, seperti pengalokasian anggaran dan kondisi keuangan daerah, menjadi catatan agar pengelolaan APBD ke depan semakin sehat dan berdampak.

“Kita tentu bersyukur, tetapi tidak boleh berpuas diri. Masih ada ruang perbaikan yang harus kita tindaklanjuti agar pengelolaan keuangan daerah semakin baik,” ujarnya.

Ia menambahkan, tantangan fiskal daerah ke depan semakin berat. Karena itu, Pemkot Pontianak harus semakin cermat dalam menentukan prioritas anggaran, mengurangi belanja yang kurang berdampak, serta memastikan program benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Ia pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah, terutama jajaran yang terlibat dalam perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan keuangan daerah. Menurutnya, penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama.

“Terima kasih kepada seluruh perangkat daerah yang telah bekerja menjaga tata kelola keuangan daerah. Capaian ini adalah hasil kolaborasi dan komitmen bersama,” ucapnya. (prokopim)

PONTIANAK – Ketua TP PKK Pontianak, Yanieta Arbiastutie mengajak 286 anak dari Sekolah Rakyat, santri dan panti asuhan mengikuti nonton bareng film 'Anak-anak Bambu' di XXI Ayani Pontianak, Rabu (26/8/2026). Kegiatan ini digelar sebagai ruang kebersamaan sekaligus pembelajaran karakter bagi anak-anak.

Yanieta mengatakan, kegiatan tersebut terlaksana berkat kolaborasi banyak pihak. Kebahagiaan anak-anak semakin lengkap karena kegiatan itu juga dihadiri langsung oleh pihak produksi film. Hal tersebut memberi pengalaman berbeda bagi anak-anak yang selama ini mungkin hanya mengenal film dari layar, tetapi kini dapat bertemu langsung dengan orang di balik karya tersebut.

Film 'Anak-anak Bambu' sendiri menghadirkan cerita yang dekat dengan dunia anak. Di dalamnya terselip pesan tentang kesantunan, penghormatan kepada orang tua, keikhlasan, serta keteguhan hati dalam menjalani kehidupan. Nilai-nilai itu, menurut Yanieta, penting untuk dikenalkan kepada anak-anak sejak dini.

“Saya berharap momen ini tidak hanya dijadikan momen nonton bersama saja, tetapi menjadi ruang pertumbuhan untuk anak-anak kita,” katanya.

Yanieta menilai, film dapat menjadi media pembelajaran yang menyenangkan. Anak-anak tidak merasa sedang dinasihati, tetapi dapat menyerap nilai kehidupan melalui cerita, tokoh, konflik, dan pengalaman emosional yang ditampilkan di layar.

“Di sini bisa kita lihat banyak nilai filosofi dari film ini, bagaimana mereka harus sopan santun, menghormati orang tua, dan mempunyai sifat ikhlas,” jelasnya.

Bagi Yanieta, kegiatan seperti ini penting karena anak-anak membutuhkan lebih dari sekadar bantuan material. Mereka juga memerlukan pengalaman yang membangun rasa percaya diri, menumbuhkan empati, dan memperkaya cara pandang terhadap kehidupan.

Ia berharap setelah menonton film tersebut, anak-anak dapat membawa pulang pesan baik yang tertanam dalam cerita. Bukan hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai bekal untuk tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter.

“Mudah-mudahan setelah menonton film ini, mereka bisa menjadi anak yang tumbuh dengan karakter baik, ikhlas, dan berakhlak mulia,” ujarnya.

Produser film 'Anak-anak Bambu', Elma Theana, menyampaikan semangat utama dari film tersebut adalah berbagi kebaikan. Melalui kegiatan nonton bersama, anak-anak tidak hanya diajak menikmati film, tetapi juga merasakan perhatian, kebahagiaan, dan pengalaman yang menyenangkan.

“Saya ingin berbagi kebaikan, bagaimana kita nonton sambil memberikan kebahagiaan untuk anak-anak yatim,” jelasnya.

Elma menyebut, 'Anak-anak Bambu' memang dibuat untuk anak-anak dan diharapkan dapat menjadi cerita yang menyentuh bagi mereka. Di balik alurnya, film ini membawa pesan tentang kepedulian, kasih sayang, kebersamaan, dan perhatian terhadap anak-anak yang membutuhkan.

"Film tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga dapat menjadi media untuk menanamkan nilai dan membangun kepedulian sosial," kata aktris nasional tersebut.

Ia kembali menyampaikan terima kasih atas sambutan dan dukungan yang diberikan di Kota Pontianak. Baginya, kegiatan nonton bareng bersama anak-anak menjadi momen yang hangat dan penuh makna.

“Luar biasa supportnya. Terima kasih banyak untuk semua,” pungkasnya. (prokopim)