Berita

Bahasan Dorong Alumni Kepamongprajaan Perkuat Birokrasi

PONTIANAK – Iwan Amriady resmi dilantik menjadi Ketua Dewan Pimpinan Kota (DPK) Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) Kota Pontianak periode 2026-2031. Ia melanjutkan masa kepemimpinan di periode sebelumnya. Pengukuhan tersebut dilakukan di Aula Rumah Dinas Wali Kota Pontianak, Sabtu (18/4/2026) pagi.

Dalam kesempatan itu, Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menekankan pentingnya peran alumni pendidikan kepamongprajaan dalam memperkuat kualitas birokrasi dan mendukung pembangunan daerah. 

“Pelantikan ini merupakan momentum penting bagi organisasi alumni kepamongprajaan untuk terus memperkuat peran dan kontribusinya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pendidikan kepamongprajaan memiliki karakteristik khas karena membentuk aparatur yang disiplin, berintegritas, loyal, dan memiliki semangat pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. 

“Nilai-nilai itulah yang harus terus dijaga dan diaktualisasikan oleh para alumni dalam setiap peran yang dijalankan, baik sebagai aparatur pemerintah maupun sebagai bagian dari masyarakat,” tegasnya.

Menurutnya, keberadaan IKAPTK sebagai wadah alumni memiliki posisi strategis, bukan hanya untuk mempererat solidaritas antaralumni, tetapi juga sebagai ruang untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan membangun sinergi dengan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Pemerintah Kota Pontianak memandang bahwa keberadaan organisasi seperti IKAPTK dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam memperkuat kualitas birokrasi, meningkatkan profesionalitas aparatur, serta mendorong lahirnya berbagai gagasan dan inovasi,” katanya.

Bahasan memaparkan, saat ini terdapat 99 alumni APDN, STPDN, dan IPDN yang masih aktif bertugas sebagai PNS di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak. Dari jumlah tersebut, sejumlah alumni telah menempati posisi strategis, mulai dari jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, hingga jabatan fungsional dan pelaksana. Bahkan, ada pula alumni yang sedang menempuh tugas belajar doktoral di luar negeri.

Ia berharap kepengurusan yang baru mampu menjalankan roda organisasi dengan baik, menjaga soliditas antaralumni, serta menghadirkan program-program yang konstruktif dan memberi manfaat bagi organisasi maupun masyarakat Kota Pontianak.

“Momentum pelantikan ini hendaknya menjadi pengingat bahwa seorang pamong praja pada hakikatnya adalah pelayan masyarakat, yang senantiasa dituntut untuk bekerja dengan penuh integritas, profesionalitas, dan tanggung jawab,” pesan Bahasan.

Dengan semangat kebersamaan dan nilai-nilai kepamongprajaan, Wakil Wali Kota optimistis IKAPTK Kota Pontianak dapat menjadi organisasi yang solid, berkontribusi nyata, dan terus memberikan peran positif dalam mendukung pembangunan Kota Pontianak. 

Sementara itu, Ketua DPK IKAPTK Kota Pontianak Iwan Amriady menyampaikan komitmennya untuk terus memperkuat peran organisasi sebagai wadah konsolidasi alumni sekaligus mitra strategis pemerintah daerah.

Ia menyebut, pada periode kepemimpinannya ke depan, IKAPTK akan lebih fokus pada penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan profesionalitas aparatur, serta mendorong lahirnya inovasi di lingkungan birokrasi.

“IKAPTK bukan sekadar organisasi silaturahmi, tetapi juga harus mampu menjadi ruang pengembangan kompetensi dan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah. Kami ingin seluruh alumni dapat terus beradaptasi dengan dinamika pemerintahan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tuturnya.

Iwan juga menekankan pentingnya menjaga soliditas dan sinergi antaralumni, baik yang bertugas di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak maupun di berbagai instansi lainnya.

Menurutnya, dengan latar belakang pendidikan kepamongprajaan yang kuat, para alumni memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi teladan dalam menjalankan tugas pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

“Kami akan mendorong program-program yang tidak hanya mempererat kebersamaan, tetapi juga berdampak langsung pada peningkatan kualitas birokrasi. Sinergi dengan pemerintah daerah akan terus kami perkuat demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik,” kata Iwan.

Ia berharap, kepengurusan yang baru dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab serta mampu menghadirkan kontribusi positif bagi masyarakat dan kemajuan Kota Pontianak. (prokopim)

Komisi V DPR RI Tinjau Dermaga Feri Bardanadi

PONTIANAK – Aktivitas penyeberangan feri di lintasan Bardanadi–Siantan untuk sementara waktu dihentikan akibat kerusakan parah pada fasilitas dermaga. Kondisi ini dinilai membahayakan keselamatan pengguna jasa penyeberangan.

Anggota Komisi V DPR RI Yuliansyah meninjau langsung kondisi dermaga tersebut didampingi Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono serta pihak Balai dari Kementerian Perhubungan.

“Dari hasil peninjauan, khususnya pada bagian dermaga, kondisinya sangat memprihatinkan dan sudah tidak layak digunakan,” ujarnya usai meninjau kondisi dermaga, Jumat (17/4/2026).

Menurutnya, pemerintah pusat dan daerah saat ini tengah membahas langkah penanganan, termasuk kemungkinan dukungan anggaran dari APBN untuk perbaikan fasilitas tersebut.

“Kami sudah mendiskusikan sejumlah opsi penanganan, termasuk dukungan anggaran dari pemerintah pusat agar perbaikan dapat segera dilakukan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini ada solusinya,” katanya.

Selain itu, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan operator penyeberangan serta pelaksana kegiatan di lapangan guna mencari solusi menyeluruh.

Sebagai langkah jangka pendek, Yuliansyah menyebutkan adanya kemungkinan pemberian subsidi anggaran kepada pihak pelaksana agar operasional penyeberangan dapat kembali berjalan dengan aman.

Untuk penanganan jangka panjang, pemerintah masih menunggu penyusunan Detail Engineering Design (DED) guna mengetahui kebutuhan anggaran secara pasti.

“Setelah DED selesai, baru bisa ditentukan berapa besar anggaran yang dibutuhkan. Kami di DPR RI akan mendorong agar anggaran nasional bisa membantu daerah dalam mengatasi persoalan ini,” tegasnya.

Ia juga membuka peluang keterlibatan pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dalam mendukung perbaikan fasilitas dermaga.

“Untuk dukungan CSR, tentu bisa dikomunikasikan lebih lanjut dengan pemerintah daerah, karena mereka memiliki jejaring dengan pihak swasta,” imbuhnya.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengungkapkan, kerusakan fasilitas dermaga tersebut sebenarnya telah terjadi sejak awal bulan Ramadan. Bahkan, menurutnya, kondisi itu sudah tidak layak digunakan karena tingkat kerusakan yang cukup berat dan berisiko tinggi bagi keselamatan pengguna jasa, terutama kendaraan angkutan berat.

“Sejak awal Ramadan sebenarnya sudah tidak layak digunakan, karena kerusakannya cukup parah dan membahayakan, khususnya untuk truk atau kendaraan bertonase besar,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, Pemerintah Kota Pontianak telah lebih dulu menyurati Kementerian Perhubungan untuk meminta penanganan segera. Selain itu, pihaknya juga sempat meminta operator atau investor penyeberangan untuk melakukan perbaikan.

“Namun karena kerusakan cukup besar dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, pihak operator tidak sanggup menanganinya. Saat ini kami masih menunggu kepastian dari Kementerian Perhubungan terkait waktu pelaksanaan perbaikan,” jelasnya.

Edi menambahkan, penghentian sementara operasional penyeberangan merupakan langkah yang harus diambil guna menghindari potensi kecelakaan. Meski demikian, kebijakan tersebut berdampak pada masyarakat, terutama meningkatnya kemacetan karena kendaraan harus beralih menggunakan jalur jembatan.

“Memang ada keluhan dari masyarakat, karena tidak ada alternatif lain selain melalui jembatan, sehingga terjadi kepadatan arus lalu lintas,” katanya.

Dari hasil kajian sementara, kebutuhan anggaran untuk perbaikan diperkirakan mencapai lebih dari Rp5 miliar. Nilai tersebut dipengaruhi oleh tingkat kerusakan konstruksi dermaga yang mengalami patah dan jebol, serta tingginya beban yang harus ditopang, terutama saat arus sungai dalam kondisi deras.

Terkait pendanaan, Edi mengakui bahwa kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) saat ini masih terbatas karena adanya penyesuaian prioritas program. Selain itu, kewenangan perbaikan fasilitas penyeberangan berada di pemerintah pusat.

“Karena itu, kami berharap perbaikan dapat menggunakan anggaran APBN melalui Kementerian Perhubungan, yang memang memiliki kewenangan dalam pemeliharaan dan pembangunan fasilitas tersebut,” tegasnya.

Selain itu, Edi bilang, opsi pendanaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) juga terbuka lebar. Pemerintah kota akan mengoptimalkan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk BUMN, BUMD, maupun perusahaan swasta.

“Di tengah keterbatasan anggaran, pemerintah tidak bisa hanya bergantung pada APBD. Perlu kolaborasi dengan berbagai pihak. Kami sangat terbuka dan mengapresiasi setiap dukungan untuk pembangunan Kota Pontianak,” pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK - Di tengah kerumunan pengunjung Warung Kopi Asiang Jalan Merapi, Jumat (17/4/2026) pagi, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago bersama Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono tampak menikmati minuman teh hangat dan telur setengah matang. Menko juga sempat melihat langsung proses peracikan kopi yang dibuat oleh Asiang.

Kehadiran Menko Polkam di Kota Pontianak dalam rangkaian kunjungan kerja menghadiri Apel Kesiapsiagaan Karhutla Nasional 2026 yang digelar kemarin, Kamis (16/4/2026) di Halaman Kantor Gubernur Kalbar.

Edi bilang, kunjungan Menko Polkam ke Pontianak merupakan pertama kalinya. Ngopi bareng di warung kopi Asiang mengisi suasana santai setelah agenda kunjungan kerja Menko.

“Di sini beliau bisa merasakan langsung budaya ngopi pagi masyarakat Pontianak yang memang sudah menjadi bagian dari keseharian,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Polkam menyampaikan kesan positif terhadap kota berjuluk Khatulistiwa ini.

“Secara umum beliau menilai Kota Pontianak terlihat bagus, nyaman, dan memiliki suasana yang khas, terutama budaya ngopi yang cukup kuat di tengah masyarakat,” kata Edi.

Dari sisi keamanan, Menko Polkam juga menilai kondisi Kota Pontianak dalam keadaan kondusif dan tidak terdapat permasalahan yang menonjol.

Selain agenda santai tersebut, kunjungan Menko Polkam ke Kalimantan Barat juga diisi dengan sejumlah kegiatan lain, di antaranya terkait program Koperasi Merah Putih, MBG, serta agenda strategis lainnya di wilayah Kalbar. (prokopim)

PONTIANAK – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Pontianak menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) untuk menyerap saran dan masukan masyarakat dalam meningkatkan kualitas layanan digital, di Pontive Center, Kamis (16/4/2026).

Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah, akademisi, media, pelaku usaha, komunitas, hingga masyarakat umum. Forum ini menjadi ruang dialog antara pemerintah dan publik dalam memperkuat tata kelola komunikasi dan informatika di Kota Pontianak.

Kepala Diskominfo Kota Pontianak, Syamsul Akbar, menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif seluruh peserta yang hadir dalam forum tersebut.

“Saya mengapresiasi para undangan, mitra kerja, dan stakeholder yang telah hadir dan berpartisipasi dalam Forum Konsultasi Publik ini,” ujarnya usai kegiatan.

Ia menjelaskan, forum ini menjadi bagian penting dalam evaluasi layanan sekaligus wadah menghimpun masukan konstruktif dari masyarakat. Sejumlah catatan yang muncul akan menjadi perhatian, terutama dalam penguatan literasi digital.

“Ada beberapa perbaikan yang perlu kami lakukan, terutama dalam meningkatkan literasi digital, khususnya di kalangan anak muda agar lebih bijak dalam bermedia sosial dan menggunakan teknologi,” katanya.

Akbar menegaskan, pihaknya berkomitmen menindaklanjuti berbagai masukan tersebut agar layanan semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Diskominfo tidak hanya menyediakan infrastruktur, tetapi juga memastikan integrasi dan kualitas data untuk mendukung kebijakan yang tepat sasaran,” ungkapnya.

Dalam membangun ekosistem digital, Diskominfo berperan sebagai regulator, koordinator, fasilitator, edukator, sekaligus walidata yang memastikan keterpaduan data antar perangkat daerah. Peran ini juga diperkuat sebagai enabler dan orkestrator dalam menyelaraskan seluruh elemen ekosistem digital.

Ia menambahkan, peran tersebut sejalan dengan visi Kota Pontianak 2025–2029 untuk mewujudkan kota yang maju, sejahtera, berwawasan lingkungan, dan humanis melalui penguatan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi.

“Transformasi digital harus ditopang tata kelola yang kolaboratif dan pelayanan publik yang responsif,” kata Akbar.

Lewat forum tersebut, ia memaparkan sejumlah capaian sebagai bagian dari transparansi kinerja. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada 2025 mencapai indeks 3,73 dengan kategori sangat baik.

Akbar melanjutkan, Diskominfo mengelola Data Center yang menampung 167 aplikasi dan website pemerintah daerah, serta menyediakan akses internet di berbagai ruang publik untuk mendukung layanan digital masyarakat.

Di bidang statistik sektoral, Pemerintah Kota Pontianak melalui Diskominfo telah mengelola lebih dari 3.000 dataset dalam portal Satu Data, dengan 2.692 data statistik sektoral pada tahun 2025. Indeks Satu Data Indonesia Kota Pontianak tercatat sebesar 71,58 dengan kategori baik.

Dari sisi pelayanan, Survei Kepuasan Masyarakat periode 1 Juli hingga 30 November 2025 mencatat indeks 97,838 dengan kategori sangat baik. Akbar menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut.

“Kami berharap kolaborasi dan kerja sama dengan berbagai pihak dapat terus berjalan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat,” tutupnya. (kominfo)