Berita

PONTIANAK – Ketua TP PKK Kota Pontianak Yanieta Arbiastutie mengajak pengurus TP PKK, Posyandu, Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan) dan Bunda PAUD di tingkat kecamatan maupun kelurahan untuk memperkuat kolaborasi dan hadir lebih dekat di tengah masyarakat. Ia mengingatkan masyarakat tidak selalu harus datang terlebih dahulu kepada pemerintah atau organisasi. Sebaliknya, PKK harus lebih dulu hadir, mendengar, bergerak, dan menjemput kebutuhan masyarakat.

Hal itu disampaikan dalam peringatan HKG PKK ke-54 Tingkat Kota Pontianak yang dirangkai dengan pelantikan pengurus Forikan, Ketua TP PKK, Ketua Tim Pembina Posyandu, Bunda dan Ketua Pokja PAUD Kecamatan dan Kelurahan di Aula Keriang Bandong, Gedung Bank Indonesia Kalbar, Selasa (1/9/2026).

“Jangan hanya menunggu masyarakat datang kepada kita. Kitalah yang harus lebih dulu hadir di tengah masyarakat, mendengar lebih dulu, dan bergerak ketika masyarakat membutuhkan,” jelasnya.

Ia juga menyoroti peran Posyandu yang kini telah bertransformasi. Posyandu tidak lagi hanya menjadi tempat menimbang bayi dan balita, tetapi menjadi bagian penting dalam peningkatan kualitas kesehatan keluarga dan masyarakat.

“Posyandu saat ini sudah bertransformasi untuk melayani enam standar pelayanan minimal. Jadi Posyandu bukan hanya tempat menimbang bayi dan balita saja,” ujarnya.

Kepada para Bunda PAUD kecamatan dan kelurahan, Yanieta menitipkan perhatian khusus terhadap anak-anak Kota Pontianak. Salah satu perhatian yang ia tekankan adalah keberadaan PAUD binaan PKK yang masih menumpang di rumah masyarakat. Yanieta berharap secara bertahap persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui pemetaan dan kolaborasi berbagai pihak.

“Insyaallah, selama saya menjadi Ketua Bunda PAUD Kota Pontianak, tidak ada lagi PAUD binaan PKK yang masih menumpang di rumah masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengajak pengurus yang dilantik memperkuat kolaborasi dalam menjalankan program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. PKK memiliki peran strategis karena memiliki jaringan yang dekat dengan masyarakat. Melalui kader-kader di lapangan, berbagai persoalan keluarga dapat lebih cepat diketahui dan dicarikan solusi secara berjenjang.

“Melalui kader-kader, kita bisa mengetahui rumah siapa yang membutuhkan, keluarganya seperti apa, pendidikannya, kesehatannya, hingga lingkungannya,” katanya.

Edi juga menyinggung program budaya makan ikan yang menurutnya memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Ia mendorong perangkat daerah terkait, seperti dinas perikanan dan pertanian, untuk berkolaborasi menghadirkan program yang langsung dirasakan masyarakat. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar program tidak berjalan sendiri-sendiri dan manfaatnya lebih cepat dirasakan masyarakat.

“Saya ucapkan selamat kepada semua yang dilantik dan dikukuhkan. Mudah-mudahan ini menjadi amal dan ibadah yang bermanfaat untuk masyarakat Kota Pontianak,” pungkasnya. (prokopim)

Wako Edi Tinjau Booster Perumnas III

PONTIANAK – Heri, warga Siantan, Pontianak Utara merasa terbantu dengan layanan air tawar yang disiapkan Pemerintah Kota Pontianak bersama Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa. Ia sudah beberapa kali mengisi galon kosongnya di titik layanan booster Perumnas III, Pontianak Timur.

“Bagus untuk keluarga dan masyarakat. Sekarang di Pontianak ini kendalanya air asin. Dengan bantuan ini bisa membantu masyarakat,” katanya, Senin (31/8/2026) malam.

Heri menyebut, air yang diambil akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, terutama memasak dan mencuci. Menurutnya, keberadaan titik air tawar ini cukup membantu warga yang kesulitan mendapatkan air dengan kualitas lebih baik.

Hal senada diungkapkan Ari, warga Purwosari IV yang memanfaatkan layanan air tawar di booster Wonoyoso, Pontianak Selatan. Dalam beberapa hari terakhir, depot-depot pengisian air selalu antre. Air yang diambilnya akan dipakai untuk keperluan mencuci dan konsumsi. 

"Semoga cepat hujan, dan ada truk-truk tangki PDAM yang didistribusikan ke warga," tutupnya.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono pun meninjau langsung layanan air tawar di booster Perumnas III, Senin malam. Edi menjelaskan, Pemkot Pontianak bersama PDAM juga sedang memperbaiki pipa bocor agar produksi air tawar dapat lebih optimal. Jika perbaikan selesai, sumber tersebut ditargetkan mampu memproduksi air tawar hingga 100 liter per detik dengan kadar garam di bawah 100 miligram per liter.

“Kita juga sedang memperbaiki pipa yang bocor. Nanti itu akan memproduksi air tawar 100 liter per detik dan menjadi sumber air tawar dengan kadar garam di bawah 100 miligram per liter,” jelasnya.

Menurutnya, produksi air PDAM tetap berjalan meski kadar garam pada air baku mengalami fluktuasi. Air yang diproduksi tetap disalurkan untuk kebutuhan mandi dan mencuci, sementara layanan air tawar disiapkan khusus untuk membantu kebutuhan konsumsi warga.

“Sebenarnya produksi air PDAM tetap terus berjalan. Fluktuasi kadar garam ini di antara seribu sampai di bawah seribu. Kita tetap produksi untuk cuci dan mandi,” katanya.

Untuk air tawar yang disediakan di titik layanan, Edi memastikan kualitasnya sudah diuji. Air tersebut layak dimanfaatkan masyarakat, namun tetap dianjurkan untuk dimasak terlebih dahulu sebelum dikonsumsi.

“Ini harus dimasak, tapi yang jelas airnya tawar dan layak. Sudah dites dan diuji di laboratorium,” ujarnya.

Selain di Perumnas III, titik air tawar juga tersedia di beberapa lokasi lain, di antaranya kawasan booster Wonoyoso, dan Imam Bonjol. Sementara untuk wilayah yang belum memiliki titik layanan, distribusi dilakukan menggunakan mobil tangki. Pemkot Pontianak juga menjalin kerja sama dengan sejumlah pihak untuk mendukung pendistribusian air tawar. 

Edi menegaskan, air tawar yang disiapkan pemerintah diperuntukkan bagi kebutuhan rumah tangga masyarakat. Ia meminta warga mengambil air secara wajar sesuai kebutuhan dan tidak memperjualbelikannya.

“Yang jelas untuk konsumsi sendiri, bukan untuk dijual,” pesannya.

Ia berharap layanan air tawar ini dapat membantu masyarakat selama kondisi air baku belum sepenuhnya normal. Pemkot Pontianak bersama PDAM akan terus memantau kondisi di lapangan dan menyesuaikan distribusi sesuai kebutuhan warga. (prokopim)

PONTIANAK – Perumda Tirta Khatulistiwa menambah titik air tawar gratis yang bisa dimanfaatkan warga. Selain booster Perum III di Pontianak Timur, kini warga juga bisa mendatangi booster Wonoyoso di Jalan Purnama Madya, Pontianak Selatan. Warga dapat mengambil air untuk kebutuhan rumah tangga mulai pukul enam pagi hingga 10 malam.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan langkah ini dilakukan untuk membantu warga di tengah terganggunya kualitas air baku akibat musim kemarau dan intrusi air asin. Terutama untuk kebutuhan dasar sehari-hari. 

“Saya sudah memerintahkan PDAM untuk menyiapkan tempat-tempat tersebut," ujarnya, Senin (31/8/2026).

Edi juga meminta PDAM menyuplai air tawar ke titik-titik masyarakat yang membutuhkan. Namun, ia mengakui distribusi air melalui mobil tangki masih menghadapi kendala karena kekurangan armada. Untuk memperkuat distribusi, Pemkot Pontianak melibatkan dukungan dari berbagai pihak. Bantuan mobil tangki berasal dari PMI, pemadam kebakaran, dan kepolisian hingga kendaraan bak terbuka yang dilengkapi tandon air.

Pemerintah berupaya agar ketersediaan air tawar tetap terjaga, sehingga warga tak lagi menggunakan air galon untuk keperluan mandi, cuci, kakus. Ia memahami dalam beberapa hari terakhir terjadi peningkatan kebutuhan air, termasuk antrean pembelian air galon di sejumlah tempat. 

“Kami usahakan air tawar ini tetap tersedia,” katanya.

Direktur Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa, Abdullah mengatakan, masyarakat dapat mengambil air menggunakan jeriken atau wadah masing-masing. Perumda telah menyiapkan keran-keran pengambilan air dan layanan tersebut sudah berjalan sejak Rabu lalu.

Abdullah memastikan layanan air bersih tersebut tidak dipungut biaya. Kualitas air yang disediakan dapat digunakan untuk konsumsi. Namun, masyarakat tetap diimbau memasak air terlebih dahulu sebelum diminum.

“Kualitasnya bisa untuk minum, tetapi kami harapkan sebelum dikonsumsi dimasak terlebih dahulu,” ujarnya.

Untuk kapasitas, Abdullah menjelaskan, stok air di Perumnas III saat ini sekitar 500 meter kubik. Jumlah yang hampir sama juga tersedia di Booster Wonoyoso. Sementara untuk Imam Bonjol, kapasitas akan menyesuaikan kondisi distribusi air baku dari Penepat.

Ia memastikan penyediaan titik pengambilan air bersih gratis ini tidak mengganggu operasional rutin layanan perpipaan kepada pelanggan. Seluruh instalasi tetap dioperasikan maksimal, terutama ketika kadar air baku mulai menurun.

“Untuk operasional rutin, semua instalasi tetap kita maksimalkan. Ini tidak mengganggu aliran harian,” katanya.

Saat ini kualitas air baku di Sungai Kapuas mulai menunjukkan penurunan kadar garam hingga di bawah 1.000 miligram per liter. Kondisi tersebut juga terjadi di Parit Mayor, sehingga distribusi melalui jaringan perpipaan terus dimaksimalkan. Sementara terkait penyaluran air bersih, Perumda Tirta Khatulistiwa akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait, mulai dari dinas, kecamatan, kelurahan, hingga unsur lain yang membantu distribusi ke masyarakat.

“Ke depan kami akan berkoordinasi dengan instansi terkait, baik dinas, kecamatan, maupun kelurahan,” ujarnya.

Perumda akan terus mengevaluasi stok air tawar dan kebutuhan masyarakat di lapangan. Jika diperlukan, titik pengambilan air dapat ditambah menyesuaikan permintaan warga. Hal tersebut dapat dikoordinasikan dengan lurah setempat. Selain layanan untuk masyarakat umum, Perumda Tirta Khatulistiwa juga memprioritaskan suplai air bersih untuk fasilitas kesehatan. Di antaranya rumah sakit yang melayani pasien cuci darah.

“Yang rutin kami lakukan adalah suplai untuk instalasi darurat rumah sakit, terutama rumah sakit yang menangani pasien cuci darah. Itu menjadi prioritas kami,” pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK – Kementerian Dalam Negeri mendorong Kota Pontianak menjadi salah satu daerah percontohan dalam pelaksanaan Local Service Delivery Program (LSDP), khususnya dalam tata kelola persampahan yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Kemendagri menilai Pontianak memiliki kesiapan yang lebih matang dibanding daerah lain.

Kepala Sub Direktorat Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemda IV, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Amaryadi mengatakan keberhasilan LSDP tidak hanya bergantung pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada tata kelola, kelembagaan, partisipasi masyarakat, dan dukungan dunia usaha. Sinergi seluruh pihak menjadi kunci dalam mendorong ekonomi sirkular dan pencapaian indikator kinerja program.

“Pemerintah Kota Pontianak diharapkan dapat menjadi daerah percontohan dengan tata kelola persampahan yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan,” ujarnya dalam kunjungan lapangan Program LSDP di Aula Muis Amin Bapperida Kota Pontianak, Senin (31/8/2026).

Amaryadi menjelaskan, kunjungan lapangan memiliki tiga tujuan utama. Pertama, mengonfirmasi catatan verifikasi teknis. Kedua, menelaah kesiapan pelaksanaan daerah. Ketiga, melakukan penjajakan tematik terkait output masing-masing Project Implementing Unit atau PIU.

Secara nasional, kunjungan lapangan LSDP dilakukan di 30 daerah lokasi program. Seluruh kunjungan dilaksanakan secara paralel bersama kementerian terkait untuk memastikan kesiapan daerah penerima program. Setidaknya, terdapat enam aspek utama yang menjadi pembahasan dalam kunjungan lapangan. Di antaranya pemenuhan catatan verifikasi teknis, pembentukan Local Project Implementing Unit atau LPIU, penyiapan anggaran prepayment tahun 2027, penyusunan Overall Work Plan dan Annual Work Plan, strategi pemenuhan input sampah minimal 100 sampai 150 ton per hari, serta pembentukan kelompok masyarakat pengelola sampah.

Menurutnya, Kota Pontianak memiliki posisi yang relatif siap, terutama dari sisi input sampah. Jika sebagian daerah penerima program masih perlu menyusun strategi untuk mencapai input minimal 100 hingga 150 ton per hari, Pontianak sudah melampaui angka tersebut.

“Untuk Kota Pontianak sudah aman, karena input sampahnya sudah sekitar 300 sampai 450 ton per hari,” ujarnya.

Meski demikian, Amaryadi menekankan bahwa Pemerintah Kota Pontianak tetap perlu memenuhi catatan verifikasi teknis, baik terkait lahan, kelembagaan, aspek sosial, maupun lingkungan. Kesiapan lahan dan aksesibilitas juga diminta dapat diselesaikan pada tahun 2026.

Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menegaskan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dalam program LSDP di Kota Pontianak bukan hanya pekerjaan fisik, tetapi juga bagian dari perubahan besar dalam sistem pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir.

Menurutnya, agar program berjalan berkelanjutan, diperlukan koordinasi intensif, baik terkait pembangunan fisik, sarana pendukung, kelembagaan, maupun operasional. Ia menyebut, Pontianak bahkan diharapkan dapat menjadi salah satu model pengelolaan sampah bagi daerah lain.

“Kota Pontianak diharapkan bisa menjadi salah satu model yang menjadi contoh untuk daerah lain, baik dari sisi manajemen, pelaksanaan, maupun operasionalnya,” katanya.

Edi mengakui, pelaksanaan program ini memiliki sejumlah tantangan. Dari sisi konstruksi, lokasi di Batu Layang memiliki karakter lahan gambut cukup dalam, aksesibilitas material harus diperhitungkan, dan pada saat yang sama Pontianak juga sedang menjalankan pembangunan SPALD-T di ruas utama kota.

“Ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Pontianak, bagaimana kita berkolaborasi menyukseskan program ini di tengah berbagai persoalan yang akan dihadapi,” jelasnya.

Selain pembangunan fisik, Edi menekankan pentingnya perubahan perilaku masyarakat. Menurutnya, pola lama dalam membuang sampah harus bergeser menuju pola baru, yaitu membuang sampah secara terpilah, pada tempatnya, dan sesuai jadwal.

“Kita terus menyadarkan masyarakat untuk berubah dari mindset pengelolaan model lama menjadi model baru, yaitu membuang sampah terpilah pada tempatnya sesuai dengan jamnya,” ujarnya.

Ia menjelaskan, sampah organik, plastik, dan jenis sampah lainnya harus mulai dipilah sejak dari rumah tangga. Sampah kemudian dapat dikelola melalui bank sampah, TPS, maupun depo pengangkutan sesuai sistem yang ditetapkan.

“Pemilahan harus dimulai dari rumah tangga, TPS, bank sampah, sampai ke depo. Jam pembuangan juga perlu dipatuhi, biasanya dari pukul 18.00 sampai pagi,” katanya.

Edi menyebut, Kota Pontianak saat ini memproduksi rata-rata 400 hingga 450 ton sampah per hari. Dari jumlah tersebut, sekitar 76 persen merupakan sampah organik dengan karakter yang mudah membusuk.

Untuk mengurangi beban TPA, Pemkot Pontianak juga akan memperbanyak bank sampah dan pengolahan sampah di tingkat lingkungan, kelurahan, maupun komunitas. Dengan demikian, sebagian sampah dapat selesai di sumbernya sebelum masuk ke tempat pemrosesan akhir. Untuk sampah organik, Pemkot Pontianak telah memiliki offtaker, yakni PT Petrokimia Gresik. Ke depan, pihaknya juga membuka peluang kerja sama lain untuk pemanfaatan sampah organik maupun anorganik agar sisa sampah yang masuk ke TPA semakin sedikit.

“Harapannya, sampah organik maupun anorganik bisa dimanfaatkan. Nanti yang tersisa tinggal residu yang memang harus dibuang ke tempat akhir,” jelasnya.

Ia menyampaikan apresiasi kepada World Bank, Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Bangda, tim LSDP, konsultan, serta seluruh pihak yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan kepada Kota Pontianak.

“Semoga program ini bisa menjawab permasalahan sampah untuk 10, 20, bahkan 30 tahun yang akan datang,” ujarnya.

Edi berharap pembangunan TPST dapat menjadi solusi jangka panjang bagi pengelolaan sampah di Kota Pontianak. Lebih dari sekadar infrastruktur, program ini diharapkan mampu membangun sistem, kelembagaan, dan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah secara lebih bertanggung jawab.

“TPST ini tidak hanya membangun fisik, tetapi juga membangun mental dan sistem pengelolaan sampah dari hulu ke hilir, termasuk aspek kelembagaan,” pungkasnya. (prokopim)