Berita

PONTIANAK – Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah meminta pejabat dan aparatur yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa memahami secara serius penggunaan e-katalog versi 6. Pengadaan barang dan jasa saat ini tidak lagi hanya dipahami sebagai urusan administratif atau sekadar proses penyerapan anggaran. Pengadaan telah menjadi instrumen penting untuk memastikan setiap rupiah APBD digunakan secara tepat, transparan, akuntabel, dan memberi manfaat bagi pembangunan daerah.

“Smart spending bukan hanya sekadar membelanjakan anggaran hingga habis, melainkan bagaimana setiap rupiah APBD dialokasikan secara tepat, transparan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pembangunan daerah,” ujarnya usai sosialisasi pengadaan di Hotel Novotel, Kamis (3/9/2026).

Menurutnya, transformasi pengadaan juga ditandai dengan pemanfaatan sistem digital melalui e-katalog versi 6. Pembaruan sistem ini diharapkan memperkuat proses e-purchasing, mempercepat administrasi, memperjelas transaksi, dan mendukung integrasi data belanja pemerintah.

“Ini bagian dari perkembangan dan perubahan terkait e-katalog versi 6. Saya minta betul-betul dipelajari dan dikuasai,” tegasnya.

Amirullah berharap peserta sosialisasi tidak hanya hadir sebagai penerima informasi, tetapi mampu menjadi agen perubahan di perangkat daerah masing-masing. Penguasaan sistem digital pengadaan dinilai penting agar proses belanja pemerintah lebih tertib dan cepat.

Ia juga menyoroti penyerapan anggaran, terutama belanja modal, yang sangat dipengaruhi kualitas administrasi pengadaan. Jika proses administrasi lambat, maka pelaksanaan kegiatan pembangunan ikut tertunda.

“Belanja modal ini menjadi penggerak ekonomi dari investasi pemerintah. Saya harapkan kegiatan seperti ini dapat memperlancar pengadministrasian dan penyerapan, terutama belanja modal,” pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pontianak bersama unsur TNI, Polri, relawan, pemadam kebakaran swasta, dan masyarakat memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di area belakang Kampus ITBSS, Jalan Purnama Dalam, Kecamatan Pontianak Selatan, Rabu (2/9/2026). Titik api ditemukan saat tim intelijen BPBD melakukan monitoring di lapangan.

Kepala BPBD Kota Pontianak Muchammad Yamin mengatakan, lokasi kebakaran cukup luas, tetapi api dapat segera ditangani karena petugas bergerak cepat setelah menemukan titik api.

"Begitu kita temukan titik api, maka kita lakukan pemadaman secara bersama," ujar Yamin.

Dalam penanganan tersebut, BPBD mendapat dukungan dari sekitar 20 relawan, pemadam kebakaran swasta, serta personel TNI dan Polri. Pihak Kampus ITBSS juga turut membantu dengan menyediakan hidran air untuk mendukung proses pemadaman.

Yamin mengapresiasi dukungan pihak kampus dan menyebut BPBD akan mengupayakan penanganan secara paralel dari Parit Purnama menuju lokasi kebakaran. Ia berharap proses pemadaman dapat dituntaskan sehingga tidak menimbulkan dampak yang lebih luas.

“Kebakaran yang terjadi di lapangan perlu segera ditangani agar tidak meluas,” jelasnya.

Terkait asap yang masih terlihat, Yamin menjelaskan kondisi tersebut merupakan sisa dari kebakaran yang telah dipadamkan. Ia berharap hujan segera turun sehingga kualitas lingkungan membaik dan masyarakat dapat kembali beraktivitas secara normal.

Yamin juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan serta berhati-hati membuang puntung rokok. Ia menegaskan, apabila ditemukan pihak yang menjadi penyebab kebakaran, penegakan hukum akan dilakukan sesuai arahan Wali Kota Pontianak.

"Kita kembali ingatkan masyarakat untuk jangan sampai membakar lahan, kemudian hati-hati dengan membuang puntung rokok dan sebagainya secara sembarangan karena bisa berisiko untuk kebakaran lahan," pungkasnya. (kominfo)

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono memastikan Pemerintah Kota Pontianak bersama Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa terus menjaga pasokan air bersih untuk layanan cuci darah di rumah sakit. Keandalan itu didukung teknologi reverse osmosis atau RO milik Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa yang mampu menurunkan kadar garam air secara signifikan sehingga menghasilkan air yang layak dikonsumsi.

“Sampai saat ini, dengan teknologi yang dimiliki PDAM, kapasitas RO kita bisa menurunkan kadar garam dari 1.129 menjadi 29 miligram per liter. Ambang batasnya di 250 miligram per liter,” ujarnya usai meninjau booster di Kantor Perumda Tirta Khatulistiwa, Rabu (2/9/2026).

Menurutnya, kualitas air hasil pengolahan RO tersebut sudah dapat dikonsumsi langsung. Hanya saja kapasitas air yang dihasilkan masih terbatas. Kurang lebih 25.920 meter kubik per hari. Sehingga difokuskan untuk menjaga pasokan rumah sakit. Hal ini lantaran layanan kesehatan membutuhkan ketersediaan air dengan kualitas khusus dan stabil.

“Fokus kita adalah bagaimana output dari teknologi ini dikonsentrasikan untuk memenuhi kebutuhan rumah sakit-rumah sakit yang melayani proses cuci darah di Kota Pontianak,” jelasnya.

Untuk kebutuhan masyarakat luas, Pemkot Pontianak bersama PDAM masih terus mengupayakan tambahan pasokan air tawar. Salah satunya melalui pengambilan air dari Waduk Penepat yang saat ini masih menghadapi kendala teknis di kawasan Kuala Mandor. Namun, produksi dan distribusi air PDAM untuk kebutuhan mandi, cuci, dan kakus atau MCK tetap berjalan. 

Pemkot Pontianak bersama Perumda Tirta Khatulistiwa akan terus mencari solusi agar pasokan air tawar bagi warga tetap tersedia selama kondisi air baku belum normal. Upaya tersebut dilakukan melalui optimalisasi sumber air tawar, distribusi di titik layanan, penggunaan mobil tangki, serta pemanfaatan teknologi yang tersedia.

“Kita terus upayakan agar tambahan pasokan air tawar bisa terpenuhi secara kontinu dalam situasi seperti sekarang,” pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak menjadi lokus pembelajaran Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXI Tahun 2026 yang diselenggarakan Lembaga Administrasi Negara (LAN) melalui Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta ASN. Sebanyak 17 orang peserta dari berbagai daerah di Indonesia menggali praktik baik pelayanan public di Kota Khatulitiwa.

Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah menyampaikan Pemkot Pontianak merasa terhormat karena dipercaya menjadi salah satu lokasi pembelajaran bagi para peserta.

“Kami merasa terhormat dan bangga karena Kota Pontianak dipilih menjadi salah satu lokus pembelajaran dalam rangka visitasi kepemimpinan nasional ini,” ujarnya saat menerima rombongan di Pontive Center, Kantor Wali Kota Pontianak, Rabu (2/9/2026).

Amirullah mengatakan, PKN Tingkat II merupakan wahana strategis untuk mencetak pemimpin birokrasi yang adaptif, inovatif, dan kolaboratif. Para peserta diharapkan mampu menghadirkan solusi atas berbagai tantangan penyelenggaraan pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik. Melalui visitasi ini peserta tidak hanya memperoleh pembelajaran secara konseptual, tetapi juga dapat melihat langsung praktik penyelenggaraan pemerintahan yang diterapkan di Kota Pontianak.

Sebagai kota jasa dan perdagangan, Amirullah menjelaskan bahwa lebih dari 75 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Pontianak berasal dari sektor tersier, yakni perdagangan dan jasa. Karena itu, Pontianak harus terus membangun tata kelola yang efektif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

“Karena itu, tata kelola pemerintahan harus terus diperkuat agar pelayanan publik semakin baik,” jelasnya.

Dalam kegiatan tersebut, tiga perangkat daerah ditetapkan sebagai lokus visitasi, yakni Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak, dan Kecamatan Pontianak Barat. Ketiganya menjadi ruang berbagi pengalaman, praktik baik, dan inovasi yang telah dikembangkan Pemkot Pontianak.

Sementara itu, Ketua rombongan Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta ASN LAN, Hary Supriadi, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Pontianak yang telah menerima dan memfasilitasi kegiatan pembelajaran peserta PKN Tingkat II. Total peserta PKN Tingkat II angkatan ini berjumlah 70 orang. Dalam pelaksanaan visitasi, peserta dibagi ke dua provinsi, yakni Provinsi Lampung dan Provinsi Kalimantan Barat. Untuk Kalimantan Barat, peserta kembali dibagi ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kota Pontianak.

Dalam visitasi tersebut, peserta berasal dari berbagai daerah dan instansi pusat. Di antaranya Kabupaten Subang, Garut, Muaro Jambi, Sijunjung, Belitung Timur, Halmahera Timur, Kota Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bangka, serta unsur pemerintah pusat seperti Bawaslu RI, Sekretariat Jenderal DPR RI, dan Kementerian Kehutanan.

Hary menyebut, para peserta diminta melihat keberhasilan, praktik baik, dan keunggulan kompetitif Pemerintah Kota Pontianak. Hasil pembelajaran tersebut nantinya dituangkan dalam laporan yang memuat rekomendasi bagi lokus.

“Peserta diminta mencermati dan melihat keberhasilan Pemerintah Kota Pontianak, best practice-nya seperti apa, serta keunggulan kompetitifnya. Nanti dituangkan dalam produk pembelajaran berupa laporan,” jelasnya. (prokopim)