Berita

Ruang Publik dan Budaya Ngopi Jadi Perekat Toleransi

PONTIANAK – Bupati dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)Toraja Utara melakukan studi tiru ke Kota Pontianak untuk mempelajari strategi pengelolaan kerukunan umat beragama dan penanganan konflik horizontal. Mereka memilih Kota Khatulistiwa lantaran dinilai berhasil menjaga keharmonisan di tengah keragaman suku yang sangat kompleks.

Salah satu hal yang menarik perhatian Bupati Toraja Utara Frederik Victor Palimbong selama berada di Pontianak adalah budaya ngopi. Ia melihat warung kopi sebagai ruang publik yang efektif untuk mencairkan suasana dan menjadi tempat di mana segala urusan, dari yang ringan hingga urusan penting, dibicarakan secara terbuka. Ruang tersebut pula yang memunculkan interaksi antarwarga. Saling kenal dan membicarakan banyak hal.

Meskipun Toraja Utara dikenal sebagai penghasil kopi berkualitas tinggi, Bupati bercerita bahwa jumlah warung kopi di daerahnya tidak sebanyak di Pontianak karena masyarakat lebih terbiasa minum kopi di rumah masing-masing. Ia bahkan berencana mengadopsi budaya ini sekembalinya ke Toraja. 

"Filosofi warung kopi itu luar biasa, ada pahit dan manisnya hidup dalam setiap gelas kopi," katanya ketika pertemuan bersama Pemerintah Kota Pontianak dan FKUB Pontianak di Ruang Rapat Wali Kota Pontianak, Kamis (4/6/2026).

Bupati Toraja Utara juga mengapresiasi capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pontianak yang sudah berada di level sangat tinggi. Menurutnya, pembangunan SDM yang sukses hanya bisa tercapai jika stabilitas daerah terjaga. Kerukunan dan keharmonisan adalah hal mutlak dalam membangun suatu daerah.

"Tidak ada daerah yang bisa dibangun dengan baik kalau kerukunan dan keharmonisan umat beragama serta masyarakatnya tidak terjalin," ucapnya.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan sebagai ibu kota provinsi yang bersifat terbuka dan heterogen, Kota Pontianak memiliki tantangan tersendiri dalam menjaga kerukunan antarwarga. Kunci utama dalam merawat stabilitas kota adalah melalui penguatan komunikasi antar-tokoh serta pemanfaatan ruang publik sebagai sarana interaksi warga.

Edi menjelaskan bahwa konflik di Kalimantan Barat, termasuk Pontianak, secara historis lebih sering dipicu oleh sentimen kesukuan dibandingkan agama. Hal-hal kecil di lapangan, seperti perselisihan di jalan raya, terkadang bisa meluas jika identitas suku dibawa-bawa. Untuk meredam hal ini, pemerintah kota mengandalkan peran majelis-majelis adat serta wadah Perkumpulan Merah Putih.

“Kalau ada kejadian, tokoh-tokohnya kita undang, kita rembuk. Kalau berkaitan dengan hukum, kita serahkan ke aparat untuk diproses. Biasanya persoalan selesai dan tidak berkembang,” ungkapnya.

Salah satu fenomena unik yang menjadi kekuatan sosial di Pontianak adalah budaya ngopi. Warung kopi tidak hanya bernilai dari sisi ekonomi, tapi juga ruang interaksi lintas usia, suku, dan agama. Di tempat inilah warga dari berbagai latar belakang berkumpul dan berdiskusi, mulai dari hal ringan hingga masalah politik besar.

"Di sini walau di rumahnya ada kopi, tapi suasana di warung kopi, obrolannya, silaturahminya, yang membuat warung kopi selalu penuh," tuturnya.

Selain itu, salah satu visi Kota Pontianak dalam mengharmonisasikan warga adalah memperbanyak ruang terbuka hijau. Semakin banyak ruang publik yang nyaman dan inklusif, semakin besar peluang warga untuk saling mengenal. Interaksi sehari-hari tersebut menjadi modal sosial penting dalam membangun toleransi, mengurangi prasangka, dan memperkuat rasa kekeluargaan.

“Pontianak ini kita bangun dengan semangat kekeluargaan. Banyak pendatang, maka kita ingin kota ini tetap ramah, nyaman, dan terbuka,” sebutnya.

Meski demikian, Edi mengakui menjaga harmoni kota bukan pekerjaan mudah. Tantangan sebagai ibu kota provinsi cukup beragam, mulai dari ketertiban umum, pedagang kaki lima, pengamen, pengemis, gelandangan, narkoba, hingga aktivitas pelabuhan dan mobilitas penduduk.

Karena itu, ia menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh pihak dalam menjaga kerukunan dan kenyamanan kota. Pemerintah, aparat, tokoh masyarakat, organisasi adat, komunitas, dan warga harus terus membangun komunikasi.

“Yang paling penting adalah komunikasi. Kalau ada masalah, kita mediasi, kita carikan solusi. Dengan saling mengenal dan berinteraksi, warga bisa lebih toleran dan menerima perbedaan,” pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak memastikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) akan dimanfaatkan untuk mendukung program pembangunan yang lebih optimal pada tahun-tahun mendatang. Pemanfaatan anggaran tersebut akan dilakukan melalui perencanaan yang lebih matang agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan, menjelaskan, besarnya SILPA dipengaruhi oleh sejumlah faktor, di antaranya efisiensi pelaksanaan kegiatan dan hasil proses lelang yang menghasilkan penghematan anggaran.

“Memang terdapat beberapa faktor yang menyebabkan SILPA, di antaranya persoalan waktu pelaksanaan kegiatan dan efisiensi dari proses lelang yang mencapai sekitar 19 persen. Namun SILPA tersebut tetap akan kita gunakan kembali untuk mendukung pembangunan ke depan dengan perencanaan yang lebih baik,” ujarnya usai menyampaikan jawaban Wali Kota atas pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Pontianak terhadap penyampaian Raperda Kota Pontianak tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak, Kamis (4/6/2026).

Menurut Bahasan, di tengah dinamika dan ketidakpastian ekonomi global, kondisi perekonomian Kota Pontianak masih berada dalam keadaan relatif baik. Meski demikian, pemerintah daerah tetap mewaspadai berbagai perkembangan yang dapat memengaruhi stabilitas ekonomi daerah.

Ia meminta seluruh pemangku kepentingan harus terus bersinergi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi agar tetap positif.

“Alhamdulillah, kondisi Kota Pontianak masih baik. Ke depan tentu kita harus terus berupaya bersama-sama menjaga pertumbuhan ekonomi agar tetap terjaga,” katanya.

Terkait kondisi inflasi, Bahasan menyebutkan bahwa laju inflasi di Kota Pontianak masih terkendali. Salah satu faktor pendukungnya adalah posisi strategis Pontianak sebagai pusat distribusi barang di Kalimantan Barat.

Menurutnya, sebagian besar pasokan barang masuk terlebih dahulu ke Pontianak sebelum didistribusikan ke berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Barat, sehingga ketersediaan barang relatif lebih terjamin.

Meski demikian, Pemerintah Kota Pontianak tetap menyiapkan sejumlah langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Di antaranya melalui pelaksanaan operasi pasar dan pasar murah apabila terjadi gejolak harga di masyarakat.

“Kami akan terus sigap melalui operasi pasar dan pasar murah. Selain itu, masyarakat juga terus diedukasi agar tidak panik dalam berbelanja sehingga kondisi pasar tetap stabil,” ungkapnya.

Bahasan menambahkan, pemerintah kota juga telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung program bantuan kebutuhan dasar masyarakat. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga daya beli dan kesejahteraan warga di tengah berbagai tantangan ekonomi yang ada. (prokopim)

PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menggelar penilaian Lomba Kelurahan Tingkat Kota Pontianak Tahun 2026 di Pontive Center Kantor Wali Kota, Kamis (4/6/2026).

Enam kelurahan terbaik hasil seleksi tingkat kecamatan memaparkan inovasi dan capaian pembangunan dengan mengusung tema “Peran Kelurahan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui UMKM dan Koperasi di Kota Pontianak”.

Enam kelurahan yang mengikuti penilaian tersebut yakni Kelurahan Akcaya mewakili Kecamatan Pontianak Selatan, Kelurahan Sungai Jawi mewakili Kecamatan Pontianak Kota, Kelurahan Siantan Tengah mewakili Kecamatan Pontianak Utara, Kelurahan Bangka Belitung Laut mewakili Kecamatan Pontianak Tenggara, Kelurahan Pal Lima mewakili Kecamatan Pontianak Barat, serta Kelurahan Tanjung Hilir mewakili Kecamatan Pontianak Timur.

Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah mengatakan, lomba kelurahan merupakan sarana evaluasi dan pembinaan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta pembangunan di tingkat kelurahan.

“Kelurahan yang maju juga dilihat dari tingkat kepedulian sosial, kemandirian masyarakat, kekuatan ekonomi lokal, serta kemampuan menghadirkan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan responsif,” ujarnya, usai membuka lomba.

Ia menjelaskan, pelaksanaan Lomba Kelurahan secara rutin dilaksanakan setiap tahun sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan. Melalui kegiatan tersebut, pemerintah melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan.

Menurut Amirullah, tema yang diangkat tahun ini sangat relevan dengan arah pembangunan daerah saat ini. Kelurahan dituntut semakin adaptif dan inovatif dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan UMKM dan koperasi.

“Para juri nanti lihat apakah yang dipaparkan sesuai dengan tema, yaitu peran kelurahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui UMKM. Jadi yang dinilai harus benar-benar relevan dengan tema yang diangkat,” katanya.

Ia menambahkan, Pemerintah Kota Pontianak ingin melihat sejauh mana inovasi dan komitmen pemerintah kelurahan dalam membangun ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal. Kelurahan diharapkan mampu berperan sebagai fasilitator, motivator, sekaligus penghubung masyarakat dengan berbagai program pemberdayaan ekonomi.

Amirullah juga mengingatkan pentingnya objektivitas dalam proses penilaian. Selain paparan peserta, masukan dari masyarakat juga perlu menjadi bahan pertimbangan sebagai bagian dari mekanisme check and balance.

“Jangan hanya melihat yang ditampilkan. Informasi dari masyarakat juga harus diterima sebagai bentuk cross-check untuk memastikan hasil penilaian benar-benar objektif,” tegasnya.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak, Rifka, mengatakan penilaian lomba dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kompetensi dan motivasi kelurahan dalam memperkuat pemberdayaan masyarakat.

Menurutnya, kelurahan memiliki posisi strategis sebagai garda terdepan pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga berperan penting dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui penguatan UMKM dan koperasi.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin setiap kelurahan dapat menampilkan berbagai inovasi, potensi unggulan, serta praktik-praktik terbaik dalam membangun partisipasi masyarakat dan memperkuat ekonomi lokal,” tuturnya.

Ia berharap kegiatan tersebut dapat menjadi ruang berbagi pengalaman antarwilayah sekaligus melahirkan kelurahan-kelurahan terbaik yang mampu menjadi contoh dan inspirasi bagi kelurahan lainnya di Kota Pontianak.

“Penilaian Lomba Kelurahan Tingkat Kota Pontianak Tahun 2026 diikuti unsur pemerintah kecamatan, kelurahan, TP PKK, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), serta tim juri yang akan menentukan kelurahan terbaik untuk mewakili Kota Pontianak pada jenjang berikutnya,” tutup Rifka. (kominfo/prokopim)

Pemkot Serahkan Bantuan Kendaraan Roda Tiga untuk Gapoktan Dharma II

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak menyerahkan bantuan satu unit kendaraan roda tiga kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Dharma II sebagai upaya mendukung aktivitas dan produktivitas petani. 

Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menerangkan, bantuan yang diberikan ini merupakan tindak lanjut atas usulan yang diajukan oleh Gapoktan Dharma II pada tahun sebelumnya.

“Bantuan ini merupakan usulan dari Kelompok Tani Dharma II yang diajukan tahun lalu. Pada kesempatan hari ini, kami bersama Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan menyerahkan bantuan tersebut secara simbolis. Mudah-mudahan kendaraan roda tiga ini benar-benar memberikan manfaat dan berdampak positif bagi kelompok tani,” ujarnya usai menyerahkan bantuan secara simbolis di Gang Kenanga Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara, Kamis (4/6/2026).

Bahasan menerangkan, pada tahap ini bantuan yang diberikan berupa satu unit kendaraan roda tiga. Namun, Pemerintah Kota Pontianak berkomitmen untuk terus mendukung kebutuhan kelompok tani lainnya melalui penganggaran di masa mendatang.

“Saat ini yang diserahkan sebanyak satu unit. Insyaallah ke depan akan kami anggarkan juga untuk kelompok tani lain yang memang membutuhkan bantuan serupa,” katanya.

Selain menyerahkan bantuan, Bahasan juga mengajak para petani untuk terus menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah. Menurutnya, komunikasi yang baik akan memudahkan pemerintah dalam memahami dan mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi petani.

“Kami berharap kelompok tani terus membangun komunikasi dan silaturahmi yang baik. Jangan pernah patah semangat. Sampaikan setiap keluhan maupun permasalahan yang dihadapi, sehingga pemerintah melalui dinas terkait dapat terus hadir mendampingi dan memberikan solusi terbaik,” tuturnya.

Ia menyatakan Pemerintah Kota Pontianak berkomitmen untuk terus membersamai para petani melalui berbagai program dan bantuan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan serta mendukung ketahanan pangan daerah.

“Dengan adanya bantuan kendaraan roda tiga tersebut, diharapkan aktivitas operasional kelompok tani menjadi lebih efektif dan mampu menunjang peningkatan hasil pertanian di Kota Pontianak,” imbuhnya.

Ketua Kelompok Tani Dharma II, Saleh, menyambut baik bantuan sarana transportasi angkut yang diberikan Pemerintah Kota Pontianak.

“Bantuan kendaraan roda tiga ini akan mempermudah pengangkutan hasil panen dan kebutuhan pertanian yang selama ini terkendala akses jalan sempit menuju lahan pertanian,” ungkapnya.

Menurut Saleh, sebelum menerima bantuan tersebut, para petani masih mengandalkan gerobak untuk mengangkut berbagai kebutuhan pertanian maupun hasil panen. Kondisi itu membuat proses distribusi menjadi kurang efisien.

Dengan adanya kendaraan angkut baru, ia berharap mobilitas petani akan lebih mudah dan produktivitas kelompok tani dapat meningkat.

“Mudah-mudahan dengan adanya bantuan ini, proses pengangkutan menjadi lebih mudah dan lebih cepat,” harapnya.

Ia juga berharap program bantuan serupa dapat menjangkau kelompok tani lainnya di Kota Pontianak sehingga semakin banyak petani yang merasakan manfaatnya.

Kelompok Tani Dharma II yang beranggotakan 17 orang tersebut akan mengatur penggunaan kendaraan secara bergiliran agar seluruh anggota dapat memanfaatkannya secara optimal.

“Karena bantuan ini khusus untuk Kelompok Tani Dharma II, seluruh anggota nantinya bisa menggunakan. Penggunaannya akan kami atur dan jadwalkan,” pungkasnya. (prokopim)