Berita

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengajak dunia usaha dan pihak swasta ikut berkolaborasi membantu anak-anak penyintas kanker, thalasemia, dan penyakit jantung bawaan. Dukungan bersama dibutuhkan untuk meringankan beban anak-anak dan keluarga yang menjalani proses pengobatan jangka panjang.

Pemerintah Kota Pontianak selama ini telah menganggarkan bantuan sosial bagi warga tidak mampu yang memerlukan dukungan setelah menjalani pengobatan. Bantuan tersebut juga dapat mencakup kebutuhan perjalanan untuk berobat ke luar daerah, seperti Jakarta. Pemkot juga memiliki skema Penerima Bantuan Iuran untuk jaminan BPJS Kesehatan.

“Selama ini Pemkot Pontianak sudah menganggarkan, selain BPJS, bantuan sosial untuk warga yang memerlukan bantuan setelah menjalankan pengobatan, termasuk ongkos perjalanan ke Jakarta bagi warga tidak mampu,” jelasnya dalam agenda Hari Anak Nasional bersama anak penyintas kanker, thalasemia, dan penyakit jantung bawaan di Aula PMI Kota Pontianak, Kamis (23/7/2026).

Meski demikian, Edi menilai peran pemerintah tidak cukup jika berjalan sendiri. Ia mengajak perusahaan, pelaku usaha, komunitas, dan masyarakat luas ikut mengambil bagian dalam membantu anak-anak penyintas serta keluarga mereka.

“Kita mengajak CSR dan dunia usaha juga ikut membantu. Karena dengan kolaborasi, kita bisa meringankan beban dari anak-anak ini,” ujar Edi yang juga Ketua PMI Kota Pontianak ini.

Ia berharap kegiatan Hari Anak Nasional di PMI Kota Pontianak tidak hanya menjadi peringatan seremonial, tetapi juga memperkuat jejaring kepedulian bagi anak-anak yang membutuhkan dukungan khusus. Masyarakat juga diajak memberi ruang yang aman, penuh kasih, dan mendukung tumbuh kembang anak, baik di rumah, sekolah, maupun ruang publik.

“Kita berkepentingan untuk terus berkolaborasi bagaimana anak-anak ini punya kesempatan untuk sehat dan berkembang, sehingga bisa membangun masa depan yang baik,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Edi Kamtono mengapresiasi dukungan berbagai pihak, termasuk relawan Sedaya Indonesia, yang selama ini membantu keluarga pasien. Menurutnya, banyak keluarga merasa bingung dan takut ketika harus membawa anak berobat ke Jakarta.

Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah RSUD Soedarso Pontianak dr. Anindia Wardhani mengatakan kini semakin banyak anak dengan penyakit jantung bawaan yang mulai tersaring dan mendapatkan pemeriksaan di RSUD dr. Soedarso. Meski demikian, penanganannya masih memiliki keterbatasan. Terutama untuk tindakan operasi. 

“Karena masih ada keterbatasan, kita belum bisa sampai operasi. Beberapa pasien masih kami kirim ke Jakarta untuk penanganan lebih lanjut,” katanya.

dr Anindia menyebut, dalam satu pekan dirinya bisa merujuk lima hingga enam pasien ke RS Jantung Harapan Kita. Saat ini, terdapat 29 pasien asal Kalimantan Barat yang masih berada di Jakarta, baik untuk menunggu operasi maupun menjalani pemeriksaan lanjutan.

Ia menambahkan, perkembangan layanan di RSUD dr. Soedarso sudah mulai menunjukkan kemajuan. Beberapa kasus penyakit jantung bawaan yang sederhana sudah dapat ditangani di Kalimantan Barat, termasuk pemasangan alat dan deteksi lebih awal.

“Alhamdulillah karena perkembangan di Soedarso, beberapa penyakit jantung bawaan yang sederhana sudah bisa kita tangani, terutama yang simple, karena sudah bisa pasang alat ataupun deteksi lebih awal,” ungkapnya.

Namun, untuk kasus yang kompleks, terutama yang membutuhkan bedah jantung anak, pasien masih harus bolak-balik ke RS Jantung Harapan Kita. Kondisi tersebut membuat pendampingan kepada keluarga menjadi sangat penting. (prokopim)

Persoalan Distribusi BBM dan Elpiji Berdampak pada Inflasi

PONTIANAK – Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menyoroti berbagai persoalan distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji bersubsidi yang dinilai berpotensi mempengaruhi stabilitas harga serta pengendalian inflasi di Kota Pontianak.

Menurut Bahasan, Kalimantan Barat, termasuk Kota Pontianak, masih menghadapi tantangan besar karena sebagian kebutuhan pokok dan komoditas strategis masih didatangkan dari luar daerah. Kondisi tersebut membuat pasokan menjadi rentan terganggu apabila terjadi kendala distribusi.

“Ketika pasokan dari luar Kalimantan Barat mengalami hambatan, pedagang juga kesulitan karena margin keuntungan yang sangat tipis. Hal ini tentu berdampak pada stabilitas harga di masyarakat,” ujarnya usai menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Semester 2 di Aula Keriang Bandong Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Kalbar, Rabu (22/7/2026).

Ia menyebut, ketersediaan BBM menjadi salah satu faktor penting dalam pengendalian inflasi. Oleh sebab itu, Bahasan meminta PT Pertamina agar lebih serius dalam membenahi distribusi BBM di daerah.

Menurutnya, antrean panjang di sejumlah SPBU di Kota Pontianak telah menjadi persoalan yang kerap dikeluhkan masyarakat. Apabila distribusi BBM berjalan lancar, maka pasokan barang dan jasa juga dapat terjaga.

“Yang terpenting adalah ketersediaan pasokan tetap aman. Jika distribusi tertata dengan baik, maka inflasi juga lebih mudah dikendalikan,” katanya.

Selain BBM, persoalan Elpiji tabung 3 kilogram juga menjadi perhatian serius. Pemkot Pontianak, kata dia, telah mengeluarkan Surat Edaran Wali Kota Pontianak Nomor 25 Tahun 2026 yang melarang pelaku usaha laundry menggunakan Elpiji bersubsidi.

“Di Kota Pontianak terdapat sekitar 6.022 usaha laundry. Elpiji tiga kilogram diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak, bukan untuk usaha yang seharusnya menggunakan Elpiji nonsubsidi,” tegasnya.

Ia mengungkapkan, masih ditemukan praktik penjualan Elpiji bersubsidi di atas harga eceran tertinggi. Karena itu, Bahasan meminta Pertamina mengambil tindakan tegas terhadap agen maupun pangkalan yang melakukan pelanggaran.

“Jangan sampai masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru kesulitan memperoleh Elpiji bersubsidi akibat ulah oknum yang mencari keuntungan,” katanya.

Bahasan juga meminta Pertamina membuka ruang pengaduan yang lebih responsif bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Menurutnya, selama ini penanganan persoalan distribusi sering kali baru dilakukan setelah muncul antrean panjang atau menjadi sorotan publik.

Selain itu, Bahasan menyinggung persoalan antrean kendaraan pengangkut barang yang masih terjadi di sejumlah ruas jalan di Kota Pontianak, khususnya di kawasan Pontianak Utara. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan perlu segera ditangani.

“Jangan sampai persoalan distribusi barang dan antrean kendaraan ini membahayakan masyarakat. Semua pihak harus bersama-sama menjaga kondisi tetap kondusif agar inflasi dapat dikendalikan dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi,” pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK – Bagian Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Kota Pontianak menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Online Tahun 2026. Kegiatan ini bertujuan menyosialisasikan penggunaan aplikasi SKM Online yang mulai tahun ini wajib diterapkan oleh seluruh Unit Pelayanan Publik (UPP) sesuai arahan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB).

Kepala Bagian (Kabag) Organisasi Setda Kota Pontianak, Margaretha, menjelaskan bahwa bimtek merupakan tindak lanjut dari surat edaran mengenai penerapan SKM Online yang kini menggantikan mekanisme survei konvensional.

"Tahun ini amanah dari KemenPAN RB, kita menggunakan SKM Online secara penuh. Hari ini akan kami sampaikan bagaimana penerapannya di masing-masing UPT maupun kelurahan," ujarnya usai memberi sambutan, di Aula Sultan Syarif Abdurrahman Lantai 3 Kantor Wali Kota, Selasa (21/7/2026).

Pada kesempatan yang sama, Margaretha menekankan pentingnya peran operator dalam memantau pelaksanaan survei. Berbeda dengan sistem sebelumnya, hasil penilaian pada SKM Online akan langsung terkirim ke sistem KemenPAN RB setelah diisi oleh responden sehingga tidak dapat lagi dikendalikan secara manual.

"Khusus SKM Online ini, kita tidak bisa mengontrol data yang sudah masuk. Karena itu operator di setiap UPP harus rutin melakukan pengecekan, kalau bisa setiap hari atau minimal setiap minggu," jelasnya.

Ia berharap capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Pontianak yang pada tahun sebelumnya mencapai nilai 93 dapat dipertahankan, bahkan ditingkatkan.

Bimtek menghadirkan dua narasumber, Hendri dan Anggi, yang memberikan materi mengenai penyusunan survei, pengelolaan data, penyusunan laporan, hingga penandatanganan laporan SKM.

Peserta juga mendapatkan penjelasan mengenai pembagian kewenangan akun, mulai dari akun operator instansi yang mengelola jenis layanan dan survei, hingga akun level 1 dan level 2 yang bertanggung jawab terhadap pelaporan di tingkat instansi maupun unit pelayanan.

Setelah sesi pemaparan materi, peserta mengikuti praktik langsung penggunaan aplikasi SKM Online, mulai dari proses masuk ke sistem, pengelolaan dashboard, pemantauan hasil survei, hingga penyusunan laporan.

“Sebagai tindak lanjut, kami akan melakukan pendampingan dan pemantauan ke setiap UPP agar mereka mampu mengoperasikan SKM Online secara optimal serta melaksanakan SKM sesuai ketentuan yang berlaku,” tutupnya. (kominfo)

PONTIANAK - Romadon, perwakilan Kelompok Nelayan Cahaya Pelangi dari Kelurahan Banjar Serasan, Kecamatan Pontianak Timur, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Pontianak atas perhatian yang diberikan kepada nelayan. Kelompoknya jadi salah satu penerima bantuan genset dari pemerintah. Ia senang, dapat berdialog langsung dengan Wakil Wali Kota.

Tahun ini, sebanyak lima kelompok nelayan memperoleh bantuan mesin genset, tujuh kelompok mendapat bantuan alat tangkap, dan 151 keluarga nelayan diberi bantuan beras. Mereka tersebar di tiga kecamatan.

“Saya mewakili kawan-kawan dari kelompok nelayan Pontianak Timur, Kelurahan Banjar Serasan, mengucapkan banyak terima kasih. Kami senang dengan adanya bantuan ini,” ujar Romadon usai penyerahan di kampung nelayan Gg. H. Sanusi, Kelurahan Banjar Serasan, Pontianak Timur, Selasa (21/7/2026).

Ia mengaku senang bisa bertemu langsung dengan Wakil Wali Kota, Dinas terkait, camat, lurah, dan kelompok masyarakat lainnya. Menurutnya, kegiatan seperti ini penting karena menjadi ruang bagi nelayan untuk menyampaikan kondisi di lapangan. Salah satu kegembiraan lain yang ia bagikan adalah perihal BBM.

Saat ini nelayan sudah mulai mendapatkan BBM subsidi melalui rekomendasi pelabuhan. Hal itu sangat membantu karena biaya operasional terbesar nelayan adalah BBM. Sebelumnya, mereka membeli dengan Harga Rp15 ribu per liter. 

“Alhamdulillah sekarang kami sudah dapat BBM subsidi dengan harga normal. Itu yang paling kami harapkan, karena biaya paling besar bagi kami adalah BBM,” ungkapnya.

Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menyebut Pemerintah Kota Pontianak akan terus berupaya hadir dan memberi perhatian kepada nelayan kecil, terutama nelayan dengan kapal di bawah 10 gross tonnage atau GT. Salah satunya lewat bantuan yang diharapkan dapat meringankan beban nelayan dalam jangka pendek maupun mendukung aktivitas melaut.

“Untuk meringankan beban mereka, pemerintah kota memberikan bantuan genset, ada lima genset. Kemudian ada bantuan pangan berupa beras cadangan pangan kepada warga nelayan di tiga kecamatan,” jelasnya.

Bahasan menyebut, bantuan beras yang diberikan masing-masing sebanyak 10 kilogram. Meski bersifat jangka pendek, bantuan tersebut dinilai tetap berarti karena dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga nelayan. Ia menambahkan, bantuan jaring diberikan untuk mendukung nelayan yang menggunakan sampan bermesin. Bantuan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan hasil tangkapan.

Meski demikian, Bahasan mengakui bantuan genset yang diberikan belum mencukupi seluruh kebutuhan nelayan. Misalnya kebutuhan genset yang idealnya diberikan ke masing-masing nelayan.

“Insya Allah pemerintah kota akan mengikhtiarkan agar nelayan itu semuanya bisa mendapatkan bantuan,” katanya.

Bahasan menegaskan, program bantuan kepada nelayan akan diupayakan menjadi agenda rutin. Menurutnya, kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian dan kehadiran pemerintah untuk berterima kasih kepada nelayan yang telah berjuang memenuhi pasokan ikan. Kondisi mereka kini masih dalam proses menuju lebih sejahtera dan lebih mapan. Dengan adanya kemudahan BBM bersubsidi serta bantuan sarana pendukung, ia berharap beban nelayan dapat berkurang secara bertahap.

“Kalau saya lihat, ini masih menuju ke arah lebih sejahtera, lebih mapan. Untuk menuju ke sana, pemerintah harus hadir,” ujarnya.

Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak Irwan Prayitno mengatakan jumlah nelayan di Kota Pontianak memang tidak terlalu banyak dibandingkan daerah pesisir lainnya. Meski demikian, Pemkot Pontianak tetap memberikan perhatian kepada kelompok nelayan, terutama nelayan kecil yang masih aktif.

Pihaknya akan melakukan pendataan ulang terhadap kelompok nelayan yang masih aktif. Pendataan tersebut penting agar bantuan dan program pemerintah dapat lebih tepat sasaran sesuai kondisi di lapangan. Perhatian khusus akan diberikan kepada nelayan kecil yang masih menggunakan sampan bermesin untuk menangkap ikan di sekitar Sungai Kapuas. Ke depan, pemerintah akan mendorong peningkatan kapasitas mereka secara bertahap.

“Terutama kelompok nelayan kecil yang masih menggunakan sampan bermesin untuk melakukan penangkapan di sekitar Sungai Kapuas. Insya Allah nanti secara perlahan akan kita tingkatkan menuju kapal-kapal di bawah 10 GT,” ungkapnya.

Selain bantuan, dinasnya juga akan memperkuat pendampingan bagi nelayan. Pendampingan dilakukan melalui kerja sama dengan penyuluh perikanan yang ada di Kota Pontianak.

“Mulai Januari 2026, penyuluh perikanan di Kota Pontianak sudah diambil alih oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nanti kita akan berkoordinasi dan meminta bantuan penyuluh untuk terus melakukan pendampingan terhadap nelayan, terutama nelayan tangkap,” pungkasnya. (prokopim)