Berita

PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak resmi mengimplementasikan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) sebagai bagian dari modernisasi tata kelola keuangan daerah. Langkah ini didasarkan pada Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2024 tentang tata cara penggunaan KKPD, serta perjanjian kerja sama dengan BPD Kalimantan Barat yang ditandatangani pada 31 Juli 2024.

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menegaskan bahwa penerapan KKPD merupakan wujud komitmen Pemkot dalam mendorong pengelolaan keuangan yang lebih transparan. 

“Dengan KKPD, kita ingin memastikan belanja daerah lebih efisien, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya usai penyerahan simbolis kartu kredit di Kantor Wali Kota, Jumat (22/5/2025).

Ia menjelaskan, implementasi KKPD di Pemkot Pontianak sejatinya telah dimulai sejak tahun 2024, seiring terbitnya Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2024. Pemkot melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) bekerja sama dengan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, yang melakukan co-branding dengan Bank Mandiri.

“Kolaborasi ini menjadi bagian penting agar sistem pembayaran kita terintegrasi dan berjalan lancar,” jelasnya.

Menurut Edi, BKAD juga telah melakukan studi banding bersama BPKAD Provinsi Kalimantan Barat yang lebih dulu menerapkan KKPD.

Sebagai tahap awal, implementasi KKPD pada Tahun Anggaran 2025 dilakukan di tujuh perangkat daerah: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, Sekretariat DPRD, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta Inspektorat.

Edi menargetkan, pada Tahun Anggaran 2026 KKPD sudah dapat diterapkan di seluruh 32 SKPD di lingkungan Pemkot Pontianak.

“Harapan kita, seluruh perangkat daerah bisa segera menggunakan KKPD agar pengelolaan keuangan menjadi lebih efektif dan transparan. Kita belajar dari pengalaman provinsi, sehingga penerapan di Kota Pontianak bisa lebih matang dan terarah,” pesannya.

Proses implementasi KKPD turut didukung melalui kegiatan berbagi pengetahuan bersama BPKAD Provinsi Kalimantan Barat, koordinasi dengan BPD Kalbar, capacity building penggunaan KKPD, hingga High Level Meeting dengan Bank Indonesia.

“Dengan langkah ini, Pemkot Pontianak menegaskan komitmen dalam mendorong efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah,” pungkas Wali Kota. (kominfo/prokopim)

Pontianak International Automotive Festival 2025 di PCC

PONTIANAK – Ratusan peserta dari komunitas otomotif berbagai daerah di Indonesia hingga mancanegara, termasuk Malaysia dan Brunei Darussalam berkumpul di Pontianak Convention Center (PCC) dalam ajang Pontianak International Automotive Festival (PIAF) 2025), Jumat (22/8/2025).

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono yang meresmikan festival itu, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya ajang otomotif berskala internasional tersebut. Ia menilai festival ini menjadi ruang silaturahmi sekaligus mempererat persaudaraan antar pecinta otomotif, khususnya motor besar.

“Festival ini menjadi ajang inspirasi, persahabatan, dan solidaritas. Kehadiran peserta dari berbagai daerah, termasuk Sarawak dan negara tetangga, menunjukkan bahwa Pontianak semakin dikenal sebagai kota tujuan bagi komunitas otomotif,” ujarnya usai meresmikan PIAF 2025.

Menurutnya, Kalimantan Barat (Kalbar) memiliki potensi besar untuk pengembangan kegiatan otomotif, termasuk wisata touring. Dengan semakin terbukanya jalur darat yang menghubungkan Kalbar dengan Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, hingga Sarawak, peluang pertumbuhan komunitas otomotif semakin terbuka lebar.

“Pontianak sering menjadi tujuan touring, bahkan dari Brunei, Singapura, dan Sarawak. Pemerintah Kota akan terus mendukung kegiatan seperti ini, karena memberi dampak positif bagi perekonomian sekaligus pariwisata,” tambahnya.

Edi berharap penyelenggaraan Pontianak International Automotive Festival dapat menjadi agenda rutin yang mampu menggerakkan sektor ekonomi kreatif, sekaligus memperkuat citra Pontianak sebagai kota yang ramah bagi komunitas otomotif.

“Semoga event-event serupa seperti ini lebih sering digelar di Kota Pontianak,” pungkasnya. (prokopim)

Wako Minta TP2DD Percepat Optimalisasi Pajak lewat Digitalisasi Pembayaran

PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menegaskan komitmennya dalam mendorong optimalisasi pajak daerah melalui pemanfaatan teknologi digital. Salah satu langkah yang didorong adalah penerapan QRIS dinamis untuk transaksi pembayaran.

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menyampaikan pentingnya inovasi agar masyarakat semakin terbiasa menggunakan layanan digital.

“Digitalisasi pembayaran perlu kita dorong. Misalnya dengan memberikan insentif bagi masyarakat yang menggunakan QRIS saat berbelanja, bisa berupa kupon undian atau hadiah langsung seperti tumbler dan gantungan kunci,” ujarnya, usai memimpin HLM Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Aula SSA Kantor Wali Kota, Jumat (22/8/2025).

Ia menambahkan, inovasi ini bukan hanya memudahkan masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara lebih modern, transparan, dan akuntabel.

Untuk itu, Wali Kota meminta seluruh jajaran terkait, mulai dari Sekretaris Daerah, kepala badan keuangan, asisten ekonomi dan pembangunan, hingga tim teknis, agar bekerja lebih keras dan berkoordinasi secara efektif.

“Kota Pontianak seharusnya bisa memperoleh capaian yang lebih tinggi. Saatnya kita serius menindaklanjuti ini,” sambungnya.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pontianak, Ruli Sudira, menjelaskan sejumlah program digitalisasi terus berjalan, mulai dari implementasi service API SNAP, Virtual Account, hingga QRIS untuk pembayaran PBB-P2, BPHTB, pajak daerah lainnya, serta retribusi.

“Melalui aplikasi E-Ponti, masyarakat kini bisa melakukan berbagai jenis pembayaran secara lebih cepat dan praktis,” ujarnya.

Ia menambahkan, multipayment dengan QRIS Merchant juga telah diterapkan di berbagai sektor, seperti parkir Alun-Alun Kapuas, sewa bus BRT, sewa lapangan olahraga, kolam renang, rumah potong hewan, hingga retribusi penyedotan limbah tinja.

Bahkan, retribusi kios atau lapak pasar juga sudah dapat dibayar melalui Virtual Account Diskumdag. Meski demikian, menurutnya masih ada peluang besar untuk pengembangan ke depan. 

“Kami akan mendorong pemanfaatan QRIS di gedung parkir, juru parkir resmi, hingga pasar tradisional. Dengan begitu, masyarakat semakin terbiasa menggunakan pembayaran digital, sementara penerimaan daerah lebih transparan dan akuntabel,” tuturnya.

Ruli optimistis, digitalisasi pembayaran yang terintegrasi dengan Bank Kalbar akan menjadi salah satu pilar penting dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah.

“Target kami, semua retribusi daerah dapat beralih ke sistem digital sehingga pelayanan lebih modern dan efisien,” pungkasnya. (kominfo/prokopim)

PONTIANAK - Program ‘Like Sedekah Jumat’ yang digalakkan di sekolah-sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) di Kota Pontianak berhasil menghimpun dana lebih dari Rp215 juta sepanjang tahun ini. Dana tersebut diwujudkan dalam penyaluran 1.000 paket perlengkapan sekolah bagi siswa SD dan SMP.

Sebanyak 157 sekolah terlibat dalam program ini, terdiri atas 129 SD dan 28 SMP. Untuk tingkat SD, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Pontianak Timur mencatat perolehan tertinggi Rp69,2 juta, disusul Pontianak Selatan Rp30,6 juta, dan Pontianak Barat Rp29,3 juta. Juara umum tingkat SD se-Kota Pontianak diraih SD Negeri 09 Pontianak Utara dengan Rp8,1 juta.

Pada jenjang SMP, penghargaan pengumpulan terbanyak diraih SMP Negeri 03 Pontianak sebesar Rp10,2 juta, diikuti SMP Negeri 01 Pontianak Rp9,6 juta, dan SMP Negeri 04 Pontianak Rp7,1 juta. Panitia juga menetapkan kategori rasio sedekah tertinggi berdasarkan jumlah murid, yakni SMP Negeri 26 Pontianak dengan Rp23 ribu per murid dan SD Plus Bina Empat Lima dengan Rp19 ribu per murid.

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, mengapresiasi semangat kepedulian sosial dari sekolah-sekolah yang terlibat. Menurutnya, meski seribu paket masih jauh dari kebutuhan lebih 40 ribu siswa SD dan SMP, langkah ini memberi dorongan besar bagi anak-anak untuk tetap percaya diri dalam belajar.

“Pemerintah Kota juga sudah menganggarkan melalui APBD untuk perlengkapan sekolah, seragam, dan beasiswa bagi siswa tidak mampu. Perlu kolaborasi agar tidak ada anak usia sekolah yang putus sekolah. Data siswa, terutama yatim piatu, harus valid by name by address supaya tepat sasaran,” ujarnya usai menyerahkan bantuan, di halaman Kantor Wali Kota Jumat (22/8).

Edi turut menyinggung program pendidikan strategis lain, termasuk pembangunan sekolah rakyat terpadu di lahan lima hektare.

“Sekolah rakyat ini akan menampung siswa dari SD, SMP, hingga SMA dengan fasilitas lengkap, termasuk asrama,” jelasnya.

Selain pendidikan, ia juga menegaskan komitmen Pemkot menyiapkan 55 dapur makan gratis serta mempercepat program zero stunting.

“Kuncinya hanya satu, peduli. Kalau kita tidak peduli dengan lingkungan, semua program ini tidak mungkin mencapai hasil optimal,” tegasnya.

Ketua Baznas Kota Pontianak, Sulaiman, menyampaikan penghargaan kepada sekolah dan UPZ yang berpartisipasi. Menurutnya, sejak diluncurkan tiga tahun lalu, program ini berkembang pesat: dari 50 paket bantuan pada tahun pertama, 700 paket pada tahun kedua, hingga 1.000 paket tahun ini. Tahun depan ditargetkan 2.000 paket dengan melibatkan lebih banyak sekolah dan madrasah.

“Alhamdulillah, dari sedekah Rp1.000 yang diberikan anak-anak setiap Jumat, bisa terkumpul Rp215.133.822 dalam setahun. Dana ini sepenuhnya kembali untuk membantu anak-anak sekolah yang membutuhkan,” imbunya.

Ia menambahkan, Kementerian Agama juga berencana bergabung sehingga cakupan program meluas ke madrasah ibtidaiyah, MTs, hingga MA. Selain ‘Like Sedekah Jumat’, Baznas Pontianak terus menjalankan lima program utama di bidang kemanusiaan, kesehatan, ekonomi, dakwah dan advokasi, serta pendidikan, mulai dari bantuan sembako, layanan kesehatan, pelatihan ekonomi, insentif guru ngaji, hingga beasiswa.

“Keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, termasuk pemerintah kota. Semoga program ini terus berlanjut dan makin banyak anak-anak yang merasakan manfaatnya,” pungkas Sulaiman. (kominfo/prokopim)