Berita

Jawaban Wali Kota atas Pandangan Fraksi DPRD Terhadap Ranperda APBD 2026

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menyampaikan pidato tanggapan dan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Pontianak terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pontianak Tahun Anggaran 2026. Jawaban Wali Kota disampaikan pada Rapat Paripurna ke-6 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak, Rabu (5/11/2025).

Edi menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas seluruh masukan, saran, serta kritik konstruktif dari masing-masing fraksi DPRD. Ia menyatakan, seluruh pandangan tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan bagi Pemerintah Kota Pontianak dalam menyusun kebijakan pembangunan tahun mendatang.

“Segala pandangan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi menjadi cerminan dari komitmen bersama untuk meningkatkan efektivitas anggaran dan kesejahteraan masyarakat Kota Pontianak,” ujarnya.

Menanggapi Fraksi PDI Perjuangan, Edi menyebut pemerintah kota sependapat perlunya evaluasi terhadap perangkat daerah dengan serapan anggaran rendah. Ia menegaskan penempatan ASN telah dilakukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja sesuai standar kompetensi serta rekomendasi Tim Penilaian Kinerja.

“Pemerintah Kota Pontianak akan terus meningkatkan potensi dan kompetensi ASN agar pelayanan publik semakin baik dan profesional,” ungkapnya.

Kepada Fraksi PKS, ia menyampaikan bahwa pemerintah kota berkomitmen menggunakan belanja daerah secara efisien dengan fokus pada kepentingan publik. Ia juga menanggapi dorongan peningkatan lapangan kerja dengan memperkuat sinergi antara dunia pendidikan dan dunia usaha melalui program magang, campus hiring, job fair dan forum kemitraan.

“Pemerintah Kota Pontianak juga terus melakukan pemeliharaan pohon, normalisasi parit, serta mendorong partisipasi masyarakat melalui gotong royong,” tutur Edi.

Lebih lanjut, Wali Kota menjelaskan kerja sama yang dilakukan Satpol PP dengan instansi vertikal untuk pembinaan Linmas serta pengawasan lingkungan. Ia juga menegaskan upaya penataan kabel jaringan internet melalui koordinasi dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) agar kota terlihat lebih rapi dan aman.

Menanggapi Fraksi Gerindra dan Fraksi Nasdem, Edi mengapresiasi dukungan terhadap efisiensi belanja serta optimalisasi pendapatan daerah. Ia menyebut Pemkot telah membentuk Tim Optimalisasi PAD lintas OPD dan melaksanakan program Pajak Award bagi wajib pajak patuh.

Selain itu, dalam penyusunan anggaran 2026, Pemkot tetap berpedoman pada belanja wajib seperti pendidikan 20 persen dan infrastruktur pelayanan publik 40 persen. 

“Kita juga membuka ruang pembiayaan kreatif, seperti kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), untuk mendorong investasi daerah,” imbuhnya.

Kepada Fraksi Golkar, Edi menjelaskan langkah-langkah penguatan fiskal daerah melalui kerja sama dengan instansi vertikal dan akademisi. Pemerintah kota juga akan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah dengan inventarisasi, digitalisasi, serta pemanfaatan aset menganggur agar memberi nilai tambah bagi PAD.

Dalam tanggapannya terhadap Fraksi PKB, Edi menyatakan komitmennya dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan. Pemerintah, katanya, tengah menyiapkan pembangunan fasilitas kesehatan baru serta pemanfaatan dana hibah untuk peningkatan layanan.

“Di bidang pendidikan, kami terus memperluas pembangunan unit sekolah baru, rehabilitasi ruang belajar, serta penyediaan sarana TIK untuk menunjang mutu pembelajaran,” sebutnya.

Sementara itu, menjawab pandangan Fraksi Demokrat, Edi memaparkan berbagai program prioritas seperti penanganan banjir melalui pembangunan drainase lingkungan, pengaturan lalu lintas, serta rencana pengembangan transportasi publik yang aman dan layak.

“Pemerintah Kota Pontianak juga terus meningkatkan layanan kesehatan dan sosial bagi masyarakat, termasuk kepesertaan BPJS, bantuan sosial, dan fasilitas bagi disabilitas,” katanya.

Selain itu, Pemkot juga memperkuat pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat melalui pembangunan TPS3R, penguatan bank sampah, serta bimbingan teknis bagi pelaku usaha pengelolaan sampah.

Edi menuturkan, seluruh masukan dari fraksi-fraksi DPRD merupakan bentuk sinergi antara eksekutif dan legislatif untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak pada masyarakat.

“Dengan dukungan DPRD dan partisipasi masyarakat, kami optimistis APBD 2026 dapat dijalankan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran,” pungkasnya. (prokopim)

Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Pontianak terhadap Ranperda APBD 2026

PONTIANAK - Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menyampaikan apresiasi atas pandangan umum yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD Kota Pontianak terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pontianak Tahun Anggaran 2026.

Bahasan menuturkan, berbagai masukan dan saran yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD menjadi bahan penting bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak dalam menyempurnakan rancangan APBD tersebut. Ia menegaskan, seluruh pandangan tersebut bermuara pada satu tujuan, yakni peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta optimalisasi anggaran untuk kesejahteraan masyarakat.

“Semua bermuara pada upaya peningkatan PAD, di mana anggaran difokuskan pada hal-hal yang benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat,” ujarnya usai mendengarkan pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Pontianak terhadap Penyampaian Ranperda tentang APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak, Selasa (4/11/2025).

Bahasan menjelaskan, arah kebijakan APBD 2026 tetap berorientasi pada pembangunan yang inklusif, dengan memperhatikan kebutuhan dasar dan aksesibilitas masyarakat. Menurutnya, pemerintah akan terus berupaya memperluas ruang partisipasi publik melalui peningkatan kualitas layanan, termasuk digitalisasi pelayanan.

“Upaya ini diharapkan dapat mempermudah akses dan aktivitas masyarakat, termasuk melalui peningkatan pelayanan berbasis digital. Pelayanan digital bukan untuk mempersulit, melainkan mempermudah masyarakat dalam memperoleh layanan publik,” tuturnya.

Ia juga menyebut, beberapa fraksi DPRD menyoroti pentingnya penguatan layanan publik berbasis teknologi serta pengelolaan anggaran yang efisien dan transparan. Pemkot Pontianak, lanjutnya, akan menindaklanjuti hal tersebut dalam proses pembahasan bersama DPRD.

“Melalui kolaborasi antara legislatif dan eksekutif, kita berharap rancangan APBD 2026 dapat disepakati dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan, efisiensi, dan kemanfaatan bagi masyarakat luas,” pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menyerahkan bantuan operasional untuk Guru Ngaji Tradisional di Kota Pontianak, Selasa, (4/11/2025). Bertempat di Aula Rumah Dinas Wali Kota, sebanyak 880 Guru Ngaji akan menerima bantuan operasional sebesar 1,8 juta rupiah per orang yang dibagi menjadi 2 gelombang.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menilai, bantuan operasional ini merupakan bentuk penghargaan pemerintah kepada para Guru Ngaji Tradisional yang telah berjasa mendidik anak-anak di Kota Pontianak. Edi berpesan agar para Guru Ngaji Tradisional bisa terus bersemangat memberikan ilmu dan wawasan yang baik sesuai ajaran agama Islam, terutama dalam hal membaca Alquran. 

"Kita bersyukur hari ini bisa bersilaturahmi dengan para Guru Ngaji Tradisional. Atas nama Pemkot Pontianak kami mengapresiasi para Guru Ngaji yang telah mencerdaskan anak-anak di Kota Pontianak," ungkapnya pasca penyerahan secara simbolis bantuan operasional.

Edi juga mengapresiasi peran Guru Ngaji di Kota Pontianak yang tidak hanya mengajarkan cara membaca Alquran, tetapi juga mengajarkan arti dan makna dari ayat-ayat di Alquran serta mengajarkan sikap dan perilaku yang baik sesuai pedoman Alquran.

"Guru Ngaji tidak hanya mengajar Alquran, tetapi juga akhlak hingga budi pekerti dan hal baik lainnya, terutama di kehidupan yang sekarang," tegasnya.

Wali Kota berharap ke depannya semakin banyak Guru Ngaji yang berkontribusi mendidik dan mencerdaskan anak-anak di Kota Pontianak. Terlebih, Pemkot Pontianak berencana untuk menambah kuota penerima bantuan serta jumlah insentif yang diterima Guru Ngaji di tahun depan.

"Harapan ke depannya, Guru Ngaji kita semakin semangat dan memberikan kualitas yang terbaik. Serta anak-anak kita semakin melek akan Alquran bagi yang beragama islam," pungkasnya. (kominfo/prokopim)

Dishub Pontianak Sediakan Layanan CCTV Realtime

PONTIANAK — Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pontianak terus berinovasi dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat, khususnya terkait kondisi arus lalu lintas di berbagai titik utama kota. Melalui kanal YouTube resmi CCTV Dishub Kota Pontianak, masyarakat kini dapat memantau secara langsung situasi lalu lintas di sejumlah ruas jalan secara real time.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pontianak Yuli Trisna Ibrahim mengatakan layanan siaran langsung CCTV ini merupakan bagian dari upaya Dishub dalam merespon cepat keluhan masyarakat serta meningkatkan transparansi informasi publik. 

“Kami ingin warga Pontianak bisa mengetahui kondisi lalu lintas terkini tanpa harus menunggu laporan atau menduga-duga. Semuanya bisa diakses secara langsung melalui kanal YouTube kami,” ujarnya, Selasa (4/11/2025).

Melalui tautan https://www.youtube.com/@CCTVDISHUBKOTAPONTIANAK/streams, masyarakat dapat memilih berbagai titik pantauan strategis, di antaranya Simpang Tanjung Raya, Simpang Pasar Flamboyan, Simpang Hotel Garuda, Simpang Tanjung Hulu, Jalan Pak Kasih–Gertak 1, Jalan Imam Bonjol depan SPBU, Simpang Jalan Pattimura, Simpang Pajak Jalan Ahmad Yani, Bundaran Kota Baru depan SPBU, hingga kawasan Bundaran Digulis dan Jalan Komyos Sudarso.

Trisna menambahkan, dengan adanya fitur siaran langsung ini, masyarakat bisa lebih mudah merencanakan perjalanan, terutama pada jam-jam sibuk. 

“Tujuannya agar warga bisa mengatur waktu dan rute perjalanan dengan lebih efisien. Selain itu, layanan ini juga membantu kami dalam melakukan pengawasan dan pengendalian lalu lintas secara digital,” jelasnya.

Dishub Pontianak berkomitmen terus memperluas titik pantauan CCTV serta meningkatkan kualitas layanan informasi publik berbasis teknologi. 

“Kami mengajak masyarakat untuk memanfaatkan layanan ini, sekaligus berpartisipasi dalam menciptakan lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar di Kota Pontianak,” pungkasnya. (Sumber: dishub.pontianak)