Berita

70 Balita di Pontianak Timur Terima Paket PMT

PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menyalurkan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi balita di Kecamatan Pontianak Timur. Paket PMT diserahkan secara simbolis oleh Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan untuk 70 anak dari tujuh kelurahan di Pontianak Timur.

Bahasan mengatakan program PMT ini merupakan upaya pemerintah untuk membantu pemenuhan gizi balita agar tumbuh kembang mereka sesuai dengan usianya. 

“Semoga dengan adanya PMT ini, anak-anak bisa tumbuh sehat, dengan berat dan tinggi badan sesuai usianya,” ujarnya usai menyerahkan bantuan PMT di Aula Kantor Camat Pontianak Timur, Kamis (21/8/2025).

Ia mengungkapkan, berdasarkan data status gizi nasional Indonesia, angka stunting di Kota Pontianak berada pada 22,04 persen. Namun, data dari Indeks Pembangunan Gizi Masyarakat (IPBGM) menunjukkan angka 7 persen. Menurutnya, perbedaan data tersebut masih dalam proses sinkronisasi, namun pihaknya lebih yakin dengan angka 7 persen.

“Karena kami sudah bergerak luar biasa. Cara-cara memberikan layanan kesehatan dari puskesmas dan posyandu berjalan aktif dan rutin. Informasi di lapangan juga menunjukkan peningkatan yang signifikan,” jelasnya.

Bahasan mengingatkan masyarakat agar tidak menunda memanfaatkan fasilitas kesehatan yang sudah disediakan dengan memeriksakan kesehatan secara rutin.

“Jangan malas. Tolong datangi puskesmas atau posyandu, walaupun tidak sakit, sekadar memeriksakan kesehatan. Minimal tiga bulan sekali,” pesannya.

Ia menambahkan, saat ini sekitar 98 persen warga Kota Pontianak sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Cakupan tersebut menurutnya harus dimanfaatkan sebaik mungkin.

“Kalau sudah punya BPJS, silakan digunakan untuk pemeriksaan kesehatan rutin. Pemerintah sudah menjaminnya, tinggal bagaimana warga memanfaatkannya,” imbuhnya.

Camat Pontianak Timur M Akif menuturkan, jenis makanan tambahan yang diberikan cukup bervariasi, mulai dari kacang hijau, roti, susu, hingga telur. Ia meminta para orang tua agar benar-benar memanfaatkan bantuan ini untuk anak-anak. 

“Tolong dimasak kacang hijau ini, berikan setiap hari. Jangan sampai tidak dimanfaatkan,” pesannya.

Selain PMT, bantuan berupa paket kebutuhan pokok juga disalurkan kepada keluarga penerima manfaat. Akif menegaskan agar bantuan tersebut digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, seperti membeli beras dan lauk-pauk. Ia juga mengingatkan orang tua untuk aktif membawa anak ke Posyandu setiap bulan. 

“Di Posyandu anak-anak bisa ditimbang berat badan dan diukur tinggi badannya. Dengan begitu, perkembangan mereka bisa terpantau,” tutupnya. (prokopim)

Lokasi Parkir Dipasang Label Parkir Gratis

PONTIANAK – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pontianak bersama Satpol PP Kota Pontianak, TNI, dan Polri yang tergabung dalam Tim Penertiban Parkir Liar menyisir sejumlah titik parkir tak berizin di kota ini. Lokasi yang menjadi sasaran antara lain Jalan H Agus Salim, Jalan Merapi, Jalan Irian, hingga kawasan pusat suvenir di PSP. Pada titik-titik tersebut, tim memasang spanduk bertuliskan ‘Parkir Gratis’. Dalam operasi itu, sebanyak delapan juru parkir (jukir) liar turut diamankan untuk dilakukan pembinaan.

Kepala Dishub Kota Pontianak Yuli Trisna Ibrahim, mengatakan penertiban ini merupakan agenda rutin tim gabungan untuk menertibkan parkir-parkir liar. 

“Langkah ini merespons keluhan masyarakat yang banyak dirugikan akibat parkir liar. Bahkan praktik ini sudah viral di berbagai media,” ujarnya usai penertiban, Kamis (21/8/2025).

Trisna menjelaskan, titik parkir yang tidak kooperatif akan diberlakukan parkir gratis. Namun ditegaskannya khusus lokasi kawasan kios-kios di PSP Jalan Patimura memang digratiskan karena sebelumnya memang sudah ditetapkan sebagai area bebas parkir. 

“Jadi warga jangan lagi membayar kepada pihak yang tidak jelas,” katanya.

Meski begitu, Dishub tetap melakukan evaluasi pada sejumlah titik parkir yang dikelola resmi. Jika ditemukan pengelola atau jukir tidak mematuhi kewajiban menyetor retribusi, kontrak kerja sama bisa diputus. 

“Lebih baik kita batalkan daripada masyarakat terus dirugikan. Kalau tidak ada setoran ke daerah, berarti lokasi itu tidak boleh dijadikan area parkir berbayar,” tambahnya.

Ia mengungkapkan, hingga saat ini pendapatan dari sektor parkir baru mencapai sekitar Rp500 juta dari target Rp900 juta. Pihaknya berharap melalui penertiban dan pengawasan rutin, angka tersebut dapat ditingkatkan sekaligus mengedukasi masyarakat untuk hanya membayar parkir resmi.

“Tim ini bekerja secara bertahap. Ke depan, kita akan menyisir titik-titik lain yang rawan parkir liar. Dengan dukungan TNI dan Polri, kami optimistis masyarakat bisa merasa lebih aman dan nyaman,” imbuhnya.

Trisna menambahkan, apabila ada masyarakat yang merasa dirugikan membayar parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perda Nomor 10 tahun 2024, yakni untuk kendaraan roda dua sebesar Rp2 ribu dan roda empat sebesar Rp3 ribu, maka dapat melaporkan langsung kepada aparat penegak hukum,  baik kepolisian maupun Satpol PP.

“Itu sudah termasuk pungutan liar,” terangnya.

Terpisah, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, menegaskan bahwa parkir liar tidak boleh dibiarkan karena merugikan masyarakat sekaligus menghambat pendapatan daerah. 

“Kita ingin memastikan warga mendapatkan pelayanan yang adil dan transparan. Uang parkir harus masuk ke kas daerah, bukan ke oknum. Karena itu, pemerintah bersama aparat terus menertibkan dan mengawasi agar praktik parkir liar bisa ditekan,” tegasnya.

Edi berharap masyarakat turut berperan aktif dengan tidak membayar pada jukir liar. Apabila ada spanduk ‘Parkir Gratis’, maka jangan bayar. 

“Itu bentuk perlindungan pemerintah kepada masyarakat. Mari bersama-sama menjaga ketertiban dan mendukung penataan kota,” pungkasnya. (prokopim)

Wali Kota Edi Kamtono Hadiri Apel Besar Hari Pramuka ke-64

MEMPAWAH – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menerima Tanda Penghargaan Lencana Melati dari Kwartir Nasional Gerakan Pramuka. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas jasa dan pengabdiannya dalam memajukan Gerakan Pramuka, baik di tingkat daerah maupun nasional.

Lencana Melati merupakan tanda penghargaan tertinggi yang dianugerahkan kepada tokoh yang dinilai memiliki peran besar, berpengaruh, serta memberi manfaat nyata bagi perkembangan Gerakan Pramuka dan kehidupan masyarakat.

Wali Kota Edi Kamtono yang juga menjabat sebagai Ketua Majelis Pembimbing Kwartir Cabang (Mabicab) Gerakan Pramuka Kota Pontianak menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas penghargaan tersebut. Menurutnya, Gerakan Pramuka tidak hanya mendidik generasi muda untuk disiplin dan mandiri, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kebersamaan, kepedulian sosial, dan jiwa kepemimpinan.

“Penghargaan ini bukan hanya untuk pribadi saya, tetapi juga untuk seluruh jajaran Kwarcab Kota Pontianak dan semua pembina serta anggota Pramuka yang terus berkomitmen membina generasi muda. Pramuka harus terus menjadi wadah pembentukan karakter yang bermanfaat bagi bangsa dan negara,” ujarnya usai menerima penghargaan saat menghadiri Apel Besar Hari Pramuka ke-64 Tingkat Daerah Kalimantan Barat Tahun 2025 di Halaman Kantor Bupati Mempawah, Kamis (21/8/2025).

Penganugerahan penghargaan ini tertuang dalam Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 132/2025 dan Nomor 5934/2025, yang ditandatangani Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Komjen Pol (Purn) Budi Waseso.

“Semoga semangat kebersamaan serta kontribusi Gerakan Pramuka di Kota Pontianak semakin berkembang, terutama dalam menghadapi tantangan generasi muda di era digital,” tuturnya.

Ia menekankan pentingnya generasi Pramuka untuk menguasai literasi digital, kemampuan komunikasi, serta berpikir kritis di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Menurutnya, keterampilan tersebut diperlukan agar Pramuka mampu memanfaatkan teknologi untuk hal-hal positif.

“Selain keterampilan dasar kepramukaan, anggota Pramuka di era digital perlu menguasai literasi digital, kemampuan berkomunikasi, dan berpikir kritis. Hal ini penting agar mereka bisa memanfaatkan teknologi untuk hal-hal positif, sekaligus tetap menjaga jati diri sebagai pemuda yang berkarakter,” katanya.

Edi menyebut, Pramuka tetap menjadi wadah penting dalam pembinaan karakter generasi muda. Nilai gotong royong, kepemimpinan, serta rasa cinta tanah air yang ditanamkan dalam kegiatan kepramukaan dinilainya masih relevan dengan tantangan zaman.

“Pramuka mampu melahirkan generasi yang mandiri, peduli, serta siap menghadapi perubahan. Itu yang dibutuhkan dalam membangun bangsa,” ungkapnya.

Pemerintah Kota Pontianak, kata Edi, berkomitmen mendukung gerakan Pramuka melalui fasilitasi kegiatan, pembinaan, serta kolaborasi dengan sekolah maupun organisasi kepemudaan. Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan Pramuka dalam program sosial, lingkungan, dan kebencanaan.

“Pramuka di Pontianak aktif dalam penghijauan, kebersihan kota, bahkan kesiapsiagaan bencana. Mereka menjadi bagian penting dalam pembangunan masyarakat,” jelasnya.

Wali Kota Edi Kamtono berpesan agar seluruh anggota Pramuka terus menjaga semangat, disiplin, dan integritas menjadi  generasi yang berkarakter, memiliki jiwa sosial tinggi dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. 

“Jangan pernah lupakan nilai dasar Pramuka, yakni cinta alam dan kasih sayang sesama manusia,” pungkasnya. (prokopim)

Bangun Sistem Persampahan Industri 2026

PONTIANAK – Kota Pontianak menargetkan meraih Piagam Adipura pada periode mendatang. Selama dua tahun berturut-turut, Pontianak telah menerima Sertifikat Adipura, namun sejumlah indikator masih perlu dipenuhi untuk memperoleh penghargaan penuh. Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, menyampaikan kebersihan kota bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan seluruh masyarakat, termasuk pelaku usaha dan pendatang.

“Kalau hanya menata wajah kota supaya terlihat bagus tanpa kesadaran masyarakat, upaya kita dianggap gagal,” ungkapnya, usai membuka Sosialisasi Konsep Baru Adipura, di Aula SSA Kantor Wali Kota, Kamis (21/8/2025).

Pontianak sebelumnya mendapat hibah dari Bank Dunia senilai Rp207 miliar untuk membangun sistem pengelolaan sampah berbasis industri. Proyek ini direncanakan mulai 2026 dan ditargetkan beroperasi pada 2028. Fasilitas tersebut tidak hanya mengurangi volume sampah, tetapi juga berpotensi menghasilkan energi listrik.

“Ini bentuk penghargaan internasional bagi Pontianak. Tugas kita memastikan dana tersebut benar-benar bermanfaat bagi lingkungan dan warga,” katanya.

Konsep baru Adipura 2025 menekankan tiga komponen utama, mulai dari anggaran, keterlibatan masyarakat, dan pembangunan infrastruktur. Pemerintah kota berharap seluruh perangkat daerah hingga RT/RW menyatukan visi agar penanganan sampah lebih efektif.

“Kalau semua pihak bergerak dengan satu pemahaman, mulai dari camat, lurah, sampai pengurus lingkungan, hasilnya akan jauh lebih maksimal,” tegas Wakil Wali Kota.

Dalam tiga tahun terakhir, volume sampah di Pontianak menurun signifikan dari sekitar 400 ton per hari menjadi 200-300 ton. Penurunan ini berkat program pemilahan dan bank sampah yang mulai berjalan di masyarakat. Meski demikian, masalah TPS liar masih ditemui sehingga komunikasi dengan warga terus diperkuat.

Selain kebersihan, pemerintah kota juga mengaitkan program ini dengan kesehatan masyarakat. Penanganan stunting di Pontianak bahkan meraih peringkat pertama di Kalimantan Barat untuk konvergensi aksi penurunan stunting.

“Menjaga kebersihan adalah bagian dari iman sekaligus perintah agama. Kalau lingkungannya kotor, kesehatan warga pun terancam,” imbuhnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, Syarif Usmulyono, menambahkan penilaian Adipura tahun ini jauh lebih ketat dibanding periode sebelumnya. Menurutnya, tim penilai tidak lagi hanya memantau titik tertentu yang sudah disiapkan, melainkan kondisi keseharian kota.

“Kalau sebuah daerah masih bisa meraih sertifikat, apalagi piagam Adipura, itu berarti kotanya benar-benar hebat soal kebersihan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, sosialisasi kali ini melibatkan akademisi, sekolah, universitas, hingga kelompok swadaya masyarakat untuk menyatukan persepsi dalam penanganan sampah. Usmulyono ingin, persiapan penilaian ini tidak hanya dalam rangka formalitas, tetapi juga menjadi gaya hidup sehari-hari seluruh warga Kota Pontianak.

“Mendapatkan Adipura tidak bisa hanya oleh pemerintah. Semua elemen masyarakat harus terlibat supaya persepsi kita tentang sampah sama dulu,” tutupnya. (kominfo/prokopim)