Berita

PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak terus berupaya meningkatkan cakupan imunisasi bagi anak-anak, menyusul masih rendahnya angka imunisasi lengkap di Kota Pontianak. Berdasarkan data tahun 2025, dari total sasaran 10.738 bayi di Kota Pontianak, baru sebanyak 3.834 anak atau sekitar 35,7 persen yang mendapatkan imunisasi lengkap.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, saat membuka kegiatan Persiapan Imunisasi Kejar dan Sosialisasi Imunisasi Rutin Bersama Kader dan Lintas Sektor di Hotel Orchardz Ayani, Selasa (11/11/2025).

“Kasus campak dan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) tengah meningkat di Kota Pontianak. Ini menjadi perhatian serius karena cakupan imunisasi kita masih sangat rendah,” ujarnya.

Bahasan menegaskan, imunisasi merupakan hak anak yang wajib dipenuhi agar terlindung dari penyakit berbahaya yang dapat dicegah melalui vaksin. Pemerintah kota, lanjutnya, memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan secara menyeluruh kepada masyarakat, salah satunya melalui pelaksanaan imunisasi kejar.

Menurutnya, imunisasi kejar diberikan kepada anak yang belum mendapatkan vaksin tertentu atau tertinggal dari jadwal imunisasi rutin. Langkah ini penting agar anak memperoleh kekebalan tubuh yang optimal. Namun, pelaksanaannya menghadapi berbagai tantangan, di antaranya rendahnya kesadaran masyarakat serta maraknya informasi keliru atau hoaks tentang imunisasi yang beredar di media sosial.

“Maka dari itu, saya mengajak seluruh pihak untuk berperan aktif dalam menyebarluaskan informasi yang benar tentang imunisasi,” tegas Bahasan.

Ia juga meminta dukungan dari seluruh unsur, mulai dari Bapperida, Dinas Kominfo, TP-PKK, camat, lurah, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kewanitaan, hingga kader Posyandu agar turut meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya imunisasi lengkap bagi bayi dan balita.

“Dengan kerja sama lintas sektor, kita harapkan seluruh sasaran anak di Kota Pontianak mendapatkan imunisasi lengkap sehingga terbentuk kekebalan kelompok (herd immunity),” sebutnya.

Bahasan juga mengimbau orang tua untuk membawa anak-anak mereka ke fasilitas pelayanan imunisasi terdekat, seperti posyandu, puskesmas, rumah sakit, maupun praktik bidan. Langkah ini juga sekaligus mendukung pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) yang berlangsung pada November ini.

“Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan membawa hasil maksimal, serta dapat menurunkan kasus PD3I di Kota Pontianak,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak, Saptiko, menyebut, pertemuan ini menjadi langkah awal untuk menggerakkan upaya masif dalam mengejar ketertinggalan cakupan imunisasi di Kota Pontianak.

“Dalam pertemuan ini, kita merencanakan upaya masif agar cakupan imunisasi di Kota Pontianak dapat meningkat sesuai target yang telah ditetapkan. Saat ini capaian imunisasi dasar lengkap masih tergolong rendah, sekitar 35 persen,” jelasnya.

Menurut Saptiko, kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya risiko masyarakat, terutama bayi, balita, dan anak sekolah, terhadap penyakit yang sebenarnya dapat dicegah melalui imunisasi. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan akan melaksanakan kegiatan imunisasi secara menyeluruh di seluruh posyandu di Kota Pontianak.

“Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan kembali pentingnya imunisasi dalam meningkatkan kekebalan anak terhadap penyakit serta menurunkan angka kesakitan dan kematian,” terang dia.

Saptiko menambahkan, kegiatan persiapan imunisasi kejar dan sosialisasi imunisasi rutin tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan. Sebelumnya telah dilakukan pertemuan persiapan bersama pihak puskesmas, dan kali ini diikuti sekitar 400 peserta, terdiri atas 311 kader posyandu, tokoh agama, tokoh masyarakat, camat, lurah, penanggung jawab program kesehatan serta perwakilan dari Bapperida, Dinas Kominfo, TP-PKK, Health Security Partnership (HSP), akademisi, ahli epidemiologi Indonesia, dan narasumber dari tingkat provinsi maupun kota.

“Melalui kegiatan ini, diharapkan para lurah, camat, kader, serta penanggung jawab imunisasi di setiap puskesmas dapat menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan imunisasi kejar di seluruh posyandu,” harapnya.

Ketua TP-PKK Kota Pontianak Yanieta Arbiastutie, menuturkan, pentingnya peran seluruh elemen masyarakat, khususnya para kader PKK dan Posyandu, dalam menggerakkan keluarga agar memastikan anak-anak mendapatkan imunisasi lengkap sesuai jadwal.

“Imunisasi merupakan salah satu hak dasar anak yang harus dipenuhi dan diperjuangkan, bukan hanya oleh orang tua, tapi juga oleh seluruh elemen masyarakat,” ungkapnya.

Menurutnya, PKK berperan vital dalam mendukung keberhasilan program ini melalui 10 Program Pokok PKK, khususnya bidang kesehatan dan kelestarian lingkungan hidup. Kader Dasawisma dan Posyandu, kata Yanieta, telah bekerja keras melakukan pendataan, penyuluhan, dan menggerakkan masyarakat dari rumah ke rumah untuk memastikan tidak ada anak yang terlewat.

“Saya mengajak seluruh kader dan masyarakat untuk tidak ragu membawa anak-anak ke posyandu atau gerai imunisasi terdekat, melengkapi status imunisasi sesuai jadwal, serta mengabaikan berita bohong atau hoaks tentang imunisasi,” imbaunya. (prokopim/kominfo)

PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak terus berkomitmen membangun generasi muda yang cerdas, berakhlak mulia dan berkarakter kuat. Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menjelaskan, Pemerintah Kota Pontianak telah melaksanakan berbagai program strategis untuk memperkuat pendidikan karakter di lingkungan sekolah. 

“Di antaranya melalui integrasi nilai-nilai karakter dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler, serta penerapan Sekolah Ramah Anak dan pendidikan inklusi yang menumbuhkan budaya belajar positif dan aman bagi peserta didik,” ujarnya saat memaparkan materi selaku narasumber Program Kita Indonesia dengan tema ‘Anak Indonesia Berkarakter’ yang digelar Radio Republik Indonesia (RRI) Pontianak di Aula Rumah Dinas Wali Kota, Senin (10/11/2025).

Menurutnya, pembangunan karakter anak Indonesia bukan sekadar pelengkap pendidikan formal, tetapi merupakan fondasi utama lahirnya generasi yang cerdas, berakhlak mulia, toleran dan cinta tanah air.

Selain itu, Pemkot juga mendorong Gerakan Literasi Sekolah agar anak-anak dapat berpikir kritis, beretika dan bijak dalam bermedia sosial.

“Upaya ini selaras dengan semangat revolusi mental yang digaungkan pemerintah,” tuturnya.

Berbagai kegiatan berbasis budaya dan keagamaan juga terus digalakkan, seperti Pekan Kebudayaan Daerah, Lomba Saprahan, dan Lomba Tundang, sebagai bagian dari pelestarian budaya lokal sekaligus pembentukan karakter anak Pontianak yang menghargai nilai-nilai tradisi.

Kolaborasi lintas sektor turut menjadi kunci sukses upaya ini. Pemerintah Kota Pontianak menggandeng dunia pendidikan, masyarakat, media seperti RRI, serta berbagai lembaga lainnya untuk menyebarluaskan nilai-nilai karakter positif melalui siaran, pelatihan dan kampanye edukatif.

“Pembangunan karakter anak Pontianak bukan hanya tanggung jawab sekolah, tetapi gerakan bersama antara pemerintah, masyarakat, dan media. Kita ingin melahirkan generasi muda yang cerdas secara intelektual, tangguh secara moral, dan kuat dalam kepribadian,” jelasnya.

Korwilnus IX Kalbar/Kepala LPP RRI Pontianak Peri Widodo mengungkapkan, bahwa Radio Republik Indonesia (RRI) sedari dulu ikut serta dalam upaya mewujudkan anak yang berkarakter sebagai generasi penerus bangsa.

"Salah satunya melalui program Kita Indonesia hadir sebagai ruang kebersamaan dan inspirasi tempat suara kebaikan dikumandangkan dan nilai kebangsaan disebarluaskan melalui siaran edukasi dan kegiatan nyata," terangnya.

Peri Widodo menerangkan, upaya dalam mewujudkan anak Indonesia Berkarakter merupakan salah satu Asta Cita Presiden.

Peri Widodo menegaskan, bahwa RRI berkomitmen menumbuhkan karakter anak-anak bangsa agar tetap berpijak pada budaya dan melangkah mantap ke masa depan digital yang penuh tantangan.

"Karakter bukanlah tugas satu pihak, tetapi ini adalah tanggung jawab bersama anatara keluarga, sekolah, pemerintah, media dan lingkungan. Maka mari kita bergandengan tangan memastikan setiap anak Indonesia tumbuh dengan cinta tanah air, empati sosial dan integritas yang tinggi kami yakin jika anak-anak Indonesia berkarakter, maka masa depan bangsa ini tidak hanya cerah, tetapi juga gemilang," pungkasnya. (prokopim)

Lima Arah Kebijakan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Pontianak

PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak berkomitmen mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui lima arah kebijakan utama yang menjadi fokus kerja lintas sektor. Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, saat membuka Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Pontianak.

Bahasan menjelaskan, arah kebijakan pertama adalah pembaharuan dan integrasi data kemiskinan berbasis kelurahan, RT, dan RW yang dilakukan secara berkala agar data menjadi terpadu, kredibel dan diverifikasi. Kedua, fokus pada penghapusan kemiskinan ekstrem melalui pendekatan berbasis kasus dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

“Seperti pangan, rumah layak huni, air bersih, sanitasi, jaminan sosial dan akses layanan kesehatan,” ujarnya usia membuka rakor di Aula Rohana Muthalib Kantor Bapperida Kota Pontianak, Senin (10/11/2025).

Ketiga, lanjutnya lagi, transformasi ekonomi dan pemberdayaan masyarakat dengan memperluas akses pelatihan kerja, wirausaha, serta permodalan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR), program Corporate Social Responsibility (CSR), dan kemitraan usaha. 

“Kita tidak ingin warga miskin hanya menerima bantuan, tetapi berdaya dan mandiri,” tuturnya.

Kemudian, arah kebijakan keempat adalah penguatan kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, serta komunitas masyarakat dalam menjalankan program penanggulangan kemiskinan. 

“Kelima, perbaikan tata kelola dan sistem monitoring serta evaluasi program, dengan fokus tidak hanya pada hasil keluaran (output), tetapi juga pada hasil akhir (outcome) dan dampak nyata di masyarakat,” terang Bahasan.

Menurutnya, lima kebijakan tersebut menjadi arah strategis Pemkot Pontianak untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem, melalui kerja sama lintas sektor yang terintegrasi.

“Pertemuan ini bukan sekadar agenda rutin, tetapi merupakan agenda prioritas pemerintah yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor,” katanya di hadapan peserta rakor.

Ia menekankan bahwa penanggulangan kemiskinan bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga tanggung jawab moral seluruh pihak untuk memastikan tidak ada warga Pontianak yang tertinggal dari pembangunan.

Bahasan menilai, kemiskinan tidak hanya persoalan ekonomi, melainkan juga persoalan kemanusiaan, akses dan peluang hidup. Karena itu, upaya penanggulangannya tidak bisa dilakukan secara sektoral. 

“Tidak boleh ada ego sektoral, tidak boleh ada yang berjalan sendiri-sendiri. Yang kita perlukan adalah kolaborasi, integrasi, dan keseriusan,” tegasnya.

Ia juga memaparkan sejumlah isu strategis yang masih menjadi tantangan, di antaranya masih adanya penduduk miskin dan miskin ekstrem yang membutuhkan intervensi terintegrasi, validitas data yang perlu diperbarui agar program tepat sasaran, serta akses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, gizi, sanitasi, air minum, dan perumahan yang masih harus diperkuat.

Selain itu, Bahasan menyoroti persoalan kemiskinan struktural yang dipengaruhi pengangguran, keterbatasan keterampilan, rendahnya produktivitas ekonomi keluarga miskin, serta tumpang tindih program antar organisasi perangkat daerah (OPD). Ia berharap seluruh lembaga dan instansi yang tergabung dalam TKPK dapat menanggalkan ego sektoral dan bekerja dalam satu visi bersama. 

“Kita ingin kehadiran TKPK Kota Pontianak benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jika kita mengambil keputusan yang tepat, bekerja dengan sungguh-sungguh, dan melibatkan semua pihak, maka Pontianak akan mampu mempercepat penurunan kemiskinan, bahkan menuju nol kemiskinan ekstrem sesuai target nasional,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Pontianak, Yanieta Arbiastutie, menyatakan kesiapan PKK untuk bersinergi dengan Pemkot Pontianak dalam membantu pengumpulan dan pemutakhiran data kemiskinan di wilayah kota.

“Sebagai mitra strategis pemerintah, khususnya Pemkot Pontianak, kader-kader kami yang berakar di tingkat masyarakat siap berkolaborasi dan bersinergi. Kami juga telah menjalankan berbagai program yang langsung menyentuh masyarakat, khususnya masyarakat miskin,” katanya.

Yanieta menambahkan, upaya penanggulangan kemiskinan tidak hanya cukup dengan pemberian bantuan, tetapi harus diiringi dengan pemberdayaan agar masyarakat dapat mandiri. Salah satu program yang dijalankan adalah peningkatan kompetensi pelaku Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) di kelurahan-kelurahan.

“Melalui kegiatan ini, perempuan dapat lebih berdaya dan mandiri secara ekonomi. Seperti kita ketahui, perempuan-perempuan di Kota Pontianak memiliki peran luar biasa dalam peningkatan ekonomi keluarga,” jelasnya.

Selain itu, TP-PKK juga mengembangkan berbagai kegiatan melalui 10 Program Pokok PKK, di antaranya program Halaman Asri, Teratur, Indah, dan Nyaman (Hatinya) PKK.

“Yang mendorong keluarga untuk memanfaatkan pekarangan rumah sebagai sumber pangan guna mengurangi beban ekonomi keluarga,” sebutnya.

Ia berharap, kolaborasi antara pemerintah dan PKK dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta membantu mempercepat penurunan angka kemiskinan di Kota Pontianak. (prokopim)

PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak terus berupaya meningkatkan infrastruktur dasar di kawasan permukiman warga. Salah satu wujudnya adalah pembangunan dua jembatan baru di kawasan Gang Teluk Sahang II Dalam Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara. Pembangunan tersebut merupakan bentuk respon atas aspirasi masyarakat yang telah lama mengusulkan perbaikan akses jalan di wilayah mereka.

Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan, mengatakan bahwa pembangunan jembatan ini berawal dari kegiatan gotong royong membersihkan parit bersama warga dan ketua RT di sekitar Teluk Sahang. Dalam kesempatan itu, masyarakat menyampaikan kebutuhan akan jembatan untuk memperlancar aktivitas sehari-hari.

“Pembangunan ini sebenarnya sudah diagendakan sejak periode sebelumnya, tetapi baru bisa diakomodir pada periode kedua, di awal tahun ini. Kami tidak ingin ada warga di gang mana pun merasa terisolasi,” ujarnya.

Bahasan menegaskan, pemerintah kota tidak ingin ada kesan pembiaran terhadap wilayah mana pun di Pontianak. Karena itu, setiap aduan atau masukan dari masyarakat selalu ditindaklanjuti dengan langkah konkret. 

“Ini adalah bentuk nyata kehadiran pemerintah kota di tengah masyarakat. Kami menjawab kritik dan masukan dengan tindakan, bukan hanya ucapan,” ucapnya.

Menurutnya, pembangunan dua jembatan tersebut yang mencakup satu jembatan induk dan satu jembatan anak, dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui Bidang Sumber Daya Air (SDA). Ia pun berharap keberadaan jembatan ini dapat mempermudah mobilitas warga, termasuk akses menuju sekolah di kawasan Purnajaya.

Selain itu, Pemkot Pontianak juga berencana mengalokasikan anggaran untuk pembangunan jalan di kawasan tersebut agar kondisinya setara dengan gang-gang lain. 

“Karena ini termasuk jalan lingkungan, anggarannya akan dialokasikan melalui Dinas Perkim pada tahun 2026,” jelas Bahasan.

Lebih lanjut, Bahasan menuturkan bahwa wilayah Pontianak Utara tahun ini juga mendapat porsi anggaran cukup besar untuk pembangunan infrastruktur. Salah satunya, pembangunan jembatan di Jalan Dharma Putra yang sempat roboh dan menimbulkan kritik dari warga.

“Waktu itu kami sedang purna tugas sehingga belum bisa langsung menangani. Namun setelah kembali aktif, anggaran untuk perbaikan langsung kami alokasikan. Kami berharap hasilnya nanti berkualitas dan tepat waktu,” katanya.

Tak hanya itu, pembangunan lanjutan Jalan Selat Panjang II juga masuk dalam agenda tahun ini. Panjang tambahan sekitar 300 meter akan dituntaskan untuk mendukung kelancaran arus kendaraan di kawasan yang kini semakin padat dengan perumahan.

Bahasan menyebut, Pemkot Pontianak memberi perhatian yang sama bagi seluruh wilayah, termasuk Pontianak Utara. Ia menanggapi positif kritik dari masyarakat yang menilai wilayah utara kurang diperhatikan.

“Saya tidak marah dengan kritik seperti itu, karena itu bagian dari kepedulian warga untuk kemajuan bersama. Justru hal itu menjadi motivasi kami agar pembangunan di Pontianak Utara semakin merata,” ungkapnya.

Ketua RT 04 RW 03 Kelurahan Siantan Hilir, Murad, menyambut positif pembangunan jembatan di wilayahnya. Ia mengatakan, jembatan tersebut menjadi akses utama warga, terutama anak-anak yang bersekolah di SD Negeri 31.

“Warga di sini sangat senang karena jembatan ini memang menjadi akses utama menuju sekolah anak-anak kami. Sebelumnya kalau mau ke sekolah harus memutar jauh, beberapa kilometer, karena tidak ada jalan tembus. Dengan adanya jembatan ini, masyarakat merasa sangat terbantu. Bisa mengantar anak lebih dekat, lebih efisien, dan tentu lebih hemat bahan bakar,” sebutnya.

Murad menambahkan, jembatan lama di lokasi tersebut sudah rusak parah dan hanya diperbaiki seadanya selama bertahun-tahun.

“Sudah puluhan tahun tidak dibangun. Sejak dulu jembatan kayu yang lama itu sering rusak dan diperbaiki sendiri oleh warga,” jelasnya.

Jembatan yang dibangun memiliki lebar sekitar dua meter dengan panjang empat hingga lima meter, terdiri dari tiga bentangan masing-masing sekitar tiga meter. Keberadaan jembatan tersebut membawa manfaat bagi masyarakat sekitar. (prokopim)