Berita

PONTIANAK – Menyikapi situasi dan kondisi terkini di Kota Pontianak, Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengimbau agar aksi demonstrasi yang berlangsung tetap berjalan dengan tertib dan tidak menimbulkan kerusakan fasilitas umum. Menurutnya, penyampaian aspirasi merupakan hak setiap warga negara, termasuk mahasiswa, namun harus dilakukan dengan cara-cara yang damai.

“Pemerintah Kota Pontianak pada prinsipnya tidak mempermasalahkan adanya demonstrasi. Itu adalah bentuk penyampaian aspirasi yang dijamin undang-undang. Namun, kami berharap dilakukan tanpa tindakan anarkis, tidak merusak lingkungan maupun fasilitas umum,” ujarnya saat ditemui di Ruang Pontive Center usai mengikuti rapat koordinasi melalui zoom meeting terkait perkembangan situasi dan kondisi terkini berbagai daerah di Indonesia yang digelar Kementerian Dalam Negeri, Sabtu (30/8/2025) 

Bahasan menambahkan, pemerintah tetap akan memperbaiki kerusakan fasilitas umum yang timbul akibat aksi unjuk rasa. Namun, ia menegaskan hal itu tentu dilakukan sesuai kemampuan yang ada. Ia juga mengingatkan para mahasiswa agar tetap waspada dan tidak mudah terprovokasi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Berjuanglah dengan cara yang santun, jangan sampai aksi yang mulia ini ditunggangi oleh kepentingan lain,” pesannya.

Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)  Kota Pontianak, Ahmad Sudiyantoro, menyatakan, situasi di Pontianak masih terkendali. Pihaknya, bersama TNI dan Polri, mengedepankan pendekatan persuasif untuk menjaga ketertiban selama aksi berlangsung.

“Kami melakukan komunikasi intensif dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga mahasiswa yang turun ke lapangan. Alhamdulillah, sampai hari ini mereka cukup santun dan bisa bekerja sama dengan aparat keamanan,” ungkapnya.

Sudiyantoro juga mengimbau para mahasiswa untuk terus menjaga ketertiban dalam menyampaikan aspirasi. Dirinya yakin para mahasiswa yang mengikuti demonstrasi mempunyai niat untuk menyampaikan aspirasi dari masyarakat.

“Kami harap adik-adik mahasiswa tetap mengedepankan cara-cara damai. Sampaikan pendapat dengan tertib agar aspirasi bisa didengar tanpa menimbulkan keresahan di masyarakat,” pungkasnya.

Pemerintah Kota Pontianak berharap rangkaian aksi demonstrasi tetap berjalan damai tanpa menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun kerusakan di fasilitas umum. (prokopim)

PONTIANAK – Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan, mengajak masyarakat untuk terus menjaga kesehatan diri dan keluarga sekaligus aktif mencegah stunting sejak dini. Hal itu disampaikannya saat membuka kegiatan Senam Zumba dan Fun Walk dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia di Halaman Kantor Camat Pontianak Timur, Sabtu (30/8/2025).

Bahasan menekankan pentingnya pola hidup sehat yang harus dimulai dari lingkungan keluarga. Senam Zumba dan Fun Walk yang digelar pada hari ini juga menjadi bagian dari penerapan pola hidup sehat.

“Kami bersama DPRD telah mengalokasikan anggaran untuk posyandu dan puskesmas agar masyarakat, khususnya para ibu, rajin memanfaatkan fasilitas kesehatan. Dengan begitu, kesehatan bisa terpantau sejak calon pengantin, masa kehamilan, hingga anak berusia lima tahun,” pesannya kepada para peserta.

Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian penting dalam upaya Pemerintah Kota Pontianak mencegah stunting di Kota Pontianak. Ia juga mengimbau para orang tua agar rutin membawa balita mereka untuk mendapatkan imunisasi.

“Pemerintah Kota Pontianak ingin terus bersama masyarakat menyehatkan warga dari hulu sampai hilir. Mari bersama menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan keluarga,” ajak Bahasan.

Camat Pontianak Timur, M Akif menilai semangat masyarakat yang mengikuti senam zumba dan fun walk mencerminkan kesadaran bersama akan pentingnya menjaga kesehatan.

“Kegiatan ini menjadi momentum yang baik untuk mempererat kebersamaan warga sekaligus mengingatkan kita semua bahwa kesehatan adalah investasi jangka panjang. Kami berharap warga Pontianak Timur terus aktif dalam kegiatan positif seperti ini,” katanya.

Kegiatan senam zumba dan fun walk yang digelar meriah itu juga dimeriahkan dengan pembagian doorprize. Antusiasme warga terlihat dari semangat peserta yang mengikuti jalan sehat sejak pagi. (prokopim)

PONTIANAK – Kota Pontianak dipercaya menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah tentang pengelolaan data statistik sektoral melalui modul e-Walidata. Ketua Panitia Rakor, Rendy Jaya Laksamana, menjelaskan pemilihan Kalimantan Barat sebagai lokasi penyelenggaraan bukan tanpa pertimbangan. Letak geografisnya strategis di tengah Indonesia serta berbatasan langsung dengan negara lain, sehingga memiliki tantangan khusus dalam pelayanan publik.

“Kawasan perbatasan sangat berkorelasi dengan pembangunan daerah, sehingga penting mendapat perhatian lebih,” ujarnya, usai kegiatan di Hotel Golden Tulip, Selasa (26/8/2025).

Rendy menjelaskan, Rakor ini dirancang sebagai wadah memperkuat kolaborasi pusat dan daerah. Ia menegaskan kebijakan nasional harus mampu mengakomodasi kebutuhan pemerintah daerah, agar pembangunan lebih merata dan sesuai kondisi lapangan. Dukungan pemerintah provinsi serta kabupaten/kota dinilai krusial sejak tahap perencanaan hingga penganggaran.

Ia menambahkan, Pontianak diharapkan dapat menjadi contoh pelaksanaan tata kelola data yang baik. Dengan dukungan penyelenggaraan yang lancar, Rakor ini diharapkan menghasilkan rekomendasi nyata untuk menyinergikan arah pembangunan nasional dan daerah.

“Sinergi pusat dan daerah menjadi kunci agar program pembangunan berjalan efektif serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Rendy, yang juga Analis Kebijakan Ahli Madya Kemendagri.

Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Barat, Mahmudah, menegaskan pentingnya data sebagai fondasi utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan. Menurutnya, data bukan hanya kumpulan angka, melainkan potret kondisi masyarakat yang menjadi dasar setiap langkah pembangunan.

“Tanpa data valid, perencanaan ibarat membangun rumah di atas pasir, rapuh dan mudah runtuh,” ujarnya.

Mahmudah menilai integrasi data antarinstansi mutlak dilakukan. Dengan basis data yang terhubung, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) dapat bergerak dalam koridor yang sama serta saling melengkapi. Data yang kuat, katanya, juga berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan, bahan evaluasi, sekaligus instrumen transparansi dan akuntabilitas.

Ia menyoroti perkembangan Kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) pasca-terbitnya regulasi seperti Perpres Nomor 39 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 5 Tahun 2024. Menurutnya, penerapan teknis melalui e-Walidata SIBD harus diperkuat agar lebih kredibel.

“Kini bukan lagi Money Follow Program, melainkan Program Follow Data di mana kebijakan dirancang berdasarkan bukti dan fakta,” tegasnya.

Selain itu, Mahmudah menyampaikan sejumlah masukan kepada Kementerian Dalam Negeri, seperti perlunya fitur deteksi otomatis kesalahan input serta pencegahan duplikasi data pada sistem. Ia juga menekankan pentingnya percepatan integrasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk mendukung penyusunan rencana kerja pemerintah daerah yang lebih efisien.

“Pedoman penyusunan RKPD sebaiknya diterbitkan lebih awal agar menjadi pijakan bagi provinsi dan kabupaten/kota,” tambahnya.

Peserta dari Kota Pontianak, yang juga selaku Kepala Bidang Statistik Sektoral Diskominfo Kota Pontianak, Jumiati, menegaskan komitmen pemerintah kota dalam memperkuat penyelenggaraan statistik sektoral. Menurutnya, data sektoral berkualitas sangat dibutuhkan agar setiap program pembangunan dapat dirancang sesuai kebutuhan daerah sekaligus mendukung kebijakan nasional.

Ia menilai penguatan sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam menjalankan kegiatan statistik sektoral. Kompetensi dan keterampilan aparatur perlu terus ditingkatkan agar mampu menghasilkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Tanpa SDM yang andal, sulit mencapai kualitas data yang diharapkan,” katanya.

Jumiati juga mengapresiasi langkah Kemendagri yang telah menambahkan sub-kegiatan statistik sektoral dalam perangkat daerah. Kebijakan ini menurutnya mampu memotivasi OPD untuk lebih serius melaksanakan kewajiban penyediaan data sektoral. Ia menegaskan, peran wali data pendukung di setiap OPD menjadi vital untuk memastikan sinkronisasi dengan wali data utama.

Ke depan, Jumiati berharap Kota Pontianak dapat menjadi rujukan dalam tata kelola data sektoral di tingkat daerah.

“Dengan pengelolaan yang optimal, data sektoral di Pontianak bisa menjadi acuan kredibel, baik bagi pemerintah pusat maupun daerah, untuk memperkuat arah pembangunan,” pungkasnya. (kominfo)

PONTIANAK – Forum gabungan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) tiga wilayah, Kubu Raya–Pontianak–Mempawah (Kuponwah), menggelar gerakan menanam cabai serentak di Balai Benih Induk Hortikultura (BBIH) Kota Pontianak, Jalan Flora, Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara, Kamis (28/8/2025).

Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, menekankan pentingnya Forum Kuponwah sebagai wadah strategis untuk memperkuat sinergi antarwilayah dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan pangan di Kalimantan Barat.

Ia menilai, pembentukan forum ini lahir dari kondisi produksi pangan yang belum seimbang dengan kebutuhan masyarakat. Produksi cabai rawit di Kota Pontianak, misalnya, hanya 470 ton pada 2024, sementara kebutuhan jauh lebih tinggi.

“Cabai adalah salah satu komoditas penyumbang inflasi. Karena itu, peningkatan produksi lokal mutlak dilakukan agar tidak terus bergantung pada pasokan luar daerah,” ujarnya usai menanam cabai bersama Forkopimda Kota Pontianak.

Melalui Forum Kuponwah, tiga daerah sepakat memperkuat kerja sama sektor pertanian, mulai dari peningkatan produksi hingga keterjangkauan harga.

“Forum ini wujud nyata kolaborasi lintas wilayah dan sektor. Pertanian berperan penting, tidak hanya menciptakan lapangan kerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan secara berkelanjutan,” jelas Bahasan.

Selain cabai, kegiatan juga dirangkaikan dengan penanaman jagung. Pemanfaatan lahan pekarangan atau urban farming dipilih sebagai strategi memperkuat penyediaan pangan masyarakat. Bahasan mendorong ASN melanjutkan gerakan menanam cabai di pekarangan kantor dan rumah, sebagaimana pernah digaungkan sejak 2023.

Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak turut membagikan 25.000 bibit cabai kepada masyarakat melalui camat dan lurah. Langkah ini diharapkan mendorong partisipasi warga menanam pangan di pekarangan rumah.

Bahasan menegaskan, pengendalian inflasi pangan memerlukan dukungan semua pihak. 

“Strong partnership adalah kunci. Dengan sinergi ini, ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan pangan rumah tangga bisa terjamin sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Ia optimistis gerakan menanam cabai dan komoditas pangan di tiga daerah Kuponwah menjadi langkah nyata memperkuat kemandirian pangan.

“Insya Allah, kegiatan ini memberi dampak sosial ekonomi besar bagi masyarakat Kalimantan Barat, sekaligus mendukung arahan Presiden untuk menggiatkan program tanam pekarangan di luar sentra produksi,” pungkasnya. (kominfo/prokopim)