Berita

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, menegaskan bahwa pengembangan kawasan Yuka harus dilakukan dengan menyesuaikan kondisi geografis dan potensi masyarakat setempat. Ia menyebut, kunci membangun Yuka sebagai kampung percontohan adalah kolaborasi serta pemberdayaan sesuai kearifan lokal. Hal itu dikatakannya saat membuka Pelatihan Penggerak Kawasan Yuka Gerakan Pembaharu di Rumah Saoraja, Selasa (26/8/2025) Kecamatan Pontianak Barat.

“Kita harus bisa hidup mengikuti alam, bukan alam mengikuti kita. Kalau ingin mengembangkan Yuka, potensinya adalah mengajak masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan keterampilan dan menambah pendapatan keluarga. Pemerintah kota siap berkolaborasi melalui program infrastruktur, air bersih, hingga pemberdayaan ekonomi,” ujarnya.

Edi menyebut, persoalan legalitas tanah masih menjadi kendala di kawasan Yuka. Meski begitu, ia memastikan pemerintah terus berupaya mencari solusi agar warga memiliki kepastian hukum atas lahan yang ditempati.

Selain itu, Pemkot Pontianak tengah menyiapkan program pengelolaan air limbah, pengembangan kampung kreatif berbasis kearifan lokal, hingga membuka destinasi wisata baru di sekitar kawasan waterfront Yuka.

“Kuncinya adalah kolaborasi. Masyarakat harus diberdayakan sesuai potensi lokalnya, apakah itu melaut, bertani, atau kerajinan. Pemerintah akan memfasilitasi sehingga kampung bisa menjadi destinasi inspiratif,” tambahnya.

Pelatihan yang digelar Ashoka Indonesia bersama sejumlah mitra strategis ini berlangsung pada 26–28 Agustus 2025. Tujuannya, memperkuat kapasitas masyarakat Yuka agar mampu menjadi kampung percontohan berbasis kolaborasi lintas komunitas.

Ketua Panitia Octavia Shinta Aryani, menjelaskan kegiatan ini diikuti 25 warga Yuka, termasuk ketua RT, RW, perempuan penggerak, pemuda, hingga pelajar, serta 13 pendamping komunitas yang akan mendukung secara berkelanjutan.

“Kami sudah melakukan survei awal, dan di Kampung Yuka harapan itu sangat besar karena masyarakatnya masih mau bergotong royong. Itulah kekuatan kami, karena tidak bisa bekerja sendiri, tapi bersama-sama,” pungkasnya. (prokopim/kominfo)

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, mendorong keterbukaan informasi di lingkup perangkat daerah jajaran Pemerintah Kota Pontianak. Ia meminta setiap dinas lebih cepat tanggap dalam merespons keluhan maupun aduan dari masyarakat.

“Masing-masing OPD harus aktif, fungsikan kehumasan. Sekarang sudah bisa manfaatkan media sosial dengan mudah, jadi jangan menunggu arahan atasan terlebih dahulu untuk menyelesaikan persoalan di lapangan,” ujarnya, di Kantor Wali Kota, Selasa (26/8/2025).

Menurut Edi, respons cepat akan memberikan rasa percaya publik terhadap kinerja pemerintah daerah. Selama persoalan yang diadukan masyarakat tersebut sesuai dengan tugas kedinasan, ia menegaskan agar segera ditindaklanjuti.

“Kelengkapan administrasi bisa menyusul. Intinya harus untuk masyarakat, jadi tidak perlu khawatir,” paparnya.

Edi menambahkan, pola komunikasi yang terbuka dan responsif menjadi kunci keberhasilan pelayanan publik. Ia berharap setiap OPD tidak hanya menunggu laporan resmi, tetapi juga aktif memantau dinamika di lapangan, termasuk memanfaatkan kanal digital.

Ia juga mengingatkan agar setiap perangkat daerah memberikan penjelasan yang jelas dan transparan kepada masyarakat terkait proses penyelesaian masalah. Dengan begitu, warga merasa dihargai dan dilibatkan.

Selain itu, Edi mengapresiasi beberapa OPD yang dinilainya telah aktif berinteraksi dengan masyarakat melalui berbagai kanal informasi. Ia berharap langkah tersebut dapat menjadi contoh bagi dinas lainnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan.

“Sekarang era serba cepat. Pemerintah dituntut adaptif, tidak boleh lamban. Dengan begitu masyarakat bisa merasakan langsung kehadiran pemerintah dalam menyelesaikan persoalan mereka,” pungkasnya. (kominfo/prokopim)

PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak memastikan infrastruktur jembatan di Jalan Dharma Putra Kecamatan Pontianak Utara akan segera diperbaiki pada tahun ini. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, menyebut proses perbaikan yang sempat tertunda kini telah memasuki tahap kontrak dan akan mulai dikerjakan dalam waktu dekat.

Menurutnya,  jembatan tersebut sudah dianggarkan dalam APBD murni 2024 sebesar lebih dari Rp2 miliar. Edi mengungkapkan, pekerjaan semestinya sudah berjalan sejak Februari atau Maret lalu. Namun, karena perencanaan memerlukan waktu lebih panjang, proses lelang baru tuntas beberapa waktu terakhir.

“Alhamdulillah, minggu depan sudah mulai dikerjakan dan harus tuntas. Tidak hanya Jembatan Dharma Putra, ada juga Jembatan Purnama 7 yang masuk dalam perbaikan tahun ini,” ungkapnya usai rapat paripurna di DPRD Kota Pontianak, Senin (25/8/2025).

Edi mengatakan, keterlambatan akibat proses perencanaan seperti ini semestinya tidak boleh terjadi lagi di masa mendatang. Pihaknya akan mengupayakan penggunaan dana tidak terduga untuk menangani kondisi darurat, seperti kerusakan jembatan akibat roboh atau faktor mendesak lainnya.

“Targetnya Desember harus selesai, karena semua pekerjaan harus rampung sebelum akhir tahun anggaran,” tegasnya.

Selain perbaikan jembatan, Pemkot juga tengah melanjutkan peninggian jalan di kawasan Gajah Mada. Proyek ini dilakukan untuk mengatasi genangan air yang kerap terjadi di kawasan perdagangan tersebut.

“Peninggian jalan ini lanjutan dari pekerjaan sebelumnya, karena wilayah itu rawan banjir genangan,” tutur Edi.

Dengan perbaikan infrastruktur ini, Pemkot Pontianak berharap dapat meningkatkan kenyamanan masyarakat serta menunjang aktivitas ekonomi di kawasan strategis kota. (prokopim)

Pabrik Tahu Diminta Sempurnakan Instalasi Pengolahan

PONTIANAK – Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, melakukan inspeksi lapangan ke Pabrik Tahu di Gang Kurnia, Jalan Parit Pangeran, Kelurahan Siantan Tengah, Kecamatan Pontianak Utara, Senin (25/8/2025). Peninjauan ini dilakukan menindaklanjuti laporan masyarakat di media sosial terkait dugaan pencemaran lingkungan akibat limbah produksi tahu.

Bersama Camat Pontianak Utara, Lurah Siantan Tengah serta jajaran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Inspektorat Kota Pontianak, Wakil Wali Kota Bahasan melihat langsung kondisi pabrik tahu tersebut. Dari hasil pengecekan, ditemukan bahwa pabrik tahu tersebut telah memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), namun belum berfungsi optimal.

“Alhamdulillah mereka sebenarnya sudah punya IPAL, hanya saja belum sempurna. Kemungkinan karena kapasitas produksinya meningkat, sehingga perlu disempurnakan lagi. Faktanya tidak seburuk yang beredar di media sosial,” ungkapnya usai peninjauan.

Menurutnya, pihak pengelola pabrik menunjukkan sikap kooperatif dan siap menerima pembinaan dari DLH. Langkah ini dinilai penting agar kualitas air limbah yang dibuang tidak mencemari lingkungan sekitar.

“Pada prinsipnya mereka minta dibina. DLH akan melakukan pendampingan, memberi arahan bagaimana IPAL yang benar, sehingga kedepan tidak ada lagi keluhan pencemaran,” tambahnya.

Selain menyoroti persoalan limbah, Bahasan juga mengapresiasi keberadaan pabrik tahu yang telah beroperasi belasan tahun dan menyerap tenaga kerja lokal. 

“Ada dua pabrik tahu di sini. Keduanya cukup membantu warga sekitar karena merekrut puluhan tenaga kerja. Ini patut kita dukung, asal tetap memperhatikan lingkungan,” imbuhnya.

Sementara itu, pengelola pabrik tahu, Wawan Darmawan (53), menegaskan pihaknya selama ini berupaya menjaga agar operasional tidak menimbulkan masalah bagi warga sekitar.

“Kami sudah berdiri sekitar 15 tahun. Dulu memang sempat ada keluhan soal limbah, tapi sejak dibuatkan IPAL sekitar delapan tahun lalu, sudah jarang bahkan hampir tidak pernah lagi ada keluhan,” jelasnya.

Wawan menyebut, pihaknya memproduksi tahu sekitar tujuh hingga delapan ribu biji setiap hari dari 300 kilogram kedelai. Produk tersebut dipasarkan ke berbagai kawasan di Kota Pontianak, seperti Pasar Flamboyan, Kota Baru, dan sekitar Siantan. 

“Kami melibatkan hampir 15 pekerja yang semuanya berasal dari lingkungan sekitar. Jadi, usaha ini juga membuka lapangan kerja bagi warga,” sebutnya.

Menurut Wawan, tantangan yang dihadapi pabrik lebih banyak terkait ketersediaan kayu bakar karena masih digunakannya peralatan tradisional. Proses produksi dimulai sejak pukul 03.00 dini hari sampai sore.

“Dengan bahan bakar kayu yang kami beli dari pemasok. Memang masih tradisional, tapi ini yang bisa kami lakukan,” tutupnya. (prokopim)