Berita

Herry Fadillah Nahkodai KONI Pontianak

PONTIANAK - Pemerintah Kota Pontianak menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Pontianak dalam mendorong kemajuan dan prestasi olahraga daerah. Hal ini disampaikan Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono usai pelantikan kepengurusan KONI Kota Pontianak 2025-2029 di bawah kepemimpinan Herry Fadillah, di Hotel Mercure Pontianak, Selasa (3/2/2026).

Menurut Edi, olahraga memiliki peran strategis, tidak hanya dalam mencetak prestasi, tetapi juga dalam membangun masyarakat yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Ia menegaskan bahwa visi Pontianak sebagai sport city dan sport tourism harus didukung dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, KONI, dan seluruh insan olahraga.

“Olahraga ini bukan hanya soal menang dan kalah, tapi soal pembinaan jangka panjang, sportivitas, dan pembentukan karakter. Karena itu, Pemkot dan KONI harus berjalan seiring. Kita ingin prestasi, tapi juga ingin olahraga tumbuh sebagai budaya masyarakat,” ujarnya.

Edi mengakui, sarana dan prasarana olahraga di Pontianak masih perlu ditingkatkan. Meski beberapa fasilitas sudah berstandar nasional hingga internasional, masih terdapat kebutuhan besar untuk pembenahan dan penambahan infrastruktur olahraga. Ke depan, Pemkot akan terus mendorong peningkatan fasilitas secara bertahap, sekaligus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, terutama untuk pengelolaan sarana olahraga berskala besar.

Ia juga menyoroti perkembangan olahraga yang kini tidak hanya berorientasi pada prestasi, tetapi telah menjadi bagian dari industri dan ekonomi kreatif. Event olahraga yang dikemas dengan unsur hiburan dan pemberdayaan UMKM dinilai mampu memberikan dampak ekonomi sekaligus memperluas partisipasi masyarakat.

“Sekarang olahraga itu sudah menjadi industri. Ada event lari, dayung, hingga olahraga massal yang melibatkan UMKM dan komunitas. Ini yang ingin kita kembangkan, agar olahraga memberi manfaat luas,” tambahnya.

Menghadapi berbagai agenda kompetisi ke depan, Edi berharap kepengurusan KONI yang baru dapat merangkul seluruh cabang olahraga secara profesional dan proporsional. Ia menekankan pentingnya menjaga kekompakan dan fokus pada pembinaan atlet potensial, baik untuk level daerah, nasional, hingga internasional.

“Ketika atlet kita berprestasi, yang harum bukan hanya nama kota atau provinsi, tapi nama Indonesia,” imbuhnya.

Ketua KONI Kota Pontianak Herry Fadillah menegaskan komitmennya untuk membawa organisasi olahraga tersebut ke arah yang lebih baik dan profesional. Ia menyatakan akan melanjutkan program-program yang sudah berjalan dengan baik, sekaligus memperbaiki berbagai kekurangan yang masih ada dalam tata kelola dan pembinaan olahraga di Kota Pontianak.

Menurut Herry, salah satu fokus utama kepengurusannya adalah transparansi pengelolaan anggaran. Dengan dukungan anggaran sekitar Rp3 miliar, ia memastikan dana tersebut akan digunakan sebaik-baiknya dan dikelola secara terbuka. Transparansi dinilai penting untuk membangun kepercayaan cabang olahraga (cabor), atlet, serta masyarakat terhadap KONI sebagai induk organisasi olahraga daerah.

Herry menekankan pentingnya kekompakan dan kebersamaan seluruh pengurus, cabor dan instansi terkait. Ia berharap KONI Pontianak dapat menjadi barometer pembinaan olahraga di Kalimantan Barat, dengan prestasi sebagai tujuan bersama.

“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Dengan semangat yang sama, saya yakin KONI Pontianak bisa berjaya,” pungkasnya. (prokopim)

Dari Menyapu Jalan, Satiman Tunaikan Ibadah Haji

PONTIANAK – Satiman (54) bukan orang yang biasa tampil di depan kamera. Hampir setiap hari, selama 33 tahun, sejak fajar hingga matahari mulai terasa terik, ia memelihara kebersihan jalan-jalan kota sebagai petugas penyapuan, pekerjaan yang kerap dipandang sederhana, bahkan di ibu kota provinsi yang kini bertambah padat. Panas, hujan, dan debu adalah bagian dari kesehariannya. Sapu di tangannya kerap lebih dulu menyentuh aspal sebelum toko-toko membuka pintu.

Berkat dedikasi dan konsistensinya, Satiman pernah menerima penghargaan sebagai Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) terbaik dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Pontianak pada 2021.

“Saya sudah menjadi penyapu jalan sejak zaman Pak Majid Hasan menjadi Wali Kota. Bagi saya, bekerja itu amanah. Selama masih diberi kesehatan, tugas harus dijalankan sebaik mungkin,” ujar Satiman yang kini bertugas sebagai mandor penyapuan, Selasa (3/2/2026).

Di rumah, Satiman adalah seorang suami dan ayah dari dua anak yang tengah menempuh pendidikan tinggi. Setiap ayunan sapunya adalah ikhtiar sunyi demi masa depan, baik bagi keluarganya maupun warga kota.

“Kalau kota bersih, orang jadi nyaman. Itu sudah jadi kebanggaan tersendiri,” katanya, yang memulai tugasnya di Pasar Tengah.

Mungkin hanya segelintir orang yang percaya, bahwa pekerjaan yang digeluti Satiman ternyata mampu mengantarkannya menunaikan ibadah haji. 

“Alhamdulillah penghasilan saya dari pekerjaan ini, sedikit demi sedikit saya tabung dan dengan izin Allah, hasil tabungan itu, saya bisa menunaikan ibadah haji,” lirihnya.

Kisah seperti Satiman berlangsung setiap hari. Penghargaan datang belakangan, setelah kerja itu dijalani bertahun-tahun tanpa sorotan. Pengabdian semacam ini sering luput terlihat, tetapi manfaatnya dirasakan luas. Selain Satiman, terdapat lebih dari 700 orang PPSU yang menjadi mitra Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Wahideh (58) salah satunya. Selama 22 tahun, ia bekerja sebagai petugas penyapuan sambil membesarkan anak-anaknya seorang diri.

Satu anaknya telah berkeluarga, sementara satu lainnya masih duduk di bangku SMA. Setiap pagi, Wahideh berangkat bekerja untuk memastikan kebutuhan keluarga tetap terpenuhi. Ketekunannya membuahkan penghargaan PPSU Terbaik pada 2019.

“Yang penting datang tepat waktu, kerja rapi, pulang tanpa beban,” ujar Wahideh sambil tersenyum.

Semangat yang sama turut dijalani Parni (46). Lahir dan besar di Pontianak, ia telah 22 tahun menyapu jalan kota. Seperti Wahideh, ia merupakan penerima penghargaan PPSU Terbaik.

“Kalau jalan bersih, rasanya kerja itu ada hasilnya,” ucap Parni singkat.

Esok pagi, sebelum kota benar-benar terjaga, mereka kembali ke jalan yang sama.

Kepala DLH Kota Pontianak Syarif Usmulyono menjelaskan pemberian penghargaan kepada petugas PPSU rutin dilakukan setiap tahun sebagai bentuk apresiasi sekaligus motivasi kerja.

“Penghargaan diberikan atas prestasi kerja, loyalitas, serta jasa para petugas PPSU dalam menjaga kebersihan kota,” ujarnya.

Penilaian dilakukan berdasarkan sejumlah kriteria, antara lain disiplin kerja, tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas, serta kepatuhan terhadap kewajiban dan larangan yang tertuang dalam perjanjian kerja.

“Penghargaan diberikan berupa piagam yang ditandatangani Bapak Wali Kota dan uang tunai, berdasarkan penilaian kinerja selama satu tahun terakhir,” jelas Syarif Usmulyono. 

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyebut kerja para petugas PPSU sejak pagi hingga malam sebagai fondasi kota yang bersih dan nyaman.

“Banyak yang datang ke Pontianak lalu memuji kebersihan kota. Itu buah dari kerja petugas yang sering luput dari perhatian, tapi nyata hasilnya,” ujarnya.

Menurutnya, tantangan kebersihan terus meningkat seiring pertambahan penduduk, sehingga pengelolaan sampah yang konsisten menjadi sangat penting.

“Kita ingin buktikan seluruh pelosok Kota Pontianak kebersihannya harus terkelola dengan baik, baik yang di darat maupun yang di parit atau sungai. Hasil kerja mereka terlihat setiap hari, dan itu yang membuat kota ini layak dibanggakan,” tutup Edi Kamtono. (kominfo/prokopim)

Arahan Presiden untuk Kepala Daerah dan Forkopimda se-Indonesia

BOGOR – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menegaskan komitmen Pemerintah Kota Pontianak untuk menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, terutama terkait penguatan ketahanan pangan, peningkatan gizi masyarakat, penanganan sampah, serta penataan ruang kota agar lebih tertib dan nyaman.

Menurut Edi, Presiden secara tegas menekankan swasembada pangan sebagai pilar utama pembangunan nasional. Program Makan Bergizi Gratis disebut sebagai investasi jangka panjang negara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya anak-anak dan keluarga.

“Arahan Presiden sangat jelas. Ketahanan pangan dan pemenuhan gizi masyarakat menjadi fondasi pembangunan. Ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam memastikan warga, terutama anak usia sekolah, mendapatkan asupan gizi yang layak,” ujarnya, usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 didampingi Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan serta Forkopimda, di Sentul International Convention Center, Bogor, Senin (2/2/2026).

Selain pangan dan gizi, Edi menyebut Presiden juga memberi perhatian serius pada persoalan lingkungan perkotaan. Presiden menyoroti penanganan sampah serta banyaknya iklan dan spanduk yang dinilai sudah berlebihan dan mengganggu ketertiban ruang publik.

“Presiden meminta pemerintah daerah menertibkan iklan dan spanduk agar kota lebih tertata, bersih, dan nyaman. Arahan ini memperkuat langkah kami dalam menata reklame sesuai aturan, demi keselamatan, keindahan kota, dan kepentingan masyarakat,” kata Edi.

Ia menambahkan, penataan ruang kota, termasuk reklame, merupakan bagian dari upaya menjaga lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup warga. Pemkot Pontianak, lanjutnya, akan mengedepankan pendekatan yang tertib, terukur, dan berlandaskan regulasi daerah.

Dalam Rakornas tersebut, Presiden juga menekankan pentingnya penguatan ekonomi kerakyatan melalui Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Menurut Edi, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar program strategis nasional benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Ia turut menyinggung arahan Presiden terkait pengelolaan kekayaan bangsa dan daerah. Presiden mengingatkan bahwa Indonesia memiliki sumber daya yang besar, namun manfaatnya harus dikelola dengan baik agar benar-benar dirasakan oleh rakyat.

“Pesan itu menjadi pengingat bagi kami di daerah untuk mengelola potensi dan aset secara bertanggung jawab dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” tuturnya.

Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 diikuti ribuan kepala daerah dari seluruh Indonesia. Forum ini menjadi wadah penyelarasan kebijakan nasional dengan pelaksanaan di daerah pada tahun kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029.

“Intinya, arahan Presiden mengajak kita tetap fokus pada hal-hal yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Mulai dari pangan dan gizi anak, kebersihan lingkungan, hingga penataan kota. Pemkot Pontianak akan menindaklanjuti arahan tersebut secara bertahap dan konsisten, dengan melibatkan semua pihak,” pungkas Edi. (komimfo/prokopim)

Uji Coba 2 - 28 Februari 2026

PONTIANAK — Pemerintah Kota Pontianak resmi menetapkan penerapan sistem satu arah lalu lintas di ruas Jalan Paralel Sungai Raya Dalam. Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Wali Kota Pontianak Nomor 300/DISHUB/2026 tentang Penetapan Sistem Satu Arah Lalu Lintas di Ruas Jalan Paralel Sungai Raya Dalam Kota Pontianak.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pontianak, Yuli Trisna Ibrahim menerangkan, dengan adanya keputusan Wali Kota tersebut, pihaknya akan menerapkan uji coba sistem satu arah di Jalan Paralel Sungai Raya Dalam, dari arah selatan (Jembatan Kupu-kupu) menuju utara (Jalan Ahmad Yani) mulai tanggal 2 sampai 28 Februari 2026.

“Selanjutnya, mulai 1 Maret 2026, sistem satu arah di paralel Sungai Raya Dalam mulai berlaku permanen hingga seterusnya,” terangnya, Senin (2/2/2026).

Menurutnya, penerapan sistem satu arah ini merupakan langkah strategis untuk mengatasi permasalahan lalu lintas yang selama ini kerap terjadi di kawasan tersebut.

“Penerapan sistem satu arah ini dilakukan sebagai upaya manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kepadatan kendaraan serta meningkatkan keselamatan pengguna jalan,” ungkap Trisna.

Ia menjelaskan, kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Kalimantan Barat serta Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Pontianak.

“Jalan Paralel Sungai Raya Dalam memiliki volume kendaraan yang cukup tinggi, sehingga diperlukan pengaturan arus lalu lintas yang lebih efektif dan terukur,” ujarnya.

Berdasarkan keputusan tersebut, arus lalu lintas di Jalan Paralel Sungai Raya Dalam diberlakukan satu arah menuju utara, yakni dari kawasan Jembatan Kupu-Kupu atau Jembatan Putih hingga simpang Jalan Ahmad Yani. Penerapan sistem satu arah ini berlaku bagi seluruh jenis kendaraan dan diberlakukan setiap hari selama 24 jam.

Trisna menegaskan, sebelum dan selama penerapan sistem satu arah, Dishub Kota Pontianak akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar kebijakan tersebut dapat dipahami dengan baik oleh para pengguna jalan.

“Kami akan melakukan sosialisasi secara masif, baik melalui pemasangan rambu-rambu, marka jalan, maupun melalui koordinasi dengan kecamatan dan kelurahan setempat,” jelasnya.

Menurutnya, dukungan dan partisipasi masyarakat sangat diperlukan agar penerapan sistem satu arah ini dapat berjalan optimal. Pemerintah Kota Pontianak juga akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala.

“Kami berharap kebijakan ini dapat menciptakan lalu lintas yang lebih tertib, lancar, dan aman, serta memberikan kenyamanan bagi seluruh pengguna jalan,” tutupnya. (Sumber : dishub.pontianak)