Berita

PONTIANAK - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kota Pontianak menjalin kerja sama dengan Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Kementerian Kesehatan Pontianak. Penandatanganan perjanjian kerja sama ini berlangsung sebagai bagian dari upaya memperkuat kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) dalam pembangunan daerah, khususnya di bidang kesehatan.

Kepala BAPPERIDA Kota Pontianak, Sidig Handanu, menyampaikan bahwa kerja sama tersebut diarahkan untuk mendukung perencanaan dan kebijakan penanggulangan stunting di Kota Pontianak. Menurutnya, stunting tidak hanya menjadi isu kesehatan, melainkan juga persoalan pembangunan manusia yang akan berdampak pada kualitas generasi mendatang.

“Kerja sama dengan Poltekkes Kemenkes Pontianak merupakan langkah nyata agar kebijakan terkait penanggulangan stunting memiliki pijakan akademis yang kuat,” ujarnya usai penandatanganan kerja sama di Aula Rohana Muthalib BAPPERIDA Pontianak, Kamis (4/9/2025).

Sejak Januari 2025, BAPPERIDA Kota Pontianak resmi bertransformasi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah. Sidig menegaskan bahwa transformasi ini menjadi momentum untuk memperkuat perencanaan pembangunan berbasis kajian ilmiah dan penelitian yang relevan.

Sebelumnya, BAPPERIDA telah menjalin kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi, termasuk Universitas Tanjungpura melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta Fakultas Teknik. Kolaborasi tersebut turut mendukung capaian Kota Pontianak yang ditetapkan sebagai Kota Sangat Inovatif 2024 oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pada tahun 2025, BAPPERIDA telah menyelesaikan berbagai kajian strategis, di antaranya Roadmap Riset dan Inovasi Kota Pontianak, Riset Kota Ramah Disabilitas, Kajian Kota Kuliner, Produk Unggulan Daerah, serta Penataan Kawasan Pasar Tengah.

Dengan hadirnya kerja sama bersama Poltekkes Kemenkes Pontianak, hasil penelitian di bidang kesehatan diharapkan mampu memperkuat arah pembangunan daerah yang inklusif, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Sidig menambahkan, sinergi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi diyakini akan menghasilkan gagasan yang mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan.

“Kami berharap momentum ini menjadi awal untuk membangun Pontianak yang lebih sehat, maju, sejahtera, dan berdaya saing,” pungkasnya.

Direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak, Prof Kelana Kusuma Dharma menyatakan bangga dipercaya Pemkot Pontianak menjadi mitra dalam riset dan inovasi di bidang kesehatan. Sebelumnya, lembaga mereka juga mendapat hibah dalam program Investing in Nutrition and Early Years (INEY) di sejumlah kabupaten di Kalbar dengan fokus penurunan stunting.

"Kami di dalam tim menyepakati akan berupaya maksimal untuk melakukan riset, mengkaji secara komprehensif, baik itu data primer yang didapatkan di lapangan atau melalui data-data sekunder dan telaah kami. Nanti kami juga akan mengusulkan beberapa rekomendasi kebijakan sebagai bahan rekonstruksi," katanya.

Dia menilai intervensi Pemkot dalam penanggulangan stunting sudah sangat baik. Namun barangkali ada beberapa hal yang perlu direkonstruksi berdasarkan hasil riset. Sehingga dapat diimplementasikan untuk perbaikan dan penurunan angka stunting di Kota Pontianak. (*)

Mesin Motor dan Pukat untuk Nelayan di Kecamatan Pontianak Barat

PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap kesejahteraan nelayan dengan menyalurkan bantuan berupa mesin motor tempel dan pukat. Bantuan tersebut secara simbolis diserahkan langsung oleh Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, kepada lima kelompok nelayan di Gang Gotong Royong I, Jalan Komyos Sudarso, Kecamatan Pontianak Barat, pada Kamis (4/9/2025).

Total bantuan yang diberikan sebanyak 18 paket, diperuntukkan bagi lima kelompok nelayan yang ada di Kecamatan Pontianak Barat. Paket bantuan itu diharapkan dapat membantu nelayan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari mencari ikan, baik di sungai Kapuas, muara, maupun wilayah pesisir.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, menegaskan bahwa program bantuan untuk nelayan ini rutin dilaksanakan setiap tahun oleh pemerintah kota. Menurutnya, dukungan berupa sarana penangkapan ikan yang lebih memadai sangat penting agar nelayan bisa meningkatkan hasil tangkapan serta menambah pendapatan keluarga.

“Bantuan ini untuk meringankan beban nelayan kita yang sehari-hari menangkap ikan baik di muara atau di sungai Kapuas dan pesisir. Mudah-mudahan bantuan ini bisa menambah penghasilan sehingga menjadi lebih baik,” ujarnya.

Edi menambahkan, bahwa bantuan semacam ini memang rutin disalurkan oleh Pemerintah Kota Pontianak. 

“Setiap tahun kita memang punya program ini yang langsung dirasakan masyarakat, khususnya bantuan per kelompok nelayan,” tuturnya.

Salah satu penerima bantuan, Sunansah (46), nelayan dari kelompok Beliung Jaya, Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, menyampaikan rasa syukur atas perhatian yang diberikan pemerintah. Ia menuturkan, satu paket bantuan yang diterimanya berupa mesin motor tempel dan pukat akan sangat membantu kelompoknya dalam mencari ikan.

“Dengan bantuan ini sangat meringankan kami dan memudahkan untuk mencari ikan,” ucapnya usai menerima bantuan di lokasi penyerahan.

Plt Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan 

Perikanan (DPPP) Kota Pontianak, Muchammad Yamin, menjelaskan bahwa bantuan yang disalurkan kali ini merupakan bentuk dukungan konkret Pemkot Pontianak kepada para nelayan agar lebih produktif.

“Hari ini kita berikan bantuan pada nelayan berbentuk mesin motor air sama pukat sebanyak 18 paket kepada 5 kelompok nelayan,” kata Yamin.

Ia berharap dengan adanya bantuan yang disalurkan oleh pemerintah dapat meningkatkan perekonomian para nelayan.

“Mudah-mudahan dengan tambahan pukat dan mesin ini, mereka bisa menjangkau area yang lebih luas, memperoleh ikan lebih banyak, dan pada akhirnya meningkatkan perekonomian nelayan serta kesejahteraan keluarganya,” imbuhnya.

Melalui program bantuan seperti ini, Pemkot Pontianak berkomitmen untuk terus memperhatikan kebutuhan nelayan. Selain itu, diharapkan langkah ini dapat mendukung upaya menjaga ketahanan pangan daerah sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir. (kominfo/prokopim)

PONTIANAK – Media siber menjadi salah satu pilar penting dalam membangun ekosistem informasi yang sehat. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono berharap kehadiran Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Kalimantan Barat dapat terus menjaga profesionalisme, independensi, serta menghadirkan informasi berkualitas yang mendukung pembangunan daerah.

“AMSI memiliki peran strategis untuk membantu pemerintah daerah menyampaikan program-program pembangunan kepada masyarakat. Dengan sajian informasi yang akurat dan berimbang, media siber bisa menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara pemerintah dan warga,” ujarnya usai menghadiri Pelantikan Pengurus dan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) III AMSI Kalbar di Qubu Resort, Rabu (3/9/2025).

Edi bilang, pembangunan daerah tidak hanya bertumpu pada infrastruktur fisik, tetapi juga membutuhkan dukungan dari aspek komunikasi publik. Di sinilah peran AMSI dinilai krusial dalam memperkuat literasi digital masyarakat agar mampu menyaring informasi dengan baik, sehingga tercipta lingkungan sosial yang kondusif.

“Dengan literasi digital yang baik, masyarakat bisa membedakan mana informasi yang benar dan mana yang menyesatkan. Ini sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial dan mendukung kelancaran pembangunan di Kota Pontianak,” ungkapnya.

Edi juga menekankan bahwa Pemerintah Kota Pontianak siap bersinergi dengan AMSI dalam berbagai program yang mengedepankan transparansi dan keterbukaan informasi. Ia mencontohkan, publikasi capaian pembangunan, penyampaian kebijakan publik, hingga sosialisasi layanan masyarakat akan lebih mudah tersampaikan melalui media siber yang kredibel.

“Kerja sama dengan AMSI ini sejalan dengan komitmen kami untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Media siber menjadi mitra yang strategis bagi pemerintah daerah,” katanya.

AMSI Kalbar dalam forum tersebut juga menegaskan komitmennya untuk ikut mendukung pembangunan Kota Pontianak. Melalui pemberitaan yang berimbang, AMSI berharap dapat mendorong partisipasi publik, mengawal kebijakan pemerintah, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap media siber di daerah. (prokopim)

Wawako Bahasan Memancang Tiang Pertama Jembatan Dharma Putra

PONTIANAK - Pemancangan tiang pertama secara simbolis oleh Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menandai dimulainya pembangunan jembatan di Jalan Dharma Putra Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara. Pemancangan tiang pertama dihadiri Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin, jajaran anggota DPRD Kota Pontianak daerah pemilihan Pontianak Utara, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Pontianak Utara serta masyarakat setempat.

Sebelumnya, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono memastikan infrastruktur jembatan di Jalan Dharma Putra segera diperbaiki pada tahun ini. 

Ungkapan rasa syukur disampaikan Nurhayati (39), warga Jalan Dharma Putra, setelah pembangunan kembali jembatan yang roboh sejak hampir dua tahun lalu akhirnya dimulai. Ia mengungkapkan, perbaikan ini sudah lama dinantikan, terutama karena akses warga sehari-hari sangat terganggu.

“Kasihan anak-anak sekolah, setiap hari harus putar arah. Kadang macet sampai ada yang jatuh, ibu-ibu juga susah lewat. Kalau ada ambulance, malah tidak bisa melewati jembatan ini, terpaksa putar lagi. Dengan diperbaikinya jembatan, tentu kami senang sekali, akses jadi lancar,” ungkapnya usai menyaksikan pemancangan tiang pertama pembangunan jembatan, Rabu (3/9/2025).

Nurhayati mengenang, jembatan itu awalnya retak dan hanya ditambal seadanya sebelum akhirnya roboh setelah dilalui kendaraan bertonase besar. 

“Sempat ditampal, tapi hanya bertahan tiga minggu. Begitu ada tanki lewat, jembatan langsung putus,” ceritanya.

Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan, menerangkan, tidak ada kendala berarti dalam proses pembangunan. Hanya saja, keterlambatan realisasi pekerjaan sebelumnya lebih disebabkan pada tahapan perencanaan dan penganggaran.

“Memang ini menjadi evaluasi bagi kami. Ke depan, agar tidak terjadi lagi, pemerintah kota bersama DPRD akan menganggarkan melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) supaya lebih cepat tanggap,” ujarnya.

Pembangunan jembatan tersebut ditargetkan rampung akhir tahun ini. Bahasan optimistis, proyek ini bisa selesai sebelum akhir tahun. 

“Kami hadir bersama masyarakat dan DPRD pada hari ini sebagai doa bersama agar pelaksanaannya lancar tanpa hambatan,” imbuhnya.

Selain pembangunan jembatan, Pemerintah Kota Pontianak juga akan menata kawasan sekitar dengan pekerjaan turap di parit yang berdekatan dengan Sungai Putat. Bahasan menyebut, kondisi turap yang ada saat ini sudah rusak dan berkelok.

“Pemerintah Kota Pontianak juga mengusulkan pembangunan drainase dengan anggaran sekitar Rp4 miliar untuk mencegah banjir di kawasan masjid dan pemakaman yang berada di sekitar lokasi,” terangnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pontianak, Firayanta mengatakan proyek tersebut telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1 miliar. Namun, setelah melalui proses tender, nilai pekerjaan dapat ditekan menjadi sekitar Rp800 juta. 

“Ada efisiensi sebesar Rp200 juta dari hasil tender. Anggaran ini akan digunakan untuk membangun jembatan dengan model site pile dan beton,” jelasnya.

Firayanta menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat sekitar Jalan Dharma Putra karena proses pembangunan kembali jembatan sempat memakan waktu cukup lama. Selama jembatan terputus, pemerintah menyiapkan jalur alternatif agar mobilitas warga tetap berjalan.

Ia berharap dukungan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan agar proyek ini bisa segera selesai dan berfungsi sebagaimana yang direncanakan. 

“Kami berharap masyarakat mendukung dan membantu agar pembangunan Jembatan Dharma Putra dapat berjalan lancar,” harapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin menyebut, pembangunan Jembatan Dharma Putra merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam merespons aspirasi masyarakat. Menurutnya, setiap program pembangunan harus melewati tahapan penganggaran, perencanaan, hingga proses lelang sebelum akhirnya bisa dilaksanakan.

“Kalau ada infrastruktur yang roboh, tidak bisa serta-merta langsung ditangani, apalagi dengan anggaran besar. Semua ada prosesnya, mulai dari perencanaan hingga tender. Alhamdulillah, tahun ini proses itu sudah tuntas dan pembangunan bisa dimulai,” sebutnya.

Ia juga menekankan, Pontianak Utara menjadi salah satu wilayah dengan porsi pembangunan terbesar di tahun 2025. Total anggaran yang masuk ke wilayah ini, kata Satarudin, mencapai hampir Rp60 miliar, termasuk dari APBD dan dukungan program pusat.

“Artinya, tidak ada istilah anak kandung atau anak tiri dalam pembangunan. Semua wilayah mendapat perhatian yang sama. Hasil dari pajak yang dibayar masyarakat inilah yang kembali untuk membangun jalan, mendukung kegiatan RT, hingga membantu guru ngaji. Jadi, manfaatnya langsung kembali ke masyarakat,” pungkasnya. (prokopim/kominfo)